Refleksi: TNI tidak pernah neutral, sebab terjadi pembunuhan besar-besaran, dipenjarakan ratusan ribu manusia tanpa proces hukum untuk dibuktikan kesalahan mereka , orang dihilangkan, peristiwa Tanjung Priok, perampokan hasil kekayaan rakyat dan pemiskinan serta pembodohan masyarakat, semua kejadian dilakukan oleh atau dengan sepengetahuan militer Indoensia. Kalau TNI neutral, Soeharto berkuasa untuk puluhan tahun.
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=537 Kasad: TNI Tak Netral Dipecat Foto By SP/Adi Marsiela Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Agustadi Sasongko (kiri), Panglima Komando Daerah Militer III, Mayjen Rasyid Qurnuen Aquary (kanan), dan Mayjen Suroyo Gino (tengah) didaulat menaiki sisingaan, seusai upacara serah terima jabatan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dari Suroyo Gino kepada Rasyid Qurnuen Aquary di lapangan Brigif 15/Kujang, Cimahi, Jawa Barat, Kamis (13/11). [CIMAHI] Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo akan memecat dan membawa anggota TNI AD yang terbukti tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2009. Para komandan di setiap kesatuan harus berupaya menjaga netralitas tersebut. "Hadapi pemilu dengan membantu pemerintah daerah dan kepolisian. Personel TNI AD harus tetap menegakkan netralitas," kata Kasad, seusai upacara serah terima jabatan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi di lapangan Brigif 15/Kujang, Cimahi, Kamis (13/11). Selain tidak berpihak pada siapa pun dalam pemilu tahun mendatang, dia juga meminta anggotanya menekan pelanggaran disiplin. Hal ini dilakukan untuk terus meningkatkan citra positif TNI AD. "Tekan seminimal mungkin pelanggaran disiplin keprajuritan agar kalian semakin dicintai dan dibanggakan oleh rakyat," tuturnya. Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayjen Rasyid Qurnuen Aquary yang menggantikan Mayjen Suroyo Gino mengatakan, pengawasan terhadap anak buahnya terkait netralitas dalam pemilu mudah dilaksanakan. "Ada unsur komando, dari pangdam sampai ke babinsa. Komandan harus mengontrol para prajuritnya," katanya. Awasi Langsung Untuk melakukan pengawasan tersebut, Rasyid berjanji akan langsung turun ke lapangan daripada berlama-lama di kantornya. Meski demikian, pengawasan dan kontrol tersebut harus dilakukan secara terus-menerus. Rasyid yang pernah menjabat Panglima Kodam XVI/Pattimura ini mengungkapkan, pihaknya bakal menertibkan kepemilikan senjata di wilayah kerjanya. Hal ini semata-mata untuk kepentingan TNI AD. "Kita upayakan tertib administrasi. Kita bereskan secara bertahap dan tidak radikal. Senjata api kita tertibkan semua," tuturnya, seraya menambahkan para purnawirawan yang masih memegang senjata api dari negara, juga harus mengembalikannya. Para prajurit yang masih memegang senjata api hendaknya tidak membawanya ke mana-mana selama tidak diperlukan. "Karena senjata itu mendorong emosi yang memegangnya untuk berbuat sesuatu," katanya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di sela-sela pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata se-Asia Pasifik di Hotel Westin, Nusa Dua, Kamis (13/11) mengatakan, keterlibatan TNI bersama Polri mengamankan proses Pilgub Jatim atas permintaan Polri. TNI bekerja sama dengan Polri, mengamankan pemilihan gubernur untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. "Dalam rangka menjaga stabilitas nasional, saya pikir hal itu bukan istimewa, tetapi biasa-biasa saja," katanya. Dalam rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara Pilgub Jatim, TNI turut mengamankannya. Bahkan, TNI menerjunkan kendaraan lapis baja untuk menjaga keamanan Jatim. "TNI memiliki kewajiban untuk membantu Polri dalam menjaga stabilitas keamanan sesuai dengan amanat Undang-Undang No 34 Tahun 2004," katanya. [137/15
