Precedence: bulk


ALASAN KEAMANAN JAJAK PENDAPAT DITUNDA 

        DILI (MateBEAN, 23/6/99),  Dengan pertimbangan faktor keamanan yang 
belum kondusif, serta masih adanya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok 
pro-otonomi,  akhirnya Sekjen PBB Kofi Annan memutuskan untuk menunda jajak 
pendapat Timtim selama dua pekan dari yang semula dijadwalkan berlangsung 8 
Agustus 1999.

        "Penundaan yang singkat ini memiliki beberapa keuntungan. Kita bisa 
menjamin situasi keamanan yang baik dan mendukung, masalah logistik bisa 
dipecahkan dan penggelaran personil PBB bisa tepat waktu," kata Annan dalam 
pernyataan yang dikeluarkan di Markas Besar PBB, Selasa malam (Rabu pagi WIB). 

        Penundaan pelaksanaan jajak pendapat rakyat Timor Timur oleh Sekjen 
PBB Kofi Annan yang semula direncanakan pada 8 Agustus menjadi akhir 
Agustus 1999, karena pertimbangan keamanan di wilayah bekas jajahan Portugal 
itu belum kondusif dan belum rampungnya persiapan yang dilakukan UNAMET. 
        
        Sebelumnya Wakil CNRT di luar negeri, Ramos Horta juga beberapa kali 
mengusulkan agar jajak pendapat di Timtim ditunda, sampai masalah keamanan 
betul-betul kondusif. Karena mendekati jajak pendapat, kelompok pro otonomi 
terus menerus melancarkan aksi pemaksaan terhadap masyarakat sipil untuk 
menerima opsi pertama yakni otonomi luas.

        "Sangat mengutungkan bagi kelompok pro-kemerdekaan untuk melakukan 
konsolidasi ke bawah, karena selama beberapa pekan ini kelompok 
pro-kemerdekaan dikejar-kejar, sehingga mereka sulit untuk melakukan persiapan 
dalam menghadapi kampanye jajak pendapat ini. Saya kira dengan penundaan itu 
mereka bisa melakukan persiapan yang matang menghadapi kampanye jajak 
pendapat ini," kata seorang mahasiswa Untim di Dili pada MateBEAN.

        Bahkan menurut beberapa pihak yang ditemui MateBEAN bahwa kalau situasi 
keamanan belum kondusif benar pada awal Agustus nanti, maka besar
kemungkinan bahwa Sekjen PBB bisa menunda lagi jajak pendapat hingga awal
atau pertengahan September mendatang.

        "Kalau kelompok pro-otonomi masih melakukan kekerasan maka Sekjen
PBB punya kewenangan untuk menunda atau memperpanjang lagi," kata sumber itu.

        Sedangkan Panglima Perang Pro Otonomi Joao Tavares yang dihubungi beberapa
wartawan mengatakan bahwa penundaan jajak pendapat itu dengan alasan yang
tidak tepat. Tapi dengan lagak sangat "bodoh" dia menjawab beberapa 
pertanyaan wartawan misalnya, "Bagaimana tanggapan Anda dengan penundaan 
jajak pendapat?" Joao Tavares menjawab, "Ya bagus, bagus lah. Apa? Jajak 
pendapat ditunda? Sebaiknya Timtim ini jadi status KO (maksudnya status quo) 
saja."

        Kontan beberapa wartawan yang mendengarkan jawaban itu tertawa.
Namun karena takut kalau Tavares marah, mereka terpaksa menahan tawanya.
"Masa orang seperti ini kok dipercaya jadi bupati. Bahkan tidak bisa
menjawab pertanyaan wartawan dengan baik," kata seorang wartawan.

        Kejadian lucu juga muncul ketika Joao Tavares membacakan sambutannya 
pada pembukaan Front BRTT. Saat itu ia membaca saja teks yang dibawanya, 
"Yang Terhaormat Bapak Gubernur Timtim, Yang Terhormat Bapak Danrem Timtim, 
dan Yang Terhormat Bapak Panglima Perang Pro-Otonomi...," katanya. Banyak 
orang bertanya-tanya, apakah Joau lupa atau tidak tahu bahwa panglima Perang 
Pro-Otonomi adalah dirinya sendiri.***

----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke