Precedence: bulk
MODAL "POLITIK UANG" GOLKAR KIAN KUAT
JAKARTA (SiaR, 9/1/99), Kalangan partai politik makin cemas dengan
kuatnya dana yang bisa dipakai oleh Golkar, partai pemerintah yang telah
berkuasa selama 32 tahun untuk memenangkan Pemilu Juni 1999 mendatang.
Partai Amanat Nasional (PAN) adalah salah satu partai yang amat cemas dengan
kekuatan Golkar dalam hal ini.
Dalam hal "money politics" atau politik uang Golkar memang tak
tertandingi. Setidaknya pemerintah punya Rp 12 trilyun, dan program jaring
pengaman sosial untuk memikat rakyat atau paling tidak mempertahankan jumlah
pemilihnya dengan dana itu.
Belum lagi dana sebesar Rp 5 trilyun, setoran lima yayasan Soeharto
yang kabarnya akan dipakai untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dana ini
dana bebas, karena tak dimasukkan dalam pos pemasukan RAPBN hingga bebas
dari monitor DPR, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan, apalagi dua badan yang terakhir adalah badan pemerintah yang
sepenuhnya dalam kendali pemerintah. Pokoknya dengan dana ini pemerintah
bisa berbuat apa saja untuk menyokong kemenangan Golkar.
Dana lainnya yang masih bisa dipakai Golkar adalah dana hasil
kutipan dari badan-badan usaha milik negara (BUMN) sebesar dua persen.
Jumlahnya diperkirakan triliunan. Dana itu sebenarnya merupakan dana yang
disisihkan BUMN-BUMN untuk membantu masyarakat miskin. Namun entah
bagaimana, dana ini jatuh ke tangan Golkar dan pengelolaannya dilakukan Golkar.
Golkar sendiri masih akan terbantu dengan RAPBN di mana dana yang disetor
ke daerah dengan berbagai program pengembangan desa dan kecamatan. Dana yang
jumlahnya puluhan triliun itu, atau sekitar Rp 50 triliun jika digabung
dengan pengeluaran rutin daerah, bisa saja ditumpangi untuk kegiatan
pemenangan Golkar. Dengan dana sebesar itu, hampir tak ada satu partai pun
yang mampu menandingi Golkar.
"Itu yang kami cemaskan," ujar seorang fungsioris PDI Perjuangan.***
Catatan:
Dana Program Pembangunan dan Dana Sosial Pemerintah yang bisa dipakai untuk
politik uang Golkar:
+Dana setorang lima yayasan Soeharto Rp 5 triliun (dikelola Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pementasan Kemiskinan)
+Dana program Jaring Pengaman Sosial Rp 12 triliun (dikelola Badan
Perencana Pembangunan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen P&K,
Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial).
+ Dana setoran Badan Usaha Milik Negara yang harus menyetor 2%
keuntungannya, hingga kini belum diketahui jumlahnya, diperkirakan triliun.
Dana ini telah disalurkan ke pesantren-pesantren pendukung Golkar (dikelola
langsung oleh DPP Golkar)
+ APBN untuk pembangunan dan biaya rutin daerah Rp 50 triliun (dikelola oleh
pemerintah-pemerintah daerah)
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
