PENOLAKAN ATAS MAJALAH PLAYBOY VERSI INDONESIA
Oleh KAWAR BABLEPAS
Email: [EMAIL PROTECTED]
Pendahuluan
Majalah Playboy Versi Indonesia akhirnya beredar juga. Sejumlah
kalangan kemudian panik. Seperti dilaporkan oleh Media cetak dan
elektronika, FPI mulai mensweeping Majalah Playboy, mereka
mendatangi redaksi majalah tersebut di wilayah Jakarta Selatan.
Demikian juga massa FPI di Bandung, Puluhan massa dari Front Pembela
Islam (FPI) Kota Bandung, 7/4/2006, Jum`at mendatangi beberapa
tempat di Kota Bandung di antaranya Toko Buku Gramedia di Jalan
Merdeka dan penjual buku emperan di Cikapundung, Bandung yang mereka
curigai menjual majalah Playboy versi Indonesia ini. Mereka
menggeratak pihak manajemen Toko Buku Gramedia di Jalan Merdeka
Bandung, agar tidak menjual majalah Playboy. Mereka juga memaksa
masuk ke Toko buku Gramedia tersebut untuk memastikan bahwa PT
Gramedia Bandung tidak ada menjual majalah Playboy. Aksi yang sama
juga mereka lakukan terhadap penjual buku emperan di Cikapundung.
Pihak lain yang kebakaran jenggot dengan terbitnya majalah Playboy
ini adalah Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI). Majelis Mujahiddin
Indonesia segera melayangkan surat mensomasi kepada para pengelola
Majalah Playboy versi Indonesia ini.
Dalam surat somasinya Ketua Data dan Informasi MMI, Fauzan Al
Anshori, mengatakan "Kami sangat menyesalkan terbitnya majalah ini,
dan kami akan melakukan somasi. Kalau mekanisme hukum tidak
berjalan, saya tidak akan bertanggung jawab (atas apa yang akan
terjadi).Masyarakat akan mengambil tindakan sendiri,
seperti 'sweeping' (penyisiran) karena itu adalah hak mereka," MMI
mulai menunjukkan gaya premannya, mengancam. Dalam Kepala Fauzan,
nama Playboy itu adalah "ikon pornografi".
Penolakan juga datang dari kelompok yang menamakan kelompoknya
Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (PMTP). Kelompok ini
menolak kehadiran Majalah Playboy Indonesia, karena isi majalah
tersebut memuat hal-hal yang berbau pornografi melainkan juga karena
citra majalah ini sebagai "majalah pornografi pertama di negara
asalnya dan menjadi ikon pornografi dunia". "Kami memandang penting
bahwa majalah Playboy tidak seharusnya terbit... Seharusnya
menghentikan ancaman pornografi bagi bangsa kita dimiliki oleh
setiap elemen, terlebih oleh media massa yang memiliki porsi besar
dalam mempengaruhi opini masyarakat," katanya.
Tanggapan lain perihal terbitnya majalan Playboy ini datang dari
ketua MPR RI Hidayat Nurwahid. Menurut Hidayat Nurwahid Penerbit
Playboy Lecehkan Aspirasi Publik Indonesia. Mantan Presiden PKS itu
meminta pemerintah dan penegak hukum menyikapi penerbitan majalah
itu secara bijak dengan menimbang kepentingan masyarakat luas.
Sebelumnya, ketika Majalah Playboy, masih bersifat wacana, pagi-
pagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengancam, jika sampai
diterbitkan di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan
menduduki kantor redaksi Playboy. "Playboy itu ikon pornografi. MUI
sepakat untuk menghentikan penerbitan itu. Kalau perlu kita akan
ramai-ramai nginep di kantor redaksi Playboy untuk mendesak aparat
agar menghentikan penerbitan tersebut," kata Ketua MUI Amidhan,
kepada para wartawan bulan Februari 2006 yang lalu. Pernyataan ini
disampaikan saat jumpa pers di Kantor MUI, Kompleks Masjid
Istiqlal, Jl Taman Wijayakusuma, Jakarta, Sabtu (18/2/2006).
Dilaporkan juga ribuan warga nahdliyyin, warga NU siap dikerahkan
turun ke jalan untuk memprotes pemerintah jika Majalah Playboy edisi
Indonesia tetap diterbitkan. "Kami akan gerakkan rakyat (turun ke
jalan) protes kepada pemerintah kalau majalah itu (Playboy
Indonesia) jadi terbit," kata Ketua Umum PB.NU KH Hasyim Muzadi,
usai menghadiri acara Istighotsah Kubro dalam rangka memperingati
Tahun Baru Islam 1427 H dan Harlah NU ke-80 di Masjid Istiqlal,
Jakarta.
Penolakan juga datang dari IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia)
Kota Pematangsiantar Sumatera Utara. IPHI menolak rencana
penerbitan majalah Playboy versi Indonesia, karena lebih besar
mudharatnya (dampak negatifnya) ketimbang manfaatnya. Diyakini
kehadirannya di tengah masyarakat akan semakin mempercepat dekadensi
moral di kalangan generasi muda yang tentunya semakin jauh dari
norma dan ajaran agama yang dianutnya.
Menurut IPHI, dalam syariah ajaran agama Islam membuka aurat saja
bagi ummatnya sudah haram apalagi memamerkan bentuk tubuh secara
keseluruhan di muka umum terutama kaum hawa dalam gambar-gambar di
Majalah. Karena itu dihimbau kepada ummat Islam dan para tokoh agama
untuk bersama-sama menolak rencana penerbitannya karena akan
menjerumuskan bangsa ini ke dalam kebobrokan mental.
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Harakah Islam, Jumat
(20/1) juga menolak penerbitan majalah Playboy. Penolakan ini
disampaikan saat berdemo di DPRD dan Balaikota Medan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menolak penerbitan Majalah Playboy,
menurut Wapres, majalah itu tidak sesuai dengan etika dan budaya di
Indonesia. "Ini bukan Amerika. Singapura saja tidak boleh masuk, di
sini mau begitu. Nggak benerlah itu. Jadi kondisi pemerintah pasti
tidak setuju dengan seperti itu," ujar Jusuf Kalla di Istana Wapres,
Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (27/1/2006).
Rencana penerbitan majalah Playboy edisi Indonesia memang
menimbulkan kontroversi di masyarakat. Berbagai demonstrasi dan aksi
penolakan berlangsung. Argumentasi yang umumnya dikemukakan berbasis
kepada nilai-nilai normatif keberagamaan. Dalam kerangka pandang
ini, pornografi, pornoaksi, dan segala hal yang bernuansa erotis,
merupakan aspek yang harus masuk wilayah privat. Ketika hal-hal
tersebut diusung ke ruang publik, maka perlawanan pun akan dilakukan
dengan gencar.
Jadi alasan penolakan terhadap majalah Playboy oleh kalangan yang
tidak suka, karena tidak sesuai dengan syariah atau ajaran agama
Islam.
Arogansi dan Tidak Punya Malu
Siapa-siapa yang menolak kehadiran majalah Playboy di atas, sudah
tidak asing lagi bagi kita. Sepak terjangnya bukan hanya sekali ini.
Tetapi sudah berkali-kali dengan berbagai kasus, mulai dari
pelarangan beribadah sampai ke cafe-cafe.
FPI (Front Pembela Islam), misalnya siapa yang tidak kenal nama ini.
Mungkin sudah tidak asing. Pendirinya adalah Al-Habib Muhammad
Rizieq Syihab Lc. Nama Front Pembela Islam (FPI) ini dikenal luas
karena aktifitas kelompok Islam garis keras ini menonjol di berbagai
soal politik. FPI muncul, menyusul Komite Indonesia untuk
Solidaritas Dunia Islam (KISDI), organisasi serupa yang pada masa
lalu di pimpinan Ahmad Sumargono. FPI memang berbeda dengan KISDI,
FPI ini memiliki pasukan milisi bersenjata (senjata tajam dan
pentungan). Milisi FPI, seperti layaknya organisasi militer, para
anggotanya juga memiliki tanda kepangkatan.
Menurut TNI Watch!, 23/2/2000. Pada awal kelahirannya FPI dikenal
dekat dengan sejumlah kalangan Angkatan Darat seperti Panglima
Kostrad Letjen TNI Djadja Suparman (yang kemudian menghubungkannya
dengan Jendral TNI Wiranto), Mayjen TNI Kivlan Zein, Mayjen TNI
Zacky Anwar Makarim, Kasum TNI, Letjen TNI Suaidi M, Wakil Panglima
TNI, Jendral TNI Fachrul Rozi dan lain-lain. FPI juga dekat dengan
pejabat kepolisian Jakarta yakni mantan Kapolda Mentrojaya, Mayjen
Pol Noegroho Djajoesman. FPI juga dekat dengan orang-orang di
seputar Jendral TNI (Purn) Soeharto. Di masa Letjen TNI (Purn)
Prabowo Subianto masih aktif di TNI, FPI (begitu juga KISDI) adalah
salah satu binaan menantu Soeharto itu. Namun, setelah Prabowo
jatuh, FPI kemudian cenderung mendekati kelompok Jendral Wiranto.
Dari dua hal itu bisa dapat disimpulkan bahwa FPI memang memilih
mendekati kelompok militer yang kuat yang bisa diajak bekerjasama
dalam perebutan pengaruh politik.
Sejumlah aksi FPI yang mendukung TNI di masa lalu misalnya aksi
tandingannya melawan aksi mahasiswa ketika menentang RUU Keadaan
Darurat yang diajukan Mabes TNI, 24 Oktober 1999. Ratusan milisi FPI
bersenjata pedang dan golok hendak menyerang mahasiswa yang bertahan
di sekitar Jembatan Semanggi, Jakarta Pusat, namun bisa dicegah
polisi. Aksi kedua ketika ratusan milisi FPI yang selalu berpakaian
putih-putih itu menyatroni Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM), memprotes pemeriksaan Jendral Wiranto dan kawan-kawan
oleh KPP HAM. Milisi FPI yang datang ke kantor Komnas HAM dengan
membawa pedang dan golok itu bahkan menuntut lembaga itu dibubarkan
karena dianggap lancang memeriksa para jendral itu.
Demikian juga dengan Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), kelompoknya
Abu Bakar Ba'asyir. Kelompok yang mensomasi Gubernur, DPRD dan
sejumlah tokoh masyarakat Bali yang menolak keras Rancangan Undang-
Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP).
Dalam pandangan MMI, "Logika pariwisata sebagai tulang punggung
perekonomian Bali untuk menolak RUU APP adalah mengada-ada, karena
masyarakat Bali sebelum ini hidup tanpa pariwisata," jelas Ketua
Departemen Data dan Informasi MMI, Fauzan Al Anshari. Justru, tambah
Fauzan, dengan mengundang wisatawan asing, kemaksiatan, prostitusi,
narkoba tumbuh subur di Bali. Akibatnya, rakyat Bali menjadi budak
di negeri sendiri.
"Logika budaya untuk menolak RUU APP sama sekali tidak berdasarkan
fakta sosiologis dan filosofis, mengingat pakaian adat Bali relatif
menutup aurat. Bahkan, patung-patung di sana pun diberi kain
penutup," jelas Fauzan. Yang lebih merisaukan MMI, adalah ancaman
Gubernur dan masyarakat Bali untuk memisahkan diri dari NKRI bila
RUU APP disahkan. Ancaman ini dinilai bentuk tirani minoritas dan
arogansi bernuansa SARA, serta ancaman perang terhadap kedaulan
NKRI. Bila pemerintah membiarkan ancaman tersebut, pemerintah
dinilai telah merestui separatisme di wilayah Indoensia dan meyulut
konflik SARA. Soal somasi, mensomasi, MMI adalah jagonya. Yang getol
memaksakan pengesahan RUU APP menjadi APP, adalah mereka ini juga.
Tapi apapun omongan dan sepak terjang mereka, patut dan perlu kita
tertawakan. Mereka ini tidak tahu malu, katanya menegakan ajaran
Tuhan, tetapi mereka tidak punya surat tugas dari Tuhan untuk
mewakili kepentingan Tuhan di bumi ciptaan Tuhan ini. Mengaku-ngaku
mewakili Tuhan, tetapi tidak punya surat tugas dari si pemilik kuasa
(Tuhan), Apa ini bukan tidak tahu malu namanya?.
Saya yakin seyakin-yakinnya, mereka memang sama sekali tidak
mempunyai surat tugas dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Pencipta
Semesta Alam, dari Yang Maha Kuasa, dari Yang Maha Tahu, dari yang
memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, untuk mewakili Tuhan
di bumi ini. Akan halnya seorang karyawan atau PNS, atau ormas,
sebagai karyawan atau PNS atau sebagai anggota ormas, pasti punya
surat keanggotaan dari lembaga tempatnya bekerja atau ormas yang
menaunginya. Kelompok semacam FPI atau MMI adalah ormas keagamaan,
mereka ini tidak berafiliasi kepada kebudayaan manusia, mereka
berafiliasi kepada Tuhan, maka yang menerbitkan KTA (Kartu Tanda
Anggota)nya, bukanlah manusia, tetapi Tuhan.
Selama ini kita yakin saja kepada mereka sebagai mewakili Tuhan di
muka bumi ini. Akibatnya mereka dapat saja bertindak tanpa seenaknya
saja. Selama ini kita lupa, kita tidak menanyakan surat tugasnya
apakah mereka benar mewakili Tuhan di muka bumi ini.
Maka mulai hari ini, bila kelompok seperti ini mensomasi, mengancam,
mengatakan anda sesat, tanyakan dulu surat tugas yang diberikan
Tuhan kepada mereka sebagai mewakili Tuhan. Kalau mereka tidak mampu
menunjukkan surat tugas yang dimaksud, jangan layani. Suruh saja
mereka pulang, karena ancaman, somasi tudingan sesatnya tersebut
tersebut tidak sah. Ancamannya ini jalan awal menuju kepada tindakan
kriminal.
Kalau mereka memaksa, laporkan saja kepada polisi terdekat, katakan
kepada polisi, mereka merazia tanpa disertai surat tugas dari Tuhan
Yang Maha Esa, sebagai Pencipta Semesta Alam, sebagai Yang Maha
Kuasa, sebagai Yang Maha Tahu, sebagai pemilik langit dan di bumi
ini. Polisi saja merazia punya surat tugas dari lembaganya.
Mereka Bukan Mewakil Tuhan.
Kepada redaksi Majalah Playboy Versi Indonesia, yang diancam FPI dan
disomasi MMI.
Kepada Lia Aminuddin yang dituding sesat oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kepada Ahmadiyah yang juga dituding sesat oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI).
Kepada Inul yang dituding penyebar pornoaksi oleh Rhoma Irama.
Atau kepada siapa saja yang dirugikan oleh fatwa MUI, mulai dari
kasus perkawinan beda agama, kewarisan beda agama, Wanita menjadi
imam dalam sholat, Liberalisme dan pluralisme yang diharamkam, anda
tanyakan kepada si penuding tersebut, kepada si penerbit fatwa
tersebut, punya surat tugas, atau surat kuasakah dari Tuhan, untuk
mewakili kepentingan Tuhan di muka bumi ini?
Kalau mereka (si pensomasi, si pengancam, si pengeluar fatwa sesat),
tidak dapat menunjukkan surat tugas, atau surat kuasa dari Tuhan,
untuk mewakili Tuhan di muka bumi ini, somasi, ancaman, fatwa sesat
mereka tidak benar. Mereka sama saja dengan memaksakan kehendak
namanya. Suatu hal yang tidak rasional di bumi Tuhan ini.
Kembali dan sekali lagi saya ingatkan, bila MMI (Majelis Mujahiddin
Indonesia) mensomasi anda, atau bila FPI (Front Pembela Islam)
mengancam anda, atau bila Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan
anda sesat, tanyakan apa dasarnya mensomasi, mengancam, mengatakan
anda sesat. Bila dasarnya agama (Islam), tanyakan surat tugasnya
dari Tuhan (bukan dari lembaga yang mereka bentuk. Lembaga yang
mereka bentuk sama saja dengan produk manusia dan ini adalah bagian
dari kebudayaan). Bila mereka tidak mempunyai surat tugas yang
diterbitkan oleh Tuhan sebagai Pencipta Semesta Alam, Sang Maha
Kuasa, Sang Maha Tahu, Sang pemilik apa yang ada di langit dan di
bumi, aktivitas mereka (mensomasi, mengancam, mengatakan sesat atau
lainnya) adalah ilegal.
Kalau bicara soal penafsiran, semua orang bisa menafsirkan. Seribu
kepala seribu penafsiran, karena seribu kepala ada seribu
penafsiran, maka semua ada aturannya. Aturannya bukan berdasarkan
suka atau tidak suka terhadap sesuatu, kalau sesuai dengan kehendak
dikatakan dibagus, kalau tidak sesuai dengan kehendak mereka jelek
dan harus dimusnahkan. Bukan begitu aturannya atau prosedurnya.
Aturan pertama adalah surat tugas dari sipemilik aturan.
Mempertanyakan surat tugas ini, bukan hanya terhadap ulama Islam,
tetapi juga terhadap ulama agama lain, seperti Kristen, Hindu, Budha
dan lainnya. Kalau mereka bertindak sewenang-wenang dengan mengatas
namakan untuk kepentingan Tuhan, kepentingan Pencipta Semesta Alam,
kepentingan Yang Maha Kuasa, kepentingan Yang Maha Tahu, kepentingan
yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Tanyakan surat
tugas mereka, sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Untuk mengatakan
sesuatu sesat, tidak benar, katakan kepada mereka, "semua ada
prosedurnya bung!"
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Serikat-Kaum-Terkutuk/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
