http://batampos.co.id/opini/opini/sayang%2c_saya_bukan_perempuan/
Sayang, Saya Bukan Perempuan
Rabu, 22 Oktober 2008
Oleh: Maswito SPd
Koordinator Bidang HAM dan Perlindungan Profesi/ Ikatan Sarjana
Pendidikan Indonesia (ISPI) Pulau Bintan
Sesuai data dan fakta, di seluruh sudut republik ini, lebih dari setengah
jumlah total penduduknya adalah kaum perempuan. Dari sini dapat disimpulkan
bahwa perempuan adalah bagian yang mayoritas. Tentu fenomena ini menjadi
menarik diperbincangkan ketika kini kita dihadapkan pada pesta demokrasi Pemilu
2009. Pertanyaannya barangkali, sudah sejauh mana kaum perempuan memberi peran
dalam kehidupan politik dan demokrasi membangun bangsa ini? Bukankah semestinya
perempuan mendapatkan tempat yang layak sebagai salah satu unsur pengambil
kebijakan dalam lembaga legislatif mengingat perempuan adalah bagian mayoritas
menghuni Republik Indonesia?
Tak usah membantah. Secara prinsip, persoalan perempuan adalah persoalan
keseharian yang setiap saat harus diperbincangkan dan diperjuangkan. Pada
wilayah politik, perempuan wajib didukung untuk menempati ruang politik yang
layak dengan jumlah kaum perempuan yang diwakilinya.
Kita, bangsa Indonesia, terlambat atau entah sengaja barangkali menyadari
betapa peran perempuan diperlukan dalam mengambil keputusan dari setiap
kebijakan pembangunan. Langkah awal bagi upaya meningkatkan keterwakilan
perempuan dalam politik baru dimulai pada Pemilu 2004. Ini sesuai aturan pasal
65 ayat 1 UU No. 12 / 2003 yang menyebutkan partai politik "dapat"
mempertimbangkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam
pencalonan legislatif.
Ini sikap positif karena sejak pemilu-pemilu Orde Baru, jumlah perempuan
yang menjadi anggota di legislatif hanya berkisar 7-12 persen. Jumlah ini
sangat tidak memadai jika melihat dari perspektif perlunya mengedepankan
pengalaman bersama (laki-laki dan perempuan) dalam proses pengambilan kebijakan
politik.
Pun, ternyata sikap positif saja tidak cukup. Pasal 65 ayat 1 UU No.
12/2003 tidak meminta partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30
persen perempuan. Kata "dapat" dalam pasal itu masih belum memberi harapan
besar bagi perempuan. Secara cermat, kata dapat itu baru sebatas imbauan, bukan
keharusan.
Baru dalam Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan
sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol
tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta
pemilu. Ini sudah cukup kuat kan? Dan berarti, untuk pecalonan perempuan di
legislatif juga harus 30 persen. Ingat, ini amanat undang undang.
Nah kita di Kepri, betapa tidak miris melihat pengumuman di media massa
beberapa hari setelah KPUD Kepri usai mengumumkan Daftar Caleg Sementara (DCS).
Fakta yang tersaji, dari 38 partai peserta pemilu, hanya empat partai yang
memberikan apresiasi tinggi terhadap perempuan dalam pencalonan di legislatif
atau kuotanya di atas ambang amanat Undang Undang. Partai-partai tersebut
antaranya; Partai Pelopor (40 persen), Partai Peduli Rakyat Nasional (41
persen), Partai Damai Sejahtera (41 persen) dan Partai Serikat Indonesia (44
persen).
Dari sini pula, kita dapat menilai, betapa partai-partai besar lainnya
cuma omong doang dan basa-basi. Mereka yang membuat Undang Undang ini tanpa
sanksi, sehingga mudah bagi mereka melanggarnya. Bukankah ini sebuah niat
buruk? Bayangkan, dari awal-awal pembentukan Undang Undang saja mereka yang
kini duduk di kursi DPR sudah berniat jelek, dan lihatlah faktanya kini.
Perempuan hanya sebatas komoditas politik. Malang nian nasib mu wahai perempuan.
Tulisan ini bukan hendak memprovokatori atau menuding. Arahnya lebih
kepada pencerahan. Dan, seharusnyalah kaum perempuan sadar dan jangan hanya
diam jika ingin mewarnai pembangunan di negara ini. Pilihannya hanya ada dua,
bangkit melawan atau diam tertindas. Saya kira, opsi pertamalah yang harus
dipilih, sebab di negara ini siapa yang berani melawan, dialah yang
diperhatikan.
Karena jumlah perempuan bagian mayoritas, ini hendaknya menjadi spirit
perempuan di Kepri. Sudah cukup banyak organisasi berbasis perempuan yang hadir
dan dibentuk untuk kepentingan perempuan. Namun, kenapa melempem melihat
fenomena ini? Apakah organisasi perempuan yang dibentuk itu sekedar untuk ikut
pelatihan atau kursus menjahit, salon dan kecantikan.
Sekali lagi, sadarlah perempuan. Jika hanya bisa mengeluh karena tak
diberi kesempatan sama dalam politik, ya sebatas mengeluh itu sajalah. Bangkit,
bangkit, dan bangkitlah. Lawan ketidakadilan itu dengan aksi nyata sebagaimana
yang telah dirintis pahlawan kita, R.A. Kartini.
Dalam konteks kekinian, Andalah Kartini-Kartini itu. Anda bangkit hari
ini, kelak akan menjadi catatan sejarah perempuan masa mendatang. Jika tak
dimulai dari sekarang, maka tak guna kita punya pahlawan dan mengagung-agungkan
R.A. Kartini. Barangkali Kartini pun malu melihat perempuan kini yang sudah
diberi kesempatan tapi tak mau peduli nasib kaumnya sendiri.
Saya hanya berharap, di Pemilu 2009 ini, meski kita sadar kuota 30 persen
perempuan baru sebatas basa-basi, bukan menjadi kelemahan perempuan mengubah
nasibnya di masa mendatang. Sebab, mengutip Eleanor Roosevelt, seorang
Diplomat, "Tak seorang pun dapat membuat Anda merasa rendah diri, kecuali Anda
sendiri mengizinkannya". Pertanyaannya cuma satu. Apa perempuan ingin
direndahkan dan diremehkan selalu?
Sayang, saya terlahir bukan sebagai perempuan. Jika takdirnya saya
perempuan, maka tak lengah saya akan menjadi pelopor kaum perempuan mengubah
nasibnya di Kepri ini.
