Riau Pos Sabtu, 27 September 2008 Tersinggung, Wapres Marah
Juru Bicara Presiden Dinilai Tak Punya Etika Laporan Jpnn, Jakarta JURU Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal benar-benar membuat kecewa Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres mengaku sangat tersinggung dengan pernyataan Dino tentang perundingan damai Thailand. Pernyataan terbuka soal perundingan putaran ketiga antara masyarakat Thailand Selatan dan pemerintah Thailand itu menyebabkan pemerintah Thailand tersinggung. Dino dinilai tak memiliki kompetensi memberikan keterangan tentang materi-materi sensitif yang bisa membuyarkan perdamaian di kawasan yang bergolak puluhan tahun tersebut. ''Saya benar-benar terpukul begitu mendengar pernyataan (Dino) itu. Sebab, (pernyataan itu) telah menimbulkan perdebatan yang tidak perlu di Thailand. Sebagai mediator, saya menjadi tidak enak, dinilai tidak punya etika,'' kata Kalla dalam keterangan pers di Kantor Wapres Jumat (26/9). Dalam keterangan pers Ahad lalu, Dino membeberkan sejumlah hasil perundingan yang digelar di Istana Bogor yang dimediatori Wapres. Di antaranya, pernyataan bahwa pemerintah Thailand telah mengirim delegasi yang memiliki mandat penuh dari perdana menteri. Hal itu menimbulkan perdebatan di negara yang tengah melakukan suksesi perdana menteri tersebut. Selain itu, Dino membeberkan bahwa kedua pihak sepakat untuk berdamai meski masih ada sejumlah poin yang harus dibicarakan lebih lanjut. Etikanya, tegas Kalla, seorang mediator tidak berhak memberikan keterangan apa pun tentang hasil perundingan. Pernyataan yang dikeluarkan seorang mediator harus bersifat umum dan mendukung proses negosiasi. Jadi, bukan menyangkut substansi perundingan, bahkan memberikan tenggat waktu perundingan. ''Kalau kita tidak jaga etika, buyar semua. Buyarnya bukan di sini, tapi di negara orang lain,'' ujarnya. Kalla mengatakan telah menegur keras Dino karena dia tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan hasil perundingan yang belum dibuka oleh delegasi kedua pihak. Tindakan Dino itu, dinilai Wapres, mencemari kepercayaan yang diberikan kedua pihak yang bersengketa. ''Negosiasi itu persoalan trust. Mediator tidak boleh membocorkan hasil perundingan. Itu poin pokoknya. Karena saya mewakili negara, orang (Thailand) pikir negara yang membocorkan. Padahal, tidak ada instruksi dari saya,'' tandasnya. Mediator, lanjut dia, seharusnya tidak memberikan komentar mengenai materi perundingan tanpa seizin pihak yang berunding. ''Saya sudah tanya ke mereka apakah mau berbicara dengan pers, jawabannya tidak, tidak. Maka, saya tidak kasih komentar. Kalau mediator mengeluarkan isi pembicaraan, itu melanggar etika,'' papar Kalla. Terkait pernyataan Departemen Luar Negeri Thailand yang menyatakan delegasi yang dikirim tidak mewakili pemerintah, Kalla menepisnya. Sebab, dia telah mengantongi mandat dari pemerintah Thailand. Namun, Kalla mengakui, perundingan memang tidak melibatkan Kantor Menteri Luar Negeri Thailand. Sebab, persoalan Thailand Selatan adalah masalah internal satu negara. Dengan demikian, tidak dibutuhkan peran Departemen Luar Negeri. ''Dalam perundingan MoU Helsinki, Deplu kita juga tidak dilibatkan karena ini bukan persoalan antarnegara. Ini persoalan intern negara yang diselesaikan melalui mediasi pihak ketiga di luar negeri,'' terangnya. Meski terjadi insiden yang tidak mengenakkan tersebut, Kalla yakin, putaran perundingan berikutnya akan tetap berjalan. Pergantian rezim yang tengah terjadi di Thailand juga tidak berpengaruh kepada proses perundingan. Sebab, mandat yang diterima Kalla ditandatangani bukan atas nama pribadi. (noe/oki/fia