Caleg Kok Ngemplang Wawan Gunawan lesu jika diingatkan soal tagihan yang belum dibayar itu. “Terus terang saya stres,” kata pengusaha pembuatan kaus di Jalan Surapati, Bandung, itu kemarin. Bagaimana tidak. Piutangnya kepada 10 pengurus partai politik mencapai Rp 1 miliar. Satu parpol saja ada yang berutang Rp 570 juta.
Masalah utang-piutang itu berawal dari pemesanan kaus untuk kampanye. Wawan diminta membuat 1.000 hingga 200 ribu kaus dari belasan partai politik. Uang muka ia tetapkan 50 persen. Namun, sisa pembayaran tak kunjung datang meski kaus sudah dibuat. Seretnya pelunasan membuat Wawan mengancam akan membawa kasusnya ke polisi jika sampai tenggat tetap belum dibayar. Wawan hanya satu dari tiga pengusaha sentra kaus dan spanduk di Jalan Surapati, Kota Bandung, yang bernasib apes selama putaran pemilihan legislatif tahun ini. Menurut Ketua Koperasi Perajin Sentra Kaus dan Spanduk Jalan Suci, Bandung, Marnawie Munamah, total kerugian ketiga pengusaha anggotanya itu mencapai Rp 5 miliar. Tagihan yang macet dialami pula sejumlah koran lokal yang terbit di Banten. Mereka kesulitan menagih uang pembayaran iklan pemilu yang dipasang calon anggota legislatif. Jumlah tunggakan mencapai ratusan juta rupiah. Menurut anggota staf pemasaran *Radar Banten*, Eka Setialaksmana, di korannya ada puluhan calon legislator yang belum melunasi tagihan iklan. “Besarnya Rp 5 juta sampai Rp 75 juta per calon,” katanya. Meski begitu, dia menolak menyebutkan siapa calon legislator yang belum membayar karena khawatir mereka malu dan malahan tidak membayar. Eka menyebutkan, para calon yang berutang itu umumnya berasal dari partai politik besar. Sudah berulang kali ditagih, mereka hanya berjanji akan membayar. Hal senada dikeluhkan Fikri Hilman dari bagian iklan harian *Banten Raya Post*. “Puluhan juta yang belum dibayar,” katanya. Dia khawatir tagihan itu tidak dibayar, karena tidak semua calon anggota legislatif itu terpilih dalam pemilu 9 April lalu. Di Semarang, lain lagi kasusnya. Banyak calon legislator yang terlibat utang kepada perusahaan penyewaan mobil. “Saya sendiri tidak tahu, kenapa seusai pemilu duit mereka sulit keluar,” kata Agus Mansyur, pemilik Safira Rent Car, Semarang. Tunggakan para calon legislator itu, menurut Agus, nilainya dari Rp 5 juta sampai Rp 16 juta. Biasanya mereka menyewa mobil secara bulanan selama masa kampanye. Duh, belum jadi anggota legislatif saja sudah menyusahkan rakyat.*ANWAR SISWADI | MABSUTI IBNU | ROFFIUDIN* ** http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/17/headline/krn.20090417.162774.id.html Elite Politik Diminta Tak Membabi-buta *Jakarta *- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemimpin dan elite politik bersikap patut dan cermat dalam menyampaikan pernyataan politik dan gerakan politik terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2009. Menurut dia, tuduhan membabi-buta, apalagi tanpa bukti, bahwa pemilihan curang, dan hasil penghitungan suara yang belum selesai juga dihakimi sebagai tidak benar, merupakan sikap yang prematur dan bukan politik yang baik. “Mengingkari pikiran dan aspirasi rakyat dalam menyampaikan pilihannya sama saja dengan mencederai kebenaran," kata Presiden dalam pidatonya di Istana Negara kemarin. "Jangan kita melukai hati rakyat karena mereka merasa bahwa aspirasi dan pilihannya tidak dipercaya." Sebelumnya, sejumlah elite partai bertemu untuk membahas pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan 9 April lalu. Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Gerakan Indonesia Raya, misalnya, sepakat membentuk sekretariat bersama untuk menginvestigasi pelanggaran dalam pemilihan. Tudingan kecurangan juga sempat disampaikan petinggi PDI Perjuangan. Menurut Yudhoyono, jika dirasakan ada yang tidak benar dalam pemilihan, hendaknya diserahkan semuanya kepada tatanan sistem dan mekanisme hukum. "Bukan 'politik penghasutan' dan 'politik kekerasan’, tetapi 'politik keadilan'," kata Presiden. Ketua Bidang Kepemudaan PDI Perjuangan Maruarar Sirait meminta Presiden lebih cermat menanggapi keluhan pelanggaran pemilu. Sebab, keluhan itu disampaikan oleh berbagai kalangan, baik dari partai politik, tokoh nasional, lembaga swadaya masyarakat, maupun pemerhati pemilu. Mereka mempermasalahkannya karena pelanggaran bersifat massif. "Ini bukan soal hasil, tapi prosesnya," kata Maruarar saat dihubungi *Tempo*semalam, “Berbagai pelanggaran itu sudah terlihat di berbagai tempat, bahkan ratusan daerah pemilihan harus diulang.” *GUNANTO | AQIDA SWAMURTI | DWI WIYANA* <http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/17/headline/krn.20090417.162774.id.html> -- ********************************************* Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist dari sumber terpercaya http://reportermilist.multiply.com/ ********************************************** ========================================================= Reportermilist menerima penerbitan Iklan dengan tarif hanya Rp 20000/ 5 hari kerja terbit dalam setiap Email berita yang dikirim oleh reportermilist, bayangkan peluang yang murah dangan prospect yang besar.. Berminat Hubungi reportermil...@gmail.com ========================================================= (Iklan) Kunjungan Kapal Perang TNI AL Hari/tanggal : Minggu, 03 Mei 2009 Jam : 08.30 – 14.00 ( datang tepat waktu untuk daftar ulang ) Tempat : Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok Jakarta Acara : Kunjungan ke Kapal Laut TNI-AL Kapasitas : Terbatas, maksimal 250 orang Biaya : Rp 75.000 per orang. Tetapi bila mendaftar dan membayar sebelum tanggal 22 April , maka akan didiskon 15 ribu, Ikka W. Widowati (021)-5260758 – wis...@wikimu.com Erwin Arianto (021) 8970061 - erwinaria...@gmail.com ========================================================= Search Engine Terpopuler Anak Bangsa http://djitu.com Gunakan Untuk Kepentingan Anda ========================================================= Ruang Iklan Untuk disewakan =========================================================