Tokoh yang baik itu FPI dan Habib Rizdig....Ia pengumpul majalah Porno..
dan itu bukan fitnah...itu bukti ke alim-an Ulama2 dalam mempertahankan
Aqidah!
tawangalun <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Memang kok mBon Ambon dg banyaknya golongan yang seneng Pornografi
tetep ada bisa disimpulkan dunia ini sudah gak keruan keruan.bayangin
rakyate wae malah seneng Gubernur Bupati yang artis.Jadi andaikata ada
tokoh sing apik malah belum tentu laku.Memang dunia ini sudah terbalik.
Shalom,
Tawangalun.
- In zamanku@yahoogroups.com, "Sunny" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Redfleksi: Yang tegas menolak RUU Porno ialah Bali, Yogyakarta,
NTT, Papua, Sulawesi Utara, Maluku. Apakah mereka yang menolak ini
kalau nanti mati apakah oleh Alloh mereka dibuang ke nereka, karena
dianggap kafir tidak bermoral?
>
> Bali Pos
> Senin, 29 September 2008 | BP
>
> Sukmawati Soekarno:
> Satu-satunya Ketua Umum Partai yang Langsung Tolak RUU Pornografi
>
> Denpasar (Bali Post) -
> Di saat para politisi di Tanah Air masih berwacana menolak RUU
Pornografi dan Pornoaksi yang dinilai SARA, PNI Marhaenisme menjadi
partai pertama di Indonesia yang menolak RUU Pornografi dan Pornoaksi.
Bagaimana tidak, keseriusan penolakan ini tidak disampaikan melalui
petugas partai alias anggota DPR atau perwakilan fraksi, tapi langsung
ditangani oleh Sukmawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PNI
Marhaenisme dengan menyampaikan keberatan langsung pada Ketua DPR-RI
Agung Laksono.
>
> Sukmawati yang didampingi Ketua DPD PNI Marhaenisme Bali, Dr.
Vedakarna menyatakan keberatan atas ide penundaan pembahasan RUU
tersebut. 'Saya minta pada Ketua DPR untuk tidak menggunakan kata
menunda, tetapi menolak RUU ini. Jika ini diundangkan, umat minoritas
di Indonesia akan dikebiri hak-haknya. Walau draf RUU tersebut cukup
bagus substansinya, tapi siapa yang menjamin teknis di lapangan tidak
menimbulkan masalah. Apalagi keberadaan hukum dan aparatnya masih
diragukan,' ungkap Sukmawati dalam release-nya yang diterima di
Denpasar, Minggu (28/9) kemarin.
>
> Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR-RI menyatakan apresiasinya
mengingat baru Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme yang langsung turun
tangan terhadap masalah ini. Demikian juga diungkapkan Dr. Vedakarna,
bahwa aspirasi yang disampaikan oleh rakyat Bali di hadapan DPRD Bali
dan Gubernur Bali dikhawatirkan tidak maksimal. Perlu ada lobi khusus
langsung ke petinggi di Jakarta karena semua keputusan diambil oleh
orang Jakarta. DPD PNI Marhaenisme Bali membantu perjuangan
teman-teman di Bali yang menolak tegas RUU ini. Apalagi disinyalemen
gerakan beberapa provinsi di Indonesia yang malah mendukung RUU ini.
Jangan sampai ini menjadi perpecahan bangsa, ungkapnya. Ia juga
menyarankan agar komponen yang menolak RUU ini harus bersatu.
>
> Sementara yang menolak tegas baru Bali, Yogyakarta, NTT,
Papua, Sulawesi Utara, Maluku. 'Seharusnya semua Gubernur yang menolak
bertemu, dan membuat petisi bersama. Jika masing-masing provinsi jalan
sendiri, yang ada pergerakan gampang dipatahkan lawan,' pungkas
President The Sukarno Center ini. (
>
