Facebook: Radityo Djadjoeri
YM: radityo_dj
Twitter: @mediacare
4sq: http://foursquare.com/user/mediacare
----- Original Message -----
From: joeni arianto
To: Indri Hapsari Kurniawan ; alumnifhun...@yahoogroups.com ; Media Jatim
Cc: Joeni Arianto Kurniawan
Sent: Sunday, June 27, 2010 8:28 PM
Subject: [media-jatim] FPI harus segera dibubarkan!
Sebagai seorang muslim, saya merasa malu......
Ketua DPR Kecam Aksi FPI Bubarkan Acara PDI-P
By Arfi Bambani Amri, Syahrul Ansyari - Jumat, 25 Juni
VIVAnews - Aksi pembubaran acara sosialisasi kesehatan yang dilakukan tiga
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di
Banyuwangi mengundang keprihatinan Ketua DPR Marzuki Alie.
"FPI sebaiknya mengklarifikasi dulu pertemuan tersebut, tidak dengan
cara-cara premanisme," kata Marzuki secara tertulis ke VIVAnews, Jumat 25 Juni
2010.
"Saya pikir kurang tepat pembubaran tersebut," kata Marzuki. "Karena anggota
DPR wajib bertemu dengan konstituennya, siapapun juga. Kecuali dalam pertemuan
tersebut terbukti ada kalimat yang memprovokasi rakyat," kata Marzuki.
Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam sendiri menggelar rapat pada hari
ini membahas soal tuduhan membubarkan acara anggota Dewan Perwakilan Rakyat di
Banyuwangi. FPI menyatakan mengumpulkan data dulu, supaya tidak simpang-siur.
"Kami di DPP lagi mau gelar pertemuan nih," kata salah satu Ketua FPI Sobri
Lubis saat ditelepon, Jumat 25 Juni 2010. "Kami menghimpun data dulu, apa
betul-betul itu PKI murni atau bagaimana," ujarnya.
Sobri menyatakan, pembubaran acara yang berlangsung di sebuah rumah makan di
Banyuwangi pada Kamis 24 Juni 2010 itu memang dilakukan sejumlah organisasi
massa Islam, yang juga diikuti FPI. Ormas-ormas Islam ini menuduh acara
sosialisasi kesehatan yang dilakukan dua anggota DPR dari Partai
PDI-Perjuangan, Ribka Tjiptaning dan Rieke Diah Pitaloka, adalah pertemuan
kader komunis.
Namun, Sobri menyatakan, biar tidak simpang-siur, FPI terlebih dulu menggelar
rapat. "Jadi, saya belum mau berpendapat dulu (soal tuduhan itu)," ujarnya.
Kemarin, acara Ribka dan Rieke di satu rumah makan di Kelurahan Pakis,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dibubarkan FPI bersama sejumlah ormas.
Menurut Ribka, acara sosialisasi program DPR dan sosialisasi Rancangan
Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu dituduh pertemuan kader
komunis.
Ribka kemudian mengecam aksi pembubaran itu sebagai tidak demokratis dan
melanggar hak asasi manusia. Ribka yang Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat
itu juga menuding polisi melakukan pembiaran.
Senin, Politisi PDIP Adukan FPI ke Komnas HAM
Ketua DPR dan petinggi Partai Demokrat Marzuki Alie juga mengecam aksi itu.
SABTU, 26 JUNI 2010, 06:58 WIB
Arfi Bambani Amri
VIVAnews - Ribka Tjiptaning, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
mengecam aksi pembubaran acaranya yang dilakukan Front Pembela Islam dan
sejumlah organisasi massa Kamis kemarin, 24 Juni 2010. Ribka berencana
melaporkan aksi pembubaran acara sosialisasi kesehatan itu ke Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia.
"Saya akan melaporkan tindakan pelanggaran HAM tersebut ke Komnas HAM pada
Senin tanggal 28 Juni 2010," kata Ribka secara tertulis ke VIVAnews.com.
Menurut Ribka, laskar militan itu menuduh acara kegiatan sosialisasi
kesehatan gratis di sebuah rumah makan di Banyuwangi yang diadakannya bersama
anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dan Nursuhud sebagai pertemuan kader komunis.
Padahal acara itu, kata Ribka, adalah acara sosialiasi hak masyarakat untuk
memperoleh layanan kesehatan gratis dan sosialisasi Rancangan Undang-undang
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
Baru acara berlangsung 40 menit, segerombolan orang datang menggeruduk dengan
beringas.
"Acara tersebut dibubarkan secara paksa oleh Ormas Islam, Front Pembela Islam
Banyuwangi, Jawa Timur, bersama Forum Umat Beragama, dan LSM Gerak. Polisi yang
berada di sana justru turut membubarkan seperti permintaan dan tututan ormas
tersebut. Mereka menuduh acara tersebut adalah pertemuan kader komunis," kata
Ribka.
"Atas peristiwa ini, kami menyatakan sikap, pertama, bahwa yang dilakukan
Front Pembela Islam Banyuwangi, Jawa Timur, bersama Forum Umat Beragama, dan
LSM Gerak merupakan tindakan antidemokrasi dan melanggar hak asasi manusia,"
kata Ribka.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, juga mengecam pembubaran acara
anggota DPR itu. Marzuki menyatakan, seharusnya FPI melakukan klarifikasi
terlebih dahulu.
Sementara itu, salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat FPI, Sobri Lubis,
menyatakan organisasinya akan menggelar rapat mengenai insiden ini. Sobri
mengakui, memang ada anggota FPI pada saat kejadian. "Tapi bukan FPI saja, juga
ada ormas-ormas Islam lain yang ikut," kata Sobri. "Soal benar mereka komunis
atau bukan, kami lagi mengumpulkan data." (kd)
. VIVAnews
Suatu pertanyaan sederhana saja, mengapa organisasi teroris (organisasi yang
pekerjaannya melakukan teror berupa intimidasi, pengancaman, aksi kekerasan,
hingga tindak pidana dan pelanggaran HAM) semacam FPI ini tidak kunjung juga
dibubarkan. Terus terang, saya sebagai orang yang mengidentifikasi diri sebagai
muslim merasa malu melihat kenyataan bahwa ada klaim pembelaan Islam tetapi
dilakukan dengan cara kriminal yang awam dilakukan oleh organisasi ini. Justru
menurut saya, apa yang dilakukan FPI bukanlah pembelaan, melainkan pelecehan
yang nyata terhadap Islam dan citra agama pada umumnya, karena telah
mendistorsi kesucian Tuhan dengan aksi-aksi premanisme yang nista seperti itu.
Yang tidak kalah aneh adalah tidak adanya reaksi apapun dari pihak Kepolisian,
sedangkan unsur-unsur pidana telah terpenuhi semuanya. Sebaliknya, yang
terlihat justru organisasi-organisasi seperti itu memang sengaja "dipelihara"
oleh penguasa sebagai disguise (topeng) tangan represif kekuasaan mereka.
Apapun itu, menurut saya satu hal yang pasti. Jika umat Islam ingin membela
agamanya dalam arti sesungguhnya (dengan mencegah aksi yang mengotori kesucian
nilai-nilai Islam yang terkenal sebagai rahmat bagi seluruh alam), dan seluruh
umat beragama di Indonesia ingin menciptakan kesejukan dan keharmonisan yang
berkelanjutan dalam kehidupan keberagamaan (karena saya yakin, ada begitu
banyak keresahan dalam benak umat beragama selain Islam atas ulah organisasi
semacam FPI ini), maka sudah selayaknya dilakukan seruan bersama untuk
membubarkan organisasi semacam FPI ini.
Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat memang suatu Hak
Asasi Manusia, yang telah diatur dalam konstitusi negeri ini. Oleh karena itu,
semua bentuk keyakinan dan organisasi wajib dilindungi di bumi Indonesia.
Namun, jika ternyata eksistensi organisasi beserta segala keyakinan yang ada di
dalamnya tersebut justru mengancam nilai-nilai HAM itu sendiri, maka sudah
selayaknya organisasi semacam itu dicegah untuk ada di Republik ini.
Regards
-Joeni Arianto Kurniawan-
International Institute for the Sociology of Law
(Instituto Internacional de Sociologia Juridica)
Avda. de la Universidad, 8 - Apdo. 28
20560 Onati, Gipuzkoa, Spain.
Dept. Dasar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya, East Java, Indonesia.
Web site: www.joeniarianto.wordpress.com
Email: joeniaria...@yahoo.com
