Precedence: bulk
PDR GUNAKAN FASILITAS DEPARTEMEN KOPERASI
JAKARTA (SiaR, 16/4/99), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)
menemukan bukti-bukti bahwa Partai Daulat Rakyat memakai fasilitas
Departemen Koperasi (Depkop) untuk kepentingan konsolidasi partainya.
Sebuah surat edaran yang dibuat Pimpinan Wilayah PDR Jawa Timur
menganjurkan seluruh cabang-cabangnya untuk meminta bantuan keuangan kepada
kantor Departemen Koperasi setempat, jika pengurus cabang kesulitan
pendanaan dalam pengiriman delegasi ke rapat kerja PDR yang masing-masing
peserta diperkirakan kontribusinya Rp 100 ribu.
"Dalam rangka konsolidasi dan meningkatkan kinerja partai dalam
menghadapi pemilu, pengurus wilayah PDR mengundang saudara pada rapat kerja
wilayah�, �menyadari keterbatasan yang ada pada masing-masing cabang,
mohon untuk keperluan biaya kontribusi dan transportasi peserta dapat
dirundingkan dengan Kakandep Koperasi setempat agar didapatkan
pemecahannya," tulis surat yang ditandatangani ketua umum PW PDR Jawa Timur,
Drs Haruno Soemitro dan sekretarisnya Tyas Budi Santoso bernomor
021/A/SSK/PW-PDR/III/1999.
"Ada kemungkinan hal tersebut juga terjadi di wilayah selain Jawa
Timur. Namun buktinya baru ditemukan di sini," kata seorang aktivis di KIPP.
Sebelumnya banyak kalangan mencurigai sejumlah bantuan JPS yang melalui
Departemen Koperasi pimpinan Menteri Koperasi/Pengusaha Kecil dan Menengah
Adi Sasono juga digunakan sebagai sarana konsolidasi Partai Daulat Rakyat.
Sebab, menurut mereka, koperasi-koperasi bentukan Depkop itu dipayungi
organisasi Persatuan Daulat Rakyat yang diduga keras telah menjadi
organisasi yang bergerak memobilisasi massa PDR.
Hubungan antara Partai Daulat Rakyat dan Persatuan Daulat Rakyat
telah dibantah oleh Sekjen Partai Daulat Rakyat Jumhur Hidayat. Namun
beberapa kalangan meragukan bantahan tersebut sebab dalam prakteknya
Persatuan Daulat Rakyat dikelola oleh orang-orangnya Adi Sasono di Depkop,
seperti Cacuk Sudaryanto (salah seorang Dirjen di Depkop) dan juga sejumlah
pejabat Depkop.
"Di beberapa wilayah, rapat-rapat partai juga dilakukan di kantor
Persatuan Daulat Rakyat," kata sumber SiaR.
Sementara itu terjadi saling klaim antara PDR dan Golkar berkaitan
dengan pemberian kredit usaha tani (KUT) kepada koperasi-koperasi yang
disalurkan melalui Kanwil Depkop di sejumlah wilayah Indonesia. Di beberapa
tempat Golkar mengklaim bantuan tersebut dilakukan oleh Golkar, namun
bersamaan dengan itu PDR juga mengklaimnya sebagai bantuan program PDR.
"Kalau ini benar, maka sangat jelas kedua partai tersebut telah melakukan
menipulasi secara sengaja proyek bantuan pemerintah kepada petani," kata
aktivis KIPP tadi.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
