Precedence: bulk
KOALISI PPP DAN PARTAI-PARTAI ISLAM DUKUNG STATUS-QUO
JAKARTA (SiaR, 14/4/99) -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memelopori
suatu koalisi sejumlah partai Islam untuk mendukung status quo, serta
menggembosi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jalan ke arah sana telah
dimulai, ketika Ketua Umum PPP Hamzah Haz di Pekalongan, Selasa (13/4)
kemarin mengungkap telah disepakatinya koalisi PPP dengan Partai Kebangkitan
Umat (PKU), dan Partai Nahdlatul Ulama (PNU).
Baik PKU dan PNU didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama (NU) --antara
lain KH Yusuf Hasyim-- dan sebagian warga Nahdliyin yang merasa tak
tertampung aspirasinya di PKB. PKB sendiri secara moral didukung
keberadaannya oleh Ketua Umum PB NU, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Menurut Hamzah Haz, setelah koalisi ini terwujud, maka langkah berikutnya
adalah mengajak partai-partai berasas Islam lainnya untu berkoalisi dengan
ketiga partai tersebut. Partai-partai yang kemungkinan akan diajak
berkoalisi, kata Hamzah Haz, antara lain Partai Bulan Bintang (PBB), PUI,
dan Partai Keadilan.
Terhadap manuver politik PPP itu, seorang pengamat politik UI kepada SiaR,
Rabu (14/4) ini menilai, bahwa koalisi antarpartai Islam yang dipelopori PPP
tersebut merupakan bagian dari strategi besar (grand-strategy) untuk
memenangkan status quo.
Pengamat itu menyebutkan, bahwa PPP merupakan salah satu partai produk Orde
Baru, selain Partai Golkar dan PDI Budi Hardjono (PDI-BH). PKU dan PNU
didirikan sebagai tindakan reaktif terhadap PKB yang dikenal kritis dan tak
kompromi terhadap segala "produk" Orde Baru dan kelanjutannya, yakni
pemerintahan Habibie, sehingga PKB dikenal masyarakat sebagai berada di
posisi partai-partai yang pro-reformasi, sebagai lawan pro status Quo.
Sedangkan PBB, meski dibantah Ketua Umumnya Prof Dr Yusril Ihza Mahendra,
dikenal sebagai salah satu partai yang menerima bantuan uang dari keluarga
Cendana. Yusril sendiri merupakan konseptor (ghost writer) pidato-
pidato dari mantan Presiden Soeharto. Demikian juga PUI ditengarai sebagai
salah satu partai dari puluhan partai baru yang menerima bantuan keuangan
dari keluarga mantan Presiden Soeharto. Hanya Partai Keadilan yang relatif
bersih.
"Mereka mengklaim mewakili umat Islam, tapi sesungguhnya tidak sepenuhnya
benar, karena massa riil Islam itu banyak juga yang menyalurkan aspirasinya
kepada PKB dan PAN, bahkan ke PDI Perjuangan yang sering dihujat sebagai
partainya kaum sekuler," ucap pengamat yang kali ini enggan disebut
jatidirinya itu.
Berdasarkan catatan SiaR, ketika Pemilu tahun 1997 lalu, PPP mengambil
keuntungan dari limpahan suara para pengikut Megawati yang kecewa, karena
PDI peserta Pemilu adalah PDI Soerjadi yang di-back up pemerintahan diktator
Soeharto, melalui jargon Mega-Bintang. PPP kala itu meraih sekitar 20 persen
suara pemilih akibat jargon Mega Bintang yang menjadi sangat terkenal saat itu.
Disamping itu, para fungsionaris PPP melempar janji-janji ke masyarakat,
bahwa partai itu kemungkinan akan mengajukan calon lain di luar Soeharto
sebagai Presiden RI. Bahkan, di sejumlah wilayah, banyak pengikut Mega
Bintang yang menjadi korban kekerasan aparat keamanan. Termasuk hingga
tertembak mati, seperti kasus yang terjadi di kawasan Warung Buncit, Jakarta
Selatan.
Tapi setelah perolehan suara meningkat dan banyak fungsionarisnya
memperoleh kursi di DPR-RI, PPP ternyata kemudian mendukung kembali Soeharto
sebagai Presiden RI untuk masa jabatan ketujuh kalinya. Terhadap kecurangan-
kecurangan yang dilakukan pemerintah dalam perhitungan suara pun, PPP takut
mengambil sikap dan memilih menerima hasil akhir yang nyata-nyata palsu
meski didahului oleh protes-protes keras.
Seperti mendukung analisis pengamat politik UI tersebut, mantan Ketua Umum
PPP HJ Naro beberapa waktu lalu menyebutkan, bahwa, pada Pemilu tahun 1997
lalu, PPP telah melakukan politik dagang sapi dengan menjual isu jargon Mega
Bintang, dan kini partai itu kembali ke pola lama, yakni menjual tanda
gambar Ka'bah. Tapi, lanjut Naro yang pernah melawan kelaziman dengan
mencalonkan diri sebagai wakil presiden di masa kekuasaan diktator Soeharto
itu, menegaskan, ujung-ujungnya PPP akan mendukung Habibie, dan kekuatan
status quo.
Pernyataan Naro tersebut didukung pengamat politik UI tersebut yang
percaya, bahwa PPP tak akan mengambil resiko, dengan tetap mendukung
kekuatan status quo.
"Nah, koalisi itu ujung-ujungnya akan mendukung status quo. Partai Golkar
sengaja disimpan dulu, karena mengajak mereka pada saat sekarang adalah
keputusan yang tak populer. Nanti setelah hitung-hitungan pasca Pemilu, baru
ketahuan belangnya ke mana arah koalisi ini�," ucap pengamat politik UI yang
dikenal kritis tersebut.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
