Precedence: bulk KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN _____________________________________________________________________ MASALAH PENGUNGSI DI TIMOR TIMUR Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Dili, 29 Mei 1999 Dari tiga kunjungan ke Timor Timur sejak April 11, 1999, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melihat adanya permasalahan urgen menyangkut pengungsi internal (internally displaced persons, IDP). Gejala ini dimunculkan oleh beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi sejak bulan Januari 1999, dan terutama pada awal bulan April 1999, di Timor Timur. Mayoritas dari para pengungsi ini adalah kaum perempuan, anak-anak dan orang tua jompo yang terpaksa atau dipaksa meninggalkan rumah dan desanya dalam konteks pertikaian bersenjata di Timor Timur. Komnas Perempuan menganggap semua pengungsi sebagai korban situasi di luar kendali mereka sendiri. Pemberian bantuan dan perlindungan kepada mereka merupakan upaya murni kemanusiaan dan merupakan pemenuhan hak asasi para pengungsi untuk mempertahankan hidup. Berikut adalah beberapa temuan yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai narasumber pada tanggal 24-28 Mei dan kunjungan ke lokasi penampungan pengungsi di Liquica pada tanggal 27 Mei 1999. Jumlah pengungsi Jumlah keseluruhan dari pengungsi internal belum ada yang benar-benar pasti karena akses kepada mereka masih sangat dibatasi sehingga pendataan sulit dilakukan. Pendataan yang ada menyebutkan adanya antara 14. 236 jiwa (Kanwil Depsos Timtim) sampai 44.388 (Caritas) pengungsi internal di wilayah Timor Timur sampai dengan 24 Mei 1999. Para pengungsi internal tersebar di kota Dili dan kabupaten-kabupaten di bagian barat Timor Timur, khususnya Liquica, Ermera, Manufahi, Covalima, Bobonaro, serta di wilayah NTT, yaitu Kabupaten Belu. Perincian jumlah pengungsi per kabupaten yang telah dikumpulkan berbagai lembaga dilampirkan secara terpisah (lihat Lampiran). Jumlah pengungsi internal sesungguhnya berfluktuasi dari waktu ke waktu, mengikuti terjadinya insiden-insiden kekerasan. Ada sebagian pengungsi yang telah kembali ke tempat tinggalnya, ada sejumlah pengungsi yang berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi penampungan lain, sementara pengungsi-pengungsi baru juga masih berdatangan. Ada sebagian pengungsi yang masih belum berani menampakkan diri, bahkan untuk menerima bantuan, karena merasa diri mereka terancam. Jumlah yang tepat dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya hanya dapat diperoleh melalui akses yang terbuka dan kontinyu ke lokasi-lokasi penampungan pengungsi. Kondisi para pengungsi Berbagai laporan pandangan mata dari para pemberi bantuan kemanusiaan, yang dikonfirmasikan oleh kunjungan langsung Komnas Perempuan ke beberpa lokasi pengungsi, menggambarkan kondisi hidup yang tidak layak dan tingkat kesehatan yang sangat mengkhawatirkan. Ibu-ibu hamil dan anak balita termasuk di antara mereka yang paling rentan penyakit. Sebagian pengungsi tinggal di tempat-tempat terbuka di bawah tenda plastik dengan alas tikar-tikar kecil, sebagian bahkan tanpa atap ataupun alas, sebagian di gedung-gedung kosong, seperti di sekolah-sekolah, di barak atau kantor polisi atau militer yang sudah tidak dipakai. Sejumlah pengungsi yang mempunyai sanak-saudara di tempat pengungsian tinggal di rumah-rumah penduduk secara berdesakan, sebagian lain menempati rumah-rumah kosong dan tempat ibadah. Di salah satu lokasi pengungsi di Liquica, 25 pengungsi, termasuk sejumlah anak balita, tinggal dan tidur di bawah tenda berukuran 2x3 meter yang didirikan di belakang rumah penduduk. Mereka membuat dapur darurat di dekat tenda, memasak makanan yang mereka cari sendiri dan menggunakan WC dan sumur penduduk. Menurut informasi, ada empat tenda sejenis di sekitar lokasi yang sama sehingga diperkirakan fasilitas umum yang dimiliki penduduk setempat kini harus menanggung 100 orang tambahan selama lebih dari sebulan. Sebuah lokasi penampungan di barak Polres bahkan hampir tidak ada air bersih samasekali dan pada waktu hujan mereka harus berjalan 3 km ke sungai untuk mengeruk air bersih dari banjiran sungai. Laporan dari lokasi-lokasi penampungan lainnya menunjukkan gejala yang konsisten, yaitu bahwa tempat tinggal, air bersih dan sarana sanitasi yang tersedia bagi para pengungsi tidak layak dan tidak memenuhi standar minimal kemanusiaan. Dari segi kesehatan, malaria, diare, penyakit kulit, infeksi sarana pernafasan dan kekurangan gizi merupakan penyakit yang sudah terdeteksi. Palang Merah Internasional telah mencatat adanya malnutrisi tingkat moderat yang akan memburuk dengan sangat cepat jika tidak ada bantuan dalam waktu 1-2 minggu ini. Kunjungan langsung ke lokasi pengungsi oleh Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga lain, seperti UNICEF, mengkonfirmasikan hal ini. Para pengungsi dan warga masyarakat sekitarnya saat ini dihadapi ancaman ledakan diare yang bisa muncul sewaktu-waktu jika kondisi hidup para pengungsi tidak membaik dalam waktu dekat. Di luar kondisi hidup saat ini, sebagian pengungsi juga harus menghadapi kenyataan bahwa ekonomi rumah-tangga mereka sudah ikut hancur. Rumah mereka ada yang habis dibakar, ada yang masih berdiri tetapi kosong karena seluruh barangnya telah dijarah. Ternak dan hasil kebunnya terlantar, atau bahkan sudah hilang dicuri. Kondisi pengungsi di beberapa lokasi, seperti di Suai (Covelima) dan Cailaco (Bobonaro) misalnya, masih belum diketahui secara pasti karena akses para pekerja kemanusiaan ke wilayah-wilayah tersebut dibatasi (lihat bagian berikut). Bantuan kemanusiaan Sejumlah instansi pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya kemanusiaan telah mengupayakan bantuan kepada para pengungsi. Tetapi, mereka menghadapi kendala-kendala yang cukup berat. Dinas Sosial, misalnya, melakukan pembagian beras kepada para pengungsi dan Dinas Kesehatan memanfaatkan dana JPS untuk memberi susu dan bubur kepada anak-anak balita yang ada di tempat-tempat pengungsi. Suster-suster, lembaga sosial gereja, posko-posko bantuan kemanusiaan maupun lembaga-lembaga internasional juga mengupayakan bantuan pangan, obat-obatan serta perlengkapan tenda untuk para pengungsi. Di Liquica, misalnya, telah dibuka klinik kesehatan oleh para suster untuk membantu para pengungsi yang sakit. Di klinik ini dua suster perawat, dibantu satu asisten, mengobati sekitar 300-400 pasien per hari. Dari tiga puskesmas yang ada di Liquica, hanya satu yang masih berfungsi. Puskesmas yang biasanya berkapasitas 60-70 pasien per hari, sejak April 1999, menerima 250-300 pasien per hari. Pelayanan kesehatan di kedua tempat ini dilakukan tanpa dokter seorang pun. Kendati demikian, pelayanan terus berlangsung dan buka selama 24 jam sehari. Para pemberi bantuan kemanusiaan, khususnya pihak-pihak non-pemerintah, menghadapi beberapa kendala serius dalam menjalankan tugasnya. Mereka melaporkan telah dituduh melakukan pemihakan kepada salah satu unsur yang bertikai dan, atas dasar ini, mengalami penghadangan di jalan ketika melakukan pengiriman barang bantuan, pemukulan terhadap pengemudi/konjek truk barang bantuan serta ancaman melalui telfon untuk menghentikan pekerjaannya. Karena kondisi mencekam seperti ini, para pekerja kemanusiaan, termasuk suster-suster, harus bekerja dalam ketakutan atas keselamatan jiwa dan keamanan diri mereka. Pembatasan akses dan suasana ketakutan seperti di atas melemahkan kemampuan kita untuk mengetahui secara pasti kondisi dan kebutuhan para pengungsi dan menghambat pemberian bantuan kemanusiaan yang begitu urgen dibutuhkan oleh mereka. Bantuan pangan dan obat bagi para pengungsi saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada, kendatipun berjalan terus menerus tanpa henti. Di Liquica, misalnya, pengungsi di salah satu lokasi melaporkan baru menerima satu kali pembagian beras, sebanyak 5 kilogram/KK, selama dua bulan menjadi pengungsi. Anak balita telah menerima pembagian susu dan bubur, tapi persediaan hanya cukup untuk empat hari saja dan itupun belum semua balita pengungsi bisa mendapatkan bantuan yang sama nilainya. Kondisi malnutrisi yang ada menunjukkan bahwa bantuan pangan masih di bawah yang dibutuhkan. Kedua klinik pengobatan di Liquica harus menghadapi ancaman ledakan diare tanpa mempunyai satupun cairan infus dan perlengkapannya. Obat-obatan lainnya juga terbatas persediaannya. Sampai saat ini, kapasitas yang ada di dalam wilayah Timor Timur sendiri masih belum optimal dimanfaatkan untuk membantu semua pengungsi. Sesungguhnya, sumber daya dan potensi peningkatan bantuan cukup tersedia. Lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan, baik lokal maupun internasional, mampu mendapatkan bantuan dari luar wilayah Timor Timur dengan cukup lancar. Caritas, misalnya, mempunyai kapasitas untuk memberi bantuan beras dan obat-obatan dengan rencana kerja yang mencakup jangka waktu 5-10 bulan ke depan. Care International mempunyai persediaan 4.000 ton beras yang siap untuk dibagikan sebagai bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi tetapi mereka tidak diberi akses langsung kepada para pengungsi. Kebutuhan tenaga medis dan obat-obatan siap diberikan antara lain oleh Palang Merah Internasional dan UNICEF jika akses ke lokasi-lokasi pengungsi dapat diperoleh. Sementara itu, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi adalah keahlian Palang Merah Internasional, Care International, maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat yang ada secara lokal. Rangkuman 1. Walaupun angka pastinya belum ada, jumlah pengungsi internal sampai dengan 24 Mei 1999 didata antara 14. 000 sampai 44.000 jiwa. Mereka tersebar di kota Dili, di kabupaten-kabupaten bagian barat Timor Timur serta di wilayah NTT dekat perbatasan. 2. Laporan dari lokasi-lokasi penampungan secara konsisten menunjukkan bahwa tempat tinggal, air bersih dan sarana sanitasi yang tersedia bagi para pengungsi tidak layak dan tidak memenuhi standar minimal kemanusiaan. 3. Dari segi kesehatan, malaria, diare, penyakit kulit, infeksi sarana pernafasan dan kekurangan gizi sudah terdeteksi. Para pengungsi dan warga masyarakat sekitarnya dihadapi ancaman ledakan diare yang bisa muncul sewaktu-waktu jika kondisi hidup para pengungsi tidak membaik dalam waktu dekat. 4. Sebagian pengungsi juga harus menghadapi kenyataan bahwa ekonomi rumah-tangga mereka ikut hancur karena rumahnya ada yang habis dibakar atau dijarah, dan ternak serta hasil kebunnya terlantar atau habis dicuri. 5. Kondisi pengungsi di beberapa lokasi masih belum diketahui secara pasti karena akses para pekerja kemanusiaan ke wilayah-wilayah tersebut dibatasi. 6. Sejumlah instansi pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya kemanusiaan telah mengupayakan bantuan kepada para pengungsi. Mereka mempunyai kapasitas yang tinggi untuk membantu para pengungsi dan dapat meningkatkan kapasitas tersebut sesuai dengan kebutuhan. Tetapi, sampai saat ini, kapasitas yang ada di dalam wilayah Timor Timur sendiri masih belum optimal dimanfaatkan untuk membantu semua pengungsi. 7. Lembaga-lembaga pemberi bantuan kemanusiaan menghadapi kendala dalam penyaluran bantuannya karena kurangnya akses terbuka kepada para pengungsi dan tidak adanya jaminan keamanan bagi para pekerja kemanusiaan, khususnya yang berasal dari lembaga non-pemerintah, yang tengah menjalankan tugasnya. 8. Pembatasan akses dan suasana ketakutan yang dialami para pekerja kemanusiaan melemahkan kemampuan kita untuk mengetahui secara pasti kondisi dan kebutuhan para pengungsi dan menghambat pemberian bantuan kemanusiaan yang begitu urgen dibutuhkan oleh mereka. Rekomendasi 1. Para pekerja kemanusiaan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, baik lokal maupun internasional, perlu diberi jaminan keselamatan dan keamanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum Timor Timur agar mereka dapat segera menjalankan tugas kemanusiaannya secara optimal dan tanpa kendala. Keterlambatan bantuan membawa ancaman penyebaran wabah penyakit bukan hanya bagi para pengungsi tetapi juga bagi warga masyarakat yang hidup di sekitarnya. 2. Di lokasi-lokasi di mana masih terjadi konflik-konflik bersenjata perlu diberlakukan peluang damai (corridor of peace) di mana semua pihak bersepakat untuk menghentikan pertikaian dan menjaga keamanan agar para pekerja kemanusiaan dapat bergerak dengan leluasa untuk memberi bantuan kemanusiaan dan pelayanan kesehatan bagi para pengungsi dan penduduk setempat yang membutuhkan. Konsep corridor of peace sedang dikembangkan oleh UNICEF Timor Timur dan bisa dikoordinasikan dengan mereka. 3. Lokasi-lokasi yang tidak berada dalam cengkraman konflik bersenjata perlu dinyatakan terbuka bagi para pekerja kemanusiaan tanpa kecuali. 4. Pemberian jaminan keamanan kepada para pekerja kemanusiaan oleh aparat keamanan dan pemerintahan daerah perlu disampaikan secara terbuka kepada lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan dan kepada publik agar semua pihak di seluruh wilayah mengetahui hal ini. Tim KOMNAS PEREMPUAN ttd. Koesparmono Irsan, Anggota Paripurna Kamala Chandrakirana, Sekretaris Jenderal Lampiran: JUMLAH PENGUNGSI MENURUT PERKIRAAN CARITAS TIMOR TIMUR Terhitung sampai dengan tanggal 24 Mei 1999 Lokasi dan Jumlah Pengungsi Dili 2.579 Liquica 14.000 Maliana 12.000 Ermera (Hatolia) 12.000 Manufahi 312 Atambua 400 Suai 3.000 Total 44.291 Dikutip dari Laporan Naratif tentang Bantuan Darurat bagi Pengungsi Caritas Timor Timur. ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
