Ralat: Lupa judul tulisan
 
Peristiwa Pembantaian di Rawagede di pers internasional
 
Akhirnya pers internasional juga memberitakan mengenai peristiwa pembantaian 
yang dilakukan oleh tentara Belanda di Desa Rawagede pada 9 Desember 1947, di 
mana pada hari itu, tentara Belanda membantai 431 penduduk laki-laki di atas 
usia 15 tahun, tanpa proses apapun!
 
Setelah di Belanda pada 24 November 2008 di berbagai media –termasuk beberapa 
media terkemuka seperti Elsevier, NRC Handelsblad, Volkskrant, Trouw, dll.- 
diberitakan mengenai penolakan Pemerintah Belanda atas tuntutan kompensasi dari 
korban selamat terakhir dan 9 janda korban pembantaian di Rawagede, sehari 
kemudian, pada 25 November 2008, Kantor Berita Internasional, The Associated 
Press (AP) menurunkan berita mengenai hal ini.
 
Berita dari AP kemudian dikutip dan disebarluaskan oleh berbagai media di 
berbagai Negara, a.l. USA, Belgia, Malaysia, bahkan di China, yaitu South China 
Morning Post.
Sudah tentu di Indonesia sendiri, berbagai media juga mengutip berita dari AP 
tersebut, a.l. The Jakarta Post, Tempo-interaktif, Rakyat Merdeka-Online dan 
sejumlah weblogs.
 
Alasan yang dikemukakan oleh Pemerintah Belanda, bahwa status peristiwa 
tersebut telah kadaluarsa, atau telah melampaui batas waktu, sangat tidak tepat.
Di International Criminal Court – ICC (Pengadilan Kejahatan Internasional) yang 
berkedudukan di Den Haag, Belanda, berdasarkan Statuta Roma yang menjadi 
landasan ICC, ada tiga jenis kejahatan yang tidak ada kadaluarsanya, yaitu:

Genocide – Pembantaian etnis,
War crimes – Kejahatan perang,
Crimes against humanity – Kejahatan atas kemanusiaan.
 
Pembantaian etnis Armenia yang dilakukan oleh Turki tahun 1915, kini dibahas 
lagi di Eropa.
Penjahat perang Jerman dan Jepang, tetap dapat dituntut sampai kapanpun.
Yang dilakukan oleh tentara Belanda di berbagai tempat di Indonesia seperti di 
Sulawesi Selatan (11 Desember 1946 – 21 Februari 1947), Rawagede (9 Desember 
1947), Kranggan (Januari - Februari 1949) termasuk kategori kejahatan perang 
dan kejahatan atas kemanusiaan.
Memang di ICC juga tidak berlaku azas retroaktif. Namun seperti yang 
diberlakukan terhadap penjahat perang di Rwanda (Afrika) yang membantai etnis 
Tutsi tahun 1994, dan penjahat perang Serbia, yaitu Radovan Karadzic dan 
Slobodan Milosevic atas pembantaian etnis Bosnia di Srebrenica tahun 1996, 
dapat diadili di suatu tribunal internasional di Den Haag.
 
Di harian Belanda Trouw edisi 11.12.1993, Kneepkens, Dosen yang memberi kuliah 
mengenai Hukum di Masa Perang (Law of War) di  Universitas Erasmus Rotterdam, 
Belanda, mengusulkan agar dibentuk tribunal yang terdiri dari pakar-pakar hukum 
internasional untuk menelitii kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara 
Belanda selama agresi militer di Indonesia antara tahun 1946 – 1949.
 
Nampaknya Pemerintah Belanda juga melupakan bahwa yang telah dilakukan oleh 
tentara Belanda terhadap penduduk sipil selama agresi militer, jelas melanggar 
Konvensi Den Haag (The Hague Convention) ke II, 29 Juli 1899, dan Konvensi Den 
Haag ke IV, 18 Oktober 1907, yang diperkuat oleh Konvensi Jenewa (Geneva 
Convention) ke IV tahun 1949.
 Jakarta, 28 Oktober 2008
 
Batara R Hutagalung
 
Mengenai pembantaian di Rawagede 9 Desember 1947, dapat dibaca di:
 
http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/08/pembantaian-di-rawagede-9-desember.html
 
=====================================================
 
The Associated Press 

Dutch gov't lawyer says no massacre compensation
by Mike Corder 
The Hague 
 
Relatives of victims of a notorious massacre by Dutch troops during Indonesia's 
war of independence can no longer apply for compensation because the statute of 
limitations has expired, the government said. 
One survivor of the Dec. 9, 1947, summary executions in Rawagedeh on Java 
island and nine female relatives of some of the dozens of men killed are 
seeking compensation from the Dutch 
state. 
Their attorney, Liesbeth Zegveld, said Monday that a government lawyer has 
written to her saying the case can no longer be heard because it is too old. 
Zegveld said she was surprised by the ruling. The killings, for which the Dutch 
government has previously expressed regret, were still being discussed by 
lawmakers nearly 61 years later. 
"I am surprised they dare to invoke this," she said of the statute of 
limitations. "I find it unreasonable." Zegveld said she was pleased the 
government offered to discuss the case with her clients to help them with their 
grieving. 
However, she said she would not rule out taking the case before a Dutch court, 
despite the government's assertion it is too old. 
Foreign Ministry spokesman Aad Meijer underscored the government's regret, 
calling the killings, "one of the worst examples of the painful and violent way 
the Netherlands and 
Indonesia separated at the time. It was an execution of a large group of men 
without any form of trial." 
Meijer said former Dutch Foreign Minister Ben Bot made a public statement of 
deep regret in 2005, after which both the Dutch and Indonesian government 
agreed that compensation was no longer an issue. 
"A line was drawn by both countries under this painful part of their shared 
history," he said. 
Indonesia declared its independence from Dutch colonial rule when World War II 
ended in 1945. The Netherlands fought unsuccessfully to try to maintain control 
of its lucrative Asian 
outpost and Indonesia was finally recognized as independent in 1949. 
Meijer said the Dutch ambassador to Indonesia will attend a Dec. 9 memorial 
service in Rawagedeh, about 60 kilometers (40 miles) east of the capital, 
Jakarta. It will be the first time such a senior Dutch diplomat has attended 
the annual memorial event. 
 
Pers internasional yang mengutip AP antara lain:
 
International Herald Tribune: 
http://www.iht.com/indexes/ap/apsectionindex.php?section=europe
 
The Malaysian Insider
http://www.themalaysianinsider.com/index.php/world/13108-dutch-say-no-to-java-massacre-compensation-
 
USA Today
http://content.usatoday.com/topics/article/Places,+Geography/Countries/Indonesia/01vsdu01eCdAj/1
 
South China Morning Post
http://www.scmp.com/portal/site/SCMP/menuitem.2c913216495213d5df646910cba0a0a0/?vgnextoid=297d532e622dd110VgnVCM100000360a0a0aRCRD&vgnextfmt=teaser&ss=World&s=News
 
HLN Belgia
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/506151/2008/11/24/Geen-schadevergoeding-nabestaanden-executies-Java.dhtml
 
http://www.msnbc.msn.com/id/27891884/
 
Pers dan weblog Indonesia:
 
The Jakarta Post
http://www.thejakartapost.com/news/2008/11/25/dutch-gov039t-lawyer-says-no-massacre-compensation.html
 
Tempo - interaktif
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/11/25/brk,20081125-147916,id.html
 
http://indosnesos.blogspot.com/2008/11/dutch-govt-lawyer-says-no-massacre.html
 
http://www.pr-inside.com/dutch-gov-t-lawyer-says-no-massacre-r934195.htm


      

Kirim email ke