[zamanku] Tahun Ini Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional
Bangun makam, pemerintah menganggarkan Rp 180 miliar. Rencana menobatkan KH Abdurrahman Wahid sebagai pahlawan nasional tinggal selangkah lagi.Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya sudah melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk menetapkan bekas Presiden RI keempat ini sebagai pahlawan. Persiapan pahlawan nasional sudah, tinggal besok (hari ini) rapat di Kementerian Sosial. Kami sudah melengkapi dokumennya, katanya di kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat kemarin. Sejak Januari lalu, Badan Pembina Pahlawan Daerah Jawa Timur sudah menetapkan Gus Dur--nama panggilan Abdurrahman--sebagai pahlawan nasional. Adapun keputusan untuk menetapkan gelar itu akan diumumkan oleh Kementerian Sosial menjelang Hari Pahlawan pada 10 November. Selain bekas Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut, pemerintah akan mengumumkan sejumlah nama yang berhak menyandang gelar pahlawan. Mudah-mudahan tahun ini (jadi pahlawan nasional),kata Saifullah. Pemerintah daerah Jawa Timur, menurut Saifullah, sudah berkali-kali melengkapi berkas administrasi. Sudah empat kali perbaikan, yang terakhir tinggal makalah dan sejarah singkat Gus Dur, katanya. Adik Gus Dur, Salahuddin Wahid, menyatakan pihaknya ikut membantu kelengkapan berkas. Keluarga menunggu saja hingga prosedur baku terpenuhi,katanya. Namun, dia mengaku, keluarganya tidak pernah dihubungi Kementerian Sosial sehubungan dengan penetapan status pahlawan nasional ini. Sejak tutup usia akhir tahun lalu, pamor Gus Dur tetap bersinar. Hingga kini makamnya di daerah Jombang, Jawa Timur, masih dibanjiri pelayat. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan Rp 180 miliar untuk membangun kawasan wisata religi di kompleks pemakaman Gus Dur. Masih dihitung jumlahnya. Sekitar Rp 180 miliar, itu termasuk untuk jalan raya, katanya kemarin. Jumlah biaya sebesar itu,menurut Agung, sudah sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghormati presiden keempat ini. Beliau mengarahkan untuk membangun tempat tersebut,katanya. Setiap hari makam Gus Dur dikunjungi sekitar 2.000 peziarah. Jumlahnya melonjak hingga empat kali lipat setiap akhir pekan. Pemerintah akhirnya berinisiatif membangun kawasan tersebut sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Dana Rp 180 miliar, menurut Agung, tak hanya untuk membangun makam, tapi juga infrastruktur pendukung seperti tempat parkir dan jalan raya. Pemerintah juga berencana membangun rumah singgah untuk pengunjung, menata warung-warung di sekitar makam, dan memberi penyuluhan bagi warga sekitar. Pembangunannya kemungkinan tiga tahun ini. Kalau bisa, mulai tahun ini dimulai,ujarnya. Dana sebesar itu tak hanya ditanggung pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Menurut Saifullah, Pemerintah Kabupaten Jombang menyediakan anggaran Rp 9 miliar. Adapun Provinsi Jawa Timur merogoh anggaran hingga Rp 30 miliar. DIANING SARI http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2010/08/11/ArticleHtmls/11_08_2010_008_006.shtml?Mode=1
[zamanku] Stres Diduga Membuat Siswa Tak Lulus
terjadi penurunan 3,86 persen dibanding tahun lalu yang sebesar 93,74 persen. Siswa yang harus mengulang terbanyak terdapat di Nusa Tenggara Timur (52,08 persen) disusul Gorontalo (46,22 persen) dan Maluku (41,16 persen). Persentase kelulusan ujian nasional SMA di DKI Jakarta juga merosot dibanding tahun lalu yang sebesar 96,6 persen. Sedangkan tahun ini 90,67 persen dari total 59.697 peserta. Untuk siswa sekolah menengah kejuruan, tahun lalu persentase kelulusan 96,6 persen, sedangkan tahun ini 92,18 persen. Menteri Nuh di gedung MPR/DPR kemarin menyatakan sedang menganalisis faktor penyebab penurunan tingkat kelulusan siswa. Menurut Nuh, perlu diteliti apakah karena soal ujian yang terlalu sulit, belajar-mengajar tak bagus, sarana dan prasarana kurang, atau semangat siswa turun. “Semua harus dibuka dan dianalisis,” katanya. Hasil penelitian akan dijadikan bahan oleh pemerintah untuk mengintervensi kebijakan menjelang ujian ulangan pada 10-14 Mei nanti. Nuh optimistis hasil ujian ulangan akan menggembirakan karena mayoritas peserta hanya mengulang ujian satu mata pelajaran (lihat tabel). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Mansyur Ramly menuturkan hasil ujian nasional tahun ini bukan penentu utama kelulusan. Kelulusan ditentukan oleh dewan guru sekolah. Kementerian memiliki alat pengendali berupa data ujian nasional. Data itu bisa menunjukkan apakah sekolah sudah sesuai dengan ketentuan dalam menentukan kelulusan siswa. Tapi Kementerian tak akan menjatuhkan sanksi kalau ada sekolah yang melanggar.“Kami akan menegur dan membina,” kata Mansyur. Suparman ragu pemerintah bisa mengawasi sekolah. Apalagi standar nilai ujian nasional dan ujian sekolah berbeda.“Bisa-bisa sekolah mengatur nilai ujian sekolah agar siswanya lulus.” Ia mengusulkan nilai ujian nasional dan sekolah mempunyai bobot yang sama. -Ribuan siswa me nengah atas (SMA) di DKI Jakarta dan sekitarnya gagal dalam ujian nasional (UN) tahun ini. Persentase keberhasilan ujian turun hampir 6 persen dibanding tahun sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan hasil yang diperoleh saat ini bukanlah gambaran akhir prestasi siswa.“Ini baru hasil sementara,”ujar Fauzi Bowo kemarin. Meski mengalami penurunan, kata Fauzi, persentase keberhasilan UN di DKI masih di atas rata-rata nasional, yakni 89,8 persen. Ujian nasional kerap disebut sebagai penyebab utama ketidaklulusan siswa. Namun kini ada faktor lain yang diperhitungkan. “Hasil ujian sekolah dan penilaian lainnya juga diperhatikan. Keputusan lulus atau tidak ditetapkan dalam rapat guru,” kata Kepala SMAN 54, Jakarta Timur, Sunarno. Sunarno menjelaskan, sangat mungkin siswa dinyatakan tidak lulus karena nilai ujian sekolah yang jelek. Atau mungkin juga ada pertimbangan lain yang membuat seorang murid tidak lulus meski nilai ujiannya di atas batas standar 5,5. “Di dalam rapat itulah kemudian ditentukan kepantasan seorang siswa lulus atau tidak,”katanya. Meski begitu, ia tidak memungkiri bahwa yang kerap membuat siswa tidak lulus adalah nilai ujian nasional di bawah rata-rata. “Sama seperti yang terjadi di sekolah ini, dua murid tidak lulus karena ada hasil ujian nasional di satu atau dua mata pelajaran di bawah standar,” katanya. Siswa yang dinyatakan gagal dalam ujian nasional diminta mengikuti ujian ulangan. “Ujian akan diselenggarakan pada 10-14 Mei,”ujar Kepala Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Yusen Hardiman ketika dihubungi kemarin. Ujian dilakukan serentak bagi semua siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Bagi mereka yang tetap dinyatakan gagal, kata Yusen, siswa tersebut dapat menggunakan jalur lain melalui ujian kesetaraan program paket C. “Atau kembali mengulang di kelas III,” katanya. Data Dinas Pendidikan DKI Jakarta menunjukkan tingkat keberhasilan UN siswa SMA dan SMK tahun ini sebesar 90,6 persen atau sekitar 121 ribu siswa. Perolehan ini turun jika dibandingkan dengan persentase tahun lalu, yang mencapai 96,6 persen. Di Jakarta Pusat, persentase keberhasilan UN mencapai 83,5 persen. Adapun jumlah siswa di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang berhasil lulus UN mencapai 83,3 persen. Prestasi ujian di tiga kota madya lain relatif lebih baik. Untuk Jakarta Barat mencapai 95 persen, Jakarta Selatan sebesar 92 persen, dan Jakarta Timur 92,8 persen. Sementara itu, 1.106 siswa sekolah menengah di Kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, gagal dalam ujian nasional. Mayoritas siswa yang gagal berasal dari sekolah menengah atas swasta. Diduga siswa tidak siap dengan standar nilai 5,5. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi Dedi Djunaedi mengatakan sebagian siswa stres menyimak materi UN. “Mereka stres dan kurang percaya diri dalam menjawab soal,”kata Dedi. Sedangkan Kepala Dinas Kabupaten Bekasi Rusdi mengatakan banyak faktor penyebab kegagalan siswa. Musibah banjir yang menggenangi sebagian wilayah di bagian utara Kabupaten Be kasi membuat aktivitas
[zamanku] Front Anti-Komunis Persoalkan Sosok Soemarsono (1)
Front Anti-Komunis Persoalkan Sosok Soemarsono (1) *Aminuddin: Jangan Sampai Digigit Ular Dua Kaki* *SURABAYA* - Sekitar 200 orang yang mengatasnamakan dirinya Front Anti-Komunis (FAK) berdemonstrasi di depan kantor /Jawa Pos/, Jalan A. Yani, kemarin (2/9). Mereka berkeberatan atas beberapa pernyataan Soemarsono, ketua Pemuda Republik Indonesia (PRI), yang sekarang bermukim dan menjadi warga negara Australia. --- *TULISAN* yang dianggap bermasalah itu bertajuk, /Soemarsono; Tokoh Kunci dalam Pertempuran Surabaya/. Catatan terkait dengan sejarah dan masa lalu Soemarsono tersebut dimuat bersambung tiga seri di halaman depan /Metropolis/, mulai 9 hingga 11 Agustus 2009, yang ditulis Chairman /Jawa Pos/ Dahlan Iskan. Front Anti-Komunis yang berunjuk rasa kemarin terdiri atas Peguyuban Keluarga Korban Pemberontakan PKI 1948 Madiun, Centre For Indonesian Communities Studies (CICS), Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur, Front Pemuda Islam Surabaya (FPIS), dan MUI Jawa Timur. Ada pula Forum Madura Bersatu (Formabes) Jawa Timur, DHD '45 Cabang Surabaya, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), serta beberapa kelompok lainnya. FAK tiba di area parkir Graha Pena sekitar pukul 13.00. Beberapa perwakilan tampil berorasi di depan massa menggunakan pengeras suara dan membentangkan poster. Dalam orasinya, perwakilan FAK menyesalkan tulisan sosok Soemarsono, mantan gubernur militer PKI, pada peristiwa berdarah di Madiun pada 1948. ''Seolah-olah, dia adalah pahlawan. Padahal, tidak betul itu semua,'' teriak Sekjen FPI Jawa Timur Muhammad Khoiruddin. Setelah berorasi, Ketua CICS Arukat Djaswadi membacakan pernyataan sikap FAK. Dia menyesalkan pernyataan Soemarsono saat bertemu keluarga korban peristiwa 1948 di Madiun. Sebab, Soemarsono telah meminta maaf kepada keluarga korban sambil mengatakan bahwa mereka adalah sama-sama korban. Kaum komunis maupun umat Islam adalah korban dari penguasa saat itu. Arukat menjelaskan, penguasa yang dimaksud Soemarsono adalah Mohammad Hatta. ''Alasan itu khas PKI. Sesuatu yang dipertahankan sejak gagal melakukan kudeta pada 1948,'' ujarnya. Setelah membacakan pernyataan sikap, Akurat, Muhammad Khoiruddin, dan Nazir Zaini (Formabes) beramai-ramai membakar buku testimonial Soemarsono berjudul /Revolusi Agustus, Kesaksian Pelaku Sejarah/. Rampung berorasi, 25 wakil FAK diundang untuk berdialog dengan awak redaksi /Jawa Pos/ di ruang rapat /JTV/. Mereka ditemui, antara lain, oleh Pemimpin Redaksi /Jawa Pos/ Leak Kustiya, Ketua Dewan Redaksi Mohamad Elman, Tim Ombudsmen, serta Pemimpin Redaki /JTV/ Imam Syafi'i. Dalam pertemuan kemarin, sejarawan Unesa Prof Aminuddin Kasdi menilai, tulisan tentang Soemarsono dianggap membengkokkan sejarah. Bagiamana pun, kata dia, Soemarsono adalah sosok yang bersalah dalam peristiwa Madiun. Namanya semakin tercemar karena dia menjadi kader PKI. ''Dalam teks sejarah, nama Soemarsono masih belum dicabut sebagai antek PKI,'' tegasnya. ''Tulisan tentang Soemarsono merupakan legitimasi bahwa sosoknya adalah pahlawan. Kami sangat sakit hati dan kami tidak ingin digigit ular dua kali,'' ujarnya. Leak Kustiya menyampaikan terima kasih atas kedatangan 18 elemen masyarakat tersebut. Terima kasih itu ditujukan terutama kepada FAK yang sudah melakukan koreksi atas pemberitaan /Jawa Pos/. ''Memberi kontrol tulisan untuk keseimbangan di media massa memang penting. Tapi, yang perlu diingat, sejarah, meski dibelokkan atau dibengkokkan, ia akan tetap bermuara dalam kebenarannya sendiri. Yakinlah, tak seorang pun dan tak satu koran pun yang bisa mengubah kebenaran sejarah,'' jelas Leak. Memenuhi permintaan kelompok masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan tentang Soemarsono itu, Imam Syafi'i mewakili ombudsmen menyatakan bahwa /Jawa Pos/ bisa memberikan hak jawab kepada mereka. ''Kami akan memberikan porsi liputan yang sama. Caranya, mewawancarai saksi dan ahli sejarah yang berada di sini yang tahu betul sosok Soemarsono ini,'' katanya. Aminudin Kasdi dan Arukat adalah orang bersedia diwawancarai terkait silang sengkarut sejarah ini. *(nur/el) http://jawapos.com/metropolis/index.php?act=detailnid=88600 * http://media-klaten.blogspot.com/ http://seizetheday-cloth.blogspot.com/ ___ Nama baru untuk Anda! Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. Cepat sebelum diambil orang lain! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
[zamanku] Merdeka dari Orang Pintar
Merdeka dari Orang Pintar Oleh: Bashori Muchsin /Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil,/ /tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna/. (Albert Einstein) *APA* yang disampaikan kimiawan terkenal itu cukup menggelitik. Kita (manusia) diingatkan untuk terus berusaha bukan menjadi sosok pelaku sejarah yang berhasil, tapi sebagai manusia yang berguna. Kita dikritik supaya tidak meniti di jalan orang-orang sukses, tetapi di wilayah orang-orang yang berguna. Kita disuruh agar tidak jadi pemburu dan pembaru keberhasilan, tetapi aktivis yang giat memproduk hal-hal yang berguna. Sudah tidak terhitung banyaknya kegiatan yang digelar di tengah masyarakat ini, namun pergelaran kegiatan itu tidak membawa kemanfaatan. Kegiatan tersebut bisa mengantar seseorang atau sejumlah orang mendapatkan label berhasil dan pintar, namun kegiatan itu gagal menghadirkan kegunaan bagi masyarakat dan bangsa. Cukup banyak aktivitas yang dilakukan seseorang atas nama kelompok, institusi kependidikan dan keagamaan, partai politik, atau lembaga-lembaga strategis berjustifikasi negara, kepentingan umum, pembangunan, kemiskinan, atau pemberdayaan masyarakat (/social empowering/), yang aktivitas tersebut bisa mengantar pelaksananya berhasil meraih keuntungan politik dan uang berlipat-lipat. Kalau bukan keuntungan politik dan uang, mereka berhasil meraih popularitas, menaikkan prestasi dan prestise di ranah strata sosialnya, atau berhasil memenuhi berbagai kebutuhan hedonismenya, melampiaskan perburuan kepentingan biologisnya, atau sukses jadi petualang hebat dalam mengumpulkan pundii-pundi kekayaannya. Mereka itu pun akhirnya menjadi penasbih gaya hidup dan berelasi sosial-politik dan bahkan keagamaannya dengan uang. Keberhasilannya dominan menggunakan kalkulasi pada seberapa besar uang bisa diperoleh atau mengalir kepadanya. Mereka tidak mendengar petuah Aristoteles yang mengingatkan semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan (uang), maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap kesusilaan, keadilan, kemanusiaan, dan kejujuran. *** Di negeri ini, sudah banyak orang pintar yang bisa bermain dengan hebat, melalui aktivitas yang ditawarkan, dijual, dan dibarterkan kepada pihak lain. Seperti kolaborasi akademisi dengan birokrasi, atau politisi dengan penguasaha (korporasi), yang membuatnya terus bisa berhasil atau mendulang berbagai prestasi mentereng dan menghasilkan banyak uang. Mereka itu bisa menunjukkan kelincahan lewat kemampuan rasio yang digunakan untuk membuka peluang, menjalin dan menjaring kerja sama, menyusun berbagai pola proposal atau rencana kerja yang membuatnya sebagai sekumpulan petualang sukses, khususnya dalam mencairkan dan mengalirkan anggaran-anggaran publik yang jumlahnya tidak sedikit, bisa ratusan miliar hingga triliunan rupiah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Beda dengan orang miskin yang tidak berpendidikan tinggi atau tak terkondisikan benar-benar pintar, mereka mustahil bisa menyusun dan membuat proposal, rencana kerja, atau rumus-rumus ilmiah yang berharga mahal. Pasalnya, dengan kemampuan yang serba terbatas, tidak adanya akses kekuasaan, dan sangat sabarnya dalam menerima realitas ketidakberdayaan telah membuatnya tidak kenal, apalagi berkawan dengan uang besar. Orang miskin seperti itu mustahil, rasanya, bisa memperoleh stigma sebagai sosok atau golongan yang berhasil. Apa yang diperbuat lebih sering sekadar untuk bertahan hidup. *** Komunitas miskin Indonesia yang jumlahnya (ada yang menyebut) lebih dari 40 juta orang itu kesulitan menuai hak kemerdekaannya akibat sepak terjang orang pintar yang menghegemoninya. Mereka kesulitan mendapatkan hak kesejahteraan, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan citra diri sebagai warga yang hidup di negara hukum, akibat perilaku orang pintar nakal atau kriminal yang mendesain dirinya menjadi neokolonialis. Profil orang pintar neokolonialis tidak sulit ditemukan di berbagai strata sosial dan struktural. Mereka bisa berdiri dan berperan di tempat-tempat yang dikalkulasi atau direkayasa mampu mendatangkan keuntungan besar. Mereka menjadi arsitek yang sangat lincah dan cerdas dalam memburu dan mengumpulkan uang atau status ningrat yang menguntungkannya secara eksklusif. Mereka itulah yang disebut Enstein bukan kumpulan orang berhasil, namun gagal memberikan manfaat atau kegunaan publik. Mereka menjajah (merampas) hak milik masyarakat lewat proyek-proyek atau proposal yang dikomoditaskannya, yang membuat dirinya bisa menuai kesuksesan atau hidup makmur, namun apa yang dilakukan itu tidak berdampak membebaskan masyarakat miskin. Ketika seseorang atau sekelompok orang sudah hidup mapan, pintar, atau secara ekonomi tergolong sebagai pemilik modal kuat, yang kepemilikan ini dikembangkan menjadi kekuatan korporasi, yang dengan kepintaranya bisa berkolaborasi dengan elite kekuasaan atau kelompok pintar nakal untuk menggadaikan moral intelektualitasnya demi proyek yang di dalamnya ada hak-hak publik. Komunitas orang
[zamanku] Industri Televisi Kita
http://media-klaten.blogspot.com/ http://seizetheday-cloth.blogspot.com/ Industri Televisi Kita *Amir Effendi Siregar* Saat kampanye lalu, para calon presiden dan calon wakil presiden hampir tidak ada yang membicarakan perkembangan media, terutama televisi. Kita juga tidak cukup memberi perhatian pada perkembangan industri televisi yang kini berjalan bak berprinsip neoliberal, menyerahkan perkembangan industri sepenuhnya kepada pasar bebas. Perkembangan ini perlu dikoreksi karena bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sistem politik yang demokratis seharusnya mengubah sistem media yang otoriter represif dan sentralistis ke arah demokratis dan desentralistis. Namun, yang terjadi adalah perpindahan ke dalam dominasi segelintir pemodal dan pemilik stasiun televisi. Perpindahan ke sistem otoriter dan dominasi baru kelompok swasta sama bahayanya dengan dominasi negara. Inilah yang kita sebut jalan neoliberal. Dalam kondisi ini, pemilik stasiun televisi yang menggunakan ranah publik dapat menggunakan stasiun televisinya untuk kepentingan pribadi. Demikian juga keseragaman isi yang banyak dikritik masyarakat adalah akibat sentralisme siaran televisi. *Kepemilikan* Arah pemusatan kepemilikan stasiun televisi dapat dilihat secara terbuka. Pada Juni 2007, diketahui melalui pasar modal, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) menguasai 99 persen stasiun RCTI, 99 persen Global TV, dan 75 persen TPI. Melalui media juga dapat dibaca rencana penggabungan antara Indosiar dan Surya Citra Media Tbk (SCTV) sehingga sebuah badan hukum menguasai dua stasiun televisi di satu daerah. Seperti yang dinyatakan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) dalam somasinya terhadap pemerintah pada 29 Oktober 2007, hal itu adalah peristiwa yang melanggar undang-undang yang membatasi satu orang atau badan hukum menguasai beberapa lembaga penyiaran, paling banyak memiliki dua izin penyelenggaraan penyiaran televisi yang berlokasi di dua provinsi yang berbeda. Di Amerika Serikat saja, kepemilikan televisi dibatasi berdasar jangkauannya. Seseorang boleh memiliki banyak stasiun televisi selama jumlah nation’s TV homes yang dijangkau (jangkauan terhadap penduduk yang mempunyai akses) tidak lebih dari 39 persen. Untuk Indonesia, berdasar data Media Scene 2006-2007, jangkauan setiap televisi swasta dengan puluhan stasiun relai membuat 60-90 persen penduduk dapat mengaksesnya. Jumlah ini jauh lebih besar daripada yang diizinkan di Amerika Serikat. Apalagi bila menguasai lebih dari satu lembaga penyiaran yang memiliki puluhan bahkan ratusan stasiun relai. Melalui pemberitaan, kita juga mengetahui adanya jual beli lembaga penyiaran. Seharusnya pengalihan penguasaan frekuensi yang merupakan public domain diatur oleh negara dan didistribusikan secara tepat, adil, dan merata berdasar prinsip keanekaragaman. Industri televisi berbeda dengan industri sepatu, tidak dapat dilepas begitu saja ke pasar yang dikuasai pemodal besar tertentu saja. DPR melalui Komisi I, dalam rapat kerja 15 September 2008, pernah tegas meminta agar pemerintah membatalkan izin yang diberikan kepada sebuah perusahaan yang dinilai melanggar undang-undang. Selain itu, dalam rapat kerja Komisi I dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (17/3/2008), pemerintah didesak menyelesaikan pengaturan penggunaan frekuensi dan penyelenggaraan penyiaran swasta, termasuk masalah monopoli, kepemilikan TV, dan radio, agar sesuai dengan undang- undang penyiaran, yang mengacu pada prinsip diversity of ownership dan diversity of content. Selanjutnya, anggota MPPI sendiri, sejak Juli hingga Oktober 2008, mendaftarkan ke pengadilan tiga gugatan terhadap pemerintah yang dianggap membiarkan pelanggaran hukum. Salah satu gugatan menyangkut kepemilikan sebuah perusahaan terhadap tiga lembaga penyiaran sekaligus. Untuk gugatan ini, perdamaian melalui pengadilan telah dicapai, yaitu setiap pihak secara bergandeng tangan akan menegakkan peraturan perundang- undangan. Namun, hingga kini, belum ada perkembangan berarti. Tampaknya pemerintah tidak keberatan terhadap merger yang berdasarkan pendapat banyak pihak melanggar peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. *Ada arti sosial* Bila dulu negara mengooptasi pelaku usaha untuk kepentingan rezim, kini dikhawatirkan kooptasi dilakukan pelaku usaha terhadap birokrat hanya untuk kepentingan bisnis dan melupakan kepentingan masyarakat. Kita menerima ekonomi pasar, tetapi yang selalu diperbaiki dan dikontrol oleh negara terutama hal-hal yang terkait ranah publik, pencerdasan bangsa, dan usaha kecil. Ekonomi pasar harus mempunyai arti sosial, inilah yang disebut ekonomi pasar. Diharapkan, pemerintahan mendatang menghindari jalan neoliberal, melakukan langkah tegas dalam membangun sistem penyiaran yang demokratis. Sebuah sistem yang melahirkan keragaman isi dan kepemilikan. /Amir Effendi Siregar Ketua Dewan Pimpinan
[zamanku] Baghdad: Neraka bagi kaum gay
Sejak Desember tahun lalu, 60 gay terbunuh. Adegan mengenaskan yang direkam melalui sebuah telepon seluler itu telah menyebar ke seantero Ibu Kota Bagdad, Irak. Isinya, seorang bocah lelaki tampak ketakutan dan merengek minta belas kasihan kepada sekumpulan lelaki dewasa. Gay cilik itu dipaksa melucuti beha dan celana dalam perempuan yang ia kenakan di balik jubahnya. “Kenapa kamu berpakaian seperti perempuan?” tanya seorang lelaki sambil mengacungkan tongkat ke arah bocah yang sedang melepas kutangnya tersebut. Anak lelaki yang berusia sekitar 12 tahun itu mengaku disuruh keluarganya berdandan seperti perempuan untuk mencari uang. Kejadian itu berlangsung di sebuah kantor polisi. Karena itulah, para pegiat hak asasi mengklaim telah terjadi pembunuhan dan pelecehan secara sistematis terhadap kelompok homoseksual di Irak. Sejak Desember tahun lalu, kata mereka, 60 homo terbunuh. Kaum homo di Bagdad dan wilayah lain di Irak memang hidup serba ketakutan. Selain dilecehkan, mereka menjadi incaran pembunuhan, baik oleh keluarga, polisi, maupun milisi bersenjata yang bertebaran di Negeri Dua Sungai itu. Nama-nama mereka dipampangkan di sepanjang tembok pemisah di Kota Sadr, kawasan kaum Syiah di wilayah timur Bagdad. Mereka yang masuk daftar bersembunyi. Kebencian terhadap kalangan homo ini kian menjadi lantaran pesan para ulama. Syekh Jassim al-Mutairi biasa memanfaatkan khotbah saban Jumat di Kota Sadr untuk mengecam mereka. Ia menyeru kepada seluruh keluarga agar mencegah anak-anak muda mereka berlaku seperti perempuan. Menurut seorang gay Bagdad, kampanye pembunuhan terhadap kelompoknya yang berlangsung sejak 2004 makin kejam. Ia mengaku 16 rekannya tewas. “Rasanya seperti hidup di neraka. Percayalah, seperti neraka. Ke mana pun saya pergi, ada pos pemeriksaan. Ketika mereka (polisi) mengetahui siapa saya, mereka ingin menyentuh dan menganiaya saya,” kata dia, yang mengaku bernama Surur, kepada BBC. Seorang gay yang kabur dari Irak pekan lalu mengungkapkan pernah dipukuli selama tiga pekan di tahanan polisi. Nyawanya selamat setelah teman-temannya memberikan uang suap US$ 5.000 atau lebih dari Rp 50 juta untuk membebaskan dia. Namun, para pejabat pemerintah Irak membantah tudingan melancarkan kampanye antigay. Menurut Brigadir Diah Sahi, kepala bagian investigasi kejahatan kepolisian Irak, pihak Kementerian Dalam Negeri tidak mengeluarkan kebijakan untuk menangkapi para homo. “Itu masalah psikologi. Menangkap dan memenjarakan orang-orang seperti itu tidak akan mengubah apa pun,” ia menegaskan. Pihak berwenang boleh saja memberikan bantahan. Yang pasti, kaum gay di Irak seolah dikejar maut. BBC | FAISAL ASSEGAF http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/27/Internasional/krn.20090427.163658.id.html
[zamanku] Ketika Cinta Bertasbih Arti Poligami
Ketika Cinta Bertasbih Arti Poligami Ketika Cinta Bertasbih Arti Poligami /Launching/ film /Ketika Cinta Bertasbih/ (/KCB/) pada 11 Juni 2009 cukup menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Seperti diprediksi sebelumnya, tiketnya laris terjual. Diambil dari kisah novel karya Kang Abik, film tersebut menceritakan mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Tentunya, kisah asmara juga kental di dalamnya. Seperti film /AAC/ (/Ayat-Ayat Cinta/), yang diangkat dari novel karya Kang Abik sebelumnya, film /KCB/ sarat nuansa religius. Sayang, film itu terkesan menolak hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam. Bahkan, dalam tayangan iklannya di TV, film /KCB/ menampilkan adegan salah seorang pemeran wanita yang menyatakan menolak dipoligami. Padahal, sejatinya Islam memperbolehkan poligami. Seorang muslim yang beriman seharusnya memahami bahwa jodoh ada di tangan Allah. Hanya Allah yang tahu apakah kita terpilih menjadi wanita yang dipoligami atau tidak. /Umi Salamah SPd, alumnus Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya (Unesa)/ http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detailnid=74747
[zamanku] Komnas Anak Sayangkan Sponsor Rokok dalam Film King
Komnas Anak Sayangkan Sponsor Rokok dalam Film King By Republika Newsroom http://media-klaten.blogspot.com/ JAKARTA -- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) menyambut baik film King yang ditayangkan di bioskop mulai 25 Juni ini. Film yang mengangkat tema anak-anak dan nasionalisme ini merupakan angin segar dalam perfilman nasional yang saat ini didominasi oleh film--film horor dan komedi porno. Meski demikian, Komnas Anak menyayangkan keterlibatan salah satu produk rokok dalam film King. Film yang mengangkat tema anak-anak yang diproduksi oleh Alenia Pictures ini secara tidak langsung membenarkan penghancuran generasi bangsa yang dilakukan oleh industri rokok. Sebab, rokok adalah satu-satunya produk legal yang membunuh separuh dari konsumennya, kata Ketua Komnas Anak, Seto Mulyadi, Kamis (25/6). Seto mengungkapkan, dari hasil penelitian, promosi dan sponsor rokok terbukti merangsang aspek kognitif anak untuk merokok. Selain itu, iklan atau sponsor rokok juga mendorong anak untuk tetap terus merokok. Serta mendorong perokok anak yang sudah berhenti merokok untuk kembali merokok, ungkap Seto. Agresifitas pemasaran iklan rokok, tutur Seto, telah menyebabkan jumlah prokok anak mengalami lonjakan yang signifikan. Prevalensi perokok remaja usia 15-19 meningkat sebanyak 144 persen selama tahun 1995 hingga 2004. Dari 13,7 persen di tahun 1995 menjadi 32,8 persen di tahun 2004. Seto menyatakan, survey ini juga menunjukkan perokok yang mulai merokok pada usia 5-9 tahun meningkat lebih dari empat kali lipat dari 0,4 pada tahun 2001 persen menjadi 1,8 persen pada tahun 2004. Ini membuktikan adanya hubungan yang kuat antara agresifitas iklan , promosi dan sponsor rokok dengan meningkatnya prevalensi merokok anak, kata Seto. Ironisnya, ungkap Seto, aturan saat ini yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, justru memberi kebebasan hampir mutlak bagi industri rokok untuk mengiklankan dan mempromosikan prduknya ke masyarakat luas. Lemahnya peraturan ini digunakan industri rokok untuk membentuk ketergantungan industri seni dan olah raga melalui pemberian sponsorship, terang Seto. Celakanya, ungkap Seto, anak-anak dan remajalah yang menjadi sasaran dari iklan, promosi dan kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh rokok. Konsekuensinya, anak-anak menganggap prilaku merokok adalah wajar dan tidak berbahaya bagi kesehatan, sehingga mereka terjerat menjadi perokok tetap, kata Seto. Demi kepentingan terbaik untuk anak, jelas Seto, Komnas Anak menyatakan protes atas sponsor rokok dalam film King dan mendesak Alenia Pictures agar memberi tanggapan atas siaran ini kepada Komnas Anak. Selain itu, Alenia Pictures juga mengeluarkan pernyataan maaf kepada publik atas keterlibatan sponsor perusahaan rokok dalam film King. Juga tidak bekerjasama dengan industri rokok dalam bentuk apa pun di masa mendatang, tutur Seto menandaskan. *c81/ahi http://republika.co.id/berita/58409/Komnas_Anak_Sayangkan_Sponsor_Rokok_dalam_Film_King *
[zamanku] MK Kukuhkan Kewajiban CSR
MK Kukuhkan Kewajiban CSR Wahyu Daniel - detikFinance Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang SDA (Sumber Daya Alam) tetap diwajibkan untuk menganggarkan dana TSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74. Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Moh. Mahfud M.D. saat membacakan putusan sidang pengujian UU No.40, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/4/2009). Dalam sidang ini, Kadin, HIPMI dan IWAPI mengajukan pengujian Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai TSL atau biasa disebut CSR (Corporate Social Responsibility). Ketiga pemohon ini merasa pemberlakuan kewajiban CSR kepada perusahaan yang bergerak di bidang SDA merugikan, karena selain dipungut pajak, perusahaan juga dibebani kewajiban CSR. Tapi dalam putusannya, MK mengatakan ketentuan ini dibuat agar perusahaan yang berkaitan atau bergerak di bidang SDA harus ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Investor asing yang berinvestasi juga harus menjalankan prinsip ini agar mereka tidak mencari keuntungan tanpa mengorbankan orang lain. Kerusakan SDA Indonesia sudah pada tingkat yang menglhawatirkan, pemerintah berusaha agar lingkungan terjaga, karena itu aturan ini dibuat, ujar putusan tersebut. http://www.detikfinance.com/read/2009/04/15/122419/1115769/4/mk-kukuhkan-kewajiban-csr http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Politik-P
, tapi bukan sebuah proses. Kebenaran sudah selesai. Tak ada pengakuan, apalagi gairah, akan le réel. Maka tak ada celah bagi yang baru, yang tak terduga-duga, yang lain. Di sini pun sebenarnya yang terjadi hanya pengulangan. Sebab para pak turut dogma bukanlah orang yang berjuang. Perjuangan dalam arti sebenarya melawan kebekuan dan represi, juga dalam pikiran sendiri. Sekian puluh tanda dan nama, dua nihilisme… Di tengah itu, bagaimana aku tak akan terasing? Bagaimana aku tak akan merasa diri hanya sebuah angka kurus di bilik suara, jari penyontreng yang sebentar lagi akan ditelan ritus 170 juta manusia? Goenawan Mohamad http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/04/13/CTP/mbm.20090413.CTP130062.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Herman
diinjak. Darah mengucur lagi. Satu setruman di dada membuat napasnya putus. Tersengal-sengal. Saya bayangkan Herman di ruang itu. Mungkin ia lelap selamanya setelah tersengal-sengal. Mungkin ia langsung dibunuh. Yang pasti, ia tak pernah pulang.. Para pejuang dalam sajak Hr. Bandaharo berkata ”tak berniat pulang, walau mati menanti”. Dan Herman pernah menulis surat ke orang tuanya: ”Herman sudah memilih untuk hidup di gerakan”, sebab Indonesia, tanah airnya, membutuhkan itu. Tapi haruskah kekejian itu? Saya memandang potret-potret pemilihan umum itu, ada orang-orang keji yang saya kenal. Tak ada Herman. Goenawan Mohamad http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/04/06/CTP/mbm.20090406.CTP129987.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Hasil Quick Count Boleh Diumumkan di Hari Pemilu
Hasil Quick Count Boleh Diumumkan di Hari Pemilu JAKARTA(SI) – Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan lembaga survei mengumumkan hasil survei di masa tenang dan hasil hitung cepat (quick count) di hari pemungutan suara. Hal itu merupakan konsekuensi putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, khususnya Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3),Pasal 282,dan Pasal 307. MK menilai,Pasal 245 ayat (2) yang berbunyi“pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang” dan ayat (3) yang berbunyi “pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara” bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. “Kami menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD saat membacakan putusan uji materi UU Pemilu di Ruang Sidang MK Jakarta kemarin. Dalam pertimbangannya,MK menilai hak-hak dasar yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 tidak bisa dikesampingkan oleh ketentuan a quo. Pengumuman hasil survei di masa tenang tidak inkonstitusional sepanjang tidak berkaitan dengan rekam jejak atau bentuk lain yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.Sementara larangan publikasi quick count di hari pemungutan suara, menurut MK, tidak sesuai dengan hakikat quick countserta menghambat hak seseorang untuk tahu. Atas dasar itu,MK berpendapat dalil pemohon beralasan. “Kami menyatakan Pasal 245 ayat (2), Pasal 245 ayat (3),Pasal 282,dan Pasal 307,tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,”kata Mahfud. Hakim konstitusi Harjono saat membacakan pertimbangannya menyatakan,pelarangan publikasi survei dan quick countsama saja pengekangan terhadap kebebasan sehingga tidak sesuai dengan semangat reformasi.Selain itu,quick count dan survei juga merupakan kebebasan akademis sehingga tidak boleh dilarang. “Itu merupakan basis ilmiah sesuai dengan Pasal 28 F dan Pasal 31 UUD 1945,” ungkapnya. Dalam penyelenggaraan pemilu, kata Harjono, quick count dan survei merupakan satu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang. Karena itu, kegiatan survei dan penghitungan cepat berbasis ilmiah harus dilindungi. Dalam putusan itu, tiga hakim konstitusi menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion). Tiga hakim itu adalah Achmad Sodiki, M Arsyad Sanusi, dan M Akil Mochtar. Seperti diberitakan, uji materi UU Pemilu ini diajukan oleh beberapa lembaga survei yang tergabung dalam Asosiasi Riset Opini Publik (Aropi). Dalam permohonannya, mereka meminta MK membatalkan Pasal 245 ayat (2) mengenai larangan pengumuman survei di masa tenang, ayat (3) mengenai larangan publikasi quick count di hari pemungutan suara, serta ayat (5) Pasal 282 dan Pasal 307 mengenai ancaman pidana bagi lembaga survei.Aropi menilai, pasal-pasal tersebut telah membatasi kegiatan akademik dan membelenggu kehidupan berdemokrasi. Ketua Umum Aropi Denny JA menyambut positif keputusan MK. Menurut dia, keputusan tersebut bukan hanya kemenangan bagi pemohon, melainkan juga kemenangan bagi demokrasi dan dunia akademis. “Lembaga survei satu paket dengan demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa lembaga survei,” ujar Denny seusai mengikuti persidangan. Dia menuturkan,dengan putusan MK ini,nantinya masyarakat sudah bisa mengetahui hasil pemilu nasional,hanya tiga jam setelah pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS). “Kita juga bangga karena Aropi mencatat sejarah sebagai asosiasi pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan akademis,”tandasnya. Dihubungi terpisah, mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan menghargai putusan MK. Dia berharap putusan itu tidak mengganggu ketenangan masyarakat di masa tenang dan saat pelaksanaan pemilu. “Semangat dalam UU itu kan bukan pelarangan,melainkan upaya membangun suasana yang kondusif,” paparnya. Mantan anggota Pansus RUU Pemilu Andi Yuliani Paris menilai MK tidak melihat fakta empiris di lapangan.“Pemilih kita mayoritas belum bisa membedakan antara hasil survei dengan metode sampling dan fakta sebenarnya di tiap tempat,”ungkapnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku siap menjalankan putusan MK yang mengabulkan uji materi tentang pengumuman hasil survei dan quick count. Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, kewenangan KPU adalah menjalankan teknis penyelenggaraan pemilu sesuai aturan. Karena itu, KPU tidak terpengaruh dengan putusan tersebut.“Tinggal menjalankan, tidak perlu direpotkan,” kata Endang di Gedung KPU kemarin. (rahmat sahid) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/225402/38/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Paradigma IMF Era G-20
sektarian partisan yang bisa menyulitkan incumbent dalam mengambil putusan. Akibatnya, Indonesia amat canggung dalam melakukan manuver. Mikhail Gorbachev, misalnya, berkeliling AS dengan mendukung Medvedev dan Putin yang akan mengurangi peranan dollar dalam arsitektur keuangan pascaperombakan IMF. Inti masalah yang harus disosialisasikan ialah bahwa kehadiran kita di KTT G-20 bukan untuk sekadar mengulangi minta dana dari IMF walau itu merupakan hak kita dan IMF sendiri juga sudah bertobat dan mengakui kesalahan ”malapraktik” dalam terapi dan resep krismon 1998. Paradigma era G-20, Indonesia sebagai anggota G-20 justru ikut merombak dan menentukan pola operasi IMF. Meminjam kembali dari IMF bukan hanya suatu kebodohan mengulangi masa lalu, sebab hanya akan membebani kita dengan suku bunga termahal untuk obligasi 5-10 tahun. Sementara RRC malah menerima bunga 3,25 persen untuk obligasi AS jangka 30 tahun. Indonesia perlu bermanuver untuk memperoleh dana dari IMF yang lebih murah. Kalau RI membayar dua kali lebih mahal dibandingkan AS, akan lebih murah menerima dana dari RRC. Ini memerlukan pendekatan geopolitik komprehensif dan bukan sekadar teknokratis belaka. Juga memerlukan kesadaran elite akan paradigma baru arsitektur keuangan global di mana kita ikut berperan proaktif dan bukan sekadar sebagai figuran atau obyek pasif. Christianto Wibisono Analis Ekonomi Politik Internasional http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/30/04203615/paradigma.imf.era.g-20 http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Kisah Para Pengubah Konstitusi
tujuan saya yang utama,'' katanya. Hanya, keberhasilannya menggugat undang-undang itu membuat dia merasa investasi politiknya semakin banyak. Sebelumnya, dia banyak dikenal sebagai aktivis. Saat sebagian besar orang takut bersuara, Sholeh sudah berani mengkritik dan melawan penguasa Orde Baru. Hingga akhirnya, dia dipenjara di Lapas Kalisosok, Surabaya. Tidak hanya itu, kiprahnya di dunia advokad juga tidak diragukan lagi. Dia juga menangani kasus-kasus yang menjadi sorotan masyarakat. Dia pernah mendampingi Sumiarsih, terpidana mati, kasus kerusuhan di Tuban, kasus buruh, dan kasus-kasus lainnya. Ayah empat anak itu sebenarnya kurang sepakat jika dikatakan kembali ke advokad. Sebab, dia tetap mengakui bahwa advokad adalah profesinya. Sedangkan panggung politik yang akan dilaluinya adalah bentuk pengabdian, bukan tujuan pekerjaan. ''Apalagi, kalau diukur dari segi penghasilan, masih besar menjadi pengacara,'' jelasnya, lantas tertawa. *** Ada cerita menarik saat mengajukan gugatan atas pasal tentang caleg ke MK. Sesuai ketentuan, orang yang berhak mengajukan gugatan ke MK adalah yang memiliki hak konstitusional. Artinya, saat menggugat pasal tentang caleg, yang boleh mengajukan adalah caleg. Saat mengajukan gugatan, Sholeh masih tercatat sebagai caleg. MK pun meminta syarat tersebut. Sholeh diharuskan untuk mengantongi surat rekomendasi dari KPU Jatim. Sayang, saat kembali ke Surabaya untuk meminta rekomendasi, Sholeh sudah dicoret dari daftar caleg. ''Waktu memasukkan gugatan, saya masih menjadi caleg. Tapi, pas dipanggil lagi, saya sudah dicoret,'' jelasnya. Rekomendasi itu sebagai bukti bahwa dia adalah caleg. Dia sempat bimbang saat itu. Jika dia jujur mengatakan bahwa namanya sudah dicoret, gugatannya dipastikan ditolak MK. Karena itulah, saat itu dia memilih berbohong dengan mengatakan bahwa KPU Jatim tidak mau mengeluarkan rekomendasi. Saat hakim MK menanyakan terus, dia pun memberikan jawaban yang sama. Nah, saat dinyatakan menang, Sholeh baru mengatakan bahwa dirinya bukan caleg lagi. ''Saya ngomong, saya dicoret dari caleg karena mengajukan gugatan ini,'' jelasnya. Waktu itu, saat dia prihatin karena namanya dicoret, banyak yang menyampaikan ucapan selamat. Termasuk elite PDIP Jatim yang sebelumnya mencoret namanya dari daftar caleg. ''Bagi saya, apa yang saya lakukan pasti dicatat sejarah,'' tambahnya. (eko priyono/kum) http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detailnid=60480 http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Janji Setengah Dekade
memantau perilaku politikus.Apakah berbentuk LSM atau ormas yang nantinya menjadi oposisi kritis dalam mengawal janji–janji tersebut. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sudah saatnya memiliki bargaining positionyang tinggi di mata politisi. Relasi subjek-objek sudah waktunya didekonstruksi menjadi irama yang setara.Rakyat adalah subjek dalam perjalanan sebuah bangsa. Tanpa kedaulatan rakyat,bangsa ini hanya akan menjadi bangsa yang diperintah oleh tukang tipu politik yang hanya mengutamakan diri dan kelompoknya.(*) Adi Surya Purba Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad,Aktivis GMNI http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/225314/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Aliran Dana Taktis BI ke DPR Lazim Terjadi
Aliran Dana Taktis BI ke DPR Lazim Terjadi Wednesday, 01 April 2009 JAKARTA (SI) – Mantan Ketua Subkomisi Perbankan DPR Antony Zeidra Abidin menyebutkan dana taktis Bank Indonesia (BI) yang dialirkan ke DPR sudah biasa dilakukan. Pemberian itu bertujuan memuluskan beberapa pembahasan amandemen Undang-Undang (UU) BI dan beberapa pembahasan lainnya. Hal itu diungkapkan Antony Zeidra Abidin yang kini terpidana 4,5 tahun kasus aliran dana BI saat bersaksi di persidangan dengan terdakwa empat mantan Dewan Gubernur BI yakni Aulia Thantawi Pohan, Maman H Somantri,Bun Bunan Hutapea,dan Aslim Tadjuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),Jakarta,kemarin. Antony menyatakan pemberian uang dana taktis BI ke sejumlah anggota DPR terkait beberapa pembahasan kepentingan institusi BI.“Mereka (BI) memberikan uang ke DPR sudah biasa dan sudah sering, bahkan sebelum saya masuk menjadi anggota Dewan,” kata Antony kemarin. Antony menjelaskan, pemberian dana ke sejumlah anggota Dewan tidak berkaitan dengan kesaksian mantan anggota Komisi IX DPR Hamka Yandhu (terpidana tiga tahun kasus BI) yang mengatakan butuh dana besar dalam penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan amandemen UU BI. “Pemberian itu atas inisiatif BI sendiri dan mereka hanya bilang pemberian,”kata Antony. Anggota Majelis Hakim Hendra Yospin sempat mempertanyakan apakah pemberian uang dari BI untuk institusi DPR atau pribadi anggota Dewan? Menurut Antony, pembagian uang ke sejumlah anggota Dewan saat itu merupakan pemberian tanpa kepentingan tertentu.“ Itu murni pemberian institusi BI ke DPR,”jelas dia. Politikus dari Partai Golkar itu juga mengakui pernah menerima uang sebesar Rp500 juta dalam kasus itu.Uang itu,kata dia,sudah dipergunakan untuk kepentingan politik. “Uang itu digunakan untuk kampanye ke konstituen,tetapi sekarang sudah saya kembalikan ke KPK,”ungkap dia. Sementara itu,Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta, yang menjadi saksi dalam sidang tersebut, kembali membantah menerima uang Rp1 miliar dari Hamka Yandhu. “Saya tidak pernah,” kata Paskah saat ditanya majelis hakim. Paskah mengaku tidak mengetahui ada aliran dana BI senilai Rp31,5 miliar ke Komisi IX Bidang Keuangan DPR pada 2003. Paskah juga membantah mengikuti pertemuan Fraksi Golkar yang membahas Amandemen UU BI. Berdasarkan daftar hadir rapat yang dipimpin Hamka Yandhu tersebut, Paskah menandatangani daftar hadir urutan enam.“Saya ketua fraksi. Kalau hadir, pasti daftar hadirnya urutan pertama,”kata Paskah. Rapat yang digelar 22 Agustus 2003 tersebut menyepakati beberapa hal di antaranya uang dari BI akan dibagi-bagi kepada anggota yang hadir dalam rapat tersebut secara bertahap. Jumlah bagian masing-masing anggota telah ditentukan oleh Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu. Kesaksian Paskah bertolak belakang dengan keterangan Hamka yang mengaku menyerahkan uang Rp1 miliar dalam empat tahap kepada Paskah. Sebelumnya, Hamka juga menyatakan selalu melapor pada Paskah tentang dana BI yang diterimanya dan apa yang dilakukannya. Saat itu Paskah menjabat Wakil Ketua Komisi IX DPR. “Seharusnya dia (Paskah) tahu karena saya selalu melaporkan apa yang saya lakukan ke dia,”kata Hamka beberapa waktu lalu. Selain Paskah,saksi yang hadir dalam sidang kemarin juga Agus Condro,Willem Tutuarima,Ali Arsyad, dan Darsup Yusup. Mereka mengaku menerima uang dari Hamka, tapi jumlahnya berbeda dari keterangan Hamka.Agus Condro mengaku hanya menerima Rp25 juta,Willem menerima Rp50 juta, Ali Arsyad Rp100 juta, dan Darsup Rp250 juta. Mereka mengakui uang yang diterima tidak digunakan untuk diseminasi BLBI atau dalam rangka amandemen UU BI. Seperti diketahui, dana Rp100 miliar yang diambil dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp31,5 miliar mengalir ke Komisi IX DPR 1999- 2004. Sisanya Rp68,5 miliar untuk bantuan hukum mantan pejabat BI yang terjerat kasus BLBI. (m purwadi) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/225663/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Sistem TI KPU Memprihatinkan
Sistem TI KPU Memprihatinkan Ardhi Suryadhi - detikinet Jakarta - Kabar terakhir menyebutkan, sistem TI yang akan digunakan Komisi Pemilihan Umum untuk menyokong pelaksanaan Pemilu 2009 masih belum siap. Hal ini tentu saja memicu keprihatinan, terlebih hari pencontrengan kian dekat. Salah satu pihak yang mengutarakan rasa keprihatinannya tersebut adalah M. Salahuddien, Wakil Ketua Indonesia Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII). ID-SIRTII sangat prihatin dengan persiapan TI KPU. Apalagi hari pemilihan tinggal menghitung hari, ujarnya yang dikutip detikINET, Selasa (31/3/2009). KPU pun diimbau untuk low profile terhadap sistem TI yang mereka siapkan. Agar jangan sampai membuat ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi hingga memancing pihak-pihak yang ingin menjajal kemampuan untuk menjebolnya. ID-SIRTII sendiri, dikatakan Didin -- begitu ia disapa -- sudah membangun komunikasi dengan KPU sejak tahun lalu. KPU ingin mendapat masukan dan komentar ID-SIRTII soal keamanan sistem TI yang akan mereka buat. Secara prosedur, ID-SIRTII tetap memantau KPU. Tapi itu kan hanya sebagian kecil saja, sementara sebagian besarnya itu kan harus dilakukan oleh KPU sendiri, tukasnya. Secara pribadi, melihat keadaan yang ada sekarang, Didin pun tak berharap terlalu tinggi dengan sistem TI KPU nantinya. Kalau sekadar jalan mungkin bisa, tapi kalau dengan harapan tinggi rasanya itu sulit. Soalnya, keruwetan bukan hanya dari sisi KPU tapi dari prosedur dan anggaran juga, pungkasnya. ( ash / wsh ) http://www.detikinet.com/read/2009/03/31/085213/1107514/398/sistem-ti-kpu-memprihatinkan http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Dahlan Iskan : Beli Kursi di Langit
belakang, saya lihat dua deret kursi di bagian tengahnya kosong. Yakni di
deretan dekat pintu darurat. Saya ngotot mau duduk di situ saja: daripada di
dekat toilet.
Ternyata saya juga dilarang duduk di situ. Semula saya mengira karena
kursi-kursi itu di dekat pintu darurat. Maka saya bilang: saya tahu bagaimana
harus bersikap ketika duduk di dekat pintu darurat. Saya sudah sering diajari
pramugari bahwa seseorang yang duduk di kursi seperti itu harus tahu bagaimana
cara membuka pintu darurat. Sehingga kalau terjadi kecelakaan, harus tahu apa
yang pertama-tama harus dilakukan.
Ternyata ini bukan soal keterampilan membuka pintu darurat.
''Duduk di kursi itu harus membayar uang tambahan 10 dolar, ujar sang
pramugari.
''Dolar Singapura? tanya saya.
''Ya, jawabnya.
''Saya mau bayar, kata saya.
Lalu, saya teringat jangan-jangan kursi kosong paling depan tadi urusannya juga
hanya soal bayar-membayar.
''Berarti saya boleh juga duduk di deretan nomor 1 itu? tanya saya.
''Oh, kalau itu bayarnya 20 dolar, katanya.
''Saya mau, kata saya.
''Kalau begitu, silakan, jawabnya.
''Bisa bayar di atas pesawat sini? tanya saya.
''Bisa! katanya.
Maka, saya dan istri kembali ke depan. Membuka dompet dan membayar 40 dolar
(sekitar Rp 300.000) untuk dua orang. Saya memang membiasakan mengisi uang-uang
asing di dompet saya: dolar Singapura, Malaysia, bath Thailand, dolar Hongkong,
dolar AS, dan terutama ren min bi Tiongkok.
Dengan pengalaman ini, saya tersenyum: wah semakin pintar saja orang cari uang.
Jangan-jangan kelak, kursi di dekat jendela juga punya harga berbeda. Kursi di
aisle (gang tempat jalan) juga bertarif tidak sama. Tapi, kalau kursi di kokpit
juga dijual meski dengan harga mahal, saya ingin juga mencoba sekali-kali.
Meski pesawat murah, ternyata enak juga. Pesawatnya juga Airbus 320. Yang
membuat saya agak kecewa adalah: ternyata pesawat ini mendarat di terminal 1..
Dengan demikian, gagallah keinginan saya merasakan seperti apa itu terminal
murah.
''Mengapa tidak mendarat di budget terminal? tanya saya kepada pramugari.
''Ini bukan budget airlines, jawabnya.
''Lho, memangnya ini pesawat apa? tanya saya.
''It is low cost carrier, jawabnya. (''Ini pesawat murah).
''Apa bedanya budget airlines dengan low cost carrier? tanya saya.
''Budget carrier kan semua harus bayar sendiri. Misalnya, makanan dan
minumannya, katanya.
Oh, saya jadi lebih bingung. Di penerbangan ini, saya memang diberi air dan
sepotong roti, tapi untuk makanan dan minuman lainnya, saya juga harus beli.
Kursi pun harus beli. Saya benar-benar tidak tahu apa beda
budget carrier dengan low cost carrier.
Saya tidak mau pusing memikirkannya. (*)
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detailnid=60697
http://media-klaten.blogspot.com/
http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id
salam
Abdul Rohim
[zamanku] Dimana Kemiripan Antara Obama, Gus Dur, dan Prabowo?
Dimana Kemiripan Antara Obama, Gus Dur, dan Prabowo? TEMPO Interaktif, Surabaya: Kemiskinan yang terjadi di Indonesia tidak hanya bisa ditanggulangi dengan debat mengenai jumlah angka penduduk miskin. Silakan semuanya berdebat dan saling berbeda, yang pasti kita bisa rasakan.. Lihat dan dengarkan warga sekitar kita menjerit kelaparan, kata Prabowo Subianto, ketika menjadi pembicara dalam acara pemantapan koalisi PKB-Gerindra di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (27/3) malam. Kemiskinan, menurut Prabowo, terjadi lantaran pemerintah yang saat ini berkuasa sangat lemah dan hanya mengandalkan utangan dari luar negeri. Padahal Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Di tempat yang sama, Yenny Wahid menyatakan selama ini anggaran negara selalu tersedot hanya untuk bayar utang. Sepertiga anggaran kita habis hanya untuk cicil hutang, ucap Yenny. Ia yakin Prabowo kelak akan menjadi presiden Indonesia. Apalagi, sesuai sejarahnya, Prabowo dulu pernah tinggal di kawasan Taman Amir Hamzah Matraman Jakarta. Di kawasan ini, setidaknya telah menelurkan dua presiden, yaitu dari rumah nomor 8 atau rumah yang dulu ditempati Wahid, telah mewujudkan Gus Dur menjadi presiden. Obama juga berasal dari rumah nomor 20, dan semoga dari rumah nomor sepuluh (tempat tinggal orang tua Prabowo) bisa menjadi Presiden, kata Yenny yang disambut tepuk sorai para hadirin yang berada di tempat tersebut. http://tempointeraktif.com/hg/Pemilu2009_berita_mutakhir/2009/03/27/brk,20090327-166949,id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] JUSUF KALLA
JUSUF KALLA MURI sempat mencalonkan Jusuf Kalla untuk rekor Wakil Presiden RI paling berkuasa.Namun, pencalonan itu terbentur makna istilah rekor yang hakiki,yakni sesuatu yang bisa diukur. Padahal, kekuasaan tergolong mustahil diukur. Akibat tidak bisa diukur, sulit membuktikan bahwa Jusuf Kalla lebih berkuasa ketimbang Hamzah Haz, Megawati Soekarnoputri,BJ Habibie, Try Sutrisno, Soedharmono, Umar Wirahadikusumah, Adam Malik, Hamengku Buwono IX, terutama Mohammad Hatta.Apalagi secara konstitusional, kekuasaan seorang wakil presiden sudah resmi ditetapkan,dibakukan,bahkan dibatasi. Apabila kadar lebih atau kurangnya kekuasaan seorang wakil presiden RI memang dipaksakan untuk dinilai,terpaksa sekadar terkait persepsi sikap dan perilaku pihak yang kebetulan sedang menjabat wakil presiden. Padahal, sikap dan perilaku termasuk perihal yang sulit diukur baku. Karena itu, terpaksa pencalonan rekor Muri dalam bidang kekuasaan wakil presiden gugur dengan sendirinya. Namun lain Muri,lain Lee Kuan Yew.Pada medio Juli 2007, mantan Perdana Menteri (PM) Singapura yang sebenarnya de facto lebih berkuasa ketimbang PM Singapura kapan pun, Lee Kuan Yew, datang menemui Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden RI. Setelah asyik ngobrol bersama Jusuf Kalla lebih dari satu jam, pada acara jumpa pers, Lee berkata ”Dia (Jusuf Kalla) memahami ekonomi. Dia memahami bagaimana lapangan kerja bisa diciptakan. Dia juga memahami kekuatan Indonesia. Tetapi dia hanya Wakil Presiden”. Pada prinsipnya, komentar itu sekilas terkesan memuji Kalla.Namun, imbuhan di ujung akhir komentar ”Tetapi dia hanya wakil presiden” potensial memancing berbagai tanda tanya.Seorang pemimpin kelas dunia berdaya-diplomasi extraordinary sekelas Lee Kuan Yew tentu tidak akan gegabah menggunakan istilah tetapi sambil memberi nilai hanya terhadap seorang wakil presiden, apalagi Wakil Presiden RI. Kata tetapi jelas memberi aksentuasi dan makna tersendiri terhadap apa yang terlebih dahulu diucapkan, dan secara inti semantik, lazimnya justru bertentangan dengan makna terdahulu. Dan, jabatan wakil presiden bukan jabatan yang layak dinilai sebagai hanya, sebab jabatan wakil presiden apalagi di negara sebesar Indonesia, jauh lebih terhormat ketimbang misalnya wakil ketua rukun warga, bahkan wakil presiden Singapura (kalau ada). Pasti katakata tetapi dan hanya itu digunakan bukan asal bunyi, apalagi mengingat rekam jejak ayah PM Singapura masa kini itu tersohor dengan kalimat-kalimat terselubung yang berulang kali memicu amarah Malaysia terhadap Singapura. Kata-kata Lee Kuan Yew sejak zaman dahulu memang selalu bersayap, sehingga rawan ditafsirkan ke berbagai penjuru. Bisa saja komentar Lee dianggap harmless sekadar asal bunyi tata krama diplomasi demi memberi bahan berita bagi para wartawan setempat. Bisa saja ditafsirkan bahwa Lee anggota Jusuf-Kalla Fans Club yang mengagumi kinerja ekonomi Wakil Presiden RI, yang memang seorang pengusaha sukses asal Sulawesi. Tetapi mereka yang sinis, negative thinking, penggemar konflik, bisa saja provokasi bahwa mantan PM Singapura yang memang sering sinis dan jahil lidah itu menyayangkan kenapa Jusuf Kalla kok hanya seorang wakil presiden! Andaikata bukan hanya wakil presiden, tetapi presiden, maka pasti bisa lebih berbuat banyak untuk ekonomi Indonesia,apalagi akibat memahami kekuatan Indonesia. Tetapi di sisi lain lagi, karena tafsir politis memang bisa dirajalelakan secara tanpa batas, bisa saja good news yang ditafsirkan menjadi bad news itu ditafsirkan kembali menjadi good news (bagi bukan pendukung Kalla) bahwa semua komentar Lee Kuan Yew itu tidak perlu dianggap serius sebab cuma komentar seorang manula mulai pikun. Tetapi terlepas apa omongan tua bangka,pikun,atau muda belia waras atau siapa pun, gagasan obsesif Kalla untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas bumi bagi rakyat Indonesia memang brilian. Dan tidak bisa diingkari, Jusuf Kalla memang seorang putra Bugis yang telah membuktikan kemampuan dalam bisnis sebagai pengusaha nasional sukses, maupun kemampuan dalam bidang politik sebagai ketua umum salah satu parpol terbesar di Indonesia, di samping seorang wakil presiden yang aktif berperan dalam kepemerintahan negara dan bangsa Indonesia.(*) JAYA SUPRANA http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/224729/38/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Pembusukan Otonomi Daerah
Korupsi, ternyata tidak cukup mempan dan ampuh untuk membendung kasus-kasus korupsi yang kian marak justru setelah otonomi diberlakukan. Berkaca dari itu semua maka sudah saatnya lembaga-lembaga negara di daerah (local-state auxiliary agencies) harus benar-benar menjadi lembaga kontrol yang efektif. Begitupun masyarakat juga harus menjadi pengendali atas perilaku anggota dewan yang dapat mengancam dan menggerus hak-hak masyarakat. Seperti pernah ditulis Marion (2000) otoritas yang begitu besar yang dimiliki anggota dewan sebagai penentu kebijakan harus terus dikontrol dan dipastikan ia dijalankan untuk fungsi keterwakilan, bukan untuk kepentingan para anggota. Itu artinya proses-proses politik yang hanya terlokalisasi pada sekelompok kecil elit saja harus mulai dikikis karena sangat rentan dengan peyimpangan. Tanpa mekanisme kontrol yang memadai, otonomi daerah dikhawatirkan hanya akan menjadi ruang bagi petualang-petualang politik lokal untuk mengail keuntungan besar di tengah himpitan masyarakat menghadapi berbagai persoalan hidup yang kian mencekik. Beragam kasus koruspi di berbagai daerah di Indonesia yang dilakukan baik oleh kalangan dewan, pusat dan daerah, maupun pejabat pemerintah kiranya cukup menjadi bukti terjadinya pembajakan makna otonomi daerah. Tanpa komitmen kuat untuk membabat habis perilaku korupsi, dikhawatirkan otonomi hanya akan mengalami defisit dan pembusukan. Dan pada titik itulah pembajakan demokrasi sedang terjadi. (35) –– Achmad Maulani, peneliti Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta http://suaramerdeka.com/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] MUTU PENDIDIKAN: Hanya 30 Persen Pekerjaan Sesuai Pendidikan
MUTU PENDIDIKAN Hanya 30 Persen Pekerjaan Sesuai Pendidikan Jakarta, Kompas - Hanya sekitar 30 persen kesempatan kerja yang tersedia terisi oleh tenaga kerja yang sesuai dengan pendidikannya. Karena itu, perlu sinkronisasi segera antara sistem kependudukan, pendidikan, dan ketenagakerjaan nasional. ”Jika tidak dibenahi, kondisinya seperti sekarang. Pengangguran terdidik dari jenjang pendidikan menengah dan tinggi sekitar 50 persen dari jumlah penganggur,” kata Oon Kurnia Putra, Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bidang Kependudukan, pada seminar Peningkatan Kualitas SDM Berbasis Keunggulan Lokal dalam Perspektif Desentralisasi Pendidikan yang diselenggarakan Universitas Negeri Jakarta, Selasa (24/3) di Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada Februari 2008 tercatat 9,43 juta penganggur atau sebanyak 8,46 persen dari total penduduk. Pengangguran di tingkat SD-SMP berjumlah 4,8 juta orang, sedangkan di jenjang SMA-universitas mencapai 4,5 juta orang. Muchlas Samani, Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, mengatakan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini adalah akibat atau hasil dari kebijakan 12 sampai dengan 15 tahun yang lalu.. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas SDM perlu disesuaikan dengan visi ke depan. Sutjipto, guru besar Universitas Negeri Jakarta, mengatakan, dalam menyelenggarakan pendidikan, pemerintah perlu melihat kebutuhan daerah, kemampuan, dan kearifan lokal untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air. (ELN) http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/25/05513441/hanya.30.persen.pekerjaan.sesuai.pendidikan http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Apa Persamaan PDIP dan Syekh Puji?
Apa Persamaan PDIP dan Syekh Puji? Anwar Khumaini - detikPemilu Jakarta - Rasanya sulit mencari persamaan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Syekh Puji, pria asal Semarang, Jawa Tengah yang tiba-tiba tenar lantaran mengawini gadis belia usia 12 tahun, Lutviana Ulfah. Tapi tak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jika Anda melihat tayangan acara komedi politik Benar-benar Membangun (BBM) yang ditayangkan RCTI Senin 23 Maret malam kemarin, Anda pasti mempunyai jawabannya. Kesamaan Syekh Puji dan PDIP adalah 'sama-sama mencintai wong cilik'. Apa hubungannya? Dalam acara yang dipandu oleh pakar komunikasi politik Effendi Ghazali tersebut, ditampilkan nara sumber suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Taufik Kiemas dan putri Mega, Puan Maharani. Acara yang berlangsung gayeng tersebut juga menghadirkan Syekh Puji gadungan, alias Syekh Muji, pria yang didandani mirip Syekh Puji beneran. Dalam sebuah dialog, Syekh Muji sesumbar dirinya mempunyai kesamaan dengan PDIP. Kalau PDIP mencintai wong cilik (rakyat kecil), lha wong saya juga mencintai wong cilik (Lutviana Ulfah). Sama kan? kata Syekh Muji disambut tawa penonton di studio RCTI, Senin 23 Maret malam. Syekh Muji memang tidak tampil lama. Mengenakan dandanan khas Syech Puji dengan jubah putih, berjenggot, berkepala plontos plus bertasbih panjang, pria yang wajahnya sebenarnya tidak terlalu mirip Syekh Puji ini pun hanya tampil dalam beberapa menit saja. Dalam kesempatan ini, Taufik Kiemas berkesempatan menyanyikan sebuah lagu lama yang dipopulerkan oleh Dian Pisesa 'Tak Ingin Sendiri'. Berduet dengan Puan, Taufik terlihat tidak terlalu hapal melantunkan lagu berirama pop ini.. Usai bernyanyi, kedua anak dan bapak ini didatangi sang ibu, Megawati Soekarnoputri gadungan alias Megakarti. Taufik Kiemas tampak tertawa geli saat Megakarti menyalaminya dengan sopan. Tadi saya dengar mereka berdua menyanyikan lagu 'Tak Ingin Sendiri'. Jadi saya datang ke sini supaya mereka tidak kesepian lagi, ucap Megakarti lagi-lagi disambut tawa hadirin. Merdeka!! (Merah demi kemenangan), teriak Megakarti sok mengikuti gaya Megawati sebenarnya. http://pemilu.detiknews.com/read/2009/03/24/071101/1104118/700/apa-persamaan-pdip-dan-syekh-puji http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Penguasa, Capres, dan New Media
Penguasa, Capres, dan New Media Penguasa, Capres, dan New Media Oleh Lily Yulianti Farid http://media-klaten.blogspot.com/2009/03/penguasa-capres-dan-new-media.html Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengumumkan peluncuran blog-nya pada 14 Agustus 2006 dan laporan media menyebutkan partisipasi di online voting blog tersebut melampaui angka 12.000 pada hari pertama. Dan, ketika berita ini tersebar ke seluruh penjuru dunia, banyak yang mengeluh tak bisa mengakses blog tersebut saking padatnya kunjungan warga maya (netizen). Keputusan tokoh dunia yang kencang mengkritik AS dan Barat ini untuk menyapa dunia melalui blog memang jadi berita kala itu. Ada yang memuji, tapi tak sedikit yang mengkritik, bahkan mencurigai. Aktivis hak asasi manusia (HAM) di Barat yang mengecam kontrol ketat atas media di Iran, termasuk terhadap blogger, mencibir dan mengatakan blog Ahmadinejad itu propaganda terselubung rezim yang dipimpinnya. Meski tak banyak tulisan yang diposting Ahmadinejad dalam tiga tahun terakhir dan bahkan tak ada artikel sepanjang tahun 2008, ia setidaknya telah menunjukkan upaya komunikasi personal kepada dunia. Blog yang tersaji dalam empat bahasa: Persia, Arab, Inggris, dan Perancis itu diawali dengan biografi panjang. Ketika respons pengunjung memuncak sementara postingannya semakin gersang, Ahmadinejad menjelaskan bahwa ia tetap teguh pada janjinya meluangkan waktu 15 menit per minggu (ya betul, hanya 15 menit per minggu!) memeriksa semua pesan. Ia dibantu sejumlah mahasiswa melakukan tabulasi pesan yang disebutnya sebagai masukan penting yang perlu ditindaklanjuti. Dengan alokasi waktu yang superminim untuk memelihara blog-nya, pada pengujung tahun 2007, Ahmadinejad mengumumkan bahwa ia memutuskan untuk memanfaatkan waktu itu untuk membaca pesan yang masuk daripada menulis postingan baru. ”Semua pesan saya baca, termasuk pesan yang dibuka dengan kalimat: saya tahu bahwa presiden tidak akan membaca pesan ini” Blog ini sudah lama tidak diperbarui, tapi Ahmadinejad menangguk untung: pesan tetap terus mengalir dan ia memiliki ”kolam ide” berkat komentar dari segala penjuru dunia. Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat diikuti aktivitasnya di situs www.presidensby.info. Tapi ini media resmi, bukan sebuah kanal komunikasi yang didesain agar sang presiden bisa bercakap-cakap secara lebih personal dengan publik. Yang jadi berita heboh pekan ini justru blog Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sejak Rabu (4/3) mengisi lahan blogger tamu Kompasiana. Postingan pertama berjudul ”Assalamu Alaikum”, tulisan dua paragraf sebagai salam pembuka, yang langsung disambut riuh komentar pembaca. Beberapa jam sebelumnya, Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menulis blog di Kompasiana. Postingan pertama Prabowo berjudul ”Pengalaman Singkat Saya Bermilis” ditayangkan di laman public blogger. Ia pun juga panen puluhan komentar dan meroket sebagai salah satu tulisan terpopuler. Menarik perhatian Respons yang tumpah ruah bagi Kalla dan Prabowo bukan hal yang mengejutkan. Pejabat, politisi, dan newsmaker lain yang memutuskan membuat media personal pastilah menarik perhatian. Publik ingin tahu, bagaimana sosok yang selama ini diberitakan, kini mengabarkan diri atau menyajikan pikirannya sendiri. Bagi sang tokoh, membuktikan bahwa tulisan itu karya sendiri adalah tantangan awal untuk menumbuhkan kepercayaan audiens meski tentunya agak sulit meyakinkan audiens bahwa capres dan wapres yang supersibuk bakal punya waktu membaca semua komentar. Perilaku warga maya, menurut Dan Gillmor dalam We the Media (2004), adalah cerminan rakyat ”dunia nyata” yang bila memiliki akses berdialog dengan tokoh publik akan memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya. Yang membedakan, karena rakyat dunia maya adalah audiens yang bisa langsung merespons secara kritis dan menempatkan diri setara dengan siapa saja. Mereka adalah representasi warga yang sadar akan haknya dan tak mudah digiring untuk percaya pada suatu pandangan. Gelombang New Media tak pelak menuntut perubahan model komunikasi pejabat pemerintah, politisi, korporat, dan media mainstream, empat elemen yang selama ini menguasai kanal informasi dan publikasi. Sekarang ada arus We Media, yakni orang- orang biasa yang aktif bercakap di dunia virtual melalui media alternatif yang mereka ciptakan dan isi sendiri. Topik yang mereka bahas terbentang dari hal terpenting hingga yang paling remeh, termasuk kiprah penguasa dan politisi korup, perusahaan yang menipu konsumen, dan media besar yang kehilangan independensi. Suara warga dunia maya ini begitu kencang. Pada Pemilu 2009, peran New Media jelas semakin signifikan. Preseden gemilang telah dicatat Barack Obama dalam Pilpres AS, ketika barisan pendukung dan relawan yang direngkuhnya tumbuh pesat berkat Web-based organizing campaigns. Di Tanah Air, politisi ramai-ramai mengikuti jejak Obama, merambah blog dan SNS (social network system), seperti Facebook dan
[zamanku] Quatie Inquiry: Herman SS Vs Mabes Polri?
kewenangan pula penyidik untuk melakukan ”penyelidikan tambahan” (melengkapi alat bukti), bukan ”penyidikan tambahan” yang tidak menjadi wewenangnya, tetapi kewenangan dan kewajiban Panwaslu Provinsi Jatim sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 sesuai asas lex specialis. Dalam kasus ini, dikembalikan data/bahan yang dianggap kurang sebagai alat bukti oleh penyidik pada proses quatie inquiry berupa persiapan pelaksanaan (voor bereidigings handeling) masih dalam status penyelidikan yang tidak dapat diartikan penurunan degradasi penyidikan kepada penyelidikan sebagai bentuk intervensi politik. Dalam proses quatie inquiry, kelengkapan pengumpulan alat bukti berupa persiapan pelaksanaan tidak dibenarkan adanya ”penyelidikan tambahan” (bukan penyidikan tambahan) oleh penyidik Polri yang tidak menjadi wewenangnya, tetapi imperatif kewajiban Panwaslu. Indriyanto Seno Adji Pengajar Program Pascasarjana UI Bidang Studi Ilmu Hukum http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/23/23485311/quatie.inquiry.herman.ss.vs.mabes.polri http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Psikobiologi Orientasi Seksual, Fokus pada Homoseksual
Psikobiologi Orientasi Seksual, Fokus pada Homoseksual ORANG dengan orientasi seksual sesama jenis kelamin atau sering disebut homoseksual sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak layak di masyarakat. Mereka sering kali dianggap sebagai manusiamanusia dengan perilaku menyimpang dan harus dihindari. Banyak dari mereka mengalami perlakukan kasar karena orientasi yang berbeda dengan apa yang diminta masyarakat. Beberapa di antaranya sering mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan anggota masyarakat pada umumnya. Prevalensi homoseksual di dalam masyarakat yang telah diteliti adalah sekitar 3%-4% pada pria dan 1%-2% pada wanita. Banyak hal yang telah diungkapkan tentang penyebab dari keadaan ini. Faktorfaktor yang paling sering dipelajari adalah apakah ini merupakan keinginan sendiri, pengaruh lingkungan atau faktor genetik. Penelitian paling sering dijadikan rujukan tentang homoseksual adalah penelitian yang dilakukan Kinsey pada 1.000 homoseksual dan 500 heteroseksual. Hasil penelitian ini lebih banyak mengatakan kepada kita bahwa lingkungan tidak memengaruhi seseorang menjadi heteroseksual atau homoseksual. Penelitian ini menghasilkan skala Kinsey yang menempatkan seseorang dalam kisaran skala dari homoseksual sejati, biseksual, dan heteroseksual sejati. Banyak orang mengatakan bahwa pilihan homoseksual adalah pilihan pribadi. Hal ini menjadi sangat meragukan dengan “biaya”yang mahal dengan menjadi homoseksual. Bayangkan perlakuan masyarakat yang akan dihadapi..Rasanya pada dasarnya tidak semua orang yang akan mau mengambil risiko dibuang dari masyarakat dan dianggap tidak bermoral dengan memilih menjadi homoseksual. Beberapa orang mengatakan bahwa homoseksual merupakan hasil produksi kebudayaan manusia dan bukan sesuatu yang natural.Pendapat ini dapat diperdebatkan karena banyak sekali kondisi homoseksual berlangsung alami pada spesies lain selain manusia.Kondisi ini pada spesies lain malah memberikan suatu keuntungan karena mereka menjadi mampu menghadapi lingkungan dengan baik. Contohnya adalah burung flaminggo yang membesarkan anaknya bukan dengan induk betina,namun dengan sesama kelamin jantan. Hipotesis neurohormonal mengatakan bahwa orientasi seksual ditentukan hormon yang bekerja di otak pada masa perkembangan prenatal.Kondisi neuroanatomi yang berbeda juga dapat diperlihatkan pada kondisi homoseksual dibandingkan dengan pada kondisi heteroseksual. Pada otak terdapat suatu daerah yang disebut interstitial nucleus of anterior hypothalamus ketiga yang jika lebih besar ketertarikan kepada perempuan. Sedangkan lebih kecil, maka keterikatan kepada laki-laki lebih besar. Penelitian mengatakan bahwa heteroseksual mempunyai daerah ini sampai 2- 3 kali lebih besar dibandingkan homoseksual. Kesimpulannya adalah tidak ada bukti sama sekali yang mengatakan homoseksual adalah suatu pilihan pribadi dan dapat dipengaruhi lingkungan.Lain daripada itu malahan bukti bahwa hal ini berhubungan dengan kondisi prenatal dan anatomi otak semakin dapat dibuktikan keterkaitannya. (*) dr Andri SpKJ Psikiater, Divisi Kesehatan Jiwa FK Ukrida,Anggota The Academy of Psychosomatic Medicine. http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/223078/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Menanti Teologi Politik Para Caleg
menciptakan keadilan (justitia) dan kebaikan umum (bonum commune). Karena itu, membumikan teologi politik merupakan langkah yang paling konstruktif dalam membangun peradaban bangsa Indonesia terhadap pesta demokrasi pada Pemilu 2009 agar menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa. *) Alumnus Jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detailnid=58876 http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Mengubah Paradigma Berpolitik
Mengubah Paradigma Berpolitik PEMILU legislatif tinggal beberapa hari lagi.Di masa kampanye terbuka seperti yang berlangsung saat ini, partai politik (parpol) berlomba-lomba berkampanye untuk memperoleh suara sebanyak- banyaknya dalam pemilu legislatif yang berlangsung 9 April mendatang. Pemilu legislatif ini sangat penting, sebab hasil pemilu ini sedikitnya banyak memengaruhi pemilu presiden yang berlangsung tiga bulan setelah pemilu legislatif usai.Tak aneh bila kampanye digelar sebesar mungkin agar bisa memperoleh simpati dan suara rakyat di pemilihan nanti. Berpolitik memang terkait erat dengan kampanye. Melalui kampanye,parpol bisa menyosialisasikan visi dan misi atau janji-janjinya kepada rakyat.Tentu,hal tersebut wajar dalam berpolitik. Namun bisa lain ceritanya bila kampanye parpol berisi janji-janji yang sebetulnya tidak realistis tercapai atau sekadar menggombali rakyat. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap berbagai kampanye yang digelar parpol, terlihat jelas isi kampanye yang mengobral janji-janji manis kepada rakyat. Menurut penulis,perihal demikian tidak lepas dari paradigma berpikir para politikus yang menganggap kekuasaan sebagai tujuan,bukan alat mencapai tujuan. Karena itu,tak aneh bila politisi tersebut mendesain janji-janji seindah mungkin agar rakyat bisa tergombal dengan janji tersebut. Memang dalam kampanye tersebut para politikus tidak secara eksplisit menyatakan bahwa tujuannya adalah meraih kekuasaan, tapi sangat kentara dari kualitas janji-janji yang diobral. Kalau realitas seperti ini terus terjadi, nantinya rakyat Indonesialah yang menjadi korban. Berbeda halnya bila paradigma berpikir yang menempatkan kekuasaan sebagai alat mencapai tujuan sebagaimana tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1994, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum,(3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalau menggunakan paradigma demikian,tentunya politisi akan berhati-hati dalam berjanji. Pasalnya,bagi politisi yang memiliki paradigma demikian,berjanji merupakan utang,sementara bila utang tidak dibayar konsekuensinya negatifnya bukan hanya di dunia,tapi juga di akhirat kelak. Karena itu,ciri khas politisi seperti ini adalah mendesain janji-janjinya sedemikian rupa agar janji tersebut tampak realistis di mata rakyat. Janji-janjinya tidak perlu yang muluk-muluk atau menjanjikan sesuatu yang indah kepada rakyat. Politisi semacam ini akan mengukur dan menimbang kemampuan dirinya sebelum berjanji serta bertanya apakah mampu memenuhi janji tersebut.Selain itu,politisi seperti ini sadar betul bahwa kekuasaan merupakan amanah dari rakyat yang harus dipertanggung jawabkan,bukan merupakan tujuan yang nantinya malah mengakibatkan rakyat makin menderita. Semoga saja karakter politisi seperti ini dapat segera terlahir di kancah perpolitikan Indonesia.(*) Randi Kurniawan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Aktivis HMI UGM http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/223243/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Hukum Versus Politik Dalam Kasus Irjen Herman
Kapolda Jatim, di antaranya maklumat yang diterbitkan Irjen Herman untuk mengatur masalah pelayanan publik tanpa KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Selain itu, Irjen Herman juga melakukan pola rekruitmen calon bintara Polri regular dan Akpol dengan melibatkan LSM dan akademisi, sehingga cara itu akan menghindari praktik percaloan dalam penerimaan calon anggota Polri. Namun, prestasi Irjen Herman dalam pengamanan Pilkada Jatim akhirnya terantuk dengan penganuliran status tersangka, kendati Pilkada Jatim seharusnya menjadi urusan Polda Jatim sebagai penanggungjawab keamanan Pilkada Jatim. Ranah politik itu pun akhirnya berkembang kemana-mana hingga terlihat dari pemanggilan Irjen Herman oleh beberapa pimpinan partai politik (parpol), seperti Megawati, Wiranto, Prabowo, dan Jusuf Kalla. Mereka khawatir kecurangan DPT di Jatim merebak ke daerah-daerah lain saat pemilu. Perkembangan situasi pun membuat Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri bertekad untuk mengembalikan berkas laporan Panwaslu Jawa Timur yang melaporkan adanya daftar pemilih tetap (DPT) palsu dalam Pilkada Jawa Timur untuk dilengkapi. Kapolda Jatim akan kembalikan berkas untuk dilengkapi dengan barang bukti, katanya dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan (20/3/2009), yang didampingi Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Ketua Panwaslu Jatim, Ketua KPU dan Panwaslu dari Kabupaten Sampang dan Bangkalan dan Aspidum Kejati Jatim.. Ia mengatakan, pengembalikan berkas itu akan dilakukan sebab sejak dilaporkan 9 Pebruari 2009 lalu, Panwaslu belum menyerahkan barang bukti dan hanya menyerahkan fotokopi DPT yang diragukan validitasnya, mengingat fotokopi DPT itu tidak ditandatangani pejabat yang berwenang. Penanganan pidana dalam Pilkada Jawa Timur putaran tiga di Polda Jawa Timur masih dalam penelitian sebab bukti awal tidak cukup kuat. Panwaslu Jatim belum menyerahkan dokumen asli sebagai syarat mutlak untuk memulai penyidikan. Penyidik tidak bisa menyidik kalau hanya berdasarkan dokumen yang yang difotokopi, katanya. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menegaskan, dalam penanganan kasus itu, Polda Jawa Timur tidak diintervensi oleh Mabes Polri sehingga menyebabkan ada tersangka yang kemudian menjadi saksi. Tidak ada intervensi dari kami sebab penyidikan memang belum ada. Bahkan belum ada satu pun saksi yang diperiksa. Kalau Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji turun ke Jawa Timut itu bukan intervensi tapi supervisi, katanya. Agaknya, kata-kata intervensi dan supervisi itulah yang menunjukkan pertarungan antara faktor yuridis (hukum) dan faktor politis dalam kasus pengunduran diri Irjen Herman S Sumawiredja dan keanggotaan Polri, namun perkembangan situasi yang akan menjawab, apakah supervisi yang dimaksud itu intervensi atau tidak. (*) COPYRIGHT © 2009 http://antara.co.id/arc/2009/3/21/hukum-versus-politik-dalam-kasus-irjen-herman/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Tragedi Bangku di Malang, Apa Guna Para Pemimpin?
Tragedi Bangku di Malang, Apa Guna Para Pemimpin? SUNGGUH menyesakkan dada mengikuti berita tragedi mebel sekolah yang berlanjut dari Kabupaten Malang. Setelah dua pekan hampir berlalu, solusi tetap belum ada. Bagaimana kasus ini diselesaikan juga belum tergambar. Para pejabat kabupaten yang seharusnya sigap menyelesaikan kasus tersebut, dengan mengadakan bangku secepat-cepatnya, ternyata malah seperti menyembunyikan kepala ke dalam pasir. Yang makin menyedihkan, kabarnya hari ini akan ada lagi bangku yang ditarik oleh perajin dari SD di Bululawang. Mudah-mudahan tidak jadi. Para perajin tak bisa disalahkan dalam hal ini. Mereka sudah bersabar tiga tahun menunggu pembayaran, sejak 2006. Sikap mereka itu tampaknya lebih sebagai protes. Sebab, toh setelah dipakai tiga tahun gratisan, tentu nilai meja dan kursi itu sudah menyusut. Kasus di Kabupaten Malang yang kini dipimpin Bupati Sujud Pribadi dan Wakil Bupati Rendra Kresna itu bisa disebut contoh kegagalan fungsi manajemen pemerintahan. Pemerintah bukannya tak punya uang, tapi tak ''tahu'' cara memakainya. Uang Rp 2,9 miliar yang diplot untuk belanja meja dan kursi itu, rupanya, tak bisa dibelanjakan dengan benar. Uang sebesar itu seharusnya untuk pengadaan 7.925 pasang meja dan kursi siswa. Alokasinya, 33 rekanan dan masing-masing delapan sekolah. Karena tak sesuai spesifikasi, barang yang telanjur dipesan tak bisa dibayar. Sebab, kalau dibayar, bisa jadi kasus korupsi (Jati Diri, Jawa Pos, 18 Maret). Kalau uang itu tak terpakai, berarti bangku untuk siswa ''belum ada''. Kalaupun sekolah kemudian dikirimi bangku oleh perajin atas pesanan rekanan, itu berarti statusnya ''salah kirim''. Pemkab menilai bangku-bangku itu tak sesuai spesifikasi dan tak mau membayarnya. Sangat mengherankan, ketika pemkab tenang-tenang saja para siswa duduk dan belajar di bangku-bangku bermasalah. Selama tiga tahun! Tragedi mebel sekolah dari Malang itu sudah telanjur terjadi dan bisa terus berlanjut. Tapi, setelah terlambat merespons tiga tahun, Pemkab Malang tak segera menebus kegagalannya ini. Sampai kemarin belum ada respons yang mencerminkan rasa tanggung jawab pejabat pemerintah. Bupati Sujud Pribadi belum juga memberikan penegasan. Malah, menurut Humas, dia sempat ikut kampanye Megawati di Jember. Bupati Sujud masih business as usual, setelah kasus yang mulai terjadi 11 Maret itu hampir melewati pekan kedua. Sikap Wakil Bupati Rendra Kresna tak kalah aneh. Dia malah mengharapkan ''caleg-caleg yang cerdas'' yang memanfaatkan momentum kasus mebel sekolah itu.. Apakah sikap ini mencerminkan rasa tanggung jawab? Apakah ini bukan upaya melupakan orang bahwa kasus penarikan mebel itu tanggung jawab pemkab, bukan tanggung jawab orang lain, apalagi caleg? Apakah ini bukan mengarah ke pelanggaran aturan pemilu yang melarang kampanye di sekolah? Entah sampai kapan kita menunggu sikap jelas para pejabat pemkab yang sudah diberi kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur urusan mereka. Apakah perlu Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf turun tangan atas ketidakmampuan para pejabat di Kabupaten Malang ini? (*) http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detailnid=58874 http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Siapa Yang Mau Tenang....
, kita akan melihat demokratisasi dalam lalu lintas informasi. Hal itu tak perlu dijelaskan lebih lanjut jika kita perhatikan banyaknya koran interaktif, blog, dan website dewasa ini. Di lain pihak, memang ada kekosongan besar dalam hal kebenaran. Kekosongan tersebut bukanlah berarti tak ada kebenaran, melainkan bahwa kebenaran adalah mirip ruang luas yang menarik, yang hendak diisi pelbagai versi, berganti-ganti, tak putus-putus. Pernah ada orang mengatakan, siapa yang mau hidup tenang jangan hidup pada abad ke-20. Kini, pada abad ke-21, ucapan itu makin benar adanya. Kita asyik, bingung, ramai, bebas, bersendiri, tapi juga berbagi dengan 1001 yang lain. Juga yang tak terduga-duga. *) Goenawan Mohamad, wartawan senior. Artikel ini merupakan kerja sama Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dan Jawa Pos untuk mengangkat pentingnya hak masyarakat atas informasi publik. http://jawapos.com/halaman/index.php?act=showpagekat=7 http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Kabar Langit untuk Calon Presiden
Muzani, hubungan keluarga Gus Dur dan Prabowo sudah terjalin lama. Dulu Gus Dur pernah tinggal di Taman Amir Hamzah, Matraman, Jakarta, sedangkan Prabowo tinggal bersama kakeknya, Margono Djojohadikusumo, juga di kawasan itu. Keluarga besar Gus Dur dan Djojohadikusumo akrab meski beda pandangan politik. ”Gus Dur dari keluarga nahdliyin, Djojohadikusumo dari Partai Sosialis Indonesia,” kata Muzani. l l l ADAKAH ”gizi” yang diterima Nuril dari proyek mempertautkan Gus Dur dan Prabowo? Pria gondrong itu mengaku tak mendapat apa-apa. ”Saya hanya minta Prabowo meresmikan rumah bersalin dan stasiun radio,” katanya. Rumah bersalin sekitar 200 meter persegi itu tengah berbenah. Di sebelahnya dipersiapkan bangunan Akademi Kebidanan. ”Akademi ini kelak juga akan diresmikan Prabowo,” kata Nuril. Sedangkan studio radio berada di salah satu ruang yang disekat dekat aula rumah sakit dan menempel dengan rumah tinggal. Dikelola para santri, siaran memancar di sekitar pondok. Fuad Amin Imron, Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa versi Gus Dur, menjelaskan dukungan Abdurrahman sebetulnya hanya untuk membangun koalisi menghadapi pemilihan legislatif di Jawa Timur. Ketua Dewan Syura PKB Surabaya pro-Gus Dur, Abdud Tawaf, mengiyakan. ”Koalisi tetap dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” katanya. Januari lalu, di Surabaya, PKB Gus Dur dan partai Banteng memang telah berjabat tangan. Ketika itu, PKB diwakili Yenny Wahid dan PDI Perjuangan diwakili Sekretaris Jenderal Pramono Anung. Menurut Bambang Susanto, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Gus Dur, rapat partainya di Kalibata, Jakarta, Rabu malam pekan lalu, memutuskan koalisi dengan semua partai politik, termasuk Prabowo, hanya bersifat lokal. Untuk menjajaki koalisi nasional, partai membentuk tim tujuh, yang di antaranya beranggotakan Muhyidin Arubusman, Maman Imanulhaq, Yenny, Aris Junaedi, dan Anisa Mahmud. ”Tim bertugas menghitung kekuatan hasil pemilu legislatif untuk koalisi nasional,” katanya. Sumber Tempo di Kalibata mengatakan, ”Gus Dur welcome kepada semua orang. Soal Prabowo, Yenny yang berkehendak. Ini pragmatismenya Yenny.” Sumber tadi menjamin Gus Dur bersih. ”Tidak ada barang baru di rumahnya. Semuanya sama seperti dulu-dulu. Biaya perawatan kesehatan Gus Dur diambil dari tabungannya sendiri.” Ahmad Muzani bersumpah partainya tak mengeluarkan mahar sepeser pun. Tapi ia membenarkan peran Yenny dalam mempertemukan Gus Dur dan Prabowo. ”Yenny tumpuan terakhir membuka pintu Gus Dur,” katanya. Helmy Faisal Zaini, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Muhaimin, melihat dukungan Gus Dur kepada Prabowo lebih merupakan wujud kecintaan Gus Dur kepada putrinya. ”Gus Dur ayah yang baik. Beliau tahu masa lalu Prabowo sehingga tak mungkin mendukungnya,” katanya. Menjelang kejatuhan Soeharto pada 1998, Prabowo pernah terseret kasus penculikan aktivis. Karena perannya itu, ia diberhentikan dari dinas militer. Adapun Gus Dur dikenal sebagai penggiat demokrasi. Yenny membantah semua tudingan. ”Yang menuduh akan saya perkarakan di pengadilan. Saya capek difitnah dan diperlakukan seperti ini,” katanya melalui pesan pendek. Arif Zulkifli, Dwidjo U. Maksum (Jakarta), Sohirin (Semarang), Rohman Taufiq (Surabaya) http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/03/23/NAS/mbm.20090323. NAS129858.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Rumah-Rumah Tanpa Dinding
yang ke atas malah membuat kacau dan bangkrut. Dalam dunia politik, di mana para caleg begitu bergairah memasang fotonya di berbagai sudut kota dan desa, benarkah mereka itu didorong oleh komitmen dan visi membela bangsa dan memperbaiki nasib rakyat ataukah itu bagian dari agenda mendapatkan lapangan kerja dengan bayangan gaji tinggi? Mungkin saja ada yang didorong oleh idealisme cinta bangsa. Mereka obral janji, ”Kalau nanti saya terpilih jadi presiden, gubernur, bupati atau anggota DPR, saya akan ”Artinya, kalau tidak terpilih, jangan-jangan mereka itu tidak akan berbuat apaapa. Sementara ketika terpilih dan jadi, betulkah mereka akan memenuhi janjijanjinya? Kalau kita sendiri tidak mampu menjaga dan membangun bangsa sendiri, tidak mampu menghasilkan generasi unggul yang cinta bangsa, rumah Indonesia ini sangat terbuka bagi siapa pun yang hendak masuk.Bahkan modal asing telah masuk ke bilikbilik rumah agama dan budaya kita. Terima kasih kepada ulama yang selalu mengingatkan agar keyakinan, paham, dan akidah umat dijaga. Namun pertanyaannya, seberapa efektifkah menjaga komunitas umatnya ketika tembok-tembok rumah itu telah tergantikan oleh sekadar garis dan bahkan mereka saling berkomunikasi melalui internet yang tersedia kapan saja dan di mana saja? (*) PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/222647/38/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Beda Tafsir Porsi Negara Pungut Zakat
yang berlum mendapat kepercayaan masyarakat, Nasrun beralasan, itu karena lembaga ini baru bekerja. Ke depan, Baznas didorong agar lebih aktif. ''Kalau undang-undang ini sudah jadi, saya yakin, masalah zakat akan selesai dan masyarakat yang berzakat tidak menurun, karena setiap muslim yang mampu lalu tidak berzakat akan dikenai denda sebesar nilai zakatnya.'' Dalam konsepsi Depag ini, regulator dan operator dikatakan juga akan dipisah. ''Operatornya BAZ, regulatornya Depag,'' ujarnya. Draf revisi versi DPR memilih jalan tengah. Dikotomi BAZ dan LAZ ditiadakan. Tapi tidak lantas melimpahkan penuh kepada pemerintah. DPR mengusulkan pemisahan badan regulator dan operator. Diusulkan ada lembaga regulator yang langsung bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan secara berjenjang (presiden, gubernur, bupati). Komposisinya melibatkan unsur masyarakat, seperti ulama, cendekiawan, kaum profesional, dan pemerintah. Namanya, badan pengelola zakat (BPZ). Badan ini yang berwenang memberi izin operasi kepada LAZ sebagai operator. Depag tidak ikut-ikutan. LAZ bersifat hierarkis, dari pusat hingga kabupaten. Untuk mengumpulkan zakat, LAZ membentuk UPZ. Dalam waktu dua tuhan setelah undang-undang baru disahkan, kelembagaan yang berlaku sekarang harus menyesuaikan dengan konsep revisi tersebut. Kelak, selain LAZ dan UPZ dilarang mengumpulkan zakat. Bila melanggar, diancam pidana maksimal 10 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 500 juta. Baik versi DPR maupun Depag sama-sama memberi lampu kuning bagi kelangsungan lembaga zakat swasta. Asrori S. Karni [Agama, Gatra Nomor 18 Beredar Kamis, 12 Maret 2009] http://gatra.com/artikel.php?id=124164 http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Calon Presiden dan ‘New Media’
Air, politikus ramai-ramai mengikuti jejak Obama, merambah blog, serta SNS (social network system), seperti Facebook dan Youtube. Tak cukup beriklan di media mainstream, tim komunikasi calon legislator dan calon presiden pun terjun ke media alternatif. Sayangnya, penguasa dan politikus yang terbiasa dirubung staf itu banyak yang terlambat menyadari kekuatan media baru ini. Bagi Jusuf Kalla, Prabowo, atau calon presiden lainnya, menemui publik lewat blog merupakan hal yang penting mengingat bahwa netizen memiliki ekspektasi untuk menemukan the real you, sosok yang mendengarkan dan meladeni percakapan yang dinamis dan kritis, tanpa mendelegasikannya. Ini merepotkan, tapi tak mustahil, meski hanya 15 menit sepekan, seperti yang pernah dilakukan Ahmadinejad. * http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/21/Opini/krn.20090321.160188.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Pedagogi Humanisme Mangunwijaya
merupakan seorang pribadi humanis yang sudah mengalami pencerahan sehingga ia mampu mengembalikan situasi pendidikan yang menghargai ”anak sebagai anak”. Mengapa penyiapan sosok manusia PI dan PE dipilih melalui sekolah dasar? Menurut Romo Mangun, ada beberapa alasan. Pertama, yang mendasar itu sekolah dasar. Jenjang sekolah dasar merupakan ekosistem dan basis yang strategis bagi evolusi kita sebagai bangsa. Kedua, suatu sistem pendidikan sekolah dasar yang cocok bagi anak-anak miskin akan merupakan sejenis pengalaman baseline yang pasti bisa diterapkan bagi anak-anak yang kaya. Sebaliknya, sistem pendidikan sekolah dasar yang baik untuk anak-anak kaya belum tentu cocok diterapkan untuk anak-anak miskin. Ketiga, kenyataan bahwa di kalangan seluruh penduduk negeri kita, mayoritas anak-anak mereka dalam jangka waktu cukup lama masih akan hanya mencapai jenjang sekolah dasar, tak mampu melanjutkan belajar ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. A FERRY T INDRATNO Bekerja di Dinamika Edukasi Dasar, Yogyakarta http://cetak.kompas.com/read/ xml/2009/03/20/05242168/pedagogi.humanisme.mangunwijaya http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] BOLA PANAS LEMBAGA PARARDHYA
:di Kupang, 6 September 1959 Istri: Jeane Cynthia lay lokollo Anak: Dhiera Anarchy Rihi Lay Dhivana Anarchia Ria Lay Jabatan: Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Wakil Dekan III Fisipol UGM Pendidikan: MA., International Development Studies, St. Marry's University, Halifax, Nova Scotia, Canada, 1991. Drs, Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1987. BA, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1984. http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/18/Berita_Utama-Jateng/krn.20090318.159836.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Perilaku Koruptif DPR
bagi-bagi uang ketika Deputi Gubernur BI dipilih oleh DPR. Sang whistle-blower, Agus Condro, secara gamblang telah menjelaskan secara detail perkara tersebut. Anehnya, hingga saat ini tetap tanpa kejelasan arah pengungkapan dan penuntasannya. KPK seharusnya menunjukkan giginya dalam pemberantasan korupsi, termasuk di wilayah korupsi yang melibatkan anggota DPR. Salah satunya dengan memperlihatkan kemampuan dan kemauan pengungkapan serta penuntasan yang tinggi. Tanpa ada kesan tebang pilih. Intinya, kita sedang merajut sistem antikorupsi yang baik, sembari membangun monumen pemberantasan korupsi yang kukuh dalam upaya mengurangi model koruptif. Tentunya, dengan membangun sistem checks and balances di parlemen serta adanya penegakan hukum yang kuat dan komprehensif bagi para koruptor berbaju safari anggota DPR, ada harapan perilaku koruptif DPR dapat dikurangi. Karena itu, demi memperbaiki perilaku koruptif ini, kita harus mau dan mampu melakukannya. * http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/18/Opini/krn.20090318.159868.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Sepucuk Surat dari Bekas Bintang Film Porno
kehilangan minat menonton film porno. Kenyataan sebenarnya, kami artis film porno ingin mengakhiri semua rasa malu ini dan semua trauma dalam hidup kami. Tapi sayangnya kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami berharap kalian kaum pria membantu kami, memperjuangkan kebebasan dan kehormatan kami. Kami ingin kalian memeluk kami saat kami menghapus air mata dan menyembuhkan luka di hati kami. Kami berharap kalian mau berdoa untuk kami dan semoga Tuhan mau mendengar dan mengampuni semua kesalahan kami di masa lalu. Surat ini kupersembahkan kepada semua artis porno yang terjangkit penyakit HIV/AIDS, meninggal karena over dosis maupun bunuh diri. *** (-/-) http://suaramerdeka.com/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Kalau Ditangkap KPK, Ngaku Saja
sudah mempunyai bukti-bukti kuat yang telah dihimpun ”secara legal” dan cermat jauh-jauh hari sebelum dirinya ditangkap tangan. Harus juga diingat bahwa kewenangan KPK untuk menyadap pembicaraan telepon dan merekam dengan video secara diam-diam terhadap orang-orang yang terindikasi atau berpotensi melakukan korupsi tidaklah melanggar HAM. Kewenangan KPK untuk melakukan itu didasarkan pada ketentuan Undang- Undang No 20 Tahun 2001 (UU-KPK) yang memang membolehkan KPK untuk menyadap dan merekam secara audio visual dengan diam-diam terhadap mereka yang terindikasi atau berpotensi besar melakukan korupsi. Ini perlu ditegaskan karena dengan alasan pelanggaran HAM, ketentuan UU-KPK yang memberi kewenangan kepada KPK untuk menyadap dan merekam secara diamdiam itu sudah pernah diujimaterikan (dimintakan judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi MK memutus dengan tegas bahwa kewenangan yang diberikan kepada KPK oleh UU-KPK itu adalah konstitusional dan tepat sebagai instrumen hukum untuk memberantas korupsi yang di Indonesia sudah dikategorikan sebagai extra-ordinary crime. Kita pun harus terus mendukung pemberian kewenangan atau konstitusionalisasi penyadapan dan perekaman itu kepada KPK. Sebab jika tidak ada pemberian kewenangan ekstra yang seperti itu akan tidak mudah bagi KPK untuk memburu para koruptor. Kalau tidak dibegitukan, kalau tidak disadap atau direkam secara diam-diam, akan ada saja akal para koruptor itu, apalagi mereka yang pejabat negara, untuk meloloskan diri dari hukuman dan mereka akan terus dan terus merusak negara dengan serial-serial korupsinya.(*) Moh Mahfud MD Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Guru Besar Hukum Tata Negara http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/221976/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Pelayanan RSCM Masih Buruk
Pelayanan RSCM Masih Buruk Pelayanan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, masih buruk sekalipun sudah memiliki gedung baru dan bagus, seperti Gedung A, klinik swasta Cendrawasih, serta wing international. Hal ini didasarkan pada pengalaman saya berobat di RSCM pada tahun lalu di Unit Feto Maternal dan baru-baru ini, tepatnya pada Rabu pekan lalu, ketika saya menanyakan tarif perawatan serta tindakan bedah kebidanan, yakni pengangkatan endometriosis dan mioma di ruang pembayaran di Gedung A. Petugas di ruang itu menjelaskan tarif kamar dan tarif dokter per hari. Lalu saya menanyakan berapa biaya tindakan operasi, dan oleh si petugas saya dianjurkan ke unit Bedah Sentral. Namun, petugas Bedah Sentral mengarahkan saya ke Poli Kebidanan. Saya pun ke Poli Kebidanan, dan bertemu dengan petugas yang jauh dari ramah saat menjawab pertanyaan saya. Petugas hanya menginformasikan tarif untuk kelas tiga, dan mengatakan perawatan di kelas swasta/Cendrawasih bisa dua kali lipat dari kelas pemerintah. Karena akan menjalani operasi, saya pun menelepon ke ruang perawatan A ke nomor 3911488 pada Kamis pagi pekan lalu. Setelah dua kali ditelepon, telepon diangkat, tapi tidak ada yang berbicara. Yang terdengar hanya suara-suara di ruang tersebut. Tampaknya telepon diangkat dan panggilan dibiarkan tanpa dijawab. Lalu saya ulangi menelepon dan telepon bernada sibuk. Sehari sebelumnya, saya menelepon ke nomor yang sama, tapi tidak ada yang menjawab. Padahal, menurut petugas di ruang pembayaran Gedung A, nomor telepon tersebut aktif 24 jam. Buruknya pelayanan juga saya alami di Klinik Yasmin. Di klinik tersebut, dokter tidak tepat waktu, sekalipun sudah dijadwalkan jam konsultasi. Kedatangan dokter bisa mundur dua jam dari jadwal yang dijanjikan. Sungguh sangat berbeda klinik swasta di RSCM dengan klinik/rumah sakit swasta di Jakarta, apalagi jika dibandingkan dengan rumah sakit swasta yang kerap melayani kalangan ekspatriat. Padahal tarif yang dikenakan adalah tarif swasta. Nancy Junita Kompleks Depnaker Nomor 29 Kranji Bekasi Barat http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/18/Opini/krn.20090318.159869.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Ditangkap KPK,Auditor BPK Ajukan Praperadilan
Ditangkap KPK,Auditor BPK Ajukan Praperadilan JAKARTA (SINDO) – Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bagindo Quirinno mengajukan permohonan praperadilan atas penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya. Bagindo adalah tersangka perkara dugaan korupsi terkait dugaan penerimaan uang sebesar Rp650 juta dari pimpinan proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Taswin senilai Rp15 miliar dan proyek peningkatan fasilitas mesin dan peralatan sebagai tempat uji kompetensi senilai Rp35 miliar di Depnakertrans. Bagindo adalah Ketua Tim Auditor BPK yang memeriksa proyek tersebut. Permohonan praperadilan ini telah didaftarkan Bagindo melalui penasihat hukumnya,Hilmar Hasibuan,di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.Sidang perdana praperadilan ini akan digelar 19 Maret mendatang. Ini praperadilan yang kedua kalinya ditujukan kepada KPK. Sebelumnya,anggota Komisi IV DPR Al Amin Nur Nasution juga mempraperadilankan KPK terkait penangkapannya dalam kasus dugaan suap alih fungsi hutan di Bintan,Kepulauan Riau.Namun, praperadilan itu ditolak majelis hakim PN Jakarta Selatan. Menurut Hilmar, praperadilan memiliki dasar yang kuat karena penetapan Bagindo sebagai tersangka tidak memiliki alat bukti yang cukup sehingga penahanan yang dilakukan KPK dinilai tidak sah. Hilmar berpendapat, kesaksian Taswin yang mengaku pernah memberi uang kepada Bagindo tidak dapat dijadikan dasar untuk penetapan tersangka. Pengakuan saksi atau tersangka,menurut Hilmar,bukan alat bukti yang dapat menjadi dasar menetapkan seseorang sebagai tersangka. ”Kami berpatokan pada hukum bahwa pengakuan bukan alat bukti,” ujar Hilmar di Gedung KPK,Jakarta,kemarin. Dalam persidangan,Taswin yang telah divonis empat tahun itu menyatakan, pemberian uang dilakukan dalam dua tahap melalui bawahan Bagindo, Monang Tambunan.Menurut pengakuan Taswin, uang diberikan untuk mengatur opini atau kesimpulan atas hasil audit proyek yang bermasalah tersebut. Kesaksian Taswin ini telah dibantah oleh Bagindo saat bersaksi di pengadilan. Menanggapi hal ini,Juru Bicara KPK Johan Budi SP menegaskan, KPK telah siap menghadapinya. Permohonan praperadilan merupakan hak yang bisa dipergunakan seorang tersangka. Namun, KPK selalu memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang dalam perkara. Sementara itu,penyidik KPK kemarin batal menggelar reka ulang penyerahan uang dari Taswin kepada Bagindo di dua tempat yakni di Restoran Mbok Berek di kawasan Tebet dan Wisma Baja di Jakarta Selatan.Batalnya rekonstruksi disebabkan Taswin sedang tidak sehat. (rijan irnando purba) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/221948/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Saya diancam akan ditembak
Partai Aceh. Maklum, mayoritas anggota partai ini bekas anggota GAM, walau sebetulnya tak menjadi masalah lagi karena mereka sudah bertobat dan kembali menjadi warga NKRI. Sebelum kasus Simpang Keuramat, Partai Aceh juga kerap menghadapi aksi teror penculikan dan pembunuhan terhadap anggotanya serta beberapa kali mengalami pencopotan bendera partai oleh anggota TNI. Menurut juru bicara Partai Aceh untuk wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe, Dedy Safrizal, setidaknya ada tiga kasus pencopotan bendera Partai Aceh. Yang tak kalah menghebohkan terjadi di Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh Utara, 21 Desember silam. Kejadian penurunan bendera dan atribut Partai Aceh terjadi sekitar pukul 11.00 WIB, yang dipimpin langsung oleh Komandan Koramil Geulumpang Tiga, Lettu Ridwan, ujar juru bicara Partai Aceh, Teungku Adnan Beuransyah, kepada The Globe Journal. Menyimak kecenderungan aksi penurunan atribut Partai Aceh ini, Dedy Safrizal mengatakan bahwa pihaknya pesimistis terhadap TNI, khususnya yang bertugas di Aceh Utara. Namun Dandim Aceh Utara, Yusep Sudradjat, menegaskan bahwa pihaknya tetap di garis netral. Kami tidak pernah membenci Partai Aceh atau partai lokal lainnya. Silakan saja berdemokrasi yang bagus, katanya. Sementara itu, juru bicara Pusat Penguatan Perdamaian Aceh, Dolly, mengharapkan semua pihak tetap sabar dan berkomitmen menjaga perdamaian dengan tidak menciptakan konflik-konflik baru di Aceh. Masyarakat (Aceh) sekarang sudah sangat menikmati kondisi Aceh yang mulai aman dan kondusif, ujarnya. Hal senada disampaikan Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM. Sambut pesta demokrasi 2009 dengan kedamaian, jangan terpancing oleh isu yang membangkitkan permusuhan, kata Muzakir Manaf. Taufik Alwie, dan Ibrahim Passe (Lhokseumawe) [Nasional, Gatra Nomor 18 Beredar Kamis, 12 Maret 2009] http://gatra.com/artikel.php?id=124108 http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Di Cirebon, Spanduk Ajakan Golput Bertebaran
Di Cirebon, Spanduk Ajakan Golput Bertebaran TEMPO Interaktif, CIREBON: -- Spanduk berisi ajakan untuk tidak memilih dalam Pemilu 9 April mendatang bertebaran di Kota Cirebon. Panwaslu Kota Cirebon sendiri belum melakukan tindakan apa pun terhadap kasus ini. Berdasarkan pantauan, spanduk yang antara lain bertuliskan Jika ragu, mending tidak memilih itu terpasang di dekat Gedung BAT Kota Cirebon serta di daerah Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Di spanduk itu pun tercantum lambang partai tertentu sekaligus foto seorang anggota partainya. Seorang saksi mata, Asep, mengungkapkan spanduk berisi ajakan golput itu sudah ada sejak seminggu lalu. Hampir seminggu lalu sudah ada. Tetapi tidak tahu kenapa belum ada yang bertindak, katanya. Sementara itu Kapolresta Cirebon, AKBP Ary Laksmana Wijaya, saat dikonfirmasi mengungkapkan apa yang dilakukan dalam spanduk itu bisa dikategorikan melanggar UU No 10/2008. Namun kami masih menunggu laporan dari Panwaslu, karena yang berhak menindak pertama kali adalah mereka, katanya. Ketua Panwaslu Kota Cirebon, Wasikin Marzuki saat dikonfirmasi mengakui sudah mendapatkan laporan adanya spanduk itu. Tetapi laporan itu baru dari telefon, katanya. Bukan laporan resmi dan hingga kini tidak ada yang mau menjadi saksinya. Selain itu, ia pun beranggapan perlu dikaji kalimat yang tercantum dalam spanduk itu, apakah berisi ajakan atau mengajak. Terlebih yang mengajak bukan partai, namun perorangan dan LSM, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. Saat didesak adanya lambang partai tertentu dalam spanduk itu, Wasikin pun akhirnya mengatakan pihaknya baru akan menggelar rapat pleno sore ini. Ketua DPC PDIP Kota Cirebon, Edi Suripno, saat dikonfirmasi mengaku jika apa yang tercantum dalam spanduk itu merupakan atas nama pribadi Bagja, anggota PDIP Kota Cirebon. Bukan atas nama partai, tidak mungkin kami sebagai peserta pemilu tetapi mengajak golput, katanya. Pihaknya pun mengaku sudah membuat laporan tertulis baik ke Panwaslu maupun ke kepolisian terhadap kasus ini. Merekalah nanti yang berhak untuk menindaknya. Sedangkan Walikota Cirebon, Subardi, mengaku pihaknya yakin masyarakat tidak akan terpengaruh dengan ajakan golput tersebut. Karena berdasarkan hasil pilkada baik Walikota maupun Gubernur, keikutsertaan masyarakat cukup tinggi, katanya. Selanjutnya mereka pun akan menghimbau kepada masyarakat baik melalui selebaran maupun pengumuman langsung untuk mengajak masyarakat memilih dalam Pemilu 9 April mendatang. http://tempointeraktif.com/hg/Pemilu2009_serba_serbi/2009/03/18/brk,20090318-165248,id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Rebut Kembali Aset Jakarta
Rebut Kembali Aset Jakarta Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan digelar pada 9 April mendatang. Di Jakarta ada 41 calon senator yang akan memperebutkan empat kursi DPD. Tempo akan menampilkan profil beberapa calon di antaranya mulai hari ini. Berikut ini tulisan yang kedua. Selama dua periode menjadi anggota legislatif tingkat daerah tak membuat Dani Anwar bosan. Pada 2009, anak Betawi asli ini kembali masuk bursa politik.. Tapi bukan Dewan Perwakilan Rakyat RI atau DPRD yang ia sasar. Partai menugaskan saya merebut kursi DPD Jakarta, kata Dani kepada Tempo pekan lalu.. Dani, yang lahir di permukiman padat penduduk Kebon Pala, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 22 Februari 196 ini, ikut membidani lahirnya Partai Keadilan Sejahtera pada 1998 dengan beberapa aktivis pengajian. Ia didapuk sebagai ketua wilayah Jakarta Pusat. Jabatan itulah yang mengantar Dani duduk sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta pada 1999. Nasib itu berulang pada 2004, saat ia kembali menjadi legislator daerah untuk kedua kalinya. Bahkan dalam periode ini Dani terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan. Dani mengira-ngira, penunjukan dirinya untuk masuk ke bursa sebagai calon anggota DPD merupakan batu ujian dari partainya. Nantinya, partainya akan melihat apakah Dani masih layak dijual untuk pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012. Maklum, dua tahun lalu, Dani nyaris mengalahkan Fauzi Bowo dan Prijanto dalam pemilihan orang nomor satu dan kedua di Jakarta. Itu sih hanya kira-kira saya saja. Ajang DPD itu signifikan untuk mengukur elektabilitas seseorang dalam pemilihan yang bersifat individu, tuturnya. Dani mengaku serius menjadi senator. Seabrek misi direncanakan, antara lain mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan pendidikan dan kesehatan yang murah serta berkualitas. Selain itu, Dani berniat merebut kembali aset Jakarta, seperti kawasan Kemayoran, Senayan, dan Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini dikelola oleh pemerintah pusat. Ia beralasan, selama ini warga dan pemerintah Jakarta tidak tahu serta tidak terlibat dalam pengelolaannya. Padahal, dalam persoalan otonomi daerah, aset itu seharusnya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, ujar Dani. Perihal modal masuk ke bursa DPD, pertengahan 2008 lalu Dani mengumpulkan sekitar 3.400 salinan kartu tanda penduduk sebagai bukti dukungan pencalonannya. Konstituen awalnya itu tak jauh-jauh dari lingkaran pribadi, mulai dari sahabat, aktivis PKS, sesama alumnus Pelajar Islam Indonesia (PII), hingga ibu-ibu pengajian. Ketika disinggung mengenai dana kampanye, Dani menyebut angka Rp 105 juta. Relatif kecil, maklum modal sendiri, kata pegiat sepak bola dan bulu tangkis ini. FERY FIRMANSYAH http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/18/Metro/krn.20090318.159853.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Ibarat Cita-Cita dan Takdir Tuhan
adalah munculnya respons pemerintah berkait dengan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.Ini perlu diberi tempat untuk melakukan penilaian tersendiri mengingat munculnya respons meningkatkan kepercayaan dan memotivasi masyarakat sekaligus menambah keyakinan di tengah masyarakat bahwa pemerintahannya tidak sedang diam, tapi bekerja dan memberi perhatian. Keempat,konsistensi dan harmonisasi pemerintah di dalam menjalankan berbagai program.Bentuk harmonisasi serta sinergi program untuk anggaran kemiskinan misalnya diterjemahkan dalam tiga kluster program penanggulangan kemiskinan. Anggaran untuk pelaksanaan programprogram ini terus meningkat sekitar tiga kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Peningkatan ini membantah anggapan bahwa pemerintah hanya melakukan retorika dan hanya berwacana. Pemerintah telah berbuat dan terus berbuat untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.(*) Sukemi Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/221975/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Kecewa,Mantan Kapolda Jatim Mundur dari Polri
Kecewa,Mantan Kapolda Jatim Mundur dari Polri JAKARTA (SINDO) – Mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja mengundurkan diri dari keanggotaan Polri. Dia mengaku kecewa dengan alasan pergantian dirinya sebagai kapolda Jatim pada 19 Februari 2009 lalu. Herman menengarai pergantiannya sebagai kapolda berkaitan dengan penyidikan dugaan pemalsuan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) Jatim.”Saat sertijab (serah terima jabatan),saya langsung mengajukan surat pengunduran diri dari kepolisian per 1 Maret 2009.” ”Selain itu saya ingin bebas,” ujar Herman dalam jumpapersdiHotelGrandkemang, Jakarta Selatan,kemarin. Seperti diberitakan,kasus pemalsuan DPT ini berawal dari laporan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa- Mudjiono (Kaji) terkait dugaan kecurangan dalam pemungutan suara ulang Pilkada Jatim di Bangkalan dan Sampang. Dari 368 sampel lembar DPT berisi 128.390 data pemilih yang dilampirkan Kaji, ditemukan 29.949 suara yang datanya fiktif atau tidak benar. Polda Jawa Timur pada 18 Februari 2009 kemudian menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka dalam kasus itu.Selang sehari setelah penetapan itu, pada 19 Februari 2009,Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri melantik Brigjen Pol Anton Bachrul Alam sebagai Kapolda Jatim, menggantikan Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja. Beberapa hari kemudian Mabes Polri menganulir status tersangka Wahyudi Purnomo dan menurunkan status kasus itu ke tahap penyelidikan. Herman mengatakan, penetapan tersangka atas Wahyudi Purnomo sebenarnya sudahsesuaiprosedur. Diamengaku telah mendapatkan buktibukti dari Panitia Pengawas (Panwas) bahwa ada sejumlah DPTyangtidaksesuai.”Waktu itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa Wahyudi mengetahuiadanya penggelembungan DPT dalam Pilkada Jawa Timur,” nilainya. Dia menuturkan, selang sehari setelah sertijab Kapolda Jatim pada 19 Februari 2009,Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Pol Susno Duadji datang ke Surabaya dan langsung melakukan rapat di Hotel Shangri-La Surabaya. Dalam rapat tersebut Susno memberikan instruksi agar kasus tersebut dihentikan. ”Padahal kita menemukan ada tindakan pidana,” ungkapnya. Dalam jumpa pers kemarin Herman meminta agar kasus pemalsuan DPT dalam Pilkada Jawa Timur diteruskan. Alasannya, DPT akan memengaruhi Pemilu 2009. ”Polisi harus netral. Kalau kasus ini tidak dilanjutkan, saya khawatir ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi,” katanya. Dia mengakui pengusutan pemalsuan DPT tersebut bisa memengaruhi eksistensi pasangan gubernur dan wakil gubernur saat ini, Soekarwo- Saefullah Yusuf. ”Tapi itu adalah risiko kalau mau mengungkapkan kebenaran,” lanjutnya. Sementara itu,Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira membantah mundurnya Herman terkait kasus Pilkada Jatim. ”Tidak ada kaitannya dengan Pilkada Jawa Timur. Beliau memang diganti karena Mei ini memasuki masa pensiun,”ujarnya di Mabes Polri kemarin. Menurut Abubakar, Herman termasuk salah satu dari lima Kapolda yang diganti.. ”Pokoknya yang kelahirannya bulan lima (Mei) diganti karena akan pensiun,”katanya. Dia menjelaskan, pergantian dilakukan sebelum jatuh masa pensiun karena kalau mendadak akan menyulitkan koordinasi. Padahal, bulan-bulan ini memasuki masa kampanye. Anggota DPR Komisi III Gayus Lumbuun menilai pengunduran diri Herman merupakan hak pribadi.Menurutnya, ada tiga hal bagi anggota Polri bisa keluar dari keanggotaan. Secarasukarela,diberhentikan, dan sakit parah atau meninggal dunia. ”Kalau ada sesuatu itu adalah hak asasi dia untuk memutuskan keluar dari Polri,”katanya. Namun, sikap Herman yang memutuskan mundur sebelum masa pensiun harus diperhatikan.Apabila alasan pengunduran diri yang disampaikan Herman benar, Polri harus menindaklanjuti. ”Sikapnya harus diperhatikan,” desak Gayus. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) La Ode Hussein mengatakan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kapolda memang ada di tangan Kapolri. Dia menilai penggantian Herman sebagai kapolda Jatim sudah sesuai mekanisme.. Walau begitu dia berjanji akan mendalami masalah ini. ”Kita akan dalami terlebih dulu, kalau memang benar akan kita pertanyakan,” janjinya. (helmi syarif) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/221636/38/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Mengapa Repot-Repot Menggempur Prabowo?
Mengapa Repot-Repot Menggempur Prabowo? (berpolitik.com): Dari sisi manapun, kehadiran buku Buku Letjen (Purn) Sintong Panjaitan yang bertajuk 'Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando' memang seperti hendak menguliti sisi-sisi tergelap dari seorang Prabowo. Terlebih momentum peluncurannya yang berdekatan dengan waktu kampanye pileg pun pilpres. Dalam konteks kompetisi politik, benar atau tidaknya isi buku Sintong bukan lagi sebuah soal besar. Sebab, sekurang-kurangnya buku itu telah membuat orang kembali bertanya-tanya tentang Prabowo. Meragukannya. Bahkan, sejatinya, wacana buku itu bisa mengalir ke berbagai isu-isu lain yang tak dibahas sama sekali. Dari sisi ini, jelas bukunya Sintong bisa berpotensi memicu serangan bergelombang terhadap Prabowo, pun pada Gerindra. Tapi, jika dicermati, serangan Sintong ini sebenarnya bisa menghadirkan sisi lain terhadap citra diri seorang Prabowo. Dari manakah itu? Hal ini berasal dari uraian pokok Sintong tentang figur yang menjadi 'orang baik' yang akan dijadikan korban oleh Prabowo: LB Moerdani. Bagi sebagian kalangan, LB Moerdani jelas bukan figur yang dikagumi. Banyak yang mempercayai, pada era LB Moerdani-lah penggasakan terhadap kekuatan-kekuatan Islam politik mencapai titik puncaknya. Dari sisi personal, LB Moerdani juga diyakini tak akur dengan bapaknya Prabowo, Alm Soemitro Djojohadikusumo. Entah karena alasan apa.Ketidakakuran ini menjadi konkrit karena pernah meletup dalam beberapa pertengkaran tertutup yang terjadi antara anak buahnya Moerdani dengan para pendukung Soemtiro. Berbeda dengan citra LB Moerdani yang tak ramah terhadap kekuatan Islam politik, Prabowo sedari dulu dikenal luas sebagai salah satu jendral 'hijau'. Ia disebut-sebut menggalang dan bergaul akrab dengan kekuatan-kekuatan Islam politik yang ada di tanah air. Dari peta ringkas ini, mudah diduga, secara diam-diam serangan Sintong terhadap Prabowo juga bisa ditafsirkan dan seklaigus diwacanakan sebagai keresahan kelompok non-muslim garis keras yang mengkhawatirkan kehadiran Prabowo. Mereka khawatir akan terjadi kembali pasang naik kekuatan Islam politik di tanah air. Pertanyaannya kemudian, benarkah Prabowo seorang yang memusuhi orang-orang non muslim? Jika Anda menjawab ya, jelas salah besar. Prabowo jelas tak punya pretensi seperti itu. Ibunya yang telah almarhum dan juga adiknya, Hasyim Djojohadikusumo, adalah non-muslim. Dapat dikatakan, Prabowo adalah seorang liberal dan memiliki toleransi yang tinggi. Sekadar catatan, banyak jendral dan tentara yang setia kepada dirinya juga berasal dari kalangan non-muslim. Jadi, kehadiran Sintong dengan bukunya bagai membuka lembaran lama tentang sosok Prabowo. Bila dengan Gerindra Prabowo memposisikan diri sebagai 'nasionalis' tulen, ternyata dirinya juga punya sisi lain. Ia adalah bagian dari kelompok jenderal-jenderal yang apresiatif terhadap kekuatan-kekuatan Islam politik. Kalau mau disederhanakan, Prabowo melanjutkan hubungan baik yang telah lama terbina antara bapaknya yang salah satu tokoh kunci PSI dengan sebagian faksi elit Masyumi. Karena itulah, 'tusukan' Sintong sejatinya malah membantu Prabowo dan Gerindra-nya 'memperluas' pasar pemilih. Dengan adanya Sintong, Prabowo tak perlu repot-repot mempromosikan diri. Sebab, cerita lama itu kembali mendapatkan momentum digulirkan dari mulut ke mulut, dari pengajian ke pengajian. Mereka yang dulu dan kini masih bersama Prabowo bagai mendapat momentum untuk menambah citra baru tentang Prabowo dan karenanya juga pasar pemilih yang baru pula. Jangan salah, Prabowo dan timnya tak sekali-kali akan menjadikan hal ini menjadi pembicaraan di permukaan. Mereka akan membiarkan pembicaraan ini berlangsung secara 'warung kopi'. Yang masih menjadi pertanyaan adalah, mengapa Prabowo sepertinya terus dijadikan sasaran tembak? Dari sisi survei, elektibilitas Prabowo dan Gerindra sepertinya 'stagnan'. Dengan menjadikan dirinya sebagai sasaran tembak, Prabowo bukan tak mungkin justru mendapat 'angin kedua'. Ia bisa mencelat menjadi kandidat kuat. Dorongannya ya dari amunisi serangan itu sendiri. Sebagaimana dilakukan oleh Sintong ini..http://www.berpolitik.com/news.pl?n_id=20382c_id=3param=meEgAoG7Aoz6AXZSkaiB http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Membaca Buku Sintong Panjaitan
, termasuk dari Tiongkok, masih enggan berinvestasi di negeri ini. Salah satu faktornya adalah alasan jaminan keamanan. Dengan kata lain, mereka tidak ingin peristiwa yang disebut sebagai ''Jakarta's infamous May riots'' itu terulang. Memang, pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu penting dilakukan. Buku Sintong bisa dijadikan rujukan. Setidaknya agar mantan petinggi militer di Indonesia berhenti berkelit. Polemik akibat buku Letjen (pur) Sintong Panjaitan seharusnya ditempatkan dalam kerangka penegakan HAM. Jangan lupa, sepanjang keadilan terus ditunda seperti selama ini lewat beragam impunitas, selama itu pula tak ada keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. * Tomy Su, koordinator Masyarakat Pelangi Pencinta Indonesia, keluarga korban Tragedi Mei 1998 http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=showpagekat=7 http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Tersangka Suap Seret Rama Pratama
Tersangka Suap Seret Rama Pratama Dia mengaku tak tahu-menahu soal tender pembangunan proyek. JAKARTA-- Abdul Hadi Djamal, tersangka kasus suap dana stimulus proyek pengembangan fasilitas laut dan udara di wilayah timur Indonesia, menyeret sejumlah koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat. Politikus Partai Amanat Nasional itu menyebut nama Rama Pratama, anggota Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Jhonny Allen Marbun, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat. Ia menyatakan hal itu setelah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Komisi semalam. Menurut Hadi Djamal, Jhonny dan Rama ikut hadir dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton guna membahas kenaikan anggaran dana stimulus proyek pengembangan fasilitas laut dan udara wilayah Indonesia timur 2009. Sebelumnya, dana tersebut disepakati sebesar Rp 10,2 triliun, kemudian dinaikkan menjadi Rp 12,2 triliun. Pak Jhonny Allen yang pimpinannya, inisiatif pertemuannya dari dia, kata Hadi. Abdul Hadi Djamal ditangkap oleh tim KPK bersama pegawai Direktorat Perhubungan Laut Darmawati H. Dareho pada awal Maret lalu. Penyidik menemukan uang US$ 90 ribu dan Rp 54,55 juta di mobil Honda Jazz yang mereka tumpangi. Setelah itu, ditangkap pula Hontjo Kurniawan, Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Surabaya, yang diduga sebagai pemberi suap. Pejabat KPK mengindikasikan suap yang diterima Hadi Djamal untuk lobi pencairan dana stimulus dalam proyek lanjutan pengembangan fasilitas laut dan udara di wilayah timur Indonesia. “Semua fraksi terlibat dalam pembahasan anggaran dana stimulus ini,” kata Hadi Djamal. Sedangkan dari pemerintah, ia melanjutkan, diwakili Kepala Seksi Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu. Menurut Hadi, dalam pertemuan itu Rama Pratama disebut sebagai yang mengajukan inisiatif kenaikan anggaran dana stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun. Saat ditanyai kenapa yang disebut dari Fraksi PKS, Hadi menyatakan, Karena selama ini mereka mengklaim dirinya bersih. Dalam pembahasan kenaikan anggaran itu, Hadi Djamal melanjutkan, sempat dijanjikan imbalan. Ia menyebutnya sebagai aspirasi. Diberikan hak aspirasi. Saya lupa berapa anggarannya,” kata dia, “Tanya Pak Anggito, yang Rp 2 triliun itu kan untuk pimpinan dan anggota mendapatkan aspirasi dari itu. Ada yang ke Departemen Perhubungan dan lain-lain. Saat dimintai konfirmasi, Rama Pratama membantah disebut mendapat bagian dari duit tersebut. “Tidak benar itu, dan saya membantah pernyataan tersebut,” kata dia kepada Tempo melalui pesan pendek semalam. Ia juga mengaku tidak tahu-menahu mengenai tender pembangunan dermaga kawasan timur Indonesia dan tidak terlibat dalam urusan tersebut. “Kalau benar Hadi mengatakan seperti itu, jelas ini black campaign,” kata Rama, yang kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ini.. Selain akan meminta konfirmasi kepada Hadi Djamal, ia siap memberikan keterangan di pengadilan. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Anggito belum bisa dimintai tanggapan. Sedangkan Jhonny enggan memberikan keterangan. Saat telepon selulernya dihubungi, salah satu stafnya menyatakan Jhonny sedang sibuk. Namun, sebelumnya, ia sempat membantah disebut terkait dengan kasus Hadi Djamal.CHETA NILAWATY | AQIDA SWAMURTI | DWI WIYANA http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/18/headline/krn.20090318..159904.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Les Liaisons Dangereuses
1998. Sementara Soekarno dinilai over confident sedangkan Soeharto insecure, kelihatannya secara paradoksal—setelah membaca buku Sintong Panjaitan—Prabowo memiliki keduanya. Berayahkan tokoh nasional serta menantu presiden, rasa percaya diri Prabowo sangat tinggi. Sebagai perwira muda, ia menghadap Sintong selaku Komandan Kopassus dan mempertanyakan mengapa ia dipindahkan ke Kostrad, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan prajurit lain. Ketika menjabat Pangkostrad, Prabowo melalui Presiden Soeharto menganulir pengangkatan Mayjen Suwisma menjadi Komandan Jenderal Kopassus yang sudah diputuskan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi dan mengalihkannya kepada Muchdi Pr. Namun berbagai peristiwa yang tercatat dalam buku ini memperlihatkan juga ia penuh curiga. Pada 1983 ia menyaksikan senjata yang akan disalurkan ke Pakistan untuk membantu pejuang mujahidin Afganistan dan mencurigainya sebagai upaya kudeta yang akan dilakukan Benny Moerdani. Hal serupa terjadi pada 1988, ketika Prabowo menggalang kekuatan agar tidak terjadi kericuhan pada sidang MPR. Menurut Kivlan Zen, Prabowo telah menyiapkan masing-masing satu batalion Kopassus, Infanteri Linud 328, Infanteri 303, 321, dan 315 untuk melakukan kontra-kudeta bila terjadi gerakan inkonstitusional. Penculikan aktivis pada 1997 dilakukan untuk mengamankan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998 agar tidak ada kemungkinan gangguan dari kelompok radikal. Namun Sintong menyayangkan para anggota Tim Mawar itu dihukum sedangkan Prabowo yang memberikan perintah lisan dibiarkan bebas. Buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando diluncurkan pada 11 Maret 2009, bertepatan dengan peringatan Supersemar—yang menurut mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Marzuki Darusman, yang menjadi pembedah buku itu, dapat dipelesetkan menjadi ”Sudah Perlu Sebut Mana yang Benar”. Buku Sintong melengkapi buku yang sebelumnya ditulis oleh B..J. Habibie, Wiranto, Prabowo (termasuk biografi ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo), Kivlan Zen, dan Fadli Zon. Sementara dalam buku mantan presiden Habibie beberapa hal masih samar-samar, Sintong memperjelasnya. Sintong memerintahkan seorang petugas berpakaian sipil untuk meminta Prabowo mencopot senjatanya ketika akan menemui Presiden Habibie, Mei 1998. Sintong belajar dari sejarah bahwa di Korea Selatan pernah seorang jenderal bintang tiga menemui presiden di Istana dan langsung menembaknya dengan pistol. Dari sisi lain, buku ini bercerita tentang versi lain misteri pelanggaran hak asasi manusia berat. Misalnya kasus pembunuhan massal Santa Cruz—yang dicap oleh penulis buku Hendro Subroto sebagai pemberontakan—dan penculikan aktivis serta kerusuhan Mei 1998. Marzuki Darusman skeptis para jenderal itu dapat diseret ke pengadilan, namun paling tidak buku ini mengajak publik untuk tidak melupakannya. Urusan internal Angkatan Darat telah diangkat Sintong menjadi urusan publik. Pentingnya sejarah untuk melegitimasi kekuasaan telah disadari oleh Nasution dan Soeharto. Pada masa Orde Baru penulisan sejarah dilakukan secara sepihak. Dalam era reformasi, perang kesaksian sejarah yang terbuka berkecamuk dan belum berakhir sampai hari ini. Masyarakat dapat membandingkan dan menilai kebenaran masing-masing versi. Namun, yang jelas, berbagai pelanggaran hak asasi pada masa lampau, apa pun dalihnya, perlu diungkap agar tidak terulang pada masa mendatang. Walaupun pada era reformasi tentara tidak berpolitik praktis, mereka tetap ingin mempunyai pengaruh politik, paling tidak para purnawirawan militer. Siapa yang diinginkan kelompok tentara, atau minimal siapa yang harus ditolak, barangkali itulah pesan yang ingin disebar kepada publik lewat buku Sintong Panjaitan ini. http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/03/16/KL/mbm.20090316.KL129816.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Ketidakjujuran Parpol soal Dana Kampanye
sebagainya. Sebagian bentuk sumbangan kampanye itu dapat dikategorikan sebagai bribes and kickbacks, yaitu kedekatannya dengan kekuasaan dapat menyebabkan orang, kelompok, atau perusahaan melakukan praktik korupsi. Awalnya mereka memberi umpan terlebih dulu melalui sumbangan kampanye, belakangan mereka meminta konsesi ekonomi, dukungan politik, atau perlindungan hukum dari mereka yang disumbang, baik yang mendapatkan kursi di eksekutif atau pun legislatif. Karena itu naif jika kasus korupsi hanya menyudutkan anggota DPR dan kurang terfokus pada pejabat tinggi atau tertinggi negara. Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International,KPK,Bawaslu, PPATK, harus jeli memantau apakahpraktik bribesandkickbacksjuga terjadi pada Pemilu 2009 ini? Apa mungkin juga terjadi adanya transfer uang dari perorangan, kelompok, badan-badan nonnegara atau institusi negara asing, yang membantu satu atau beberapa kandidat presiden? Kita juga pasti akan menemukan kejanggalan-kejanggalan yang menggelikan seperti pada Pemilu 2004,yaitu seseorang yang sepatutnya mendapatkan dana bantuan langsung tunai (BLT) justru tercatat sebagai penyumbang partai dengan dana yang aduhai besarnya! Semua itu terjadi karena partai-partai politik tidak mau mengungkap jati diri para penyumbang yang sesungguhnya. Bukan mustahil di antara penyumbang besar itu adalah mereka yang ”merampok” uang negara dengan tidak membayarutang-utangnya kepada bank-bank pemerintah dan/atau masih tersangkut kasus BLBI.Adalah tidak adil dan merupakan kejahatan politik jika para konglomerat hitam itu kemudian mendapatkan ”karpet merah”ke Istana Merdeka dan Istana Negara ketika salah satu pasangan yang mereka sumbang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.(*) IKRAR NUSA BHAKTI Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/219718/38/ http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim
[zamanku] Komunitas Sukarelawan di Warung Kopi
ada yang profesional, seperti dosen dan peneliti. Enam orang tinggal di luar negeri, termasuk Revo Soekatno. Personel pengurus dipilih oleh Wikipediawan melalui pemungutan suara via dunia maya. Karena tak ada sekretariat, para Wikipediawan berinteraksi melalui tiga cara. Pertama, melalui kolom pembicaraan di setiap artikel untuk membuka diskusi tentang artikel tersebut. Kedua, melalui halaman pembicaraan pengguna yang ada di situs Wikipedia Indonesia. Cara terakhir adalah berdiskusi di salah satu media yang ada di Wikipedia--yang disebut komunitas warung kopi. Selain itu, beberapa kali mereka mengadakan kopi darat di kafe di Jakarta. Pada 5 September 2008, berdiri Perkumpulan Wikimedia Indonesia melalui akta notaris. Sebulan kemudian, lembaga ini secara resmi disetujui sebagai mitra asosiasi lokal Wikimedia Foundation (Wikimedia chapter) bersamaan dengan Wikimedia Brasilia. Mereka memiliki dewan pengawas dan dewan pengurus. Ivan menjabat Direktur Eksekutif, dan Siska sebagai Sekretaris Eksekutif Wikimedia Indonesia. Menurut Ivan, tujuan lembaga ini adalah mendorong pertumbuhan, pengembangan, dan penyebaran pengetahuan dalam bahasa Indonesia secara bebas dan gratis. Di media online, para Wikipediawan ini berhasil menembus artikel ke-100 ribu. Kini mereka mempunyai kesempatan membagi ilmu secara langsung ke publik. Luck by chance. UNTUNG WIDYANTO | KARTIKA CANDRA http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/14/iTempo/krn.20090314.159464.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] WG: [media-klaten] KPU Siapkan 10 Ribu Surat Suara Cadangan
Von: sumarah wahyudi krangkungan_memban...@yahoo.co.id Betreff: [media-klaten] KPU Siapkan 10 Ribu Surat Suara Cadangan An: media-kla...@yahoogroups.com, peduli-jat...@googlegroups.com Datum: Montag, 16. März 2009, 4:49 ANTISIPASI PEMILU ULANG KPU Siapkan 10 Ribu Surat Suara Cadangan SEMARANG – Mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilu ulang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menyediakan 10 ribu surat suara cadangan. “Surat ini di luar surat suara cadangan yang dua persen, kata Ida Budhiati, Ketua KPU Jawa Tengah, kemarin. Menurut Ida, surat suara ini hanya dipakai jika pemungutan suara harus diulang di sebuah tempat pemungutan suara. Adapun surat suara cadangan yang 2 persen disediakan untuk mengganti surat suara yang rusak atau penambahan pemilih. Sekitar 10 ribu surat suara cadangan pemilu ulang akan didistribusikan ke tiap daerah pemilihan seribu lembar. Pemilu ulang di sebuah tempat pemungutan suara dimungkinkan terjadi jika ditemukan adanya pembukaan kotak suara, berkas pemungutan, dan penghitungan suara yang tak dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Pemungutan ulang bisa dilakukan jika petugas Panitia Pemungutan Suara meminta pemilih memberikan tanda khusus, misalnya meneken, atau menuliskan nama dan alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. Atau petugas merusak lebih dari satu surat suara yang sudah dipakai pemilih sehingga surat suara itu jadi tidak sah.” Pemungutan ulang diusulkan oleh KPPS kepada KPU kabupaten/kota, kata Ida. Ida menepis kemungkinan ada beberapa TPS dalam satu daerah meminta pemungutan ulang sehingga cadangan surat suara itu tak cukup. “Kecil kemungkinan, karena syarat pemungutan ulang sangat rigid. Apalagi petugas bekerja dengan sumpah. Tapi, jika itu terjadi, kami akan mengadakan surat suara tambahan,” ujarnya. Sementara itu, dari penyortiran yang dilakukan di KPU Surakarta kemarin, ditemukan ribuan surat suara yang rusak. Menurut anggota KPU divisi logistik, Wisnu Cahyanto, kerusakan terbesar pada surat suara DPRD provinsi. Kerusakan yang ditemukan antara lain tinta cetak yang “mblobor” di kolom salah satu calon partai tertentu. Selain itu, halaman belakangnya kosong. “Seharusnya ada kolom tanda tangan Ketua KPPS,” kata Wisnu kemarin. KPU Surakarta akhirnya melaporkan kasus ini ke KPU pusat. Ditargetkan, sebelum 28 Maret, kerusakan itu bisa diganti. SOHIRIN | UKKY PRIMARTANTYO http://www.korantem po.com/ korantempo/koran/ 2009/03/14/ Berita_Utama- Jateng/krn. 20090314.159501. id.html New Email names for you! Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail. Hurry before someone else does!
[zamanku] Aritmatika Politik
Aritmatika Politik Jaya Suprana Anda ingin menjadi presiden Republik Indonesia ? Jika ya, banyak syarat yang harus dipenuhi: takwa kepada Tuhan; WNI sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri; tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan korupsi dan tindak pidana berat lainnya; mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden; bertempat tinggal di wilayah NKRI; telah melaporkan kekayaan kepada instansi berwenang; tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang merugikan keuangan negara; tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; terdaftar sebagai pembayar pajak yang memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir dibuktikan dengan SPT-PPWP Orang Pribadi; belum pernah menjabat sebagai Presiden selama dua kali masa jabatan; setia kepada Pancasila; UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; usia minimal 35 tahun; pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat; bukan bekas anggota PKI! Aturan main Pemilu 2009 memaksa para capres bukan hanya memenuhi syarat kualitas pada diri sendiri, tetapi juga syarat kuantitas bagi parpol atau gabungan parpol yang mendukung pencalonannya. Maka, seorang capres harus memiliki kemampuan aritmatika atau kemampuan berhitung. Jenis kemampuan berhitung yang terfokus ke wilayah politik, terutama parpol. Rekayasa Pada masa kanak-kanak, saya gemar berorganisasi meski terbatas pada organisasi yang bisa saya kendalikan. Selain perpustakaan, band bocah, perkumpulan olahraga sepeda dan tinju, saya juga mendirikan klub bulu tangkis, terangsang keberhasilan Tan Joe Hok menjuarai All England 1959. Perkumpulan bulu tangkis itu untuk menampung semangat dan bakat bulu tangkis teman- teman sekelas dan sebaya mulai usia 10 sampai maksimal 15 tahun. Secara berkala, diselenggarakan pertandingan untuk memilih juara. Sebagai pendiri sekaligus ketua, jelas saya ingin menjuarai pertandingan yang saya selenggarakan. Untuk menjadi juara tunggal, saya pesimistis akibat sadar atas keterbatasan kemampuan diri. Maka, peluang bagi saya hanya untuk menjadi juara ganda. Untuk itu, saya harus habis-habisan memanfaatkan hak, kekuasaan, dan wewenang untuk memilih dan menetapkan pasangan yang tentu harus terbaik. Sebagai ketua, saya juga memiliki kekuasaan prerogatif untuk merekayasa konstelasi babak pertandingan sedemikian rupa sehingga kemungkinan pasangan ganda saya berjumpa pasangan kuat lain di babak final agar minimal posisi runner up teraih pasangan ganda saya. Perhitungan aritmatika politik di atas kertas seperti itu ternyata berhasil menampilkan pasangan ganda saya sebagai runner up. Kekuasaan parpol Pemilihan presiden RI tentu lebih penting dan lebih kompleks ketimbang kejuaraan bulu tangkis di klub yang saya dirikan pada masa kanak-kanak itu. Namun, pengaruh aritmatika politik bagi saya untuk menjadi runner up klub bulu tangkis anak-anak pada masa lalu pada dasarnya serupa tapi tak sama dengan pengaruh aritmatika politik bagi capres guna menjadi presiden RI saat ini. Meski presiden dipilih langsung oleh rakyat, UU pemilihan presiden masih memaksakan tiap pasangan calon presiden harus didukung, bahkan resmi dicalonkan parpol atau gabungan parpol yang masih dipersulit klausa: yang memenuhi syarat. Klausa ini rawan menjadi batu sandungan bagi capres yang hanya memenuhi syarat administratif-kualitatif tanpa memerhatikan, apalagi memperhitungkan syarat kuantitatif yang harus dipenuhi parpol atau gabungan parpol pendukung pencalonan dirinya. Seorang capres harus beraritmatika politik dalam memilih parpol atau gabungan parpol yang secara kuantitas memenuhi syarat untuk mendukung pencalonan dirinya. Sedahsyat apa pun kemampuan, kepribadian, dan popularitas seorang capres yang mengabaikan perhitungan aritmatika politik demi meraih dukungan parpol atau gabungan parpol, dia akan sulit menjadi presiden jika tidak masuk babak final pemilihan langsung. Seperti dulu, saya pasti gagal masuk babak final kompetisi bulu tangkis jika keliru memilih pasangan dan keliru beraritmatika politik dalam merekayasa konstelasi babak pertandingan! Meski sebutannya megah: pemilihan langsung oleh rakyat, sebenarnya secara konstitusional parpol masih memiliki kekuasaan dan wewenang absolut untuk memilih dan menentukan siapa layak atau tidak layak dipilih langsung oleh rakyat. Selama UU pemilihan presiden masih memaksakan capres didukung parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat kuantitatif, rakyat harus rela untuk hanya menerima sisa-sisa capres yang telah dikunyah dan dicerna para parpol atau gabungan parpol. Jaya Suprana Budayawan http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/14/04345116/aritmatika.politik http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Korupsi Rp105 M, ICW Laporkan Depag Lagi ke KPK
Korupsi Rp105 M, ICW Laporkan Depag Lagi ke KPK K. Yudha Wirakusuma - Okezone JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW), akan kembali melaporkan Departemen Agama ke KPK. Pelaporan ini terkait hasil audit BPK 11 Desember 2007, terkait Penyelenggaran Haji 2006 yang merugikan negara senilai Rp105.165.087.720. Kami akan melaporkan paling lama dua minggu lagi, dan melengkapi data-datanya, ujar Kepala divisi pusat data dan analisis ICW Firdaus Ilias di Kanto ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2009). Lebih lanjut Firdaus menambahkan bahwa ada beberapa aspek penyimpangan ini. Misalnya, penyedian konsumsi di Armina Tahun 2006 mengalami kegagalan dan pembayaran tidak sesuai dengan kontrak, sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp81.675.000.000. Selain itu, sisa dana APBN-P untuk bantuan penyelenggaraan haji sebesar Rp713.371.603, belum disetor ke kas negara. Terjadi markup sebesar Rp4.302.278..197, dari pengadaan obat dan alat-alat kesehatan. Nilai yang dikeluarkan sebesar Rp11.806.532.675. Dari pelayanan angkutan jemaah haji dari Masjidil Haram dan angkutan bagasi, terjadi inefisiensi Rp18.230.066.920. Kemudian inefisiensi pembayaran biaya Maslahat Ammah sebesar Rp244.371.000. Sementara itu, dari hasil temuan ICW dari biaya penerbangan haji. Firdaus menjelaskan ICW melihat adanya beberapa kelebihan biaya penerbangan tahun 2009, senilai Rp898.989.586.000. Kalau mengacu pada hasil audit BPK tahun 2005-2006, maka kelebihan biaya penerbangan tahun 2009 menjadi Rp1.278.176.760.000. Kita didatangi para jamaah haji, tentang kelebihan ibadah haji dan kelebihan harus dikembalikan, beber Firdaus. Mengenai jasa giro dan tabungan jemaah tunggu, dinyatakan mencapai Rp500 miliar. Jika bunga 4 persen, maka jumlah bunga tabungan jemaah haji mencapai Rp986 miliar lebih, pungkasnya.(hri)(mbs) http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/03/11/1/200414/korupsi-rp105-m-icw-laporkan-depag-lagi-ke-kpk http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Rekor Muri untuk PDIP Dinilai 'Jualan Pemilu'
Rekor Muri untuk PDIP Dinilai 'Jualan Pemilu' Muri bukanlah lembaga publik dan tidak fokus kepada bidang politik. Ismoko Widjaya VIVAnews - PDI Perjuangan siang ini akan menerima rekor Museum Rekor Indonesia atau Muri. Penghargaan pemecahan rekor ini dinilai tidak memberikan dampak politik yang besar. Ini sebagai bahan jualan menjelang Pemilu, kata pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Dodi Ambardi, dalam perbincangan dengan VIVAnews melalui telepon, Selasa, 10 Maret 2009. Alasan Dodi, pertama karena Muri bukanlah lembaga publik dan tidak fokus kepada bidang politik. Kedua, karena pemberian rekor atas kontrak politik itu dinilai bukan sebagai barang baru di Indonesia. Menurut Dodi, pemberian rekor ini merupakan salah satu strategi PDIP untuk lebih populer di mata masyarakat. Jadi ini untuk lucu-lucuan saja. Apakah akan efektif? Tidak. Karena Muri bukan lembaga yang concern terhadap pemilu. Lain misalnya kalau yang memberikan penghargaan itu Walhi, yang punya konsen terhadap lingkungan, jelas peneliti Lembaga Survei Indonesia ini. Sedangkan untuk kontrak politik, lanjut Dodi, pada dasarnya adalah mengikat para calon legislatif PDI Perjuangan untuk memenuhi janji. Tetapi kontrak politik justru menggambarkan bahwa selama ini, politisi PDI Perjuangan dinilai tidak bisa dipercaya. Kontrak politik justru memberikan gambaran bahwa pada periode-periode sebelumnya, PDI Perjuangan dan calegnya tidak memberikan kepercayaan tidak dapat memberikan kepercayaan kepada publik, jelas dia. Rencananya, sekitar pukul 12 siang ini Museum Rekor Indonesia akan memberikan penghargaan kepada PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akan menerima langsung penghargaan itu dari Direktur Muri, Jaya Suprana. Megawati dijadwalkan akan didampingi Ketua Dewan Pertimbangan, Taufiq Kiemas dan Sekretaris Jenderal, Pramono Anung. • VIVAnews http://politik.vivanews.com/news/read/38069-pengamat__rekor_muri_untuk_pdip_jualan_pemilu http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Pak Guru Siapkah Bersaing dengan Internet?
Pak Guru Siapkah Bersaing dengan Internet? Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono PESATNYA arus globalisasi serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)saat ini menuntut perubahan sikap dan pola pikir guru. Sebab, peran guru saat ini makin tersaingi dengan keberadaan internet dan televisi. Sekolah melalui gurunya harus bisa menjadi lembaga yang tidak sekadar transfer ilmu, tetapi juga nilai-nilai luhur. Demikian benang merah imbauan yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf saat menjadi pembicara keynote dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan Majalah Guruku, Selasa (10/3) di Sabuga. Kegiatan yang diadakan cuma-cuma ini diikuti sekitar 1.500 guru se-Bandung Raya. Menurutnya, internet dan televisi sebetulnya merupakan alternatif sumber belajar. Namun, pada kenyataannya, tidak jarang ini menggeser peran guru sebagai penyampai ilmu. Saya terkejut anak saya yang baru berumur 8 tahun sudah pandai buka-buka website. Ditanya dia ikut les atau tidak, ternyata dia jawab tidak, tuturnya. Dari pengalaman ini muncul pesan, internet dalam wadah TIK merupakan sumber yang luas untuk belajar. Jika guru tidak memutakhirkan dirinya terhadap perkembangan TIK, ucapnya, maka daya saing bangsa akan kian tertinggal. Ke depan kan bakal banyak guru-guru asing mengajar di Indonesia, khususnya Jabar. Yang saya khawatirkan, justru mereka berasal dari Negara Jiran. Ini adalah tantangan. Fenomena situs jaringan pencari kawan macam Friendster dan Facebook, ucapnya makin menegaskan fenomena masyarakat digital. Dalam konsep ini, masyarakat bagaikan sebuah keluarga besar yang melintasi batas wilayah dan saling aktif bertukar informasi. Sekolah, ucapnya, merupakan benteng untuk menyaring budaya global yang tidak sesuai budaya lokal. Di sinilah sekolah berperan sebagai lembaga transfer nilai. Dalam kuliah umum, Kepala Subbidang Penghargaan dan Perlindungan Guru Direktorat Jenderal Depdiknas RI Dian Mahsnah mengatakan, guru sejatinya tetap kunci dalam proses pembelajaran. Namun, sebagai agen perubahan, guru dituntut harus mampu melakukan validasi-memperbaharui kemampuannya, sesuai dengan tuntutan zaman agar tidak tertinggal. Krisis guru idola Menyinggung soal masih banyaknya guru yang gagap teknologi, menurutnya, hal ini lebih disebabkan karena faktor individu, enggan memperbaiki diri. Dengan adanya KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), guru sebetulnya dituntut lebih memberdayakan TIK untuk proses pembelajaran bermutu. Demikian diucapkannya. Hal yang tidak kalah penting adalah membiasakan mengajar dengan menyenangkan. Dengan demikian, pembelajaran menjadi semakin menarik bagi siswa. Berdasarkan survei yang disampaikannya, saat ini tengah terjadi krisis guru idola di Indonesia. Tingkat kepanutan guru di mata siswa hanya 58 persen. Kalah jauh dibandingkan tingkat panutan orangtua (90 persen), bahkan sesama teman sebaya (88 persen). Menurut Pemimpin Redaksi Majalah Guruku Ismed Hasan Putro, guru merupakan penentu peradaban suatu bangsa, ujung tombak pendidikan. Selayaknya, anggaran 20 persen untuk pendidikan, 40 persennya diarahkan untuk perbaikan kesejahteraan guru. Demikian dikatakan Ketua Masyarakat Profesional Madani ini. http://kesehatan.kompas.com/read/xml/2009/03/10/20241954/pak.guru.siapkah.bersaing.dengan.internet http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Antikorupsi, Bisa Didiagnosis, Bukan Utopia
ini sedang terlibat dalam kesibukan substantif terhadap warganya dan sedang menganyam masa depan bangsa yang berpengharapan. Antikorupsi bukan utopia, tapi bisa didiagnosis sebagaimana penyakit lainnya. Kalau negara-negara seperti di Skandinavia atau Swiss dapat melakukannya, mengapa kita tidak? Semoga jawabannya ada pada pemerintahan berikutnya. *** *. Henry Siahaan, penggiat antikorupsi, bekerja di Kemitraan, Jakarta http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detailnid=56682 http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Sintong: Banyak Kebohongan Orde Baru
Sintong: Banyak Kebohongan Orde Baru Buku ini berisi pengalaman tugas dan berbagai peristiwa penting dalam sejarah ABRI. JAKARTA - Mantan Panglima Daerah Militer Udayana Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sintong Panjaitan menyatakan banyak kebohongan yang disampaikan kepada publik oleh para pejabat Orde Baru terkait dengan peristiwa bersejarah di negeri ini. Ada yang bisa mengatakan dan menguraikan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Padahal saya terlibat secara fisik dan masih hidup, katanya. Sintong mengungkapkan hal itu saat peluncuran bukunya, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, di Balai Sudirman, Jakarta, semalam. Buku setebal 520 halaman itu ditulis oleh Hendro Subroto. Selain berisi pengalaman hidup, kata Sintong, Buku ini berisi pengalaman tugas dan berbagai peristiwa penting dalam sejarah ABRI. Menurut Sintong, buku ini diterbitkan atas desakan keluarga, terutama istrinya, teman, dan para senior tentara. Tujuannya, mengungkap kebenaran sesungguhnya di balik peristiwa-peristiwa bersejarah di negeri ini. (Karena) banyak pengalaman yang perlu diungkap, banyak peristiwa yang disamarkan, ujar mantan staf khusus Presiden Habibie ini. Dalam bukunya, Sintong bertutur soal kiprahnya di militer, terutama saat peralihan pemerintahan dari Soeharto ke B.J. Habibie. Di Korps Baret Merah, Sintong mendidik angkatan muda, antara lain Hendropriyono, Agum Gumelar, Luhut Pandjaitan, dan Prabowo Subianto. Sintong juga pernah memimpin sejumlah operas militer khusus, seperti Operasi Woyla. Di buku itu Sintong juga mengungkap soal insiden Dili pada 12 November 1991 yang, menurut dia, terdapat unsur sabotase karena, penembakan itu tidak seujung rambut pun sesuai dengan kebiasaan ABRI, kata Sintong. Dia merasa disabot oleh kawan dan lawan. Alangkah bodohnya saya kalau saya sampai memerintahkan petugas keamanan melakukan penembakan. Sintong mengaku pernah menyampaikan aspirasi warga Timor Timur, yang menuntut wilayahnya dijadikan daerah istimewa seperti Aceh dan Yogyakarta, kepada Presiden Soeharto. Tapi Soeharto menjawab dengan keras, Kamu jangan berpikir mundur. Nanti daerah istimewa itu tidak ada lagi. Reaksi Soeharto itu membuat Sintong ketakutan. TITO SIANIPAR | DWI WIYANA http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/12/headline/krn.20090312..159342.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Soliloquy Pemilu: MK,KPU,dan Pers
operasional. Vonis MK tentang pembatalan fungsi dan wewenang Komisi Yudisial memang perlu revisi undang-undang atau perppu; vonis MK tentang calon perseorangan dalam pilkada juga perlu revisi undangundang, vonis MK tentang Pengadilan Tindak Pidana juga perlu revisi undangundang atau perppu, vonis MK tentang pembatalan isi APBN juga perlu revisi undang-undang; sebab vonisvonis tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang setara dengan materi muatan undang-undang.. Pers : Lalu apa ukuran antara vonis yang perlu dan tak perlu perppu atau revisi undang-undang? MK: Ya itu tadi. Kalau pembatalan oleh MK menyebabkan terjadinya kekosongan hukum untuk materi yang setara dengan undangundang, maka pelaksanaannya perlu perppu atau revisi undang-undang, sedangkan yang bersifat teknis ya langsung self executing, tak perlu perppu atau undang-undang baru.Tentang materi muatan undang-undang bacalah UU No 10/2004. KPU: Kalau penetapan suara terbanyak diatur dengan peraturan KPU, bagaimana kalau nanti diujimaterikan ke MA? MK: Sulit membayangkan MA membatalkan peraturan KPU yang hanya bersifat teknis dan tidak menabrak isi undang-undang atau putusan MK. Tapi kalau dibatalkan juga kan sederhana. KPU tetapkan saja caleg terpilih dengan suara terbanyak. Kalau ada yang menggugat kan menjadi sengketa hasil pemilu. Kalau sengketa hasil pemilu kan diadili oleh MK. Kalau diadili oleh MK kan kembali ke suara terbanyak juga.Perbincangan kita lanjutkan besok saja. Ruangan SINDO untuk rubrik ini terbatas.Sampai besok ya. (bersambung). MOH MAHFUD MD Guru Besar Hukum Tata Negara di Beberapa Perguruan Tinggi http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/217640/38/ http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Mengintip Gila Belanja Orang Kaya Indonesia
Mengintip Gila Belanja Orang Kaya Indonesia Nurul Hidayati - detikNews Jakarta - Gila belanja orang kaya Indonesia selama ini hanya diobrolkan di kalangan terbatas. Yang bukan komunitas sosialita, hanya bisa mendengar dari sas-sus. Namun untunglah ada Amelia Masriari. Ikon shopaholic Indonesia ini mengabadikan kegilaan belanja orang kaya Indonesia di bukunya yang masuk deretan buku laris di toko buku terkemuka: Miss Jinjing. Dalam bukunya, lulusan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia ini menuturkan kegilaan belanja orang kaya Indonesia. Dia mengutip Survey Singapore Tourism Board yang menunjukkan bahwa pengunjung Singapore Great Sale terbesar adalah orang Indonesia. Makanya tidak usah heran kalau iklan Uniquely Singapore nyaris setiap hari muncul setengah halaman koran nasional, tulis perempuan yang berprofesi sebagai personal private buyer ini. Lalu mengapa orang Indonesia doyan belanja ke Singapura? Jawabnya, bukan karena harga murah atau lebih beragam, namun karena lebih bebas. Dandan seadanya oke saja, tanpa harus dilirik dengan pandangan sinis oleh orang lain dan sales attendant butik. Coba kalau di Indonesia, berpenampilan seadanya pasti malah dipandang sebelah mata, melecehkan. Pokoknya harus rapi, wangi dan niat dandan, tulis ibu 3 anak ini. Belanja di Singapura juga bebas pelukan atau cipokan di pinggir jalan. Coba di Indonesia! Hong Kong Tourism Board, Malaysian Tourism Board dan Thailand Tourism Board, juga sangat menyadari bahwa rakyat Indonesia pangsa potensial. Karena itulah mereka rajin pasang iklannya. Hasilnya jelas. Orang Indonesia di Cina terkenal sangat heboh jika melihat barang bagus. Apalagi mereka tidak terlalu sering menawar harga. Jelas aja ini bikin para penjual senang melihat tampang Indonesia lewat di depan tokonya. Malah sering dipanggil, Miss...miss Indonesia, let's have a look... cerita pengasuh blog belanja-sampai-mati.blogspot.com ini. Penggila belanja Indonesia juga eksis di Eropa. Suatu ketika Amelia ke gerai Chanel di Saks Fifth Avenue, New York. Begitu melangkahkan kaki masuk, si Beauty Assistant yang tahu Amelia orang Indonesia langsung bilang begini,Mrs XXX baru aja tadi dari sini. Bahkan, sales assistant Chanel di BGM bisa menyebutkan dengan sangat fasih nama keluarga pejabat yang nyonya besarnya (TS) seminggu lalu habis beli tas di butik tersebut. Pelanggan lainnya ada nyonya TAB dan DP. Amelia juga menceritakan, butik Etienne Aigner di Muenchen pernah mengalami kehebohan gara-gara seorang ibu pejabat Indonesia setingkat menteri -- plus rombongan, datang memborong. Sebanyak 80 tas dibeli oleh si Nyonya dan rombongannya pasti ikut beli, entah berapa. Sampe-sampe tuh butik Aigner kehabisan barang dan minta diambil dari gudang lagi, tulis Amelia. Ketika iseng ditanya oleh seorang penjaga butik tentang keperluan tas tersebut, dengan entengnya si ibu itu menjawab, Untuk oleh-oleh keluarga di kampung. Jelas oleh-oleh yang supermahal! Sebab jika tas Aigner satu bijinya paling murah Rp 8 juta, berarti 80 tas itu sejumlah Rp 640 juta. Hanya untuk oleh-oleh? Ditambah lagi nih, denger-denger sebelum tiba di Muenchen, mereka terlebih dulu ke Paris. Mereka juga melahap butik Hermes, memborong setidaknya 40 tas - birkin, garden tote bag, lindy bag, kelly bag dan lain-lain, tulis Amelia yang jadi ngiler. Info Amelia yang satu ini tak boleh dilewatkan: dari sales assistant di Hermes, salah satu kolektor tas Hermes terlengkap di dunia adalah seorang ibu mantan pejabat setingkat menteri asal Indonesia. Konon, beliau ini mempunyai koleksi tas Hermes yang tergolong sangat lengkap dari segi model dan warna. Sedikitnya dia punya 30 pieces! Coba bayangkan jika harga Hermes rata-rata 50 juta/pcs, artinya nilai koleksinya minimal 1,5 miliar! tulis Amelia. Uhuk, uhuk, bikin keselek! (nrl/iy) http://www.detiknews.com/read/2009/02/25/103222/1090170/10/mengintip-gila-belanja-orang-kaya-indonesia http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Para Penipu Ramai-Ramai Kena Tipu
Para Penipu Ramai-Ramai Kena Tipu Djoko Suud Sukahar - detikNews Jakarta - Imej politik sebagai 'alat menipu' dan politisi sebagai 'penipu' sekarang mulai menjadi kenyataan. Rakyat kini tidak lagi 'mengenal' partai politik dan tokoh politik. Semuanya dianggap sama, sama-sama 'pembeli'. Disitulah rakyat bisa 'berjualan'. 'Menjual' suara pada siapa saja yang berhasrat 'membeli'. Inilah negatifitas lokal yang selama ini tertutupi kearifan lokal tampil secara telanjang. Politik uang rasanya tak perlu diributkan. Undang-undang yang menyoal itu sudah tertimbun buku-buku tebal di perpustakaan. Disebut begitu, karena semua pihak sedang asyik melakukan transaksi jual-beli suara. Rakyat 'menjual', dan para calon wakil rakyat yang membelinya. Transaksi macam ini di berbagai daerah memang berbeda-beda. Ada yang menjual dan membeli langsung, tapi ada pula yang pakai cara pseudonim. Itu campur-aduk dengan tradisi dan budaya setempat. Taklah heran jika sebagian terendus media dan diberitakan. Kendati sebagian besar tidak terekspos karena berbagai alasan. Namun berkat itu, di Jawa binatang bunglon beranak-pinak. Di kawasan Indonesia Timur telur cecak menetas tak terbilang banyaknya, dan di wilayah utara, meliputi Maluku, Ternate, Tidore, Sulawesi, Sangihe, Talaud serta Miangas dan Marore politik dubo-dubo berbiak dengan suburnya. Binatang bunglon memang bisa berubah warna sesuai tempat yang dipijak. Satwa mimikri ini di Jawa sebagai simbolisasi manusia plin-plan. Tidak teguh pendirian, tapi anehnya teguh tujuan dalam mengeruk keuntungan dan demi penyelamatan. Di ranah politik, bunglon figur manusia mencla-mencle. Dan itu diasumsikan sebagai jatidiri politisi serta pemilih oportunis. Di Indonesia Timur, binatang yang bertabiat menyerupai bunglon adalah cecak.. Binatang ini kendati tak bisa berubah warna, tapi dia punya watak yang mirip-mirip dengan bunglon. Cecak kalau terdesak dan ingin kabur ke lain hati selalu meninggalkan jejak dengan melepas sebagian ekornya. Dan watak yang mengesankan konsekuen dan konsisten itulah yang membuatnya dipersamakan dengan kejelekan bunglon. Sedang di kawasan 'Indonesia Utara', istilah umum untuk sifat peniruan bunglon dan cecak itu disebut 'politik dubo-dubo'. Ini sebuah strategi meruntuhkan lawan, dengan memecah-belah kekuatan siapa saja yang ingin berkuasa. Memang amat mirip politik penjajah, karena kelahirannya distimulasi oleh devide et impera buatan Belanda. Negatifitas lokal itu yang sekarang tampil telanjang. Penampilan itu terjadi serentak. Semula pola ini merasuk ke dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bertabur uang, dan mendekati pemilihan umum ini menjadi 'senjata rakyat' dalam bertransaksi. Transaksi untuk 'mengkadali' para calon legislatif (caleg) yang ambisius tampil sebagai pemimpin. Memang 'politik rakyat' itu dipraktekkan bukan untuk meraih kekuasaan. Mereka melakukan itu dengan tujuan yang amat sederhana, yaitu meraup uang. Materi itu yang disasar. Dengan 'gaya lokal' mereka beraksi, dan dari aksi itu maka para caleg itu akan masuk perangkap. Bukan jadi 'penipu', tapi malah jadi korban 'penipuan rakyat'. Kesibukan 'penipu' yang ramai-ramai 'ditipu' rakyat itulah yang kini gegap di se-antero negeri. Tiap caleg dengan rela hati menghamburkan uang miliaran rupiah untuk 'ditipu' rakyat. Harapannya membubung ke angkasa, yakin jabatan wakil rakyat bakal disandang. Itu pula yang membuat orang Madura menyebut caleg itu sebagai 'calegen', orang kesedak. Bisa mati karena kaget dengan perolehan suara yang di luar dugaan. Bisa stroke akibat yang sama. Atau mungkin jadi gila karena jatuh miskin dan tidak menjabat apa-apa. Adakah ini yang disebut manusia sakti di abad modern? Hendak stroke dan menjadi gila dipamer-pamerkan. Serta mendekati ajal tiba memajang photo dimana-mana, meniru Ronggowarsito yang mampu meramal hari kematiannya sendiri? Naudzubillahi mindzalik ! (iy/iy) http://www.detiknews.com/read/2009/02/25/103239/1090184/103/para-penipu-ramai-ramai-kena-tipu http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Terbenam di Lumpur Janji
, Grup Bakrie. Minarak, perusahaan yang dibentuk untuk menangani lumpur, akhirnya kesulitan likuiditas membayar ganti rugi. Pemerintah menolak permohonan itu, tapi memberi keringanan kepada Lapindo dengan mengangsur pembayaran ganti rugi. Pada 3 Desember, Lapindo membuat kesepakatan bersama yang disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada tujuh kesepakatan yang ditandatangani Komisaris Utama PT Minarak Lapindo Jaya, Gesang Budiarso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jalaludin Alham, serta sembilan wakil warga, yakni Koes Sulaksono, Anang B. Arifin, Edwin, Handoyo, Ramli, Soegiarti, Wisnu Aji, Amin, dan Suhartono. Dalam butir kedua kesepakatan itu, Lapindo meminta pembayaran dengan cara mencicil Rp 30 juta setiap bulan per berkas. Mereka juga akan memberi bantuan uang kontrak rumah per kepala Rp 2,5 juta. Pada butir kelima, Minarak akan membayarkan tepat waktu sesuai jatuh tempo. Kalau tidak, Minarak bersedia diproses secara hukum. Namun butir kelima ini menguap. Pembayaran cicilan ganti rugi warga kian mengkerut. Lapindo hanya membayar Rp 15 juta setiap bulan per berkas. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengatakan yakin Lapindo bisa memenuhi kesepakatan ini. Sedangkan Kepala Kepolisian Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri menyatakan Lapindo akan diproses secara hukum kalau ingkar janji. Pola pembayaran dengan cara mencicil ini diterima Gerakan Korban Lumpur Lapindo. Sekretaris Gerakan, Khoirul Huda, mengatakan kemampuan keuangan Minarak harus selalu dikontrol. Ia menegaskan, Lapindo harus menambah jumlah cicilan kalau kondisi keuangan perusahaan membaik. Tapi koordinator kelompok Perumtas, Sumitro, mengatakan korban lumpur tidak pada posisi menerima atau menolak. Pemerintah, katanya, seharusnya mengambil alih pembayaran dengan menyita aset perusahaan. Sumitro menambahkan, warga sudah terlalu sering mendapat pepesan kosong. Menurut dia, Lapindo sudah tidak bisa memenuhi peraturan presiden serta sejumlah kesepakatan. ”Kalau yang sudah jelas hitam-putihnya saja meleset, bagaimana sekarang?” katanya. Yandi M.R., Dian Yuliastuti (Jakarta), Dini Mawuntyas, Yekthi Hesthi Murthi (Surabaya) http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/02/23/NAS/mbm.20090223.NAS129585.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Pengusaha Nyaleg
Pengusaha Nyaleg Ali Anwar WARTAWAN TEMPO Seorang teman di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang sepanjang hidupnya didedikasikan untuk bisnis, tiba-tiba memutuskan menjadi calon legislator dari Bekasi Timur. Doakan dan pilih saya, ya, kata dia dua pekan silam. Minggu lalu, perempuan pengusaha ini mengajak saya mengikuti roadshow-nya ke beberapa kampung. Saya menolak karena waktu istirahat terganggu. Namun, akhirnya saya luluh. Lu boleh nggak pilih gue, tapi sebagai teman, lu musti ngeliat aktivitas gue, katanya sambil menjabat tangan saya. Saya sempat menyampaikan penyesalan atas pencalonannya. Karena saya tahu betul hari-harinya dicurahkan untuk time is money. Keluar-masuk perkampungan kumuh atau membela orang kecil kayaknya belum pernah hadir dalam benaknya, kecuali bila menguntungkan secara bisnis. Saya ungkapkan beberapa kasus di sejumlah daerah yang legislator atau bekas legislatornya ditahan sampai dibui gara-gara menggerogoti uang rakyat atas nama rakyat. Ngapain lu nyaleg, mending ngembangin bisnis. Soal pengabdian kepada rakyat, lu bikin aja lembaga sosial. Dia cuma cengar-cengir sembari mempersilakan saya masuk ke mobil Honda Jazz teranyarnya. Sudah kadung, ini pun karena diminta dengan sangat oleh petinggi partai, katanya di tengah perjalanan. Sepanjang jalan senyum manisnya terpampang pada ratusan alat peraga kampanye. Tak saya sangka, dia hafal jalan-jalan sempit di beberapa perkampungan. Setiap kali berpapasan dengan kaum ibu, laju mobil dipelankan. Jendela mobil dibuka, lantas sebuah bungkusan plastik berisi jilbab plus stiker dan kartu nama bergambar dirinya disorongkan keluar. Bu, kenang-kenangan, semoga bermanfaat, katanya sambil tersenyum bersahabat. Para perempuan yang diberi jilbab sempat ragu. Namun, begitu mengetahui wajah asli si pemberi sama dengan wajah di baliho, spanduk, dan stiker yang berserak di sekeliling lokasi, para ibu itu menjadi ikut bersahabat. Ibu yang wajahnya di spanduk itu, kan? Terima kasih jilbabnya, saya akan pilih ibu, kata seorang ibu di Kampung Rawa Semut. Meski dalam rangka meraup suara, saya melihat ada ketulusan dari teman saya ini. Sedikitnya 200 helai jilbab terdistribusi hari itu. Boleh juga, kayaknya cukup efektif, kata saya menilai. Sore hari, kami tiba di rumahnya. Putri bontotnya yang masih remaja bertanya, Mama, gaji anggota badan legislatif berapa, sih? Teman saya menjelaskan bahwa Dewan tempat untuk mengabdi. Gaji nggak bakal Mama bawa pulang. Biaya keluarga, termasuk kuliahmu, cukup dari rumah makan, katanya. Sang anak tak yakin. Biasa, lagi nyaleg, ngomongnya kayak orang suci. Kita buktikan kalau jadi legislator, ya, Om, katanya enteng sambil ngeloyor. http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/19/Nasional/krn.20090219..157314.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Lihat profil Facebook saya
Hai Za, Saya membuat profil Facebook yang dapat saya kirimi foto, video, dan acara saya dan saya ingin menambahkan Anda sebagai teman sehingga Anda dapat melihatnya. Sebelumnya, Anda perlu bergabung dengan Facebook! Setelah bergabung, Anda dapat juga membuat profil Anda sendiri. -- salam -- Terima kasih, Abdul Untuk mendaftar ke Facebook, ikuti tautan berikut: http://www.facebook.com/p.php?i=1401656566k=5415Q5VS3Y6MZK1AWCV3Yr
[zamanku] PKS Siap Dukung Capres Perempuan
PKS Siap Dukung Capres Perempuan BALIKPAPAN(SINDO) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap mendukung calon presiden atau calon wakil presiden (caprescawapres) dari kalangan perempuan. Menurut Presiden PKS Tifatul Sembiring, meski partainya belum memutuskan akan mengajukan atau mendukung capres perempuan dalam pemilu presiden nanti, pihaknya tidak memperdebatkan apakah pemimpin Indonesia ke depan dari kaum laki-laki atau perempuan. Karena itu, pihaknya siap berkoalisi dengan partai mana pun, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres. “Yang utama adalah kapasitasnya. Debat kita bukan di perempuan tapi kapasitas,” kata Tifatul Sembiring di Balikpapan kemarin. Sebelumnya,Tifatul mengiyakan beberapa figur alternatif dari internal partainya yang bisa disandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, seperti apa keputusan akhirnya,partai yang berkantor pusat di Mampang Prapatan, Jakarta ini tidak mau berspekulasi. DPP PKS hanya memastikan diri akan mengajukan beberapa kadernya dalam paket pasangan capres yang bisa disandingkan dengan Mega,SBY, atau capres lain.Pilihan koalisi juga tidak jauh berbeda, apakah PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar, atau Partai Amanat Nasional (PAN). “PDIP ngajak, Golkar ngajak, kita akan bahas,”ungkapnya. Pernyataan Tifatul soal capres perempuan tersebut membuka kembali komunikasi yang pernah dibangun elite PKS dengan PDIP. Penjajakan komunikasi dua partai ini dimotori Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDIP Taufik Kiemas. Dalam berbagai pertemuannya dengan elite PKS, Taufik menawarkan koalisi dengan menduetkan Mega-Hidayat. Namun,pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Solo,nama Hidayat melorot di urutan kedua karena kalangan kader PDIP lebih memilih Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai bakal cawapres pendamping Mega.Sejak itu pula, hubungan kedua partai ini sempat meredup. Kini, dengan pernyataan Tifatul soal capres perempuan, gairah duet Mega-Hidayat menghangat kembali. Menurut Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, penegasan Tifatul tersebut membuat kader PDIP semakin respek dan dekat dengan PKS. Hanya, PKS harus bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan itu bukan retorika politik semata. “PKS sangat kami pertimbangan karena kami juga berharap bisa menduetkan Ibu Mega dan Hidayat Nur Wahid. Tapi dalam ideologi,PKS harus bisa membuktikan nasionalisnya, kebinekaannya, dan komitmennya dalam mempertahankan NKRI, ”tandasnya. PDIP melihat bahwa di luar ideologi, persyaratan PKS untuk bisa berkoalisi dengan PDIP dalam pilpres nanti bisa dikatakan sudah tercukupi. Sebab, PKS merupakan partai besar yang cukup solid dan mempunyai kader populer,yakni Hidayat Nur Wahid yang bisa mendampingi Megawati. “Mereka sudah sangat baik dalam berhubungan dengan kita. Tapi sekali lagi, konsistensi PKS dalam kebinekaan kita lihat, apakah sekadar retorika atau tidak. Sebab, ideologi inilah yang dipegang kuat PDIP untuk membangun Indonesia ke depan,” paparnya. Direktur Pro Mega Centre Mochtar Mohamad sependapat dengan Maruarar. Menurut dia, penegasan PKS yang bisa menerima capres perempuan merupakan bukti bahwa ada peluang besar untuk menduetkan Megawati dengan Hidayat Nur Wahid. Karena itu,meski saat ini PKS terkesan malu-malu, hal itu karena ingin menjaga etika politik, karena PKS merupakan bagian dari koalisi pemerintahan. “ Dalam hal ini,PDIP perlu bersabar sambil membangun komunikasi intensif untuk menunggu kesediaan PKS mendampingkan Pak Hidayat dengan Ibu Mega,”ujarnya. (rahmat sahid/amir syarifudin/ okezone) http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/214188/ http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] KPK Khawatir DPR Reduksi Pasal Suap
RUU Tipikor KPK Khawatir DPR Reduksi Pasal Suap Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin mengusulkan penambahan pasal terkait suap dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penambahan pasal tersebut harus dilakukan sekarang agar saat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak direduksi oleh legislator. Demikian pendapat M Jasin di sela-sela suatu diskusi, Senin (16/2). “Harus ada penambahan pasal mengenai suap karena mengantisipasi kebiasaan DPR yang mengurangi pasal-pasal krusial dari setiap RUU yang diajukan,” ungkapnya. Pasal yang diusulkan dalam perkara suap, menurutnya, seperti yang diatur dalam UNCAC (United Nation Convention on Against Corruption), di mana Indonesia sudah meratifikasi melalui UU No 7 Tahun 2006. Pasal suap yang diminta untuk ditambahkan adalah Pasal 15 UNCAC, mengenai sebelum suap berpindah tangan, sudah dapat dipidana. Kemudian Pasal 16 UNCAC mengatur suap yang melibatkan pejabat publik dan pejabat organisasi internasional. Lalu Pasal 21 UNCAC yang mengatur penyuapan di sektor swasta. Hasil draf RUU Tipikor yang dibuat tim perumus pimpinan Andi Hamzah menunjukkan, apa yang diatur dalam UNCAC belum ada sama sekali. Menurutnya, sejak awal, mengenai penyuapan seperti diatur dalam UNCAC harus diajukan dan diperjuangkan berbagai pihak. Menurutnya, strategi itu sangat penting karena beberapa kali DPR mereduksi pasal-pasal krusial dalam setiap RUU yang mereka bahas. Ia mencontohkan tentang perlindungan saksi dan korban, terutama yang mengatur tentang saksi yang mengungkapkan kasus pertama kali (whistle blower) yang direduksi di tengah jalan saat pembahasan. Kini, sejumlah kasus yang ditangani KPK sebagian besarnya terkait gratifikasi atau suap yang melibatkan kalangan Dewan, di antaranya kasus Al Amin, Bulyan Royan, dan kasus Yusuf Emir Faishal. Sebelumnya, komisi ini juga mengapresiasi hasil survei Transparency International Indonesia (TII) yang menempatkan Polri sebagai institusi pemerintahan yang menduduki peringkat pertama dalam kasus suap. Dalam survei itu juga disebutkan adanya indikasi suap pada pengadilan. Namun, komisi ini menolak mengomentari lebih jauh soal tindakan KPK sebagai lembaga supervisi terkait survei itu. KPK menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, sebaliknya melihat adanya proses perbaikan di dalam tubuh Polri saat ini. “Jangan dicampuradukkan tugas KPK dengan hasil pekerjaan TII. Biarkan TII menjelaskan kepada publik apa dasar survei itu. Tidak benar kalau kami mengomentari pekerjaan orang,” kata Haryono Umar pekan lalu. Survei TII terhadap 15 instansi pemerintah menyebutkan, kepolisian menjadi lembaga yang paling banyak menerima suap dibanding lembaga publik lain. Rata-rata nilai suap per transaksi mencapai Rp 2,273 juta. (leo wisnu susapto) http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Simplifikasi Demokrasi
Simplifikasi Demokrasi A. Bakir Ihsan DOSEN ILMU POLITIK UIN JAKARTA Transisi demokrasi sejatinya bergerak ke arah konsolidasi. Tapi fakta-fakta justru terjebak pada simplifikasi yang berbuah distorsi, bahkan anarki. Inilah yang kita saksikan atas peristiwa tewasnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat akibat brutalitas demonstran. Walaupun hasil visum dokter menunjukkan faktor meninggalnya adalah serangan jantung, aksi demonstrasi tetap menjadi bagian dari pemicunya. Namun, fakta tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengekang kebebasan sebagai salah satu landasan demokrasi. Yang bisa kita lihat dari realitas tersebut adalah terjadinya simplifikasi atas demokrasi. Demokrasi diperlakukan sebatas kepentingan. Dalam beragam bentuknya, gejala simplifikasi ini bisa dilihat dari deviasi prosesi demokrasi yang melibatkan elite politik dan publik. Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa terganggu dengan pengeras suara demonstrasi yang membuat gaduh Istana. Sejak itu, polisi memperketat penggunaan pengeras suara para demonstran di depan Istana. Sepintas kenyataan tersebut memperlihatkan paradoksalitas di tengah euforia kebebasan. Demokrasi yang menyuguhkan ruang kebebasan menjadi gaduh dan menyebabkan orang lain terganggu. Dan, atas alasan ini, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 membenarkan pelarangan atas kegaduhan itu. Pada level bawah, masyarakat digaduhkan oleh kontestasi yang semakin memanas menjelang hari H Pemilihan Umum 2009. Sebagian kontestan melakukan segala cara, termasuk pelanggaran mencuri start, untuk meraih simpati. Bahkan, dengan penerapan suara terbanyak, kegaduhan semakin intens seiring dengan persaingan di antara kontestan dalam satu partai sekalipun. Kenyataan ini bila dibiarkan dapat menyulut potensi anarkisme aksi (Kompas, 30 Desember 2008).. Kenyataan di atas merupakan rangkaian dari euforia demokrasi yang melibatkan kepentingan elite dan rakyat. Demokrasi memberi ruang yang sama untuk saling memahami dan menghargai aspirasi. Kegaduhan terjadi ketika salah satu komponen bersikap eksklusif dan mengabaikan aspirasi yang lain. Inilah yang menyebabkan demokrasi melahirkan efek domino yang tak jarang bertolak sisi dengan substansi demokrasi itu sendiri, seperti anarkisme dan barbarisme. Demokrasi lahir dalam dua sisi sekaligus: kebebasan sekaligus ketaatan. Setiap orang punya peluang (kebebasan) yang sama untuk mengaktualisasikan aspirasinya. Kebebasan ini dimaksudkan sebagai medium kesederajatan warga negara. Kesederajatan teraktualisasi ketika hukum ditaati. Dengan kata lain, demokrasi tanpa (ketaatan) hukum, akan menjadi lahan penyelewengan kebebasan. Itulah yang terjadi dalam aksi-aksi yang anarkistis. Atas nama kebebasan, kesetaraan menjadi mati. Ketika aturan main ditetapkan, maka ketaatan pada aturan main menjadi ujung napas demokrasi. Tanpa itu, maka demokrasi akan menjadi alat legitimasi (baca: simplifikasi) sekelompok orang (elite) untuk meraih keuntungan berdasarkan kepentingan masing-masing. Demokrasi sebagai medium aktualisasi aspirasi mengharuskan adanya proses (evolusi) yang efektif. Sehingga aspirasi dapat dipahami dan diterima tanpa pemaksaan apalagi tindak kekerasan. Substansi sebuah aksi adalah ekspresi aspirasi agar diapresiasi. Apalagi dalam demokrasi perwakilan (indirect democracy), penyampaian aspirasi bertumpu pada bagaimana aspirasi diartikulasi, diapresiasi, dan diterima oleh lembaga perwakilan. Bukan pada bagaimana aspirasi didistribusikan (disalurkan) dan diekspresikan, karena saluran suara sudah dilembagakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Itulah sebabnya, salah satu prasyarat penting dalam demokrasi adalah pelembagaan (institusionalisasi) unsur-unsur demokrasi. Pelembagaan tersebut menyangkut penguatan peran dan fungsi masing-masing lembaga, sehingga semua mekanisme demokrasi dapat dijalankan secara maksimal dan substantif. Munculnya demonstrasi dengan segala cara, termasuk cara-cara anarkistis, merupakan efek dari tidak optimalnya fungsi pelembagaan suara rakyat. Proses penguatan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, misalnya, berhenti pada aspek simbolis dan prosedur semata. Akibatnya, kecenderungan distorsi peran dan ambiguitas fungsi kelembagaan menjadi menonjol. Sejak reformasi, eksistensi dan peran yang dimainkan DPR bukan memperkuat fungsi kelembagaannya, melainkan lebih pada penguatan kepentingan partai (primordial) dan pribadi (individual). Beberapa kasus korupsi yang menimpa anggota Dewan dan peningkatan tunjangan di tengah kinerja yang buruk merupakan bukti dari distorsi fungsi tersebut. Apalagi di tengah gurita peran DPR yang cenderung melampaui wewenang konstitusi yang bertumpu pada sistem presidensial. Dalam kondisi demikian, sejatinya DPR bisa lebih mudah mengontrol kebijakan pemerintah bagi kepentingan rakyat. Namun, alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat, beberapa keputusan yang dikeluarkan anggota Dewan justru
[zamanku] Kecewa Dibandingkan Satpam di Komisi VII, Dirut Pertamina Berkaca-kaca
dewan komisaris Pertamina. ''Surat Pertamina itu telah melecehkan DPR,'' katanya. Dimintai tanggapannya, Sofyan Djalil mengaku belum menerima surat tersebut. ''Mungkin sudah di kantor, tapi saya belum menerima,'' ujarnya. Sepanjang pekan lalu Sofyan memang melakukan kunjungan ke Timur Tengah. Soal langkah DPR yang meminta pemerintah mengevaluasi direksi baru Pertamina, Sofyan mengatakan, pihaknya tidak akan bertindak sejauh itu. ''Enggaklah, (kalau hanya karena) cuma surat itu. Minta maaf saja nanti. Substansinya mungkin oke, tapi mungkin cara menulisnya saja,'' katanya. Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi pelajaran berharga bagi direksi baru Pertamina. ''Mungkin Karen baru, jadi mereka belum tahu hubungan dengan Komisi VII. Ini istilah manajemennya pembelajaran. Kurva pembelajarannya masih pendek. Mudah-mudahan makin lama makin bagus,'' paparnya. Berdasar catatan Jawa Pos, semasa masih menjabat direktur hulu Pertamina, Karen memang beberapa kali tampak kewalahan menghadapi serbuan pertanyaan anggota dewan. Sebab, pertanyaan itu terkadang melebar di luar aspek teknis. Sebenarnya, tak hanya Pertamina yang mendapat pertanyaan-pertanyaan tajam dari Komisi VII. Direksi PLN hampir selalu mendapatkan perlakuan serupa. Namun, selama ini Dirut PLN Fahmi Mochtar terlihat cukup piawai meladeni pertanyaan-pertanyaan anggota dewan. Bahkan, setiap setelah RDP, direksi PLN menyempatkan diri bercengkerama dengan mereka. (owi/oki) http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detailnid=52809 http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Jangan Biarkan KPK seperti Ponari
Jangan Biarkan KPK seperti Ponari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian banyak menangani perkara-perkara yang belum sepenuhnya terindikasi terjadi tindak pidana korupsi. Ada yang hanya bersifat supervisi. Ada pula penyimpangan aset pemerintah daerah yang dilaporkan ke KPK. Bahkan, KPK juga membentuk pengaduan penyimpangan bantuan operasional sekolah (BOS). Mengapa masyarakat tidak ke lembaga lain dalam mengadukan dugaan penyimpangan yang belum tentu terindikasi korupsi? Mengapa pula dugaan penyalahgunaan aset (lahan) fasilitas umum milik pemerintah Kota Surabaya oleh pengembang harus dilaporkan ke KPK? Hal itu disebabkan lembaga terkait tidak dipercaya. Masyarakat ragu lembaga terkait mampu menyelesaikan masalah yang diadukan ke KPK. Paling tidak, KPK saat ini adalah lembaga penegak hukum yang ditakuti atau kredibilitasnya cukup dipercaya. Gejala tersebut tidak salah. Bukankah pihak-pihak yang merasa dirugikan memang perlu mencari lembaga yang dianggap mampu menyelesaikan masalah masalah hukum yang dianggap tidak adil? KPK sampai sekarang relatif mampu memberikan jawaban untuk kegamangan publik terhadap kinerja lembaga penyidik seperti kejaksaan dan kepolisian. KPK pun dianggap mampu dan memiliki legitimasi yang kuat untuk mengambil alih perkara yang terkait dengan penyimpangan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan. Masalahnya, menumpuknya harapan yang berlebihan terhadap KPK perlu dianggap sebagai keadaan abnormal. Karena itu, perlu segera diluruskan atau dinormalkan. Caranya, kredibilitas lembaga lain yang terkait dengan penyidikan harus segera dipulihkan. Kejaksaan dan kepolisian perlu ditata. Kinerjanya harus direformasi agar di satu pihak dapat menjawab rasa keadilan pulik dan di pihak lain menjadi mitra yang sinergis KPK. Dengan begitu, ke depan, KPK akan lebih fokus pada tugas utamanya. Yakni, memberantas korupsi, baik melalui kampanye atau pendidikan mencegah tindakan korupsi maupun penindakan terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan yang berakibat pada terjadinya kerugian uang negara. Kalau keadaan abnormal itu dibiarkan, sangat mungkin KPK akan mengalami overpekerjaan yang tidak sepenuhnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi lembaga negara untuk memberantas korupsi. KPK kelak bisa jadi akan loyo. Tidak fokus. Akibatnya, korupsi gagal diberantas. Pasalnya, tenaga dan perhatian KPK tidak lagi ada pada rel atau di jalur yang ditetapkan UU Pembentukan KPK. KPK harus segera diselamatkan. Jangan biarkan publik menjadikan KPK ibarat Ponari dari Jombang yang dianggap sakti dengan batunya. Jangan biarkan masyarakat menganggap KPK bisa mengobati semua penyakit masyarakat yang terkait dengan tiadanya keadilan lantaran lembaga penegak hukum memble, gagal membangun law enforcement yang kukuh dan berwibawa. http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detailnid=52642 http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Bangsa Reality Show
. Sedangkan beberapa ciri masyarakat dengan budaya literer, antara lain: selalu melihat substansi peristiwa, melihat tak hanya berdasarkan inderawi tapi akal budi, dan berbuat setelah matang pemikirannya. Penelitian Kooyman itu menyebutkan, pada 1970, dari 100 juta orang dewasa, hanya 2 persen (sekitar 2 juta) orang-orang literer. Tiga puluh tahun kemudian, jumlah orang literer diperkirakan meningkat tiga kali lipat menjadi sekitar 6 juta. Ini masih belum ada 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Apakah ribuan orang yang antre pengobatan dukun cilik itu adalah orang-orang dengan budaya lisan? Silakan, Anda yang menilai. Akhirnya, kita berharap beberapa peristiwa di atas bisa menggugah kesadaran kita untuk becermin, seperti apa bangsa kita ini. Selanjutnya, tugas para pembuat kebijakan yang harus menjadikannya lebih baik. Jika kita sama sekali tak tergugah dengan peristiwa-peristiwa itu, lantas apa bedanya dengan ketika kita menyaksikan reality show di layar kaca? (*) *. Kurniawan Muhammad, wartawan Jawa Pos http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detailnid=51979 http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Siapa Pemenang di Gaza?
pemenang karena keteguhan faksi-faksi perlawanan. Bukan jutaan massa di seluruh dunia yang turun ke jalan melakukan demonstrasi solidaritas dengan warga Gaza sekaligus mengecam sikap diam pemimpin mereka. Sikap itu menunjukkan adanya konspirasi andil rezim-rezim tersebut dalam agresi ini karena semua memiliki kepentingan yang sama dengan Israel. Yaitu, menumpas opsi perlawanan militer di tanah Palestina. Kita harus berterus terang bahwa faksi-faksi perlawanan dan pejuang di Gaza tidak pernah berkata akan menaklukkan Tel Aviv, membebaskan Masjid Al Aqsa, dan gereja-gereja Jerusalem yang dijajah. Apa yang dikatakan dan menjadi slogannya adalah melawan agresi Israel dengan segala daya dan upaya. Itulah yang dilakukan secara menakjubkan. Belum pernah ada sebelumnya sepanjang sejarah perang melawan pendudukan Israel, kecuali dalam pertempuran heroik di perkemahan Jenin saat melawan agresi Israel dengan tujuan yang sama pula. *. Muhsin Labib, doktor filsafat, alumnus International Centre for Islamic Studies, Iran; penulis buku ''Ahmadinejad: David di Tengah Angkara Goliath'' dan ''Good Bye Bush'' http://jawapos.com/ http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Ranjau Demokrasi
penderitaan rakyat sesungguhnya merupakan seben tuk pengangkangan terhadap demokrasi. Mereka yang menduduki kursi kekuasaan secara tegas melakukan kejahatan saat tidak mampu menghirup aroma kemiskinan dan kepedihan rakyat. Para penguasa yang datang dari penderitaan rakyat tidak lagi memiliki hubungan politik dengan rakyat. Penguasa yang melupakan rakyat merupakan deskripsi lahirnya tragedi demokrasi. Ada beberapa persoalan mendasar yang telah menyebabkan bangsa ini terkurung dalam kebusukan sosial politik. Pertama, disparitas sosial. Politik pembangunan telah memisahkan dengan kejam kelompok kaya dan miskin. Yang pertama selalu memiliki banyak alasan untuk tetap bertahan pada situasi krisis. Mereka mendapatkan pengakuan dan perlindungan politik hukum yang memadai. Sementara itu, kelompok kedua mempresentasikan keterpurukan yang lengkap. Mereka tidak memiliki jaminan sosial, ekonomi, dan hukum. Kedua, eksklusi sosial. Perbedaan yang tidak terdamaikan antara dua kelompok sosial ekonomi itu telah menyediakan proses penggusuran komunitas minoritas dari kancah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Ada yang dilemparkan ke pinggir arena pertarungan. Ketiga, destruksi sosial. Pola penghancuran sosial mencuat pada aksi-aksi kejahatan dan intimidasi yang dihadapi kelompok-kelompok kecil di tengah masyarakat. Pembatasanpembatasan sosial politik yang terjadi sampai sejauh ini menjadi akar dari semua kejahatan dan kehancuran rakyat. Hewellyn H Rockwell (2003) menyebut kondisi ini dengan istilah sinful state.. Negara yang menelantarkan hak-hak rakyat adalah bangunan politik kekuasaan yang berlumuran ‘dosa’. Koridor sosial politik yang digenangi ‘darah’ akibat kekejaman yang berlangsung dengan aman karena kesadaran publik tersandera propaganda ‘popularitas’.. Demokrasi akan berubah menjadi ‘mimpi buruk’ masa depan Indonesia, manakala pemilu tahun ini isinya cuma para pemain politik yang tidak layak untuk bertanding. Namun, kontradiksi demokrasi ada pada titik ini. Demokrasi membiarkan para pecundang tersebut berkeliaran sembari meraup keuntungan-keuntungan untuk menebalkan pundi-pundi mereka. Sementara itu, yang dibutuhkan adalah politikus negarawan yang menjadikan kepentingan rakyat melampaui kemapanan pribadi dan kelompok politik. Tragisnya, kita masih sebatas meributkan ‘tanggal’ yang tepat untuk pemilihan presiden! Menggelikan. Namun kenyataannya berbicara begitu! Demokrasi yang tidak membangun kultur ‘kenegarawanan’ akan berubah menjadi ‘ranjau’ yang menghancurkan bangsa ini. http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/02/03/ArticleHtmls/03_02_2009_021_002.shtml?Mode=1 http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Bila TNI Jadi ”Tertuduh”
strategis baru di TNI atau Departemen Pertahanan RI adalah ”orang-orang SBY”. Padahal semua sudah diputuskan melalui rapat-rapat di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi(Wanjakti) didalam TNI. Reformasi internal TNI sudah masuk pada tahap reformasi budaya, dari budaya dwifungsi ABRI ke murni profesionalisme TNI.TNI jangan lagi ditarik-tarik ke politik praktis, sesuatu yang merusak jati diri TNI. Dalam proses itu,pemerintah,DPR,parpol, dan rakyat secara keseluruhan wajib mendukung agar TNI yang kita cintai itu dapat menjadi kekuatan pertahanan negara yang profesional, dipercanggih alat utama sistem persenjataannya, dan anggotanya diberi kesejahteraan yang baik. Seperti kata Panglima Besar Sudirman, ”TNI adalah aset bangsa yang tidak akan berubah sepanjang masa yang akan menjaga kedaulatan negara.”(*) IKRAR NUSA BHAKTI Pengamat Politik LIPI http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/210337/38/ http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Gombal!
Lobi Gombal! Purwanto Wartawan Tempo SAYA teringat suatu hari ketika menonton salah satu acara di televisi mengenai tanya-jawab soal visi-misi sejumlah kandidat legislator. Saya tertarik menonton karena calon “kreatif” pasti memanfaatkan acara ini untuk memaparkan program terseksinya. Istilah “kreatif” saya comot dari pernyataan panitia pengawas yang kesulitan mengatur atribut kampanye. Meski saya menganggap pemasangan baliho dan atribut lain bukan suatu kreativitas. Hanya sebuah topeng. Dalam satu sesi, peserta panel menanyakan bagaimana cara kandidat mengurangi angka kemiskinan. Rahardjo, teman satu rumah saya, ikut nonton. Dia pedagang tak menetap di Bogor, Jawa Barat. Khusyuk menanti jawaban kandidat, ia menaikkan sedikit volume televisi. Sang kandidat pun menjawab. Ia akan membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan... pett. Televisi mati. Rahardjo memencet tombol remote sebelum calon selesai menjawab. Penasaran, saya tanya alasan Rahardjo. Semua janjinya sama, gombal! kata dia. Menurut Rahardjo, semua calon pejabat berjanji manis. Setelah calon terpilih, dia tak merasakan perubahan. Pendapatanku tetap, tapi harga melonjak. Hampir semua teman di pasar mengeluh sama. Saya memotong, Tunggu, Djo. Tapi ini baru pemilihan anggota DPR, bukan pejabat pemerintah. Rahardjo menyergah, Semakin ketahuan bohongnya. Saya makin penasaran, Maksudnya? Rahardjo, sambil merendahkan suara, menjawab, anggota DPR seharusnya mendengarkan keluhan rakyat. Misalnya, keluhan teman di pasar tentang harga barang mahal. Lalu, Dewan menanyakan penyebabnya ke pemerintah. Nah, di situ dibahas solusi dan dananya. DPR bisa meminta pemerintah memprioritaskan anggaran, misalnya pada penyelesaian masalah harga. Kalau membuka lapangan kerja, kata Rahardjo, Itu bagian dari pemerintah. Soal tugas DPR, Rahardjo memang benar. Saya tak tahu apakah dia habis membaca Undang-Undang Dasar. Yang jelas, sebelum ngeloyor pergi, dia berujar sinis. Barangkali, kalau terpilih, mereka akan mengusulkan banyak studi banding. Tak mau memperpanjang, saya hanya menjawab, Ah, kamu bisa saja, Djo. Wajar saja, Rahardjo mematikan televisi. Barangkali dia prihatin karena ada calon yang mengandalkan atribut kampanye, maju tanpa jelas misi-visinya. Jangankan visi-misi, tugas DPR saja mungkin ia lupa, atau lebih parah andai ia tak tahu. Tapi saya pribadi menyesalkan partai politik mau mengusung calon semacam itu. http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/12/Nasional/krn.20090212..156595.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Golkar Jaring Calon Presiden Lewat Survei
Golkar Jaring Calon Presiden Lewat Survei Peluang Sultan kembali terbuka. JAKARTA – Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk menentukan calon presiden dan wakilnya melalui survei dalam waktu satu atau dua bulan ini. “Jadi April sudah ada calonnya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di Jakarta kemarin. Cara ini berbeda dengan Pemilu 2004 ketika Golkar mencari calon presiden melalui konvensi. Bahkan, dalam rapat pimpinan nasional yang digelar Oktober lalu, Golkar menyatakan akan memutuskan calon presiden setelah pemilihan legislatif. Menurut Agung, dalam waktu dekat Dewan Pimpinan Pusat akan mengirim surat ke daerah, meminta mereka mengusulkan maksimal tujuh nama calon presiden dan wakilnya. Nama-nama yang masuk akan disusutkan menjadi beberapa nama, lalu dikirim ke lembaga survei untuk dilihat tingkat keterpilihannya. Pertengahan Maret sudah disurvei, katanya. Langkah Golkar ini bisa membuka peluang Sultan Hamengku Buwono X, yang disebut-sebut menjadi pesaing Kalla untuk merebut kursi calon presiden dari Golkar. Tapi Sultan enggan mengomentari peluangnya. Ada daerah yang menganggap saya pantas dan ada yang tidak. Kita lihat hasilnya nanti, katanya di Surabaya. Menurut dia, penjaringan dari bawah itu seharusnya sudah digelar pada Desember atau Januari lalu. Keputusan rapat pimpinan memang seharusnya ada konvensi, ujarnya. Tokoh Golkar, Marwah Daud Ibrahim, yang sempat ikut konvensi calon presiden versi Dewan Integritas Bangsa, berharap penjaringan itu dilakukan secara terbuka. Harus terperinci dan tertulis, katanya. Ia khawatir ketertutupan akan mengakibatkan kompetisi tidak sehat. Menurut Agung, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla adalah kandidat terkuat Golkar. Tapi keputusan Partai Demokrat, yang baru menentukan calon wakil presiden setelah pemilu legislatif, membuat sejumlah daerah mendorong Golkar mencalonkan presiden dari dalam partai. Sulawesi Selatan sudah menjatuhkan pilihan pada Kalla sebagai calon presiden. Pasti Sulsel sudah sangat jelas arahnya mau ke mana, kami tetap memberi dukungan ke JK karena di Sulsel dia masih menjadi kata kunci, kata Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ahmad Noer Supit mengatakan sudah saatnya partai beringin ini mengusung calon presiden sendiri. Menurut dia, munculnya usulan sederet nama dari daerah untuk dijadikan calon presiden menunjukkan keinginan yang kuat agar partai mencalonkan presiden. Hanya, kata Supit, ada elite di pusat yang berpikir pragmatis untuk tetap mencalonkan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Menurut dia, hal itu hanya menguntungkan individu-individu kader partai tetapi merugikan partai secara keseluruhan. YUDONO | EKO ARI | DWI RIYANTO | DINI | IRMAWATI | AQIDA http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/12/headline/krn.20090212..156607.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Bad Governance Salah Satu Ekses Pilkada
daerah sangat minim dan terbatas. Di daerah-daerah pedesaan dan pedalaman, masyarakat cenderung tidak bisa berpartisipasi secara aktif dalam mengontrol kebijakan kepala daerah dan implementasinya. Padahal, dalam demokrasi yang partisipatif, termasuk dalam pemilihan langsung kepala daerah, dibutuhkan peran dan fungsi masyarakat yang aktif untuk mengontrol kinerja kepala daerah. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab kian banyaknya kepala daerah yang tersangkut pelanggaran hukum. Tentu saja faktor semakin gencarnya pemberantasan korupsi ikut berperan dalam pengungkapan kasus tersebut. Apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan dampak negatif pemilihan langsung kepala daerah? Pertama, mengikat akuntabilitas kepala daerah pada peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan politik. Kedua, penguatan proses pendidikan politik ke masyarakat untuk meningkatkan partisipasi yang aktif dan positif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, membangun meritokrasi politik dalam sistem partai untuk menyederhanakan dan menjadikan murah pemilihan langsung kepala daerah. Semoga. * Eko Prasojo, guru besar ilmu administrasi negara di FISIP, UI, Depok http://jawapos.com/ http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] RI, Negara Pelayanan Terburuk di Asia
Teten Masduki: RI, Negara Pelayanan Terburuk di Asia JAKARTA--MI: Pelayanan publik oleh penyelenggara negara dinilai masih buruk dengan banyaknya praktik penyimpangan administrasi dalam pelaksanaanya karena belum adanya komitmen daripenyelenggara negara untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan laporan keluhan dari masyarakat. Saat ini, lembaga survei internasional menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pelayanan publik terburuk khususnya di Asia, kata anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Teten Masduki, dalam diskusi publik Wajah Baru ORI, di Yogyakarta, Senin (9/2). Menurut dia, masyarakat sebenarnya tidak perlu ragu melapor ke ORI jika menemukan penyimpangan administrasi dalam pelayanan publik baik di tingkat pusat atau daerah. Hal tersebut didasarkan pada sumber dana penyelenggaraan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2009 yang bersumber dari pajak yaitu sekitar 60 persen, minyak dan gas 30 persen, dan pinjaman luar negeri sekitar 10 persen. Selama ini, kata Teten, masyarakat kurang terbiasa melaporkan keluhan terkait dengan pelayanan publik kepada Ombudsman dan laporan pengaduan ke pengadilan memakan waktu lebih lama. Pelaporan lewat Ombudsman akan direspon lebih mudah, cepat dan murah karena lembaga ini merupakan jalur penyelesaian di luar pengadilan, paparnya. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 telah menetapkan ORI sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan negara, pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan swasta atau perorangan. Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Enny Nurbaningsih, menegaskan bahwa praktik penyimpangan administrasi justru banyak terjadi di daerah terkait dengan otonomi daerah.Otonomi daerah dirasa belum berhasil mewujudkan salah satu tujuannya yaitu pelayanan publik yang prima sehingga keluhan berbelit-belit dan pungli tidak terhindarkan, katanya. (Ant/X-4) http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NjAwMzQ= http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Moratorium Pemekaran Daerah,Mungkinkah?
saat ini digunakan oleh para elite lokal dan massa (yang sebagian besar dibayar) atas nama demokrasi, menggunakan caracara yang anarki untuk mendesak pemerintah pusat yang lemah agar menyetujui pembentukan daerah baru. ” Era reformasi memang menunjukkan apa yang disebut oleh Joel S Migdal sebagai ”strong society vs weak state” (masyarakat yang kuat melawan pemerintahan yang lemah). Demokrasi kita memang masih dalam taraf pembentukan. Kita memang belum masuk pada taraf kematangan berdemokrasi, melainkan masih pada taraf,meminjam istilah Olle Tornquist,” Demokrasi Kaum Penjahat” (Baca misalnya, Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi, eds, Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Bandung: Mizan, Ford Foundation dan PPW-LIPI,2001). Desakan pembentukan Provinsi Tapanuli merupakan contoh digunakannya pendekatansejarahitu, walaupun ada daerah-daerah yang dulu masuk ke unit pemerintahan yang sama pada era kolonial, tak mau menjadi bagian dari provinsi baru yang akan didirikan itu lantaran faktor perbedaan agama. Ironis memang, pembentukan daerah baru kerap didasarkan oleh faktor etnik dan agama, sementara dulu karena faktor-faktor itu pula daerah-daerah yang berbeda etnis dan agamanya tidak mendapatkan perhatian dari daerah induk. Namun, jika pemerintah dan DPR terus melanjutkan pemekaran daerah atas dasar etnis dan agama,ini sama saja menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di ambang perpecahan. Ini mirip ketika Belanda membentuk enclave-enclave pemukiman wilayah di Maluku yang memisahkan antara masyarakat Islam dan Kristen yang badainya dituai oleh kita sejak 1998, yang hingga kini masih juga terasa. Dr Tri Ratnawati menyayangkan mengapa para seniornya yang ahli politik lokal dan ilmu pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, yang dulu menjadi konsultan Depdagri dan pembuat proposal pemekaran bagi beberapa pemerintah daerah yang ingin memekarkan diri, kini justru menjadi orang yang paling berteriak mengenai moratorium pemekaran daerah. Sudah dua kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara mengenai moratorium pemekaran daerah, yaitu pada 2006 dan 2009 ini. Herannya, Depdagri masih ingin memekarkan wilayah Indonesia menjadi 40 provinsi.Quo vadis pemekaran daerah? (*) IKRAR NUSA BHAKTI Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/212331/ http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] PKS ‘Poligami’ Sri Mulyani?
PKS ‘Poligami’ Sri Mulyani? R Ferdian Andi R INILAH.COM, Jakarta – Ranah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergejolak. Ada ide, PKS mendukung Sri Mulyani Indrawati mendampingi SBY pada paket kandidat capres-cawapres Pemilu 2009. Inikah cara PKS menjadikan Sri Mulyani sebagai ‘istri kedua’? Ide sejumlah kalangan di PKS menyunting Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi cawapres SBY, jadi ide berani dari partai yang mengklaim bersih, peduli, dan profesional ini. Padahal, Hidayat Nur Wahid selama ini digadang-gadang PKS sebagai capresnya. Gagasan mengusung Sri Mulyani itu muncul dari mulut salah satu Ketua DPP PKS Zulkifliemansyah. Menurut dia, Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, dapat menjadi kader PKS yang dapat disandingkan menjadi cawapres SBY dalam Pilpres 2009 ini. “Mungkin Sri Mulyani bisa menjadi kader PKS, sehingga bisa dicalonkan dari PKS untuk berduet dengan SBY,” katanya, usai dikusi ‘Koalisi Setelah Pemilu Legislatif atau Sebelum’ di DPP Partai Golkar, Selasa (10/2). Meski demikian, gagasan menyandingkan Sri Mulyani dengan SBY dalam Pilpres mendatang hanya menjadi opsi kedua PKS. Karena opsi pertama, PKS masih berupaya menyandingkan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid untuk mendampingi SBY. “Memang Pak Hidayat masih merupakan kader terbaik PKS untuk dimajukan dalam Pilpres. Dia masih tetap dijagokan untuk berduet dengan SBY. Tapi siapa tahu Sri Mulyani merapat ke PKS,” katanya. Meski demikian, Zul berharap SBY mencari pasangan wapres dalam Pilpres mendatang berasal dari basis partai politik. Sri Mulyani dengan PKS sebenarnya tidaklah memiliki jarak yang jauh. Setidaknya di Komisi XI DPR, hubungan kader-kader PKS terjalin hangat dengan Sri Mulyani. Apalagi, kader PKS di komisi itu tergolong cukup menonjol. Sebut saja Zulkieflimansyah, Rama Pratama, dan Andi Rahmat. Setidaknya, kedekatan itu pula muncul dalam acara yang digelar PKS tahun lalu dalam acara peluncuran buku ‘Platform PKS dan Milad ke-10’. Ani menyepatkan hadir sebagai pembicara. Di forum itu pula, dari mulut Ani, muncul istilah faksi kesejahteraan dan faksi keadilan. “Karena saya sering diundang rapat ke DPR RI Komisi XI, mitra kerja Departemen Keuangan, maka saya sudah tahu mana anggota dewan dari PKS yang berorientasi pada kesejahteraan dan mana yang berorientasi pada keadilan”, cetus Sri Mulyani di hadapan para petinggi, kader, simpatisan, dan umat PKS. Jelas pernyataan Ani meriuhkan seluruh kader PKS. Ungkapan telanjang dan lugas Ani jelas menunjukkan hubungan Ani dan PKS bukanlah hubungan yang berjarak dan tidak akrab. Setidaknya, Ani sebagai pihak luar PKS, berani melontarkan istilah ‘sensitif’ di internal PKS. Jika tidak dekat, sulit untuk menyebut istilah tersebut. Apalagi dari sisi ideologi dan pemahaman pembangunan ekonomi, Ani dan PKS juga sama. “Beliau itu senior saya di Fakultas Ekonomi UI. Platform ekonomi kita sama. Jadi bisa saja Sri Mulyani dicalonkan dari PKS,” Zul berdalih. Penulis tesis PKS dan Gerakan Sosial, Burhanudin Muhtadi, menilai ide menyandingkan Sri Mulyani dengan SBY dari PKS memiliki hambatan yang tidak kecil.. Menurut dia, hambatan ideologis dan paradigma ekonomi siap mengadang perempuan asal Yogyakarta tersebut untuk maju dari PKS. “Ada dua hambatan sekaligus ideologis dan paradigma ekonomi,” terangnya kepada INILAH.COM, Selasa (10/2) di Jakarta. Menurut Burhan, secara ideologis, Sri Mulyani tidaklah merepresentasikan sosok muslimah yang baik versi PKS. Persoalan tidak mengenakan jilbab, kata Burhan, menjadi salah satu kendala mendasar bagi Sri Mulyani. “Sri Mulyani tidak merepresentasikan muslimah PKS yang baik persepktif PKS,” terangnya. Selain itu, perspektif ekonomi Sri Mulyani yang liberal, sambung Burhan, juga menjadi hambatan yang tak kalah keras dari internal PKS. “Ekonomi pro pasar yang melakat pada diri Sri Mulyani, sulit diterima oleh mayoritas kader PKS yang mendengungkan ekonomi kerakyatan,” jelasnya. Menanggapi wacana menyandingkan SBY-Sri Mulyani dari pintu PKS, Burhan menduga, gagasan itu muncul dari ide pribadi Zulkiefliemansyah. “Zul menjadi salah satu kader PKS yang liberal. Itu ide Zul pribadi,” kata yakin. [I4] http://inilah.com/berita/politik/2009/02/11/82717/pks-%E2%80%98poligami%E2%80%99-sri-mulyani/ http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Gerakan Intelijen Rusak Partai Politik?
Gerakan Intelijen Rusak Partai Politik? Muhammad Nur Hayid - detikPemilu Jakarta - Menjelang pemilu 2009, sejumlah parpol yang selama ini cukup solid, malah mengalami keretakan. Sebut saja PKB, PDIP, Golkar, PPP, PKS, dan partai lainnya. Partai Demokrat yang masih aman dan utuh. Sementara Partai Gerindra terus menanjak. Benarkah semua ini ulah oknum intelijen? PKB yang memang terbiasa konflik sejak kelahirannya, makin tidak karuan dan berantakan. Sampai detik ini perseteruan antara Muhaimin Iskandar dan kubu Gus Dur masih terus berlanjut. Sampai-sampai Anak Gus Dur, Yenny Wahid membuat manuver tidak masuk akal dengan menyuruh pendukungnya tidak mencoblos PKB dan mengalihkan ke PDIP. Golkar yang dahulu menjadi partai terkuat di zaman Orba dan pemenang pemilu 2004 juga tak luput dari politik pecah belah. Tak tanggung-tanggung, partai pecahan Golkar diprediksi akan mampu mendapatkan suara besar dalam pemilu 2009, yakni Partai Hanura dan Gerindra. PDIP yang terkenal partai tradisional fanatik karena hanya mengandalkan ketokohan Megawati yang merupakan anak Soekarno juga bisa dibelah. PDP yang merupakan partai pecahan PDIP, dipimpin mantan orang dekatnya Mega danTaufiq Kiemas, seperti Roy BB Janis dan Laksamana Sukardi. Sejumlah kader PDIP juga pindah ke Partai Gerindra, seperti Permadi dan Haryanto Taslam. PPP juga demikian nasibnya. Meski tidak sevulgar PKB, api dalam sekam sedang membara di tubuh partai berlambang Ka'bah ini. Berbagai faksi sedang menunggu momen yang tepat untuk saling 'menikam' merebut kue kekuasaan. Menjelang pemilu 2004, PPP dipecah oleh Zainuddin MZ dengan PBR-nya. PKS yang terkenal sebagai partai baru namun berpotensi menjadi kuda hitam juga tak lepas dari perbedaan yang rawan mengarah perpecahan. Meski tidak ada partai pecahan, perseteruan antara kelompok gerakan yang eksklusif dan kader muda PKS potensial yang cenderung inklusif dan terbuka menjadi ancaman serius di tubuh partai ini. PAN yang didirikan tokoh reformasi Amien Rais juga merasakan pahitnya pengembosan. Tak tanggung-tanggung, pengembosan itu berasal dari kekuatan ormas yang menjadi basis dukungan PAN, Muhammadiyah setelah PAN dipimpin Sutrisno Bachir (SB). Pengembosan itu diperlihatkan dengan hubungan tidak harmonis antara SB dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin yang dikemudian hari menjadi salah satu sesepuh dan pembaurekso (pelindung) gerakan kaum muda Muhammadiyah yang mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB). Benarkah perpecahan parpol itu karena disusupi intelijen? Memang cukup sulit untuk mengiyakan isu ini. Namun, biasanya operasi intelijen memang sering tidak terlihat kasat mata. Jika ini terjadi, maka modus operasi yang dilakukan Ali Moertopo di zaman Orde Baru terulang lagi. Saat itu, banyak kalangan meyakini bahwa Ali Moertopo menyusupkan agen-agen ke ormas dan partai politik Islam. ( yid / asy ) http://pemilu.detiknews.com/read/2009/02/11/095414/1082956/700/gerakan-intelijen-rusak-partai-politik http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Modal Cekak Dukun Bertindak
Kuswandono, penasihat spiritual barunya, punya pendekatan berbeda. ”Syaratnya, saya rajin beribadah, menghindari molimo, dan beramal,” katanya. Mardiyono juga tak memasang baliho. Ia hanya berkampanye dari pintu ke pintu. Targetnya sepuluh orang per hari. ”Pak Bagus membantu nonteknis dengan membuka pikiran orang agar melihat upaya pengabdian saya,” katanya. Politikus Partai Indonesia Baru Kota Tegal, Agil Darmo Wiyoto, rajin berziarah ke makam Ki Gede Sebayu di Desa Danawarih, Tegal, Jawa Tengah, setiap malam Jumat Kliwon. Kamis pekan lalu—kebetulan malam Jumat Kliwon—ia malah mengajak Tempo. Agil tampak khusyuk memanjatkan doa. Gemericik hujan, yang menambah dingin malam, tak terlalu dihiraukannya. ”Bacaannya biasa saja, tanpa dupa atau sesaji,” katanya. Tahanan politik di era Soeharto ini mengaku awalnya tak percaya mistik. Ia merasa ”dibuka” ketika beberapa tahun lalu kerabatnya, Rekso Soelaiman, 75 tahun, memberinya sebilah keris kecil luk sembilan. Konon, keris itu peninggalan leluhurnya, Ki Gede Sebayu. Entah kebetulan atau tidak, keberuntungan bertubi-tubi menghampirinya. Meski didukung partai kecil, ia sukses menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, bahkan jadi ketua komisi. Secara gaib, kata Agil, keris itu menjadi simbol legitimasinya sebagai trah Sebayu memimpin Tegal. Pamor Ki Gede, senopati Mataram pendiri Kota Tegal dan Slawi itu, seperti menurun kepadanya. Sekarang, Agil tetap rajin berziarah, berharap bakal terpilih lagi pada Pemilu 2009. Menurut Eko, laku mistik banyak membantu dia, yang cekak dana. Hasil dua laku mistiknya, kata dia, sudah terasakan. ”Saya semakin dipercaya orang-orang,” ujar Eko, yang hanya menyiapkan Rp 20 juta. Menurut Permadi, laku mistik merupakan olah kebatinan untuk melaraskan mikrokosmos (diri manusia) dengan makrokosmos (alam semesta). Tapi prosesnya panjang, tak bisa sesaat dengan meminta bantuan dukun atau pusaka. ”Yang sesaat itu yang sesat,” kata Permadi. ”Sekarang tirakat, tapi berhenti kalau sudah kepilih, lalu ikut-ikutan korupsi dan main perempuan. Ya... enggak ada gunanya.” Agus Supriyanto, Bernada Rurit (Yogyakarta), Edi Faisol (Tegal), Ika Ningtyas (Banyuwangi), Mahbub Djunaidy (Jember), Hari Tri Wasono (Kediri) http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/02/09/NAS/mbm.20090209.NAS129469.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Banyak Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga Secara Ilegal
asetnya. Dari beberapa contoh kasus, Pemerintah Kota Surabaya sepertinya tidak punya konsep kerja yang jelas untuk menyelamatkan asetnya? Secara administrasi cukup jelas konsepnya, yaitu kami harus mensertifikatkan. Selain itu, kan ada pengamanan fisiknya. Bentuk ruislag juga merupakan bagian dari langkah pengamanan aset, yakni pengumpulan aset yang terpisah menjadi satu kawasan yang mudah dikontrol dan diawasi. Dari seluruh aset yang dimiliki, berapa besar nilainya? Total nilai aset kita mencapai Rp 27.336.210.534.044. Bagaimana konsep pengelolaan aset agar tidak menjadi barang mangkrak? Secara umum, aset kita tidak ada yang mangkrak. Tapi, memang ada beberapa yang terbengkalai karena kerusakan. Amanat pemerintah pusat, tidak boleh ada aset yang tidak terpakai. Bahkan, kalau ada aset yang membebani, bisa dijual saja. Seperti mobil, kalau rusak, bisa dihapus dan dilelang karena akan membebani anggaran. Begitu juga dengan bangunan yang tidak dipakai. Bisa saja ini dihapus, tapi harus tetap dilakukan sesuai dengan prosedur. http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/09/Berita_Utama_-_Jatim/krn.20090209.156213.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Agar Rakyat Tidur Nyenyak
Agar Rakyat Tidur Nyenyak Oleh F Djoko Poerwoko Layaknya halaman rumah, kita berhak mengatur ruang udara di atas kepulauan Indonesia. Kewenangan dapat diartikan tugas menegakkan kedaulatan di udara dibebankan kepada Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 08/PLM-PS/62, setara dengan pembentukan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kesetaraan pembentukan ini menimbulkan konsekuensi terkait dengan kelebihan dan keistimewaan komando utama (kotama) TNI ini, mulai dari tugas, wewenang, hingga tanggung jawab yang diemban. Secara nyata, keistimewaan ini terbukti saat pergantian Panglima Kohanudnas. Peserta upacaranya terdiri atas pasukan matra darat, laut, udara, dan Polri dalam kekuatan yang sama. Ini berbeda dengan saat pergantian Panglima TNI hanya diikuti pasukan matra darat, laut, dan udara. Kohanudnas terbentuk dari embrio sector operational center (SOC) dalam menghadapi pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1958. Wilayah SOC meliputi Pulau Jawa dan sebagian Sumatera dalam batas geografis yang disebut Air Defense Identifications Zone (ADIZ). Dalam batas inilah semua pesawat udara asing yang masuk harus menunjukkan jati diri dan tunduk pada aturan yang berlaku. Agar kekuatan udara lebih solid dan terkendali, Presiden mengeluarkan keppres dibentuknya Kohanudnas pada awal 1962, sejalan dengan digelarnya operasi militer Trikora. Saat itu, jumlah SOC kian banyak dan ada di bawah Komando Pertahanan Udara Gabungan sebagai salah satu komponen Komando Mandala. Baru pada 1974 Kohanudnas ”ditata ulang” sehingga mempunyai dua atasan, yaitu Menhankam/Panglima ABRI di jalur komando dan KSAU di jalur pembinaan serta teknis. Pemfungsian kembali Kohanudnas juga diikuti dengan pembentukan satuan bawah, yaitu Kosek Hanudnas-I/Jakarta dan Kosek Hanudnas-II/Surabaya, belakangan digeser ke Makassar. Sejalan dengan operasi hanud bilateral Malaysia-Indonesia, dibentuk Kosek Hanudnas-III/ Medan guna mengimbangi keberadaan Divisi-I/Hanud TUDM yang bermarkas di Butterworth, Malaysia. Baru pada 2004 Kohanudnas dikembangkan dengan dibentuknya Kosek Hanudnas-IV/Biak dengan radar hanud yang disebar di Biak dan Kupang, disusul Timika, Merauke, dan Saumlaki. Rakyat tidur nyenyak Kotama dengan sifat staf gabungan khusus beroperasi sepanjang tahun dalam masa perang dan damai, dengan konsep operasi Pertahanan Udara Aktif dan operasi Pertahanan Udara Pasif. Tujuannya sama, ”agar rakyat tidur nyenyak”. Perbedaan kedua operasi itu hanya pelibatan pasukan. Pada Opshanud Aktif, semua unsur BKO (matra darat, laut, dan udara) terlibat. Untuk Opshanud Pasif, ditambah unsur BKO Polri dan masyarakat. Dalam masa damai, operasi hanud berjenjang ada di tangan Panglima Kohanudnas, Panglima TNI, dan Panglima Tertinggi (Presiden). Semua penindakan, baik membayangi, mengusir, maupun memaksa mendarat pesawat yang dianggap lawan, boleh dilakukan Kohanudnas. Adapun menembak jatuh pesawat asing hanya dapat dilakukan atas perintah Panglima Tertinggi setelah mendapat mandat dari DPR. Namun, dalam masa perang, jalur ini diperpendek, intersepsi (penindakkan) dilimpahkan dari Panglima Tertinggi kepada Panglima TNI di wilayah mandala operasi. Begitu powerfull kewenangan Kohanudnas. Untuk itu, semula kotama dilengkapi tiga unsur hanud, yaitu Wing-100/Rudal, Wing-200, 400/Radar, Wing-300 Pesawat Buser, serta BKO dari kekuatan matra lain. Saat ini, dalam keterbatasan alokasi anggaran, sebagian unsur hanud dilikuidasi, tinggal 19 satuan radar hanud yang beroperasi. Untuk itulah konsep Transmission Datas Air Situation mulai diadopsi sejak 2003, yaitu mengintegrasikan radar hanud dan sipil untuk collecting datas agar Kohanudnas dapat mengamati ruang udara nasional setelah konsep On Line Flight Plan diberlakukan. Kedua sistem buatan sendiri ini terlihat andal saat kasus Bawean dan pemberlakuan temporary ADIZ di Aceh pascatsunami. Hari ini, 9 Februari, Kohanudnas berumur 47 tahun. Rakyat berharap dapat tetap tidur nyenyak. Kepada wakil rakyat, pikirkan anggaran demi tegaknya kedaulatan udara. Dirgahayu Kohanudnas. F Djoko Poerwoko Pemerhati Militer http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/09/00501556/agar.rakyat.tidur.nyenyak http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Cak Nun : Rekor Masuk Neraka
yang menyangkut fatwa. Negara dan masyarakat tak perlu mencemaskan fatwa karena ada jarak serius antara fatwa dengan agama, apalagi antara fatwa dengan negara dan hukumnya.Terlebih lagi jarak antara fatwa dengan Tuhan. Yang berhak me-wajib-kan, menyunah- kan, me-mubah-kan, memakruh- kan dan meng-haram-kan sesuatu hanya Tuhan.Ulama dan kita semua hanya menafsiri sesuatu. Kalau MUI bilang ”rokok itu haram”, itu posisinya beliau-beliau berpendapat bahwa karena sesuatu dan lain hal, maka diperhitungkan bahwa Tuhan tidak memperkenankan hal itu diperbuat. Setiap orang, sepanjang memenuhi persyaratan metodologis dan syar’i, berhak menelurkan pendapat masing-masing tentang kehalalan dan keharaman rokok dan apa pun. Muhammadiyah dan NU pun tidak merekomendasikan pengharaman rokok. Artinya, para ulama dari dua organisasi Islam terbesar itu memiliki pendapat yang berbeda. Sebelum saya mengambil keputusan untuk mewakili pendapat Tuhan untuk mewajibkan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu hal, sangat banyak persyaratan yang harus saya penuhi. Terutama persyaratan riset, sesaksama mungkin dan ini sungguh persoalan sangat besar, ruwet, luas, detail. Kemudian andaipun persyaratan itu mampu saya penuhi, saya tidak punya hak untuk mengharuskan siapa pun saja sependapat dengan saya atau apalagi melakukan dan tidak melakukan sesuatu sejalan dengan pandangan saya.Nabi saja tidak berhak mewajibkan siapa pun melakukan salat. Hak itu ada hanya pada Tuhan, Nabi sekadar menyampaikan dan memelihara kemaslahatannya. Para ulama dan kita semua bisa kelak teruji, ternyata sependapat dengan Tuhan,bisa juga akan terlindas oleh peringatan keras Allah: ”Lima tuharrimu ma ahallallohu lak”,kenapa kau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan untukmu? Tapi jangan lupa bisa juga terjadi sebaliknya: kenapa aku halalkan yang Allah haramkan? Mungkin benar rokok itu haram dan saya akan masuk neraka karena itu, bersama ulama agung Indonesia Buya Hamka,perokok yang jauh lebih berat dibandingkan saya yang sama sekali tidak nyandu rokok. Juga ada teman saya di neraka almarhum Kiai Mbah Siroj Klaten yang hingga usianya 94 tahun merokok empat bungkus sehari. Dengan demikian bangsa Indonesia akan tercatat sebagai pemegang rekor tertinggi masuk neraka karena rokok.(*) Emha Ainun Nadjib Cendikiawan Muslim http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/209257/ http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Persepsi Keliru tentang Konflik Palestina-Israel
, sehingga mereka tak berniat mengislamkan atau mengkristenkan saudaranya. Sekadar informasi, Kristen Palestina sudah ada sejak zaman Nabi Isa alaihis salam atau Yesus, sehingga mereka bukan hasil produk Kristen Barat atau Amerika. Tidak mengherankan, ketika tentara Salib menyerbu Palestina pada abad X, Kristen asli Palestina pun ikut menjadi korban. Karena itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas, misalnya, akan segera angkat bicara jika ada pihak dari luar yang mencoba mengadu domba bangsanya. Bahkan, kepada Usamah bin Ladin, Abbas pernah marah karena Usamah berjuang melawan Amerika dengan memanfaatkan isu Palestina, sehingga melahirkan persepsi keliru seolah ada dikotomi antara Islam-Kristen di Palestina. Apalagi uang yang dipakai Usamah sebenarnya sangat berarti bagi warga Palestina. Karena itu, menurut Abbas, siapa pun yang ingin berjuang bagi bangsanya, perjuangan itu pertama-tama bisa disalurkan untuk menolong warganya yang kini dilanda kemiskinan dan kepedihan akibat penjajahan Israel. Bayangkan, 75 persen dari 4 juta warga Palestina saat ini (di Tepi Barat ada 2,5 juta jiwa, di Gaza ada 1,5 juta) hidup dengan biaya kurang dari US$ 2 per hari. Khusus bagi warga Palestina di Gaza, tentu penderitaan makin berat akibat agresi Israel sejak 27 Desember 2008. Jadi mereka lebih butuh makanan dan obat-obatan. Maka pengiriman para sukarelawan kita untuk membantu tentara Hamas jelas kurang efektif. Namun, yang penting di atas semuanya, di antara sesama warga bangsa kita sendiri, kita jangan justru berkonflik gara-gara persepsi keliru dalam memandang agresi Israel ke Gaza kali ini. * http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/01/14/Opini/krn.20090114.153725.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Blog, Lintas Media
blog Lintas Media Wicaksono WARTAWAN TEMPO MEDIA jejaring sosial bermekaran bak jamur di musim hujan. Dewasa ini ada lebih dari 30 media sosial yang populer di ranah Internet, seperti Facebook, MySpace, LinkedIn, Tumblr, Blogger, Bebo, Friendster, Plaxo, hi5, Plurk, Jaiku, Twitter, Flickr, YouTube, dan Imeem. Masing-masing memiliki layanan berbeda, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Mat Bloger, yang aktif di hampir semua jenis layanan itu, ternyata lama-kelamaan merasa pusing sendiri. Bayangkan, selain memiliki blog di Wordpress dan Blogspot, ia rajin mengunggah foto koleksinya di Flickr, memperbaiki statusnya di Facebook, serta berbagi kabar dengan teman-temannya lewat Plurk dan Twitter. Ia merasa waktunya habis untuk merawat semua media sosial miliknya. Apa rahasia sampean bisa aktif di semua media jejaring sosial, Mas? Saya lihat sampean sudah seperti Dewa Wisnu, yang tangannya empat, dan bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus, ya, mengirim posting baru di Wordpress, berbagi kabar di Plurk, memperbarui status di Facebook. Kok bisa? tanya Mat Bloger. Pakai otak, Mat, jawab saya singkat. La iya, mosok pakai lem tikus sih, Mas? kata Mat Bloger sewot karena merasa saya ledek. Saya ngakak. Sebetulnya tak ada rahasia, Mat. Saya bisa multitasking karena ada layanan lintas media atawa multiplatform service. Layanan ini sedang jadi tren di kalangan blogger. Waduh, apa itu, Mas? Layanan lintas media itu adalah satu jenis layanan pengiriman posting atau pembaruan status ke semua media jejaring sosial secara seketika hanya dengan sekali klik. Halah, hebat amat. Saya kok baru dengar layanan itu. Baru, ya? Siapa saja yang menyediakan layanan canggih itu, Mas? Banyak, Mat. Misalnya ada Ping.fm (http://ping.fm), HelloTxt (http://hellotxt.com), dan Tagalus MultiTweet (http://twitter.tagal.us/client). Mereka ini sebetulnya bukan layanan yang baru-baru amat. HelloTxt, misalnya, dibuat di Italia pada 2007, tapi kemudian dibeli oleh perusahaan mobile entertainment Rocket Mobile, yang bermarkas di Los Gatos, California, Amerika. Layanan-layanan itu terwujud berkat teknologi yang disebut API (application program interface). Gampangnya, ini program yang memungkinkan pelbagai media sosial itu bercakap-cakap satu sama lain. Layanan lintas media dibuat untuk membantu orang-orang yang memiliki banyak media jejaring sosial. Ya, seperti sampean ini, yang aktif di mana-mana, mengisi Plurk, Jaiku, Facebook, Flickr, Wordpress, dan hi5. Sampean kan kerap kerepotan dan tak punya cukup waktu merawat semua koleksi sampean itu. Nah, layanan lintas media adalah teman yang tepat mengatasi masalah itu. Dengan layanan ini, sampean hanya perlu membuat satu posting baru, lalu secara otomatis pesan itu akan dipancarkan ke semua media jejaring sosial secara serentak dan seketika. Anggota komunitas atau jaringan sosial sampean juga langsung tahu bahwa sampean telah mengirim posting baru atau memperbarui status. Hebatnya, pengiriman posting bisa dilakukan lewat situs web, e-mail, maupun pesan pendek (SMS). Sampean bahkan dapat mengirim posting dalam pelbagai bentuk, baik teks, foto, audio, maupun video, dari telepon seluler. Caranya gampang kok. Sampean hanya perlu mendaftar agar dapat memanfaatkan layanan gratis itu. Setelah mendapatkan username dan password , sampean tinggal mengatur ke layanan mana saja posting sampean juga akan muncul. Wah, asyik juga, ya. Saya juga mau mencoba ah, Mas. http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/01/17/iTempo/krn.20090117.154020.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Honorarium Peliputan Media Rp 1 Miliar
Anggaran Pemilu 2009 Honorarium Peliputan Media Rp 1 Miliar Honorarium peliputan sebesar 1,09 miliar itu untuk siapa? Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila VIVAnews - Komisi Pemilihan menganggarkan Rp 1,09 miliar untuk honorarium peliputan media. Pos itu menjadi bagian dari mata anggaran peliputan dan dokumentasi pemilu 2009 sebesar Rp 4,7 miliar. Koordinator Politik Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Roy Salam, menilai anggaran itu perlu direvisi. Menurut dia, nilainya terlalu besar untuk pos kegiatan itu sehingga berpotensi pemborosan. Honorarium peliputan sebesar 1,09 miliar itu untuk siapa. Kalau untuk wartawan, tidak perlu. Karena media sudah punya alokasi sendiri, kata Roy dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2009. Roy juga sangsi anggaran sebesar itu untuk optimalisasi pelayanan di media center. Buktinya, selama ini media center tidak menjadi garda depan penyebaran informasi pemilu. Malah, beberapa waktu lalu akses masyarakat ke media center dibatasi, katanya. • VIVAnews http://politik.vivanews.com/news/read/27618-honorarium_peliputan_media_rp_1_miliar http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Penari Jaipong Diminta Tutup Ketiak
Apakah kesenian tradisional harus dikebiri oleh politik kekuasaan? Penari Jaipong Diminta Tutup Ketiak Katakanlah dari 100 persen, dikurangi 10 persen. BANDUNG - Para seniman tari jaipongan di Jawa Barat kini harus mengubah kostum dan penampilannya jika tampil. Selain tak lagi berkostum terbuka, diharapkan bisa mengurangi lenggak-lenggok goyangan. Bagian tubuh yang terbuka sebaiknya lebih tertutup, kata Herdiwan Iing Suranta, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, saat dihubungi Tempo di Bandung kemarin. Menurut Herdiwan, permintaan ini sesuai dengan amanat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang disampaikan melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan Jawa Barat Wawan Ridwan. Sewaktu serah terima jabatan, Pak Wawan mengatakan amanat dari Gubernur itu, kata Herdiwan. Penegasan itu disampaikan Herdiwan menyusul isu pelarangan tari jaipongan di wilayah Jawa Barat kemarin. Isu itu sempat meresahkan sejumlah seniman tari di Bandung. Herdiwan mengaku tak mendengar langsung dari Gubernur, pun ia tak mendapat instruksi langsung dari Gubernur. Namun, menurut Herdiwan, pejabat sebelumnya telah menyampaikan amanat Gubernur itu kepadanya secara khusus. Selain perubahan pakaian agar tidak lekbong alias menutup ketiaknya, para penari jaipongan akan diminta mengurangi lenggak-lenggoknya. Setidaknya, goyang, gitek, dan geol (3G) para penari itu diperhalus. Katakanlah dari 100 persen, dikurangi 10 persen. Toh, tidak berpengaruh nyata terhadap keindahan tarian, kata Herdiwan. Herdiwan mengaku malah sudah meminta pendapat dua penari senior: Indrawati Lukman dan eks penari istana, Tien Rostini atau Ma Ageung. Menurut mereka, keindahan jaipongan tak masalah dengan pakaian tertutup, ujarnya. Herdiwan mengaku sepakat dengan amanat itu. Menurut dia, amanat Gubernur bukan melarang jaipongan, hanya mengingatkan ada sebagian masyarakat risi terhadap bagian tubuh penari yang terbuka dan gerakan pinggul yang demonstratif. Bukan dalam rangka memasung kreativitas seniman, ujarnya. Meski sadar permintaannya bakal memicu polemik, Herdiwan mengaku tetap berencana mensosialisasi hal ini ke komunitas seniman di Jawa Barat. Saya pun siap dimarahi, katanya. Gubernur sendiri, hingga berita ini diturunkan, belum bisa dimintai konfirmasinya. Melalui dua nomor telepon selulernya, Gubernur tak bisa dihubungi. Para penari jaipongan menanggapi beragam amanat ini. Irma Ria menilai keinginan Gubernur sah-sah saja meskipun sang penari sendiri yang menentukan seberapa besar goyangan itu. Ini pun bergantung pada jenis lagu dan siapa yang menonton. Ada jenis lagu jaipongan yang tak harus disertai goyangan sensual, seperti Lagu Ageung (Besar). Di situ penari malah terlihat gagah, ujarnya. Guru Besar Sekolah Tinggi Seni Indonesia Endang Caturwati menilai penertiban kostum tak perlu dilakukan. Soalnya, di banyak daerah, kostum jaipongan kini sudah lebih tertutup. Di daerah Pantura bahkan lebih banyak yang tertutup, kata dosen yang menulis disertasi tentang tari jaipongan itu.RANA AKBARI FITRIAWAN | AHMAD FIKRI http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/06/Nusa/krn.20090206.155963.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Uskup Penolak Holocaust Diminta Ubah Pendapat
Uskup Penolak Holocaust Diminta Ubah Pendapat ROMA -- Vatikan kemarin mendesak Uskup Richard Williamson, yang menolak peristiwa holocaust, mengubah pendapatnya agar bisa diterima di kantor Gereja Katolik Roma. Dalam pernyataan tertulis, Vatikan menyatakan komentar Williamson tersebut tidak diketahui oleh Paus Benediktus XVI ketika ia mencabut dekrit pengucilan terhadap uskup asal Inggris itu dan tiga uskup lain pada bulan lalu. Pernyataan kontroversial Williamson, 67 tahun, muncul dalam wawancara khusus yang dilansir stasiun televisi Swedia pada 22 Januari, sehari setelah dekrit pengucilan dirinya dicabut oleh Paus, namun dua hari sebelum keputusan itu diberitakan ke publik. Ia membantah tudingan tentara Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler menggunakan gas beracun untuk menghabisi jutaan warga Yahudi selama Perang Dunia II. Ia bahkan menyebutkan korban Yahudi yang tewas di kamp penahanan hanya 200-300 ribu, bukan 6 juta seperti yang diketahui selama ini. Kontroversi itu menimbulkan tekanan dan kecaman dari kalangan Yahudi dan Katolik. Bahkan Kanselir Jerman Angela Merkel mengecam Paus Benediktus karena dianggap bimbang dalam menangani kasus Williamson tersebut. Ahli teologi liberal Jerman, Hermann Haering, bahkan menuntut Benediktus segera mundur dari jabatannya. Namun, juru bicara Vatikan, Federico Lombardi, membantah tuduhan itu. Ia mengingatkan pernyataan Paus pada 28 Januari soal solidaritasnya pada korban holocaust. “Shoah (holocaust) seharusnya menjadi peringatan bagi orang-orang yang lupa, membantah, dan menguranginya,” katanya, mengutip Paus. Jumat pekan lalu, Williamson, yang menetap di Argentina, mengungkapkan penyesalannya. AFP | GUARDIAN | FAISAL ASSEGAF http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/06/Internasional/krn.20090206.155956.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Atlas Nasional Indonesia Pertama Diluncurkan
KARTOGRAFI Atlas Nasional Indonesia Pertama Diluncurkan Jakarta, Kompas - Indonesia akhirnya memiliki atlas nasional resmi yang memuat berbagai informasi geografis. Itulah atlas resmi pertama sejak pemerintah kolonial Hindia Belanda membuatnya pada tahun 1938. ”Mungkin masih belum sempurna, tetapi sebagai awal sudah baik,” kata Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Rudolf W Matindas pada peluncuran resmi di Jakarta, Kamis (5/2). Sejumlah lembaga pemerintah nondepartemen terlibat menyusun atlas tahun 2007-2008 itu. Atlas nasional berisi kumpulan peta tematik deskriptif, gambar, foto, tabel, dan citra satelit yang menghasilkan informasi fenomena, potensi, dan sumber daya, khususnya di pulau-pulau besar. Sebagian besar peta menggunakan peta rupa bumi berskala 1:1.000.000. Dari tiga volume yang dibuat, baru diluncurkan volume I tentang fisik dan lingkungan alam. Temanya meliputi iklim, geomorfologi, gunung api, kelautan, penutup lahan, rawan bencana banjir, longsor, tsunami, dan kawasan konservasi. Atlas nasional volume II rencananya berisi potensi dan sumber daya alam yang baru akan selesai disusun tahun 2009. Disusul atlas volume III berisi sejarah, wilayah, penduduk, budaya, dan bahasa. Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman mengakui penerbitan Atlas Nasional Indonesia memang terlambat. ”Tidak masalah. Yang penting segera terbit volume II dan III, dan jangan lupa revisi volume I,” katanya. Kusmayanto juga meminta agar dibuat versi digital yang diunggah pada situs Bakosurtanal karena gaya hidup warga yang terus bergerak. Fungsi strategis Keberadaan atlas nasional berperan strategis. Ketersediaan peta negara, bangsa, dan aset menentukan jati diri bangsa, selain didukung data-data sejarah dan kependudukan. ”Tanpa peta-peta itu, tidak bisa dibuat peta geostrategi dan turunannya, seperti geopolitik dan geoekonomi,” kata mantan Manteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dorodjatun Kuntjoro- Jakti. Ia mengusulkan atlas sumber daya karya manusia, seperti waduk dan infrastruktur lainnya. Rencananya, atlas nasional volume I akan dibagikan kepada berbagai departemen, kedutaan besar, lembaga pendidikan, dan seluruh kabupaten. Melalui atlas nasional tersebut, para kepala daerah akan mengetahui informasi geografis daerahnya, di antaranya tutupan lahan, sebaran penduduk, iklim, potensi banjir, longsor, dan tsunami. Harapannya, pemerintah daerah mampu mengambil kebijakan berkelanjutan. ”Ini penting. Seberapa banyak pihak yang minta pemekaran wilayah itu tahu informasi geografis di wilayahnya,” kata Pemimpin Redaksi Majalah National Geographic Indonesia Tantyo Bangun. Di tengah beberapa kekurangan, keberadaan Atlas Nasional Indonesia diharapkan menumbuhkan kesadaran spasial dan orientasi ruang bagi masyarakat yang selama ini masih rendah. Kini, Bakosurtanal sedang membangun web khusus bagi atlas nasional yang ditargetkan selesai pada akhir Februari 2009. Yang berminat memiliki Atlas Nasional Indonesia dapat menghubungi Pusat Jasa dan Informasi Bakosurtanal atau menghubungi 021-8764613. (GSA) http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/06/00444029/atlas.nasional.indonesia.pertama.diluncurkan http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] PUNGLI DINAS PERHUBUNGAN
PUNGLI DINAS PERHUBUNGAN Mantan Kepala Dinas Nikmati Rp 30 Juta per Bulan Pungli terjadi sejak 2002 SURABAYA -- Setelah menjalani pemeriksaan maraton lebih dari sepekan, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Mas Bambang Supriyadi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pungutan liar uji kir di Unit Pelaksana Teknis Pajak Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Wiyung. Sudah cukup bukti. Karena itu, kami hari ini langsung tetapkan dia sebagai tersangka, kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Pudji Astuti, kemarin. Bukti yang dimaksud, kata Pudji, adalah keterangan beberapa saksi dan para tersangka lainnya yang menyatakan Mas Bambang juga menikmati hasil pungli itu. Dari hasil pungutan liar itu, kata Pudji, Mas Bambang sendiri setidaknya menerima dana sebesar Rp 30 juta per bulan. Dana sebesar ini disetor sebanyak lima kali per bulan masing-masing Rp 5 juta per minggu atau sebulan empat kali. Setoran itu juga masih ditambah tiap awal bulan sebesar Rp 10 juta. Selain itu, tim penyidik menemukan berbagai barang bukti, seperti dua buah sepeda motor Yamaha Vixion L 433 FQ, Suzuki Satria L 6187 AB, sebuah televisi Toshiba 42 inci, serta dua buah sepeda gunung merek Poligon. Seluruh barang bukti ini merupakan milik Mas Bambang yang didapatnya dari para anak buahnya dari hasil pungli. Selain Mas Bambang, dalam waktu bersamaan, polisi menetapkan seorang pegawai di UPT PKB Wiyung bernama Sugeng. Sugeng ikut ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti ikut menikmati sekaligus melakukan pungli di lokasi uji kir. Penetapan dua tersangka baru ini semakin memperpanjang jumlah tersangka.. Total tersangka saat ini mencapai 18 orang. Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Jatim Ajun Komisaris Besar Polisi Anton Sasono menambahkan, pungli di UPT PKB Wiyung ini terjadi sejak periode Mas Bambang menjadi Kepada Dinas Perhubungan periode 2002-2008. Pada oktober 2008, Mas Bambang kemudian posisi diisi oleh Bunari Mushofa, yang saat ini masih sebagai saksi dalam kasus ini. “Sewaktu dipimpin Bunari, pungli masih terjadi. Tapi Pak Bunari saat ini sakit, jadi belum bisa kami lanjutkan pemeriksaannya,” kata Anton. Terkait dengan keterlibatan para wartawan 14 media massa yang disebut juga ikut menikmati aliran dana ini, Anton berjanji akan segera memanggil mereka untuk melakukan cross check kebenaran informasi itu. Yang akan kami panggil oknum wartawannya karena medianya tidak salah, ujar Anton. Aliran dana ke wartawan ini, menurut Anton, dibagi ke dalam dua cara, yakni ada yang diambil melalui seorang koordinator wartawan, ada juga yang langsung mengambilnya sendiri ke kantor UPT. Dana untuk wartawan sendiri, bukan hanya Rp 10 juta per bulan (seperti yang diberitakan sebelumnya), melainkan lebih. Pokoknya sangat banyak, kata Anton. Banyaknya dana untuk wartawan ini, kata Anton, karena Dishub ternyata tidak hanya mengalirkan dana tiap bulan, tetapi juga sering mengadakan acara yang di dalamnya juga memberikan uang dengan jumlah tertentu kepada wartawan yang mengikuti acara itu. ROHMAN TAUFIQ http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/06/Berita_Utama_-_Jatim/krn.20090206.155915.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Data Kebiadaban yang Meningkat
(uncivilized society), menurut Lewis Hendry Morgan, mirip pola kehidupan barbarian society. Suatu situasi yang akan senantiasa merintangi terselenggaranya pembangunan dan upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kejadian-kejadian dan penyebab determinannya sebetulnya telah berlangsung cukup lama dari suatu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Tulisan ini bukanlah untuk dijadikan konsumsi kepentingan politik sesaat oleh kelompok mana pun menjelang pemilu, melainkan untuk menggugah semua pihak bahwa ada suatu penyakit besar yang tengah melanda masyarakat dan bangsa kita karena ulah kita semua. Tentu saja ini tidak akan dapat diselesaikan dengan janji-janji kampanye--pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, dan mengurangi kemiskinan semata--tapi semua pihak dituntut lebih sungguh-sungguh merevitalisasi kebudayaan. Kita membutuhkan implementasi nyata untuk membawa kebudayaan bangsa kepada penghormatan terhadap manusia setinggi-tingginya yang menjadi nilai ultimate dari misi hidup manusia Indonesia di semua segmen masyarakat. Langkah nyata dan besar perlu kita lakukan. Dan kita merindukan konsep nyata dari partai peserta pemilu, mengenai jalan keluar mendasar dan sistemik untuk mengatasinya. * http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/06/Opini/krn.20090206.155961.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Norak Ah...
Norak Ah... Y. Tomi Aryanto (wartawan Tempo) Setiap kompetisi yang baik selalu punya peluang memunculkan watak dasar para pesertanya. Tak terkecuali pemilihan umum yang akan diikuti 38 partai tahun ini. Repotnya, agak sulit membayangkan bagaimana kita bisa dengan seksama mengamati karakter 11.301 calon anggota legislatif yang diusung partai-partai itu tanpa terjebak dengan memandang mereka sekadar sebagai sekumpulan “massa”. Apalagi jika jumlah itu masih harus ditambah dengan 1.116 calon yang akan beradu kondang dalam berebut kursi Dewan Perwakilan Daerah, dan puluhan ribu lagi yang bertarung di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Alih-alih menonjolkan kelebihan setiap calon wakil rakyat, riuh rendah kompetisi kali ini pun punya potensi tak kalah besar untuk membuat amblas mental dan kualitas personal para pesertanya ke titik paling menggelikan. Karena itu, tak aneh kalau hari-hari ini kita, sekurang-kurangnya saya sendiri, begitu sering malah memelas melihat cara para calon legislator itu habis-habisan pamer dan berusaha tersohor. Lazimnya para calon legislator akan memajang gambar petinggi partainya sebagai tokoh sentral yang digadang-gadang sebagai calon pemimpin bangsa. Tapi ada calon yang merasa perlu mengidentifikasi diri sebagai tokoh revolusioner macam Che Guevara. Entah apa yang ada di benaknya. Tak cukup hanya dengan mengutip kata-kata sang commandante, ia pampangkan sekalian gambar si tokoh sebagai latar di belakang fotonya sendiri. Tak mudah memahami maksud calon yang satu itu, dengan ideologi dan gagasan besar partai pendukung pemerintah tempatnya bernaung. Entah apa pula hubungan visi sebuah partai dengan tampang seorang artis yang, oleh seorang calon legislator, dipajang hanya karena kebetulan si artis adalah anaknya. Lalu, bagaimana Anda akan menilai seorang calon legislator yang dengan kocak menampilkan dirinya bak Superman berbadan hijau dan bercawat kuning? He-he-he. Yang gampang ditebak dari aneka ulah antik itu ialah bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk membuat orang menoleh ke arah posternya. Bisa dipastikan, mereka berharap banyak orang akan memilihnya setelah itu. Begitu besarnya harapan, boleh jadi sebagian calon ini bahkan tak terlalu peduli bahwa, karena ulah norak mereka itu, orang malah akan menilai mereka tak lebih seperti badut, yang sialnya sebagian tak ada lucu-lucunya. Karena itu, kalau beberapa hari lalu di rubrik ini seorang penulis usul agar kadar psikopat para pemimpin itu dilacak, saya khawatir watak dasar yang terungkap itu akan membuat kita terpaksa tak peduli pada fatwa Majelis Ulama yang mengharamkan golput. http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/04/Nasional/krn.20090204..155743.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Anarki Menodai Demokrasi
Anarki Menodai Demokrasi Sungguh, ini peristiwa yang harus dijadikan keprihatinan kita bersama. Demi memperjuangkan lahirnya provinsi baru, sekitar seribu orang di Medan berunjuk rasa dan bertuindak anarkis. Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Abdul Azis Angkat meninggal dunia seusai menjadi bulan-bulanan demonstran. Memang, sejauh ini dokter menyimpulkan bahwa kematian kader Partai Golkar tersebut karena serangan jantung. Namun, jelas tidak bisa dimungkiri kalau serangan jantung itu sangat terkait dengan sikap massa yang begitu tidak manusiawi terhadap almarhum Azis Angkat. Sungguh kita merasa pilu menyaksikan peristiwa tersebut. Selain menghilangkan nyawa seorang anak bangsa, peristiwa itu telah membunuh demokrasi yang selama ini kita jadikan acuan untuk hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi akan terjaga keberlangsungan hidupnya bila masing-masing dari komponen yang terlibat di dalamnya bisa menghindari sikap memaksakan kehendak. Sebab, inti demokrasi adalah adanya kesamaan dan penghargaan antarkomponen bangsa. Tidak boleh ada pihak yang merasa paling benar dan memaksakan pendapatnya kepada pihak lain. Dalam kehidupan demokratis, jelas tidak mungkin dihindarkan adanya perbedaan. Demokrasi dan perbedaan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, tidak ada kata lain, bila memang kita masih sepakat menggunakan demokrasi, penghargaan pada perbedaan tidak bisa dinafikan. Konsensus harus diraih melalui proses elegan dan prosedural. Tragedi di Sumut kali ini benar-benar layak menjadi refleksi kita bersama. Ternyata, belum semua komponen bangsa di negeri ini siap berdemokrasi secara dewasa, tanpa menyertainya dengan tindakan anarkis. Demokrasi masih terlalu sering dimaknai sebagai kebebasan menyampaikan keinginan. Dengan dalih demokrasi, anarkis pun acap kali dilakukan. Memang, kita yang kebetulan berada di tempat yang cukup jauh dari Sumut, tidak bisa menangkap secara persis apa semestinya dinamika yang berlangsung di sana. Tidak tertutup kemungkinan, kita salah mengambil kesimpulan. Namun, dinamika apa pun yang terjadi, seharusnya tidak boleh berakhir dengan tindakan anarkisme. Karena itu, agar peristiwa tersebut bisa jadi pelajaran bagi semua komponen bangsa di negeri ini, aparat keamanan harus mengambil tindakan tegas kepada siapa pun yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut. Aparat harus bisa mengurai serta memisahkanya dengan jeli dan jernih antara demokrasi dan anarkisme. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Dalam konteks berdemokrasi secara dewasa, kita saat ini perlu memberikan apresiasi kepada warga Jawa Timur. Kendati pemilihan gubernur di wilayah ini menjadi pemilihan yang termahal, terlama, dan paling melelahkan di seluruh Indonesia, sejauh ini masih berjalan dengan damai. Memang, tidak seratus persen terbebas dari percikan noda. Namun, percikan itu masih dalam batas toleransi. Perbedaan dan pergulatan yang begitu hebat dapat dilokalisasi hanya pada tataran hukum dan wacana. Dan, itu hanya berkutat di kalangan elite semata. Masyarakat kebanyakan tetap hidup dan beraktivitas secara normal. Semoga kondisi itu terus terjaga hingga gubernur dan wakil gubernur terpilih diambil sumpahnya. Dan, masyarakat di daerah lain bisa menjadikannya sebagai pelajaran demokrasi yang berharga. (*) http://www.jawapos.com/ http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Kebebasan Pers Harus Dijamin
tahapan apa yang harus dilalui sebelum seseorang menjadi terdakwa kasus pidana pers. Kalau itu diatur terperinci, tidak hanya akan membantu pers, tapi juga hakim. Misalnya, seseorang tidak dapat diajukan sebelum dia menggunakan hak jawab. Menurut Anda, usia hakim agung itu memang perlu sampai 70 tahun? Hakim agung itu tugas utamanya bukan melakukan pekerjaan fisik, sehingga selama mampu berpikir jernih, menganalisis persoalan hukum, usia bukan masalah bagi hakim agung. Kalau usia jadi masalah, apakah mereka yang lebih muda bisa lebih produktif daripada hakim yang sudah tua? Dalam praktek, bandingkan saja hakim yang baru masuk, masih muda, dengan hakim yang telah lima atau tujuh tahun di sini. Pasti yang lebih lama produktivitasnya jauh lebih tinggi. Makin panjang pengalaman seorang hakim agung, semakin cepat dia membuat putusan. Tapi, membaca ribuan berkas perkara itu cukup menguras stamina juga.… Memang, ya. Artinya, kemampuan berpikir itu didukung oleh fisik. Tapi, kan fisik di sini bukan berarti harus berlari sekian ratus meter? Kalau dia memelihara kesehatan tubuh, masih bisa melakukan aktivitasnya sendiri, membaca dan berpikirnya bagus, saya kira itu tidak masalah. Mahkamah dinilai jarang melakukan terobosan, terutama dalam hukum acara. Untuk meningkatkan kualitas putusan, apakah kelak Anda mengizinkan pemeriksaan ulang saksi dalam perkara kasasi? Saksi itu untuk pemeriksaan tingkat pertama dan banding. Kalau di tingkat kasasi, tidak ada lagi pemeriksaan saksi. Kasasi hanya memeriksa apakah keputusan itu menyalahi hukum atau tidak. Kalau menyalahi hukum material atau acara, ya..., putusan itu dibatalkan. Dalam kasus Munir, banyak saksi tersumpah yang menarik kesaksiannya. Bukannya ini mengancam kepastian hukum? Apakah bisa di kasasi mereka diperiksa ulang? Di undang-undang memang bisa seperti itu. Syaratnya, bila keputusan itu sudah salah menurut hukum. Jadi, harus diputus dulu, salah menurut hukum atau tidak. Tapi, bukan Mahkamah yang akan memeriksa saksi, melainkan memutus pengadilan negeri tertentu untuk memeriksa ulang saksi. Hal seperti itu memang belum pernah terjadi, kecuali pada kasus pemilihan kepala daerah. Bagaimana menyangkut peninjauan kembali yang bisa diajukan berkali-kali? Apa hal itu masih dibolehkan? Dalam perkara peninjauan kembali, acaranya berbeda. Peninjauan kembali dilakukan jika ada kekeliruan hakim atau ada bukti baru. Jadi, tidak lagi berbicara mengenai penerapan hukum. Kadang soalnya sepele. Misalnya, hakim kasasi menyatakan permohonan kasasi itu sudah lewat waktu, padahal ketika diperiksa ternyata tidak lewat tenggang waktu. Aturan peninjauan kembali hanya satu kali. Kalau lebih dari itu, berarti melanggar undang-undang. Nanti akan kami terbitkan surat edaran agar tidak terjadi hal seperti itu. DR HARIFIN A. TUMPA SH, MH Tempat/ tanggal lahir: Soppeng, Sulawesi Selatan, 23 Februari 1942 Pendidikan: Sekolah Hakim dan Jaksa, Makassar, 1963 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 1973 Postgraduate, Universitas Leiden, Belanda, 1987 Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana, 2000 Doktor Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2005 Jabatan: Hakim Pengadilan Negeri Takalar, Sulawesi Selatan, 1969 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 1989-1994 Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, 1994-1997 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, 2002 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, 2003 Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, 2004 Hakim Agung, 2004 Wakil Ketua Mahkamah Agung Yudisial dan Non-Yudisial, 2007-2009 Ketua Mahkamah Agung, 2009-sekarang http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/02/02/WAW/mbm.20090202.WAW129419.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Astaghfirullah! Kader PKS di Panti Pijat
pijat ketika operasi terjadi, tutur Mabruri, bukanlah anggota DPRD Kota Jambi FPKS, Zulhamli Al Hamidi seperti yang diberitakan media massa. Oknum yang mengaku PKS tersebut setelah di cek bukan pengurus DPW Jambi. Mungkin hanya simpatisan PKS, kilahnya. Meski begitu, lanjut Mabruri, DPP PKS masih menunggu laporan secara resmi dari DPW Jambi terkait hal tersebut. Karena sebelumnya, mekanisme di PKS dari wilayah memberikan informasi secara tertulis kepada koordinator wilayah Sumatera. Setelah itu baru memberikan laporan secara tertulis kepada DPP PKS.. Kebetulan setiap Rabu kita ada rapat Badan Pelaksana Harian (BPH), jika laporan tertulis itu sudah sampai kita akan masukkan dalam agenda rapat, ucapnya. Zulhamli anggota DPW PKS Jambi pada Selasa (3/2) siang tertangkap sedang berada di dalam kamar salah satu panti pijat saat digelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) oleh Poltabes Jambi. Menurut Wakil Ketua Bidang Pembinaan Kader DPW PKS Propinsi Jambi, M Zayadi, jika terbukti benar, partainya akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap oknum anggota yang tertangkap di tempat panti pijat tersebut. Sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Zulhamli Al Hamidi, bisa berupa pemecatan sebagai anggota PKS. Jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Jambi juga bisa diganti dalam waktu dekat. Namun demikian, DPW PKS Jambi akan memanggil lebih dulu yang bersangkutan untuk menjelaskan kasusnya di hadapan Dewan Syariah PKS. “Apabila terbukti, ia akan ditindak tegas,” ujarnya. PKS Jambi secara resmi sudah mengeluarkan larangan kepada seluruh anggota dan kadernya untuk tidak berada di tempat yang dianggap negatif oleh masyarakat. Selain itu, DPW PKS Jambi juga akan mencopot yang bersangkutan dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Jambi pada Pemilu mendatang. “Namun PKS tetap akan memberikan kesempatan kepada Zulhamli untuk membela diri di persidangan Dewan Syariah PKS yang digelar dalam waktu dekat,” tambahnya. [jib] http://pemilu.inilah.com/berita/2009/02/04/81052/pks-bantah-kadernya-maksiat/ http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Guru Dipimpin Orang Luar Kandang
membeberkan berapa persen orang dispendik atau guru yang menjadi kepala dinas di luar dispendik. Apakah keberadaan guru di luar kandang ini akan dipersoalkan juga oleh PGRI? Terkait dugaan PGRI tentang penunjukan Kadispendik dari mantan tim sukses pilkada karena motif besarnya anggaran 20 persen dari APBN dan APBD, perlu ada langkah kongkret. Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD adalah amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen. Jadi, sikap PGRI itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk pengawasan para guru terhadap pelaksanaan anggaran pendidikan yang dipatok 20 persen dari APBN dan APBD tersebut. Para guru yang tergabung dalam wadah PGRI benar-benar diharapkan bisa menjadi pengawas agar tidak terjadi korupsi anggaran pendidikan di lingkungan Dispendik. Apalagi, bila motif korupsinya dilakukan karena Kadispendik ingin membantu kepala daerah agar balik modal terhadap biaya politik selama pilkada. * Slamet Hariyanto, mahasiswa S-2 Ilmu Hukum Universitas Airlangga http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detailnid=50247 http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
[zamanku] Main Mata, Perang Pol
. sejatinya adalah sahabat lama. Keduanya sama-sama pernah menimba ilmu politik di Ohio State University, Amerika Serikat. Sebelum membentuk Lingkaran Survei, Denny bekerja untuk Lembaga Survei Indonesia. Denny sebagai direktur eksekutif dan Saiful sebagai peneliti utama. Berdiri pada Agustus 2003, lembaga ini didirikan oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi. Duduk sebagai pengurus yayasan di antaranya bekas Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Djunaedi Hadisumarto, Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, serta pengusaha Theodorus Permadi Rahmat. Tapi, Mei 2005, Denny dan Saiful pecah kongsi. Denny lalu membentuk Lingkaran Survei Indonesia. Denny terang-terangan mengaku menggabungkan lembaga pol dan konsultan politik. Ia balik mencibir lembaga lain yang ”sok bersih” tapi diam-diam juga menjalankan fungsi konsultan. Tak bisa tidak: tudingannya mengarah kepada Saiful. Sumber Tempo menyebutkan Saiful pernah ikut bergabung dengan Fox Indonesia—konsultan politik yang dipimpin Rizal Mallarangeng. Rizal adalah alumnus Ohio State University dan teman dekat Saiful. Fox kini menjadi konsultan politik Partai Demokrat. Kedekatan inilah yang membuat tudingan miring kepada Saiful Mujani itu muncul. Saiful membenarkan pernah diminta Rizal membantu Fox pada periode awal lembaga itu berdiri. ”Tapi setelah itu saya keluar,” katanya. Ia juga membantah memiliki saham di Fox. ”Silakan cek saja.” Saiful menjamin Lembaga Survei Indonesia tak akan macam-macam. Uang Lembaga, kata Saiful, diperoleh dari Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia. Yayasan itu memiliki perusahaan bernama PT Data. Nah, perusahaan inilah yang mencari fulus buat keberlangsungan organisasi. Order datang dari perorangan dan partai. Umumnya, kata Saiful, partai besar yang datang adalah Golkar, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan. ”Jadi uang yayasan yang kami gunakan untuk survei nasional secara periodik. Kami tidak berhubungan dengan partai.” Saat ini misalnya Partai Demokrat mengorder Saiful dan kawan-kawan untuk memetakan aspirasi calon pemilih Jawa. Hasil penelitian itu dipakai Demokrat untuk mengatur strategi. ”Kami ingin hasil obyektif, bukan yang dimenang-menangkan,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ahmad Mubarok. AZ, Sunudyantoro Enam Survei, Dua Hasil PDI Perjuangan Partai Demokrat PKS Golkar Lingkaran Survei Indonesia (5-15 Desember 2008) Lembaga Survei Indonesia (10-22 Desember 2008) Lembaga Survei Nasional (10-20 Desember 2008) 31 19.3 11.9 23 17.1 13.3 28.2 19.4 13.5 Cirus Surveyors Group (November 2008) Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (24 November-3 Desember 2008) Reform Institute (November-Desember 2008) 17.3 15 14.6 24.3 19.4 14.2 11.9 26.3 17.8 14.2 http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/01/12/NAS/mbm.20090112.NAS129238.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ salam Abdul Rohim
