http://www.waspada.co.id/opini/pernikahan-dini-dan-tuntutan.html
Friday, 21 November 2008 06:01 WIB
Pernikahan dini dan tuntutan
Revisi UU perkawinan
WASPADA ONLINE
Oleh Ahmad Sofian, MA Dan Misran Lubis
Ketika PKPA melakukan sebuah penelitian tentang kekerasan terhadap
perempuan dan pernikahan dini di Kabupaten Nias awal tahun 2008 yang kemudian
menginspirasi PKPA untuk membuat sebuah film dokudrama sebagai bentuk media
sosialisasi, muncul pertanyaan berkali-kali dari berbagai pihak tentang
kebenaran fakta dalam cerita film itu. Sejujurnya fakta itu ada, namun
masalahnya kita belum siap dengan keterbukaan terhadap fakta dan berpikir
positif menyikapi fakta itu. Sebuah film dokudrama yang mengisahkan seorang
anak perempuan bernama Yanti menolak keinginan keluarga untuk menikah di
usianya yang masih 15 tahun, usaha Yanti dan kakak Yanti akhirnya membuahkan
hasil menolak pernikahan dan Yanti melanjutkan study. Film dokudrama berjudul
"Perempuan Nias Meretas Jalan Kesetaraan" (PNMJK) telah di launching pada 25
Oktober 2008 di Lapangan Merdeka Gunung SitoliNias.
Secara bersamaan dengan pemutaran film PNMJK, Indonesia dihebohkan dengan
pemberitaan dari Semarang-Jawa Tengah, seorang pengusaha sekaligus pemilik
pondok pesantren bernama Syekh Puji menikahi seorang anak yang masih berusia 12
tahun dan baru menyelesaikan sekolah dasar (SD). Peristiwa tersebut membuat
banyak orang mengeluarkan statement termasuk Menteri Agama, KOMNAS Perlindungan
Anak dan para pemerhati masalah anak. Pro-kontra dari berbagai sudut pandang
bermunculan, baik sudut pandang agama Islam, Undang-undang Perlindungan Anak,
Undang-undang Perkawinan hingga Konvensi PBB tentang Hak Anak menghiasi siaran
berita dan dialog di media cetak dan elektronik.
Penulis ingin menyampaikan , dua cerita berbeda tentang pernikahan dini
di atas seharusnya tidak terlalu mengejutkan kita, andaikan pemimpin-pemimpin
negeri ini dan para pengambilan kebijakan tanggap terhadap data-data kasus yang
dilansir setiap tahunnya oleh lembaga-lembaga pemerhati masalah anak dan
perempuan, serta hasil-hasil penelitian dan survey. Misalnya Laporan Into A New
World: Young Women's Sexual and Reproductive Lives yang didukung oleh The
William H Gates Foundation tahun 1998 telah melansirkan, usia pertama kali
melahirkan di Indonesia antara usia 13-18 tahun mencapai 18% dan Pernikahan di
b awah usia 18 tahun mencapai 49 persen pada tahun 1998. Kondisinya saat ini
tidak lah jauh berbeda, berdasarkan hasil penelitian PKPA tahun 2008 di
Kabupaten Nias, angka pernikahan antara 13-18 tahun sekira 9,4persen dari 218
responden perempuan yang telah menikah dan akan menikah. Angka pernikahan di
usia muda bagi anak perempuan 3x lebih besar dibanding dengan anak laki-laki
(Data Populasi Nias dan Nias Selatan, BPS Tahun 2005). Di kota Malang menurut
catatan kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Malang angka pernikahan di bawah usia
15 tahun meningkat 500 persen dibanding 2007, hingga September 2008 tercatat 10
pernikahan yang usia pengantin perempuannya masih di bawah 15 tahun. (BCZ
Online/Kamis, 30 Oktober 2008). Fenomena pernikahan diusia anak-anak di daerah
lainya tidaklah jauh berbeda mengingat fakta perilaku seksual remaja yang
melakukan hubungan seks pra-nikah sering berujung pada pernikahan dini serta
kultur masyarakat Indonesia yang masih memposisikan anak perempuan sebagai
warga kelas ke-2 dan ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan
ekonomi, sosial, anggapan pendidikan tinggi tidak terlalu penting bagi anak
perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua.
Kontroversi usia perkawinan
Kampanye penolakan pernikahan di usia dini yang dilakukan oleh PKPA
melalui berbagai media sosialisasi sering mendapatkan pertanyaan mendasar
mengenai batasan minimal usia perkawinan. Bukan hal mudah menjawab pertanyaan
sederhana yang disampaikan masyarakat. Meskipun Undang-undang nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas,"Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan"(Pasal 1) dan pada pasal 26 ayat 1 poin c disebutkan, keluarga dan
orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.
Secara jelas undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan
dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun. Namun tidak
semudah itu PKPA dapat menjawabnya, karena UU No.1 tahun 1974 tentang
perkawinan memberikan batasan yang berbeda dan tidak konsisten terhadap batas
minimal usia perkawinan.
Di tengah kontroversi hukum di Indonesia mengenai batas minimun usia
perkawinan, pernikahan di usia dini juga terjadi karena tradisi di suatu
komunitas dan penafsiran terhadap ajaran agama yang salah. Pernyataan Syekh
Puji di berbagai media massa yang mengatakan bahwa pernikahannya dengan Ulfa
seorang anak perempuan 12 tahun, merupakan teladan dari Nabi Muhammad SAW yang
menikahi Aisyah ketika itu berusia 9 tahun. Pandangan tersebut dibantah Ali
Akbar, MAg seorang Dosen IAIN Sumut yang mengatakan bahwa Pernikahan Nabi sama
juga Aisyah usia 9 tahun hanya Mitos, (Waspada Online/Jum'at 31 Oktober 2008).
Hal yang sama juga ditulis oleh Azhari Akmal Tarigan tentang Dilema Pelaksanaan
Hukum Islam, (Waspada Online/31 Oktober 2008).
Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia juga masih memandang hal
yang wajar jika pernikahan dilakukan pada usia anak-anak. Setidaknya ada
beberapa faktor yang menyebabkannya berdasarkan hasil kajian dari laporan
kasus-kasus KDRT, Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak,
diskursus dan penelitian yang dilakukan oleh PKPA tahun 2008, yaitu ;
1. Pandangan tentang "kedewasaan" seseorang yang dilihat dari perspektif
ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke
sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan
perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak.
2. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara
fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak
laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.
3. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering
diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan
status anak pasca kelahiran.
4. Korban pernikahan dini lebih banyak anak perempuan karena kemandirian
secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting
bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri segala kebutuhan dan hak-hak
individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
5. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-undang
Perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan di usia dini tidak
dapat ditangani secara pidana.
Jika saja semua orang terutama orang tua benar-benar menyadari dan
belajar dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan di usia
dini tentu saja tidak ada orang tua yang ingin merelakan anak-anaknya terutama
anak perempuannya akan menjadi korban berikutnya.
Revisi suatu keharusan
Pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang diprogramkan oleh pemerintah dan
juga usaha-usaha menolak pernikahan di usia dini yang dilakukan oleh sejumlah
organisasi perlindungan anak hanya yang akan menjadi wacana perdebatan tak
berujung. Solusi lain harus dilakukan oleh negara yang melindungi anak dari
praktikpraktik pernikahan usia dini adalah dengan merevisi UU No. 1 tahun 1974.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
bersama-sama sejumlah organisasi gerakan perempuan pernah mengajukan revisi
terhadap UU Perkawinan. Beberapa permasalahan pokok yang usulkan untuk direvisi
antara lain;
1.Pendewasaan usia perkawinan di atas 18 tahun, dengan tidak membedakan
batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.
2. Prinsip non diskriminasi dalam pencatatan perkawinan, di unit-unit di
bawah naungan Departemen Agama.
3. Prinsip no diskriminasi juga diterapkan terhadap hak dan kewajiban
bagi perempuan dan laki-laki.
4. Hak dan status anak yang dilahirkan di luar hubungan pernikahan tetap
memiliki hak dan status yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam ikatan
perkawinan secara perdata, sesuai UU No.23 tahun 2002 pasal 7 ayat (1)
menyebutkan Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri.
Dukungan dan tuntutan tentang revisi Undang-undang perkawinan merupakan
perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak
Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip
mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan
yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak.
Penulis Tim PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Ana
<<emailButton.png>>
