Cuma satu jalan untuk mengembalikan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ini, yaitu melarang Agama Islam mencampuri urusan negara, melarang agama Islam mencampuri urusan politik, dan menolak Syariah Islam sebagai hukum negara.
Negara dirusak dan dipermalukan oleh Syariah Islam karena Syariah Islam adalah ajaran dan hukum yang anti-nasionalist, anti-Indonesia, dan merupakan kaki tangan asing yang merampok Indonesia dan rakyatnya. Silahkan hitung berapa besar devisa negara yang dirampok untuk diserahkan ke Mekkah setiap tahun-nya. Kembalikan DPR itu kepada rakyat bukan kepada Islam. Islam dan Syariahnya hanya berjuang untuk Allah yang tinggal di kabah dikota Mekkah. DPR itu harusnya mewakili kepentingan rakyat RI bukan kepentingan Allah di Arab Saudia. Ny. Muslim binti Muskitawati. --- In zamanku@yahoogroups.com, "Sunny" <am...@...> wrote: > > Refleksi : Apakah bisa dikembalikan kehormatan dewan perwakilan, kalau yang > berkuasa dan yang mencalonkan diri adalah oknom-oknom yang sama sejak zaman > bahula rezim raja lalim? Kalau mereka ini bukan berkarakter akal bulus dan > yang bernar-benar berniat baik terhadap perbaikan hidup sesama manusia > dengan pedoman merubah keadaan buruk menjadi lebih baik, hari ini lebih baik > dari hari kemarin dan besok akan lebih baik dari ini hari, maka paling tidak > kehidupan masyarakat sudah selankah berada di ambang pintu kesejahteraan > bersama. Melihat sepak terjang usaha oknom-oknom tsb menciptkan dinasti > kekuasaan, maka tentu saja apa yang disebut keinginan kehormatan dewan > dikembalikan akan tetap sebagai fatamorgana di alam semesta! > > > > http://www.sinarharapan.co.id/berita/0904/03/pol11.html > > Hayono Isman > Ingin Kembalikan Kehormatan Dewan Perwakilan > > > > JAKARTA-Demokratisasi dan reformasi pada hakikatnya merupakan perubahan > menuju perbaikan. Namun, setelah 10 tahun lebih bangsa Indonesia menjalani > proses reformasi, perubahan yang diharapkan masih tidak kunjung datang. > Sebaliknya, rakyat merasa kecewa terhadap jalannya reformasi yang dianggap > gagal memenuhi aspirasi mereka. Kekecewaan rakyat inilah yang coba dienyahkan > calon wakil rakyat dari Partai Demokrat, Hayono Isman, yang bertarung di > daerah pemilihan DKI Jakarta I, meliputi Jakarta Timur. > > > Hayono yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga semasa pemerintahan > Soeharto menilai, munculnya kekecawaan politik masyarakat terhadap proses > reformasi sebagai sesuatu yang bisa mengancam masa depan demokrasi dan > reformasi. Untuk itu, dia berjanji akan mencoba menghilangkan kekecewaan > tersebut jika berhasil terpilih sebagai anggota Dewan periode 2009-2014. > > > "Jadikan DPR sebagai mercusuar moral bangsa yang dicintai rakyat. Tujuannya, > agar wakil rakyat yang terhormat tidak kehilangan kehormatannya," kata > Hayono. Hayono ingin memperbaiki citra buruk lembaga perwakilan di hadapan > masyarakat yang menilai DPR telah gagal mengawal perjalanan reformasi. Dia > mengatakan, dengan gaji yang besar dan berbagai tunjangan jabatan yang > diterima setiap anggota Dewan, seharusnya para pemegang amanah rakyat itu > bisa bekerja secara baik. > > Kontraproduktif > Namun yang terjadi di lapangan, kinerja anggota DPR justru kontraproduktif > dengan semangat reformasi. Dia mencontohkan, banyaknya kasus korupsi yang > melibatkan anggota Dewan sebagai cermin buruk kinerja dan moralitas anggota > Dewan.Penyelewengan kekuasaan oleh anggota Dewan dinilai Hayono karena banyak > anggota Dewan yang menganggap jabatan mereka sebagai arena lomba memenuhi > kepentingan pribadi dan kelompok. Padahal, tugas utama seorang wakil rakyat > adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. > > > Pada tataran fungsional, Hayono menilai masih banyak produk legislasi DPR > yang justru merugikan masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari maraknya uji > materi yang diajukan kelompok masyakat terhadap sejumlah UU yang telah > disahkan DPR. Ke depan, dia ingin memperjuangkan hasil legislasi yang > berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat, tanpa harus menimbulkan > keinginan melakukan uji materi. Hayono mengakui, sangat sulit mewujudkan > agenda perbaikan kualitas moral dan intelektual anggota Dewan. Namun, dia > yakin, kunci untuk mewujudkan hal itu terletak pada komitmen politik yang > harus dimiliki setiap anggota Dewan. (wishnugroho akbar >
