Refleksi : Kalau hasil pemilu negatif dilukan pemboikotan, tetapi bila sebaliknya angin topan tak hembus..
http://www.poskota.co.id/news_baca.asp?id=54513&ik=6 PDI-P Ancam Boikot Hasil Pemilu Kamis 9 April 2009, Jam: 6:06:00 JAKARTA (Pos Kota) - Sehari menjelang pemungutan suara di Jakarta masih terjadi kisruh DPT. PDI Perjuangan DKI mengancam boikot hasil penghitungan suara, jika KPUD tidak segera membenahi. Ancaman disampaikan Cinta Mega, Wakil Ketua Bidang Kesra dan Pemberdayaan Perempuan PDI Perjuangan DKI, saat menemui pimpinan Komisi Pemilihan Umum tingkat Daerah (KPUD) DKI, Rabu (8/4) siang. Menurutnya langkah tersebut akan dilakukan partainya karena di lapangan hampir 40 persen warga tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). "Terdapat indikasi penggembosan suar." Aksi protes juga digelar Forum Betawi Rempug (FBR) di depan Kantor KPUD DKI, Jalan Budi Kemulyaan, Jakarta Pusat. Mereka mempersoalkan banyak warga tidak masuk DPT. "Justru ada pemilih siluman yang semula tidak ada di DPS (daftar pemilih sementara-red) tapi ada di DPT, begitupun sebaliknya," ujar Lutfi Hakim, Ketua FBR. Kekecewaan serupa dialami warga dari 17 RW Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya (Pos Kota, 8 Maret 2009), mereka menyerbu kantor panitia pemungutan suara (PPS) tapi hingga Rabu (8/4) belum masuk DPT. Padahal mereka mengaku terdaftar pada DPS. "Saya rasa ada pihak tertentu yang ingin menggolkan satu calon," ujar Enday warga RT 11/14, Penjaringan Jakarta Utara. BAWA IDENTITAS Menanggapi tuntutan ini, Jamaluddin F Hasyim, Ketua Pokja Pemilih KPUD DKI, mengatakan warga yang tidak masuk DPT dipastikan tak bisa memberikan suaranya pada pemungutan suara hari ini. Alasannya, DPT telah ditetapkan KPUD dan telah dilaporkan ke KPU pusat. "Kami sudah memberikan kesempatan bagi parpol maupun masyarakat untuk melapor jika belum terdaftar pada saat DPS yang dikeluarkan Agustus 2008," tandas Jamaluddin. Sebaliknya, warga yang sudah masuk DPT, tapi belum mendapatkan surat undangan, menurut Jamaludin, boleh datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dekat rumah dengan membawa KTP, SIM atau paspor. Selain kisruh DPT, kesiapan KPU gelar pemilu juga dipermasalahkan banyak pihak. Di Palmerah, Jakarta Barat, beberapa PPS mengaku belum menerima kelengkapan logistik secara untuh berupa tinta, kunci gembok kotak suara dan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD DKI. Dari 345 TPS di Kec. Palmerah, hingga Rabu (8/4) sore belum satupun yang persiapannya mencapai 100 persen. "Rata-rata masih kurang 20 persen," kata Sukirno, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kasus serupa dialami 411 warga RW 01 Kel. Swasembada, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka tidak masuk dalam DPT. Kondisi ini dirasakan sebagai kerugian termasuk bagi calon legislatif (caleg) yang membawahi daerah tersebut. Mereka merasa telah lama membina basis konstituennya. "Kondisi ini baru jumlah sementara hasil breakdown di RW 01, sedangkan di RW 02 dan RW 03 masih kami sisir. Kejadian serupa ditemui Kebon Bawang, dan Koja," kata Troy Astripratama, Caleg Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) di Kantor DPN PDK, kawasan Buncit, Jaksel. Troy sudah mengkonfirmasikan soal ini kepada Ketua KPUD Jakarta Utara Dedi Iskandar tapi yang berangkutan menyatakan tidak bisa berbuat banyak. "Dengan bukti-bukti ini kami sudah siap layangkan gugatan ke KPU." (Tim PK)
