Refleksi: Bukankah pemerintah sekarang teridiri dari para pengusaha, apakah aktivitas mereka untuk membantu pengusaha masih minimal ataukah mau hanya sendiri memonopolikan kesempatan berbisnis?
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/14/sh01.html Pengusaha Minta Capres Mumpuni Oleh Ellen Piri/Vidi Vici Jakarta - Kalangan pengusaha umumnya menilai partai politik (parpol) belum memiliki platform ekonomi yang konkret. Namun, sisi positifnya, parpol dianggap mau bekerja sama dengan pengusaha untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. CEO Garudafood Sudhamek AWS mengungkapkan, dalam situasi perekonomian yang sangat sulit ini, pengusaha mengajukan syarat calon presiden (capres) yang mumpuni, untuk menjadi pemimpin harus mempunyai jiwa memimpin, bisa melayani serta visioner dan berwawasan luas. "Harus mempunyai strategi jangka panjang yang jelas dalam pembangunan nasional," katanya kepada SH, Sabtu (14/2). Selain itu, katanya, figur capres juga harus memenuhi kriteria bersih dari korupsi, mempunyai kapasitas eksekusi, konsisten, dan tahan gempuran, serta yang paling penting mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi dunia usaha. Sudhamek berharap, presiden mendatang jangan hanya memerhatikan pentingnya produktivitas, tapi juga persoalan inefisiensi. Sejak Republik ini merdeka, katanya, inefisiensi belum pernah ditangani secara konseptual, komprehensif, dan serius. "Pendekatan terbaik untuk menangani hal itu adalah melalui Supply Chain Management (SCM)," kata Sudhamek yang juga Komite Tetap Kadin. Dia menjelaskan, SCM merupakan pendekatan end to end yang dapat meniadakan inefisiensi. Jadi, kata dia, bersifat lintas sektoral, institusional, pusat-daerah, dan departemental. Oleh sebab itu, lanjutnya, pembenahan SCM hanya bisa berhasil bila langsung dipimpin oleh presiden sendiri. Sebagai ilustrasi, biaya SCM di Indonesia diperkirakan sekitar 19% dari Sales, sedangkan di Amerika hanya 9,2%. "Artinya, terjadi higher cost of economy 10% di Indonesia," kata dia. "Surprise" Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi seusai dialog bertema Pengusaha Bertanya, Parpol Menjawab yang diselenggarakan Apindo, Jumat (13/2) mengatakan, cukup surprise ketika Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersedia memenuhi undangan pengusaha untuk melakukan dialog. "Selama ini kita mengenal Megawati lebih banyak diam, tapi sekarang dengan paparan visi ekonominya kita mengetahui apa yang akan mereka lakukan kalau berkuasa nanti," kata Sofyan. Parpol yang hadir memaparkan visi dan misi ekonomi PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam dua sesi terpisah. Dialog kedua partai masing-masing dipimpin ketua umumnya, yakni Megawati Soekarnoputri (PDIP) dan Tifatul Sembiring (PKS). Dia mengakui, tidak mungkin memaparkan program konkret hanya dalam dua jam. Paling tidak, lanjutnya, pertanyaan para penelis bisa menjadi masukan bagi para partai. PKS menawarkan konsep ekonomi egaliter yang menyejahterakan dan memberi keadilan kepada rakyat. PKS juga menjanjikan keterbukaan dan sikap menerima terhadap semua kelompok. Dalam dialog itu, isu ketenagakerjaan menjadi sorotan utama di samping infrastruktur, energi dan investasi. Pengusaha mempertanyakan UU Ketenagakerjaan yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan buruh. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Haryadi Sukamdani yang menjadi panelis dalam sesi dengan PKS menegaskan, masalah ketenagakerjaan akan selalu ada bila UU Nomor 13 Tahun 2003 terus dipertahankan. Sebab pengusaha harus mengalokasikan 32% dari struktur biaya untuk kepentingan buruh. "Sampai kapan pun ini akan menjadi masalah," tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Investasi Chris Kanter mengatakan, UU Ketenagakerjaan sudah jelas berdampak buruk, yang belum solusinya. Pemerintah saat ini juga tidak bisa memperbaikinya. Namun, partai PDIP dan PKS berpendapat sama untuk mengatasi masalah ini diserahkan kepada tripartit. Tetapi jawaban ini dinilai tidak konkret. Chris mengatakan sebab bila menekankan tripartit dengan serikat pekerja sekitar 100 orang, sulit untuk mencapai kesepakatan. Bahkan, analisis yang dilakukan lima perguruan tinggi sudah menyatakan UU Ketenagakerjaan harus direvisi. "PDIP mengakui ada masalah dalam UU Ketenagakerjaan itu. Prinsipnya, kedua partai siap berunding lagi untuk menguji UU Ketenagakerjaan," kata Hariyadi. Salah satu yang cukup konkret dari PKS, diakui Hariyadi, adalah keinginan untuk melakukan tax amnesty. Meski diawali dengan pernyataan yang berbelit-belit, akhirnya Tifatul menegaskan tax amnesty bisa dilakukan untuk kepentingan bangsa. Pada bagian lain diskusi di Four Season Hotel ini, tampil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dalam paparan visi ekonominya, Muhaimin mengatakan sektor pertanian akan menjadi prioritas PKB jika kelak memenangkan pemilihan umum dan duduk di pemerintahan. Salah satu caranya dengan memberikan insentif kepada bank agar bersedia memberikan kredit lebih besar di industri pertanian. Menurut Muhaimin, sektor pertanian harus menjadi konsentrasi pemerintah berkuasa. Sebab, Indonesia adalah negeri agraris dan juga mempunyai sumber daya alam memadai di bidang itu. Dia mengingatkan pentingnya penguatan produktivitas masyarakat dengan keberanian membuka lahan pertanian baru. "Kita juga butuh keberanian mengubah lahan tidur," ujar Muhaimin, yang didampingi tim ekonomi PKB, yaitu Eko Putra Sanjoyo, Achmad Nuraini Yustik dan Nurasyid. Sementara panelis tanya jawab tersebut adalah Erwin Aksa, Bambang Ismawan, Arwin Rasyid, Shanti Poesposoetjipto AM Kusumo, dan Peter Faning. Panelis Arwin Rasyid mengatakan sektor pertanian sulit berkembang tanpa didukung perbankan, karena itu perlu ada insentif pemerintah kepada bank agar berani memberikan kredit kepada petani. Dia prihatin karena alokasi pinjaman bank kepada petani masih sekitar 7 persen dari total pemberian kredit. Selain itu dari total APBN hanya Rp 65 triliun mengalir ke pertanian. Oleh karena itu petani harus lebih didukung lagi. (naomi siagi
