http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008110601293819
Kamis, 6 November 2008
Peran Politik Caleg Perempuan
Toeti Adhitama
Anggota Dewan Redaksi Media Group
Mengapa perempuan menjadi warga dunia kelas dua. Wallahualam. Yang kita
tahu, masa depan kita bergantung pada pendidikan.
Pendidikan awal yang diterima anak bersifat lembut, akrab, dan manusiawi.
Untuk tugas pendidikan awal itulah perempuan lebih berbakat karena kelembutan
dan kepekaannya serta kesediaannya berkorban karena kasih sayangnya. Inilah
yang membuat perempuan memberikan asih-asah-asuh sesuai dengan kebutuhan anak.
Dalam proses ini, pribadi anak berkembang.
Dari perspektif lain, bagaimana perempuan bisa menjalankan tugas keibuan
tanpa mengabaikan bakat-bakatnya yang lain? Idealnya, masyarakat membangun
sistem yang tidak diskriminatif. Tidak ada sikap membeda-bedakan gender karena
ada asas kebebasan mengembangkan potensi masing-masing. Lacurnya, hal ini
sering tidak diperhatikan, baik oleh perempuan sendiri maupun, dan terutama
oleh laki-laki. Akibatnya, masyarakat terbentuk seperti adanya sekarang.
Domestikasi perempuan dianggap wajar. Begitu pula dominasi laki-laki
dalam kehidupan, khususnya di bidang politik. Pada gilirannya perempuan menjadi
ketinggalan karena ragu-ragu terjun ke masyarakat.
Caleg Pengisi Kuota
Tentu itu tadi cerita lama. Namun, faktanya memang baru abad lalu hak
sama untuk perempuan berangsur-angsur dilembagakan di banyak negara. Ini
meliputi hak untuk memilih, yang perjuangannya memakan sekitar satu abad. Juga
hak ikut dalam kegiatan politik dan hak mendapatkan pendidikan yang sama. Di
Indonesia pun kurang lebih sama.
Namun, sampai sekarang, jika dibanding dengan negara-negara maju,
pendidikan perempuan Indonesia masih jauh ketinggalan. Maka ketika ada
ketentuan partai-partai politik harus mengajukan caleg perempuan 30%, relatif
partai-partai menghadapi kesulitan. Lagi pula tidak semua perempuan terdidik
tertarik pada kegiatan politik. Mereka memilih karier di luar bidang politik
yang mungkin mereka anggap lebih bermanfaat untuk pengembangan diri dan
keluarga.
Banyak partai terpaksa "mencomot" caleg perempuan untuk persyaratan 30%.
Tidak terlalu dimasalahkan, apakah perempuan itu memenuhi kriteria menjadi MP
(member of parliament). Mungkin karena pertimbangan tidak semua akan terpilih.
Lagi pula yang menentukan terpilih tidaknya adalah suara terbanyak.
Mekanismenya belum jelas.
Tidak berlebihan kalau dikatakan, pada waktu ini ada asumsi caleg
perempuan hanya dipakai sebagai pelengkap persyaratan kuota. Namun, sistem
kuota ini toh sudah kemajuan besar mengingat sejak kita berparlemen,
keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal sangat minim,
termasuk di legislatifnya. Antara lain ini karena sikap elite-elite partai yang
dianggap diskriminatif terhadap perempuan.
Jumlah keterwakilan perempuan di DPR pada awalnya (1950--1955) hanya 9
orang, 3,8% dari jumlah 236 anggota. Pada waktu ini (2004--2009) sebesar 63
orang, 11,45% dari 545 anggota. Naik menjadi 3 kali dalam kurun waktu sekitar
60 tahun. Persentasenya sama dengan rata-rata jumlah anggota legislatif
perempuan di seluruh dunia. Di DPRD I dan II, persentasenya jauh lebih rendah.
Bukan Pelengkap
Khusus untuk caleg perempuan, mereka layak mendapat perhatian khusus agar
seandainya terpilih bukan hanya menjadi pelengkap di parlemen, melainkan
benar-benar mampu mengutarakan pandangan-pandangan yang bermanfaat bagi rakyat.
Seperti keadaannya sekarang, mereka nantinya mungkin sulit ikut mengambil
keputusan bersama karena minimnya bekal/pengalaman yang mereka miliki,
khususnya bagi yang baru-baru.
Pemilihan perempuan dalam komisi-komisi DPR umumnya juga ditentukan
pimpinan fraksi, kecuali kalau para anggota perempuan itu merasa mampu membuat
pilihan lain. Esensi fungsi lembaga legislatif adalah menjadi perantara antara
rakyat dan negara. Bagaimana bisa efektif menjalankan fungsi tersebut kalau
mereka tidak banyak menguasai masalahnya. Maka inisiatif pendidikan politik
rasanya harus datang dari para caleg sendiri. Lebih-lebih selama menjadi
konstituen, kita semua sangat kurang mendapat pendidikan politik dari
partai-partai politik. Pembangunan jaringan konsultasi antaranggota perempuan
partai-partai politik maupun antarperempuan anggota parlemen pastilah sangat
bermanfaat untuk kemajuan mereka.
Kalau setiap partai memastikan akan menyerahkan perempuan sebanyak 30%
jumlah wakilnya untuk DPR, kita termasuk salah satu negara termaju di dunia
dalam soal keterwakilan perempuan di parlemen; kira-kira sejajar dengan
keterwakilan di negara-negara Skandinavia dan beberapa negara lain seperti
Belanda, Jerman, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Jumlah keterwakilan
perempuan di parlemen mereka mencapai 30% sampai 40% lebih. Kecenderungannya,
jumlah perempuan anggota parlemen di seluruh dunia terus meningkat. Sebaliknya
sejak 1987, jumlahnya di Indonesia terus turun, kecuali untuk periode terakhir
2004--2009 (11,45%) yang lebih tinggi daripada periode sebelumnya 1999--2004
(9%).
Struktur dan fungsi orde politik dalam negara ditentukan partai-partai
politik dan lembaga-lembaga politik formal. Demikian menurut Society Today
(1972), buku studi kemasyarakatan dengan Richard L. Roe sebagai penerbit.
Lembaga-lembaga tersebut, kata buku itu, dapat dianalisis seperti organisasi
lain. Misalnya proses-proses politik yang mendasar tentang bagaimana
mendapatkan kekuasaan dan menjalankannya, bagaimana pengambilan keputusannya,
dan mobilisasi sumber-sumbernya, tidak beda dengan apa yang terjadi dalam rumah
tangga/keluarga.
Untuk proses-proses lain bisa dianalisis seperti organisasi formal lain.
Misalnya bagaimana cara merekrut orang-orangnya untuk peran-peran tertentu,
termasuk untuk anggota-anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagaimana
mereka menjalankan fungsi-fungsi integrasi dengan sistem hukumnya, menjalankan
kekuasaan dengan kekuatan negara, mediasi untuk mengatasi berbagai konflik
antarkelompok masyarakat, dan mobilisasi sumber-sumber sosial yang ada.
Pemerintahan--termasuk legislatifnya--menjadi pusat fokus untuk
mengarahkan tuntutan-tuntutan rakyat tentang alokasi sumber-sumber sosial dan
keuntungannya bagi rakyat. Wajarlah bahwa lembaga legislatif, khususnya
perilaku para anggotanya, laki-laki maupun perempuan, tidak lepas dari sorotan
tajam masyarakat, seperti yang terjadi akhir-akhir ini.
Karena fungsi orde politik ditentukan partai-partai politik dan
lembaga-lembaga politik formal, termasuk legislatif, perlu dijaga agar
partai-partai politik dan legislatif menangkap aspirasi rakyat. Konsep itulah
yang melahirkan ketentuan untuk menyertakan minimal 30% kandidat perempuan
dalam daftar caleg. Ini tindakan afirmatif sebagai hasil evaluasi Center for
Electoral Reform (Cetro) bekerja sama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia
dan Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia, yang dibuat pada 2002.
Apakah peningkatan peran politik perempuan nantinya mampu menjawab
tuntutan demokrasi, hasilnya masih harus kita tunggu. Tentunya peran pendidikan
politik bagi caleg perempuan atau perempuan anggota parlemen menjadi keharusan
karena pembekalan dan pendidikan politik ikut menentukan
<<bening.gif>>
