Precedence: bulk
PERTANYAAN UNTUK PDI PERJUANGAN
oleh J. Narayana
Hari ini, 29 Januari, di Harian Merdeka saya baca headline yang amat
mencolok, yang memuat pernyataan salah satu Ketua PDI Perjuangan Dimyati
Haryanto, bahwa jika Megawati Sukarnoputri terpilih jadi Presiden, maka
Timor Timur "tidak akan dilepas".
Pernyataan ini mencemaskan. Pertama karena kemungkinan Megawati menjadi
presiden sangat besar. Kedua, karena tampaknya pimpinan PDI Perjuangan
justru mengikuti garis "Orde Baru", yaitu mengambil Timor Timur ke wilayah
Indonesia tanpa persetujuan rakyat Tim-Tim sendiri. Kata "tidak akan
dilepas" menunjukkan sikap yang menganggap Indonesia-lah pemilik sah
wilayah itu. Ketiga karena ini mungkin mencerminkan suatu pandangan yang
implikasinya lebih luas. Yaitu kesukaan sikap konservatif kepada "status
quo", yang tidak mau mengubah atau meninjau kembali apa yang sudah ada.
Apakah pimpinan PDI Perjuangan tidak ingat, bahwa rakyat Timor Timur selama
bertahun-tahun diperlakukan sewenang-wenang oleh kekuasaan Soeharto --
sebagaimana juga PDI Perjuangan sendiri? Apakah pimpinan PDI Perjuangan
tidak tahu, bahwa banyak aktivis pro-demokrasi yang membela Megawati pada
dasarnya ingin juga melihat Timor Timur merdeka?
Jawaban atas semua pertanyaan ini tentu ditunggu. Yang mengkhawatirkan
ialah bila sikap konservatif ini diam-diam mendasari pandangan PDI
Perjuangan, sikap konservatif yang ada hubungannya dengan semangat
"nasionalisme" lama. Dalam semangat "nasionalisme" lama ini, peran
"negara-bangsa" merupakan soko guru utama, dicerminkan dalam slogan
"persatuan dan kesatuan", yang menyebabkan sikap mandiri dan otonomi dari
bagian-bagian di tepi-tepi ("margin") dianggap memang marjinal. Juga yang
mencurigai yang "berbau asing", "internasional", "universal".
Dalam prakteknya, nasionalisme lama ini menganggap konsep "negara kesatuan"
sebagai suatu hal yang sudah final, bahkan "keramat". Pusat menjadi
penting, bahkan diluhurkan. "Asing" (nilai-nilai demokrasi Barat, hak-hak
asasi manusia, musik rock, Marxisme, dan lain-lain) dengan sendirinya layak
ditolak.
"Nasionalisme" lama ini mendasari gerakan sayap kanan di pelbagai tempat di
dunia, misalnya di Jepang, India, Argentina, Chile, Irak dan Suriah (yang
menang, dalam diri Partai Baath, yang menghabisi partai-partai sayap kiri).
Politik syaap kanan di Eropa Barat dan AS juga mencerminkan pandangan ini.
Bahkan sebenarnya Fasisme Italia dan Naziisme (Nazional-Sozialismus) Jerman
juga menganut "nasionalisme" lama ini, terutama tercermin dari semboyan,
"Ein Volk, Ein Fuehrer, Ein Ja" (satu bangsa, satu pemimpin, satu kata).
Jika Hitler kemudian memperluas daerah kuasanya, bukankah sangat menarik
bahwa atas nama "nasionalisme", demi kebanggaan akan kebesaran bangsa, di
Indonesia pun ada semangat yang mirip untuk "tidak melepas Timor Timur"?
Kalangan militer umumnya menyukai sikap ini. Ada hubungannya dengan
ideologi "disiplin nasional", "persatuan-kesatuan" dan curiga kepada apa
saja yang datang dari "luar", yang "lain". Mungkinkah itu sebabnya ada
kecocokan antara "nasionalisme" lama ini dengan pandangan ABRI, baik yang
masih aktif maupun yang sudah pensiun? Sangat menarik untuk diperhatikan,
bahwa selama pembahasan RUU Politik, PDI Perjuangan sama sekali tidak
mengeluarkan pernyataan sikap. Padahal ada persoalan krusial, terutama
adanya kursi gratis untuk ABRI.
Mudah-mudahan kader-kader muda PDI Perjuangan menyadari ini, dan melakukan
koreksi. Sebab jika PDI Megawati menang nanti, dan yang dibawa adalah
semangat "nasionalisme" lama, yang mungkin malah mendekatkan kita dengan
fasisme. Bahaya fasisme bisa datang dari "fasisme agama" maupun "fasisme"
yang memutlakkan "persatuan-dan-kesatuan" itu.
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
