Tawang,
Kalau Mus nan cantik lagi sexy itu omong iblis kotor, mosok kamu jiplak saja
istilahnya tanpa pikir.
Wass
----- Original Message -----
From: Abdul Rohim
To: undisclosed recipients:
Sent: Tuesday, February 17, 2009 9:16 PM
Subject: [zamanku] RUU Jaminan Produk Halal Dinilai Diskriminatif
RUU Jaminan Produk Halal Dinilai Diskriminatif
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang saat ini
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, dinilai diskriminatif dan
berpihak pada golongan mayoritas saja. "Faktanya, Indonesia memiliki aneka
ragam budaya dan agama," kata anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Damai
Sejahtera, Tiurlan Hutagaol, seusai rapat kerja Komisi VIII dan Menteri Agama
di gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Tiurlan mengatakan pemahaman tiap agama sebaiknya diatur oleh agama
msing-masing, tidak diundang-undangkan. Menurut dia, rancangan ini sangat
positif bagi umat Islam, namun ia khawatir pengesahannya dapat memancing dampak
sosial yang merugikan. "Ini akan menjadi belenggu bagi sebagian masyarakat
Indonesia, bisa memancing anarki," kata dia.
Beberapa produk yang diharamkan syariah Islam, kata dia, justru
dihalalkan dalam budaya dan agama lain. "Banyak budaya kita yang menghalalkan
babi, memelihara anjing, yang diharamkan di undang-undang ini," kata dia
sembari menambahkan, kategori halal-haram tidak hanya memasuki ranah agama,
tapi juga budaya.
Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB, Badriah Wahyuni, menampik
kekhawatiran itu. Menurut dia, semangat dari rancangan yang ditujukan untuk
dunia usaha, industri, dan instansi terkait ini untuk melindungi konsumen.
Pelaku usaha, kata Badriah, harus bertanggung jawab kepada konsumen
atas pencantuman label halal di produk mereka. "Jangan mencantumkan label halal
jika belum lolos sertifikasi halal," katanya. "Ini terutama untuk produk yang
bersifat masif," dia menambahkan. Industri rumahan dan unit usaha kecil juga
dibebaskan dari ketentuan ini.
Badriah menandaskan, undang-undang ini hanya ditujukan kepada dunia
usaha yang memproduksi produk halal. "Jika produsen memproduksi produk tidak
halal, silakan juga, biar masyarakat yang menilai," kata dia.
Dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan
rancangan ini sangat penting untuk segera disahkan. Ia berharap rancangan ini
disahkan Dewan periode ini. VENNIE MELYANI
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/17/Nasional/krn.20090217.157068.id.html
http://media-klaten.blogspot.com/
salam
Abdul Rohim
