Riau Pos
Sabtu, 27 September 2008
Tersinggung, Wapres Marah
Juru Bicara Presiden Dinilai Tak Punya Etika
Laporan Jpnn, Jakarta
JURU Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal benar-benar membuat kecewa
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres mengaku sangat tersinggung dengan pernyataan
Dino tentang perundingan damai Thailand. Pernyataan terbuka soal perundingan
putaran ketiga antara masyarakat Thailand Selatan dan pemerintah Thailand itu
menyebabkan pemerintah Thailand tersinggung.
Dino dinilai tak memiliki kompetensi memberikan keterangan tentang
materi-materi sensitif yang bisa membuyarkan perdamaian di kawasan yang
bergolak puluhan tahun tersebut. ''Saya benar-benar terpukul begitu mendengar
pernyataan (Dino) itu. Sebab, (pernyataan itu) telah menimbulkan perdebatan
yang tidak perlu di Thailand. Sebagai mediator, saya menjadi tidak enak,
dinilai tidak punya etika,'' kata Kalla dalam keterangan pers di Kantor Wapres
Jumat (26/9).
Dalam keterangan pers Ahad lalu, Dino membeberkan sejumlah hasil
perundingan yang digelar di Istana Bogor yang dimediatori Wapres. Di antaranya,
pernyataan bahwa pemerintah Thailand telah mengirim delegasi yang memiliki
mandat penuh dari perdana menteri. Hal itu menimbulkan perdebatan di negara
yang tengah melakukan suksesi perdana menteri tersebut.
Selain itu, Dino membeberkan bahwa kedua pihak sepakat untuk berdamai
meski masih ada sejumlah poin yang harus dibicarakan lebih lanjut. Etikanya,
tegas Kalla, seorang mediator tidak berhak memberikan keterangan apa pun
tentang hasil perundingan. Pernyataan yang dikeluarkan seorang mediator harus
bersifat umum dan mendukung proses negosiasi. Jadi, bukan menyangkut substansi
perundingan, bahkan memberikan tenggat waktu perundingan. ''Kalau kita tidak
jaga etika, buyar semua. Buyarnya bukan di sini, tapi di negara orang lain,''
ujarnya.
Kalla mengatakan telah menegur keras Dino karena dia tidak memiliki
kapasitas untuk menyampaikan hasil perundingan yang belum dibuka oleh delegasi
kedua pihak. Tindakan Dino itu, dinilai Wapres, mencemari kepercayaan yang
diberikan kedua pihak yang bersengketa. ''Negosiasi itu persoalan trust.
Mediator tidak boleh membocorkan hasil perundingan. Itu poin pokoknya. Karena
saya mewakili negara, orang (Thailand) pikir negara yang membocorkan. Padahal,
tidak ada instruksi dari saya,'' tandasnya.
Mediator, lanjut dia, seharusnya tidak memberikan komentar mengenai
materi perundingan tanpa seizin pihak yang berunding. ''Saya sudah tanya ke
mereka apakah mau berbicara dengan pers, jawabannya tidak, tidak. Maka, saya
tidak kasih komentar. Kalau mediator mengeluarkan isi pembicaraan, itu
melanggar etika,'' papar Kalla.
Terkait pernyataan Departemen Luar Negeri Thailand yang menyatakan
delegasi yang dikirim tidak mewakili pemerintah, Kalla menepisnya. Sebab, dia
telah mengantongi mandat dari pemerintah Thailand. Namun, Kalla mengakui,
perundingan memang tidak melibatkan Kantor Menteri Luar Negeri Thailand. Sebab,
persoalan Thailand Selatan adalah masalah internal satu negara.
Dengan demikian, tidak dibutuhkan peran Departemen Luar Negeri. ''Dalam
perundingan MoU Helsinki, Deplu kita juga tidak dilibatkan karena ini bukan
persoalan antarnegara. Ini persoalan intern negara yang diselesaikan melalui
mediasi pihak ketiga di luar negeri,'' terangnya.
Meski terjadi insiden yang tidak mengenakkan tersebut, Kalla yakin,
putaran perundingan berikutnya akan tetap berjalan.
Pergantian rezim yang tengah terjadi di Thailand juga tidak berpengaruh
kepada proses perundingan. Sebab, mandat yang diterima Kalla ditandatangani
bukan atas nama pribadi. (noe/oki/fia
