Precedence: bulk
SEJUMLAH KOPERASI MENOLAK DIJADIKAN ALAT POLITIK
JAKARTA (SiaR, 30/4/99), Sejumlah koperasi di Jawa Tengah dan
Yogyakarta menyatakan keinginan mereka untuk keluar dari Dewan Koperasi
Indonesia (Dekopin), wadah tunggal bagi seluruh koperasi di Indonesia.
Keinginan mendirikan organisasi koperasi baru di luar Dekopin misalnya
dikemukakan oleh Himpunan Koperasi Mahasiswa Yogyakarta (HKMY). Menurut
Ketua HKMY, Dina Fauziah, sejumlah koperasi yang dimotori kalangan pemuda
sudah sepakat akan mendirikan wadah gerakan koperasi independen di luar
campur tangan pemerintah.
Belakangan ini sejumlah anggota DPRD Jawa Tengah juga melontarkan kritik
yang secara tak langsung menentang penggunaan gerakan koperasi sebagai alat
politik elit politik tertentu.
Memang, gerakan koperasi kini praktis dikooptasi Adi Sasono, Menteri
Koperasi/Pengusaha Kecil-Menengah untuk kepentingan politik kelompoknya. Soal
ini bukan rahasia lagi. Koperasi bukan saja dijadikan basis politik Partai
Daulat Rakyat (PDR) partai bentukan Sekjen ICMI itu, namun juga dijadikan lahan
untuk mengumpulkan uang untuk membiayai gerakan politiknya.
Tahun 1998 lalu Adi Sasono membentuk Koperasi Distribusi Indonesia (KDI)
yang memperoleh hak monopoli distribusi minyak goreng curah dan gula pasir. Dua
pekan lalu, kelompok Adi berhasil menguasai Dekopin dengan terpilihnya Nurdin
Halid sebagai Ketua Dekopin. Adi dua pekan lalu juga berhasil merebut Bank
Bukopin menjadi milik koperasi.
Upaya Adi mengkooptasi gerakan koperasi yang memang memiliki basis luas
ini memang cukup efektif, kendati tak semuanya mulus. Revrison Baswir misalnya,
ekonom dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta menuntut agar UU No 25/1992 yang
mengakui Dekopin sebagai wadah tunggal gerakan koperasi dicabut karena tak
mendukung independensi koperasi. Karena UU ini koperasi bisa dijadikan alat
politik orang-orang yang kini menguasai negara ini, seperti Adi Sasono.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
