Re: [zamanku] Ulasan SKB Pembekuan Ahmadiyah

2008-06-15 Terurut Topik Thesaints Now
Buang saja SKB itu karena tidak ada di dalam tata perundangan hukum di
Indonesia. Mau bukti, lihat saja nanti para pengacara beken indonesia
beraksi. Lagian produk rasis kok dipuji puji...udah bukan jamannya lagi
bung.

On 6/15/08, tawangalun <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
>   AlhamduliLlah, telah ditanda-tangani SKB 3 Menteri yang intinya
> memerintahkan, menghentikan/membekukan seluruh kegiatan organisasi
> keagamaan Ahmadiyah, seperti termaktub di bawah ini::
>
> Keputusan Bersama Menag, Mendagri, Jaksa Agung tentang Peringatan dan
> Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota anggota pengurus
> Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (nomor: 3 Tahun
> 2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008)
>
> Kesatu:
> Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk
> tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum
> melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia
> atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan
> dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu.
>
> Kedua:
> Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota
> dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang
> mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan
> kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu
> penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya
> setelah Nabi Muhammad SAW.
>
> Ketiga:
> Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah
> Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah
> sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan Diktum Kedua dapat
> dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
> termasuk organisasi dan badan hukumnya.
>
> Keempat:
> Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk
> menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan
> ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan
> dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau
> anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
>
> Kelima:
> Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah
> sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat dapat
> dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
>
> Keenam:
> Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk
> melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan
> pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.
>
> Ketujuh:
> Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
>
> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2008, oleh
> Menteri Agama Jaksa Agung Menteri Dalam Negeri.
>
> ***
>
> Kepada Gus Dur kita himbau untuk tidak memasang badan membela
> Ahmadiyah, sebab bisa melanggar diktum "dukungan umum" dalam Butir 1.
> Dan tentu saja kalau Gus Dur melanggar, tentu akan diperlakukan pula
> secara adil oleh pranata hukum, sebagaimana diperlakukan
> terhadap "saingannya", yaitu Habib Rizieq Syihab. Kekalahan Gus Dur
> dari Muhaimin Iskandar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah
> pelajaran yang berharga bagi Gus Dur untuk tenang-tenang saja di hari
> tua.
>
> Dalam Butir 2, ada penekanan "sepanjang mengaku beragama Islam" untuk
> tidak menyebarkan faham yang mengakui adanya nabi dengan segala
> ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak secara tegas
> (eksplisit), namun sesungguhnya dalam SKB tsb secara tersirat
> menyatakan bahwa Ahmadiyah BUKANLAH Islam, karena selama ini
> Ahmadiyah secara faktual telah menyebarkan faham yang mengakui adanya
> nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah keluar SKB tsb.
> organisasi Ahmadiyah, yang terdaftar sebagai Badan Hukum di
> Departemen Kehakiman RI, 13 Maret 1953, harus mengubah Anggaran
> Dasarnya. Sebab tanpa mengubahnya, yakni menghilangkan segala embel-
> embelnya Ghulam Ahmad sebagai nabi, al-Masih yang dijanjikan, Imam
> Mahdi, maka Ahmadiyah sebagai organisasi telah melanggar Butir 2,
> yang akibatnya seperti dinyatakan dalam Butir 3, dapat diberikan
> sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni
> pembubaran.
>
> Dengan demikian seperti dinyatakan dalam Butir 4 Ummat Islam agar
> menahan diri untuk tidak bertindak menjadi hakim sendiri. Biarkanlah
> waktu berjalan apakah Ahmadiyah (JAI) bersedia mengubah Anggaran
> Dasarnya. Yang perlu ummat Islam lakukan ialah memantau sepak terjang
> JAI apakah masih ada kegiatan dari para misionarisnya yang
> menyebarkan paham adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalu
> melihat, supaya segera melapor pada polisi atau kejaksaan. Dan dalam
> hal ini sesuai dengan Butir 6, maka dari pihak pranta hukum merespons
> laporan itu dengan cepat, tidak lamban, untuk meredam timbulnya
> pranata hukum jalanan.
>
> Dalam menjalankan ibadah sesuai dengan Butir 4, yaitu menjaga dan
> memelihara kerukunan dalam menjalankan ibadah supaya warga Ahmadiyah,
> jika mengaku Islam, untuk tidak eks

[zamanku] Ulasan SKB Pembekuan Ahmadiyah

2008-06-15 Terurut Topik tawangalun
AlhamduliLlah, telah ditanda-tangani SKB 3 Menteri yang intinya 
memerintahkan, menghentikan/membekukan seluruh kegiatan organisasi 
keagamaan Ahmadiyah, seperti termaktub di bawah ini::

Keputusan Bersama Menag, Mendagri, Jaksa Agung tentang Peringatan dan 
Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota anggota pengurus 
Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (nomor: 3 Tahun 
2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008)

Kesatu: 
Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk 
tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum 
melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia 
atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan 
dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu. 

Kedua: 
Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota 
dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang 
mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan 
kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu 
penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya 
setelah Nabi Muhammad SAW.

Ketiga: 
Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah 
sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan Diktum Kedua dapat 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Keempat: 
Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk 
menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan 
ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan 
dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau 
anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Kelima: 
Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat dapat 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam: 
Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk 
melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan 
pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

Ketujuh: 
Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2008, oleh
Menteri Agama Jaksa Agung Menteri Dalam Negeri.

***

Kepada Gus Dur kita himbau untuk tidak memasang badan membela 
Ahmadiyah, sebab bisa melanggar diktum "dukungan umum" dalam Butir 1. 
Dan tentu saja kalau Gus Dur melanggar, tentu akan diperlakukan pula 
secara adil oleh pranata hukum, sebagaimana diperlakukan 
terhadap "saingannya", yaitu Habib Rizieq Syihab. Kekalahan Gus Dur 
dari Muhaimin Iskandar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah 
pelajaran yang berharga bagi Gus Dur untuk tenang-tenang saja di hari 
tua. 

Dalam Butir 2, ada penekanan "sepanjang mengaku beragama Islam" untuk 
tidak menyebarkan faham yang mengakui adanya nabi dengan segala 
ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak secara tegas 
(eksplisit), namun sesungguhnya dalam SKB tsb secara tersirat 
menyatakan bahwa Ahmadiyah BUKANLAH Islam, karena selama ini 
Ahmadiyah secara faktual telah menyebarkan faham yang mengakui adanya 
nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah keluar SKB tsb. 
organisasi Ahmadiyah, yang terdaftar sebagai Badan Hukum di 
Departemen Kehakiman RI, 13 Maret 1953, harus mengubah Anggaran 
Dasarnya. Sebab tanpa mengubahnya, yakni menghilangkan segala embel-
embelnya Ghulam Ahmad sebagai nabi, al-Masih yang dijanjikan, Imam 
Mahdi, maka Ahmadiyah sebagai organisasi telah melanggar Butir 2, 
yang akibatnya seperti dinyatakan dalam Butir 3, dapat diberikan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni 
pembubaran.

Dengan demikian seperti dinyatakan dalam Butir 4 Ummat Islam agar 
menahan diri untuk tidak bertindak menjadi hakim sendiri. Biarkanlah 
waktu berjalan apakah Ahmadiyah (JAI) bersedia mengubah Anggaran 
Dasarnya. Yang perlu ummat Islam lakukan ialah memantau sepak terjang 
JAI apakah masih ada kegiatan dari para misionarisnya yang 
menyebarkan paham adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalu 
melihat, supaya segera melapor pada polisi atau kejaksaan. Dan dalam 
hal ini sesuai dengan Butir 6, maka dari pihak pranta hukum merespons 
laporan itu dengan cepat, tidak lamban, untuk meredam timbulnya 
pranata hukum jalanan.

Dalam menjalankan ibadah sesuai dengan Butir 4, yaitu menjaga dan 
memelihara kerukunan dalam menjalankan ibadah supaya warga Ahmadiyah, 
jika mengaku Islam, untuk tidak eksklusif (terpisah dengan ummat 
Islam yang lain). Oleh sebab itu selanjutnya masjid-masjid JAI 
dipakai untuk umum ummat Islam, dimana imamnya adalah imam yang ber-
SK dari walikota, ataupun dari Camat boleh juga. Di situ akan nampak, 
mana penganut Ahmadiyah yang sudah tobat kembali kepada ajaran Islam, 
karena seperti diketahui penganut Ahmadiyan tidak bersedia menjadi 
makmum, ka