Transaksi keuangan, saham, forex, perdagangan dunia, export-import
tidak di hari sabtu dan minggu. Semua hari adalah istimewa.
gp
On 11/8/08, Lusy Anita [EMAIL PROTECTED] wrote:
Apa istimewanya hari Sabtu dan Minggu ? Umat Islampun tidak libur di hari
Jum'at. Delegasi Papua Barat hanya mencari-cari dalih pembenaran
kepentingannya
--- On Fri, 11/7/08, Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote:
From: Sunny [EMAIL PROTECTED]
Subject: [zamanku] Konspirasi Menghancurkan NKRI
To: [EMAIL PROTECTED]
Date: Friday, November 7, 2008, 4:44 AM
http://www.suarapem baruan.com/ News/2008/ 11/06/Kesra/ kes01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY
UU Pornografi
Konspirasi Menghancurkan NKRI
Didit Majalolo
Perwakilan rombongan 60 delegasi denominasi gereja dari Papua Barat,
Andricus Mofu, memberikan sambutan saat berkunjung ke Redaksi SP di
Jakarta, Selasa (5/11). Mereka akan melakukan class action ke Mahkamah
Agung sehubungan dengan pengesahan Undang-Undang Pornografi dan SKB empat
menteri tentang waktu kerja.
[JAKARTA] Pengesahan Undang-Undang (UU) Pornografi oleh DPR dan pemerintah
merupakan bentuk kemunduran kebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Pemerintah dan DPR hanya mengutamakan kepentingan kelompok, dan
bukan menguatkan semangat kebangsaan dan sikap negarawan yang dibangun
pendiri bangsa ini.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie
ketika mendampingi rombongan 60 delegasi denominasi gereja dari Papua Barat
saat berkunjung ke Redaksi SP di Jakarta, Rabu (5/11). Selain mengunjungi
SP, rombongan yang dipimpin Pdt Andrikus Mofu ini, juga mendatangi kantor
Menteri Dalam Negeri. Mereka bahkan berupaya menemui Presiden Susilo Bambang
Yu-dhoyono atau Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam pertemuan dengan Wakil Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan, Petrus Christ
Mboik didampingi Redaktur Nasional/Nusantara, Tontji Wolas Krenak yang juga
berasal dari Papua, Jimmy Demianus mengatakan, ketika NKRI ini didirikan,
kepentingan kebangsaan sangat diutamakan di atas kepentingan kelompok
mayoritas. Sekarang, terjadi sebaliknya, ketika UU Pornografi disetujui
dengan alasan suara mayoritas, yakni 8 fraksi di DPR mendukung dan hanya dua
yang menolak.
Kalau saja ketika itu keputusan dilakukan secara voting, pastilah AA
Maramis wakil dari timur Indonesia kalah sehingga tujuh kata dalam Piagam
Jakarta masuk ke dalam Pembukaan UUD 1945. Karena para pendiri bangsa
benar-benar negarawan, akhirnya tidak ada voting, sehingga seorang Maramis
bisa didengar oleh mayoritas. Tetapi sekarang, semangat seperti itu hilang,
dan terjadi kemunduran dalam berbangsa, tegas Jimmy.
UU Pornografi, kata Jimmy, adalah bagian dari upaya kelompok tertentu
menghancurkan NKRI ini. Sebab, setelah UU ini, termasuk UU Sisdiknas dan UU
Syariah, masih akan ada lagi UU Zakat dan lain sebagainya, yang tidak lain
tujuannya membangun ideologi lain di luar Pancasila. Celakanya, pemerintah
dan elite bangsa lainnya tidak peduli atau pura-pura tidak tahu soal ini.
Ditegaskan, UU Pornografi sangat bertentangan dengan konstitusi Indonesia.
UU ini juga tidak menghargai keberagaman, bahkan melecehkan dan mengancam
rakyat Papua. Sebab jika UU itu diterapkan, orang Papua yang berkoteka atau
telanjang dada, akan masuk penjara.
Selain menolak UU Pornografi, delegasi Papua Barat tersebut, juga mengecam
surat keputusan bersama (SKB) lima menteri soal pemberlakuan hari kerja pada
hari Sabtu dan Minggu di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut kata
Ketua Delegasi, Pdt Andrikus Mofu, benar-benar mengingkari nilai pluralisme,
demikian pula UU Syariah yang sekarang meresahkan, harus dibatalkan, karena
akan memicu disintegrasi bangsa. [M-15]
Last modified: 5/11/08
--
Salam, Great Pretender
