Dari milist tetangga:
----- Original Message -----
From: kerajaan pasai
To: [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED]
Sent: Saturday, October 11, 2008 12:53 PM
Subject: PPDi Kronologi Aceh
January 26, 2005
Kronologi Aceh
http://estananto.wordpress.com/2005/01/26/kronologi-aceh
Filed under:
Indonesia <http://wordpress.com/tag/indonesia/> — estananto @ 10:31 pm
Indonesia, Aceh, GAM, DOM, Konflik NANGGROE Aceh Darussalam (NAD)
cerminan dinamika daerah yang sarat konflik. Dari periode perang prakemerdekaan
sampai era reformasi Indonesia, kekerasan selalu menyatu dalam jejak-jejak
sejarah rakyat. Yang sangat membekas, jejak tentang stigma Aceh sebagai Daerah
Operasi Militer (DOM).
Warna konflik itu bisa dieksplorasi dari lintasan peristiwa berikut,
disarikan dari buku Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan
dan Impian, karya Neta S. Pane dan sumber-sumber lain:
22 Agustus 1945 :
Sejumlah tokoh dan pejuang Aceh berkumpul di rumah Teuku Abdullah Jeunib
di Banda Aceh. Anggota Volksraad (DPR buatan Belanda di Jakarta yang menjadi
Residen Aceh), Teuku Nyak Arief hadir dalam pertemuan. Politisi muda
menyampaikan pemikiran, agar rakyat Aceh, tokoh, dan pejuang di Aceh mendukung
Soekarno-Hatta.
23 Agustus 1945 :
Sebanyak 56 tokoh hadir dalam pertemuan lanjutan di Shu Chokan (Kantor
Residen Aceh, kini kantor Gubernur Aceh. Tengku Muhammad Daud Beureueh tidak
hadir. Nyak Arief mengambil Alquran dan berdiri. "Demi Allah, Wallah, Billah,
saya akan setia untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah
saya yang terakhir". Teuku Polem Muhammad Ali mengikuti, hingga seluruh peserta
pertemuan melakukan sumpah senada. Mantan Kepala Polisi di Aceh, Husein Naim
dan Muhammad Amin Bugeh mengibarkan bendera Merah Putih. Nyak Arief diangkat
sebagai Gubernur Aceh beberapa hari kemudian.
15 September 1945 :
Teuku Muhammad Daud Cumbok, putra hulubalang Desa Cumbok, lahir tahun
1910, menentang kemerdekaan RI di Aceh. Pejuang kemerdekaan RI di Aceh,
dipimpin Sjamaun Gahara menyerbu Markas Daud Cumbok. Daud Cumbok disebut-sebut
meninggal. Dikenal sebagai "Peristiwa Cumbok", ini merupakan konflik pertama
kali antara kelompok pro-RI dengan penentangnya.
Kelompok pro-RI dimotori ulama, sedangkan penentang bergabung dengan RI
dimotori hulubalang dengan pusat kekuasaan di Bireun, Aceh Utara. Di daerah ini
belakangan dikenal sebagai basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah Hasan Tiro
ke luar negeri. Sebelumnya, pusat GAM di Pidie. Perang Hasan Tiro baru bisa
diatasi akhir 1946. Peristiwa ini sebenarnya antiklimaks dari pertentangan
mereka sejak penjajahan Belanda (1910-1920).
16 Juni 1948 :
Presiden Soekarno bersumpah atas nama Allah untuk memberikan hak-hak
rakyat Aceh dan menyusun rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam.
19 Desember 1948 :
Ibu kota RI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Soekarno-Hatta menunjuk
Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia
(PDRI) di Bukit Tinggi Sumatera Utara. Tengku Daud Beureueh yang kemudian
dikenal sebagai tokoh pemberontak Darul Islam/Tentara Islam Indonesia membantu
pemerintah darurat tersebut.
17 Desember 1949 :
Penampilan Daud Beureueh untuk membantu Syafruddin disambut tokoh ulama
lain, di antaranya Hasan Ali, Ayah Gani, H.M. Nur E.L. Ibrahimy, dan Teuku
Amin. Mereka melobi Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Provinsi Aceh.
Syafruddin mengamini dan mengeluarkan Ketetapan PDRI Nomor 8/Des/WKPH tanggal
Kutaraja, 17 Desember 1949. Daud Beureueh diangkat sebagai Gubernur Militer
Aceh. Namun, Wali Negara Sumatera Utara, Tengku Dr. Mansur menggagas megara
merdeka, terpisah dari RI. Daud Beureueh diundang pertemuan. Undangan disebar
oleh pesawat Belanda.
Akhir 1949 :
Daud Beureueh bersikukuh untuk mendukung kemerdekaan RI. Bahkan,
mengalang pengumpulan dana dari rakyat Aceh untuk membiayai pemerintah RI.
Tempo dua bulan, terkumpul 500.000 dolar AS. Sebanyak 250.000 dolar AS
disalurkan kepada angkatan perang RI, 50.000 dolar AS untuk perkantoran RI,
100.000 dolar AS untuk pengembalian pemerintah RI dari Yogyakarta ke Jakarta,
dan 1000 dolar AS diserahkan kepada pemerintah pusat melalui AA Maramis.
Kemudian rakyat Aceh mengumpulkan 5 kg emas untuk membeli obligasi
pemerintah untuk membiayai perwakilan Indonesia di Singapura, pendirian
Kedutaan Besar RI di India dan pembelian dua pesawat terbang untuk transportasi
pejabat RI.
8 Agustus 1950 :
Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta memutuskan,
wilayah Indonesia dibagi 10 provinsi. Provinsi Aceh yang telah berdiri pada 17
Desember 1949, dilebur dengan Provinsi Sumatera Utara, tertuang dalam Peraturan
Pengganti UU Nomor 5/1950 ditandatangani Pejabat Presiden Mr. Asaat dan Menteri
Dalam Negeri Susanto Tirtoprojo (tokoh Partai Nasionalis Indonesia/PNI).
23 Januari 1951 :
Perdana Menteri M. Natsir membacakan surat peleburan provinsi tersebut di
RRI di Banda Aceh.
21 April 1953 :
Daud Beureueh terpilih sebagai Ketua Umum Kongres Alim Ulama se-Indonesia
di Medan. Ia minta segenap ulama memperjuangkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu
1955 supaya negara RI menjadi Negara Islam Indonesia (NII). Gagasan senada
dicetuskan lebih dulu oleh Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat,
pasukannya dikenal DI/TII. Kemudian, ia menyusun 13 dasar pemerintah NII.
21 September 1953 :
Daud Beureueh memproklamasikan dukungan berdirinya NII yang dipelopori
Kartosoewirjo.
23 September 1955 :
Tokoh Aceh menggelar Kongres Rakyat Aceh atau Kongres Batee Krueng. Daud
Beureueh diangkat sebagai Kepala Negara dan Wali Negara Aceh. Aceh sebagai
Negara Bagian Aceh dari konfederasi NII pimpinan Kartosoewirjo. Dibentuk Ketua
Majelis Syura (DPR) Tengku Husin Al Mujahid, Kabinet Negara Bagian Aceh
sebanyak sembilan menteri dan Resimen Pertahanan dan Perlawanan sebanyak tujuh
wilayah.
27 September 1955 :
Menteri Negara Bagian Aceh mengadakan pertemuan khusus. Pemerintah RI
mengirimkan pasukan tentara dengan sandi Operasi 19 Agustus dan utusan khusus
Presiden Soekarno mengadakan dialog.
27 Januri 1957 :
Menteri Dalam Negeri RI Sunaryo melantik Ali Hasjmy sebagai Gubernur Aceh
dan Letnan Kolonel Sjamaun Gaharu sebagai Panglima Komando Daerah Militer
(Pangdam) Aceh. Pelantikan ini menandakan pembatalan likuidasi Provinsi Aceh.
Kedua pejabat berhasil meraih simpati DI/TII di Aceh.
Juli 1957 :
Gubernur Ali Hasjmy dan Pangdam Aceh mengikat perjanjian dengan DI/TII di
Aceh dalam "Ikrar Lam The". Gejolak di Aceh mereda.
15 Februari 1958 :
Daud Beureueh bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
(PRRI) dan Permesta, serta memutus hubungan dengan DI/RII Kartosoewirjo. PRRI
dan Permesta dengan DI/TII di Aceh mengadakan operasi bersama menumpas
orang-orang Soekarno dengan sandi Operasi Sabang-Merauke.
Desember 1958 :
DI/TII di Aceh mengirim Perdana Menteri Negara Aceh, Hasan Ali dalam
pertemuan di Genewa. Hasan Tiro yang sedang kuliah di AS menghadiri pertemuan
dalam kapasitas pemuda Aceh yang peduli DI/TII. Hasan Tiro berpendapat,
Indonesia hanya sembilan negara bagian dari sepuluh yang dimiliki dan digagas
pendirikan Republik Persatuan Indonesia.
16 Mei 1959
Provinsi Daerah Istimewa Aceh berdiri, Wakil Perdana Menteri RI Mr. Hardi
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1/Missi/1959, isinya memberikan otonomi
bidang pendidikan, agama dan adat istiadat. Babad baru Aceh ini berkat
negosiasi Gubernur Ali Hasjmy dan Pemimpin Dewan Revolusi Aceh Hasan Saleh. Ia
orang dekat Daud Beureueh yang membelot dengan alasan letih berjuang dan
memilih turun gunung.
8 Februari 1960 :
Republik Persatuan Indonesia didirikan dengan Presiden Syafruddin
Prawiranegara dan Wakil Tengku Daud Beureueh. Ikut bergabung mantan Perdana
Menteri RI M. Natsir dan Burhanuddin Harahap. Bahkan Sumitro Djojohadikusumo
bergabung, hanya di dalam tubuh PRRI. Soekarno membalas dan mengadakan Operasi
17 Agustus dan Operasi Merdeka.
April 1961 :
Tokoh PRRI Sumatera Utara Mauludin Simbolon "cerai" dengan Republik
Persatuan Indonesia dan membentuk Pemerintah Darurat Militer.
25 Agustus 1961 :
Presiden Republik Persatuan Indonesia, Syafruddin Prawiranegara menyerah
kepada RI di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Diikuti oleh M. Natsir. Daud
Beureueh yang diajak melalui surat dua kali, menolak jejak presidennya. Bahkan,
ia memproklamasikan Republik Islam Aceh, menggantikan Republik Persatuan
Indonesia. Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal TNI A.H. Nasution membujuk
Daud Beureueh untuk kembali ke pangkuan RI dan menjanjikan hak penuh rakyat
Aceh melaksanakan syariat Islam.
22 Desember 1962 :
Diadakan rekonsiliasi dalam momen Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA)
dan lahir Ikrar Blangpadang. Daud Beureueh menerima perdamaian dan mengakhiri
(1964) pemberontakan gagasan NII atau Republik Islam Aceh. Rakyat Aceh
sementara menikmati damai dengan ongkos 4.000-5.000 nyawa saudara mereka.
1972 :
Daud Beureueh kembali mengumpulkan kekuatan DI/TII untuk menggalang
perlawanan pemerintah pusat dan mengutus Zainal Abidin (Menteri Dalam Negeri
Pemerintah Islam Negara Aceh) menjemput kakaknya, Hasan Tiro di Kolumbia AS.
Hasan Tiro menyambut hangat dan menyatakan semua senjata telah disiapkan.
20 Mei 1977 :
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diproklamasikan sebagai reaksi atas kebijakan
pemerintah Presiden Soeharto yang mendirikan projek-projek multinasional di
Aceh sejak 1970. Gerakan ini baru mencuat ke publik 1989 ketika desertir
berpangkat kopral, Robert menyebut diri Panglima Perang Angkat Gerakan Aceh
Merdeka (AGAM) dan mencuri 18 pucuk senjata ABRI yang mengadakan aksi ABRI
Masuk Desa (AMD).
24 Mei 1977 :
Para tokoh GAM membentuk kabinet dan Daud Beureueh mengusulkan Hasan Tiro
Sebagai Ketua GAM dan Wali Negara Aceh. Penunjukan sempat ditentang tokoh GAM
lain karena Hasan Tiro tidak hadir di pertemuan. Namun, akhirnya forum bisa
menerima usulan Daud Beureueh.
Perkembangannya, pemimpin GAM tidak hanya Hasan Tiro. Di antaranya Tengku
Ahmad Dewi (1949-1991) dan Tengku Bantaqiah (1952-1999). Ahmad Dewi
berseberangan dengan Hasan Tiro, hilang tidak diketahui pasti rimbanya. Ada
rumor dihabisi TNI pada 1991 dan ada tuduhan oleh pendukung Hasan Tiro karena
tokoh ini pernah mengeluarkan fatwa hukum mati. Tengku Bantaqiyah ditembak
secara membabi-buta oleh 200 pasukan TNI pada 23 Juli 1999 di Masjid Pondok
Pesantren Al Bantaqiyah.
Desember 1977 :
Abdullah Syafei dikenal sebagai Ketua Komisariat Partai Demokrasi
Indonesia Kecamatan Lembutu Aceh Pidie. Kegigihannya menjadikan Lembutu
"Kandang Banteng" mengalahkan Golkar pada Pemilu 1977. Ia dikejar-kejar dan
lari berlindung pada tokoh-tokoh GAM dan akhirnya resmi bergabung ke gerakan
ini.
Awal 1978 :
TNI mengadakan penyergapan, Abdullah Syafei dkk. melarikan diri ke
Malaysia, Thailand sampai akhirnya terdampar di Libia.
1983-1987 :
Abdullah Syafii pulang ke Aceh tahun 1983. Ia mengonsolidasikan kekuatan
GAM. 1987, Hasan Tiro mengangkatnya sebagai Panglima GAM. Setahun berikutnya,
ia mendeklarasikan pengangkatannya kepada publik Aceh.
Awal 1989 :
Sebanyak 11 pejuang eks Libia mendirikan Majelis Pemerintahan (MP) GAM di
Kualalumpur dipimpin Husaini dan Sekretaris Tengku Don Zulfadli, menyatakan
Aceh merdeka pada tahun 2004. Hasan Tiro (77 tahun waktu itu) marah dan
mengeluarkan mereka dari keanggotaan GAM. Zulfadli tewas ditembak lawannya 1
Juni 2000.
1989-1998 :
Presiden Soeharto menerapkan kebijakan Aceh sebagai Daerah Operasi
Militer dengan sandi Operasi Jaring Merah atas permintaan Gubernur Aceh Ibrahim
Hasan. Korban tewas diperkirakan 4.000-5.000 jiwa. Sumber lain menyebut 8.344
jiwa tewas.
7 Agustus 1998 :
Presiden Habibie mencabut status Aceh sebagai DOM.
5 Januari-5 Maret 1999 :
TNI melakukan Operasi Wibawa 1999. Sebanyak 730 jiwa rakyat Aceh dan 170
aparat tewas.
24 Maret 1999 :
Mahasiswa membentuk Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) untuk
menggalang Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SUMPR) di Masjid
Baiturrahman. SIRA, lembaga perjuangan politik menapai Aceh merdeka.
Desember 2000 :
Ahmad Kandang muncul sebagai Panglima GAM lainnya. Ia tewas oleh desingan
peluru TNI.
4 Desember 1999 :
GAM merayakan hari ulang tahun secara terbuka dipimpin Abdullah Syafei.
16 Januari 2000 :
Abdullah Syafei dikabarkan tertembak. MPR GAM di Kualalumpur membantah.
Abdullah Syafei pun benar masih hidup.
29 November 2000 :
Presiden Abdurrahman Wahid mengundang tokoh intelektual, ulama dan santri
ke Istana Merdeka. Hadir Sofyan Ibrahim Tiba (Universitas Muhammadiyah Aceh),
Naimah Hasan, Tengku Baihaqi (Himpunan Ulama Dayah dan Penasihat Thaliban), M.
Daud Yoesoef (Universitas Syah Kuala). Disepakati, penyelesaian Aceh melalui
dialog TNI dan GAM. Kedua pihak sepakat untuk menunjuk mediator Henry Dunand
Centre (HDC) sebagai mediator.
sekilas bayangan mengapa dan kenapa dengan Indonesia, Aceh, Gam, DOM dan
konflik - diambil dari pikiran rakyat. diambil dari sebuah blog website.
Sumber: http://estananto.wordpress.com/2005/01/26/kronologi-aceh/
--------------------------------------------------------------------------------
Alt i ett. Få Yahoo! Mail med adressekartotek, kalender og notisblokk.
