Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 23/II/11-17 Juli 99 ------------------------------ PDI-PERJUANGAN TAK REFORMIS Oleh: Togi Simanjuntak (OPINI): PDI Perjuangan tampaknya tak akan terkejar oleh partai-partai lain untuk tampil sebagai partai pemenang pemilu. Tetapi, akhir-akhir ini wacana demokrasi yang berkembang -teristimewa di kalangan elite dan pengamat politik- adalah suatu situasi pengingkaran terhadap kepatutan politik di alam demokrasi itu sendiri.Ada gejala terjadinya praktek-praktek extra electoral process oleh sebagian elite politik yang akan menegasikan pilihan demokratis rakyat melalui sarana pemilu sebagai praktek electoral process. Di satu sisi, para elite itu mencoba mengutak-atik suatu formula baru tentang suatu pilihan demokratis versi masing-masing, di sisi lainnya -untuk kepentingan politik tertentu- dengan diperkuat argumentasi sejumlah pengamat politik, -bak cerita di dunia wildwest- ditembakkanlah peluru-peluru dari senapan milik mereka yang diarahkan ke partai pemenang pemilu itu. Tak terkecuali ke diri calon presidennya, Megawati Soekarnoputri. Terhadap berbagai upaya penjegalan -suatu terminologi yang mendadak populer di media-massa dalam konteks munculnya suara-suara anti-Mega itu, salah seorang pembantu Megawati, Mochtar Buchori bereaksi cukup keras hingga sampai kepada pilihan istilah, desperate of sense -untuk menggambarkan orang yang sudah habis akal sehingga segala macam cara ditempuh. Maksudnya tentu untuk penggunaan isu gender dalam perspektif agama yang gencar ditimpakan kepada diri Megawati oleh kelompok-kelompok yang tak menyetujui terpilihnya Megawati sebagai calon presiden. Apalagi rencana pembahasan RUU Kepresidenan, yang konon, akan memasukkan klausul tentang pendidikan formal seorang capres minimal strata satu. Bahkan opini yang kemudian berkembang dan menjadi wacana publik di media massa adalah, bahwa PDI Perjuangan itu pro-status quo. Dan mereka yang menembakkan tudingan ketak-reformisan PDI Perjuangan adalah -believe it or not- orang-orang yang dulunya merupakan elite dan pengamat politik pro-Soeharto, atau -kalau tidak pro Soeharto- paling tidak pro-Habibie. Benarkan PDI Perjuangan itu tak reformis? Cendikiawan muslim Nurcholish Madjid (Cak Nur) menyebutkan ada dua acuan sebagai parameter atau tolok ukur sebagai metode penilaian reformis atau tidaknya suatu partai, yakni, pertama aspek institusional, dan disini ia menyebut Partai Golkar sebagai termasuk didalamnya. Kedua, aspek ideal dengan berdasarkan pada substansi yang dimiliki suatu partai, apakah itu platform, visi, dan orientasi program suatu partai. Dari aspek inilah PDI Perjuangan banyak dipojokkan sebagai tak reformis. Paling tidak dengan menyebut agenda-agenda reformasi antara lain; dwifungsi ABRI; amandemen UUD '45; isu negara federal/otonomi daerah, maka PDI Perjuangan diposisikan sebagai tak reformis. Di luar acuan Cak Nur itu, maka menurut penulis karena masyarakat itu berkembang atas prinsip-prinsip dialektika historis, maka perspektif historis-empiris perlu ditambahkan sebagai tolok ukur berikutnya. Dengan landasan tiga acuan itu, maka untuk membangun argumentasi tentang dimana posisi PDI Perjuangan dalam gerakan reformasi itu, diperlukan kesahihan atas dasar kajian yang memiliki perspektif kultural dan historis berdasarkan bukti-bukti (evidences) empirik dari perjalanan sejarah suatu partai/kekuatan politik tertentu. Dengan melakukan kajian tekstual atas isi-isi pidato politik sang ketua umum PDI Perjuangan, serta membongkar-bongkar kliping media-massa tentang pandangan partai tersebut terhadap agenda politik reformasi, ternyata partai berlambang banteng kekar dalam bulatan itu adalah reformis. Ini bertolak-belakang dengan wacana reformasi yang ditumbuh-kembangkan oleh para pengamat politik seperti Eep Saefullah Fatah mengenai PDI Perjuangan! Pertama, tentang dwifungsi ABRI. Dalam dua kali pidato politiknya [baca; pidato politik Megawati di Kongres Bali, Oktober 1998; serta pidato politik Megawati di acara Halal Bihalal Idul Fitri, Januari 1999], Megawati menegaskan, bahwa ABRI perlu kembali ke jatidirinya sebagai tentara nasional, dan tentara rakyat yang dicita-citakan Penglima Besar Jenderal Soedirman. Untuk itu, tegas Mega, ABRI perlu melakukan redefinisi, reposisi, dan refungsionalisasi atas peran sosial-politiknya selama ini. "Sudah jelas, bahwa militer dan sipil memiliki perannya masing-masing," demikian Mega. Jika, kemudian PDI Perjuangan sepertinya mengesankan sepakat dengan penghapusan dwifungsi secara gradual, itu adalah dikarenakan hasil kompromi-kompromi Deklarasi Ciganjur, November 1998 yang juga disepakati Amien Rais, dan Gus Dur. Visi PDI Perjuangan tentang dwifungsi ABRI justru mengalami moderasi, karena adanya kompromi dengan kekuatan-kekuatan politik lain itu, karena seperti ada tertulis dari hasil brainstorming tema-tema pokok pemenangan Pemilu yang dicetuskan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Oktober 1998, bahwa dwifungsi ABRI harus dicabut sekarang juga sebagaimana tuntutan mahasiswa. Kedua, amandemen UUD '45. Megawati berkali-kali [baca pidato politik Megawati menyambut HUT ke-XXV PDI, Januari 1998, serta peringatan dua tahun Peristiwa 27 Juli, 27Juli1998] menegaskan pentingnya masa jabatan presiden dibatasi dua periode saja. PDI Perjuangan sendiri tidak phobi untuk mengamandemen batang-batang tubuh UUD '45 seperti berkali-kali ditegaskan fungsionaris partainya. Hanya saja refleksi kritis Megawati terhadap pemerintahan Soeharto -menyangkut UUD '45- menegaskan: "Andai saja, dengan modal kepercayaan Rakyat yang diberikan pada para pemimpin bangsa ini, penyelenggaraan berbangsa dan bernegara benar-benar dijalankan sesuai dengan amanat UUD '45 dan Pancasila, saya yakin dan haqqulyakin, kita tidak akan mengelami nasib seperti sekarang ini." Ketiga, negara federal/otonomi daerah. Sikap PDI Perjuangan jelas, bahwa persoalan ini dilihat dari pendekatan struktural tentang keadilan ekonomi-politik pusat-daerah, karenanya PDI Perjuangan ingin tetap mempertahankan negara kesatuan RI dengan; "segera dibuat UU yang menjamin otonomi yang nyata dan luas; dengan menjamin bahwa yang mempunyai hak otonomi itu pada hakekatnya adalah rakyat, bukan aparat (birokrasi); dengan melaksanakan perimbangan keungan antara pusat dengan daerah secara adil dan realistis." [baca Pappu Pusat PDI Perjuangan, Tema Pokok, Tema Umum dan Tema Bidang dalam Kampanye Pemilu 1999]. Dan langkah untuk itu adalah dengan mencabut UU No.5/1974, serta UU No.5/1979 tentang pemerintahan daerah. Juga ada upaya penyebarluasan opini yang tak tepat oleh para penjegal PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan tak terlibat dalam arus gerakan pro reformasi yang awalnya dimotori para mahasiswa. Benarkah demikian? Tanpa bermaksud menegasikan peran banyak elemen masyarakat pendukung gerakan pro-demokrasi, maka PDI Perjuangan -jika didekatkan dari perspektif historis-empiris, maka seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan, sebenarnya telah terlibat dalam suatu gerakan perlawanan terhadap rezim oligarki militer Soeharto sejak pelaksanaan Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya tahun 1993, saat Mega menolak intervensi Soeharto yang coba menggolkan Budi Hardjono sebagai ketua umum partai. Bahkan, akhir-akhir ini ada pendapat dan opini yang dikembangkan para penjegal PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan memenangkan pemilu hanya karena mengeksploitir ketertindasannya. Dari pernyataan itu terkesan, sebagai sebuah partai, PDI Perjuangan hanyalah sebagai subjek yang pasif, bukan obyek yang aktif melakukan resistensi terhadap represi rezim Oligarki militernya Soeharto. Orang lupa, bahwa di tubuh PDI Perjuangan karena konsistensi sikapnya menentang Soeharto, ada kader yang gugur dan hilang [27 Juli 1996], ditangkap dan diadili [Barisan Merah-Putih/BMP, Februari 1998], diculik dan dihilangkan [Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, Rian dan Sonny]. April 1997, PDI Perjuangan menegaskan menolak pelaksanaan Pemilu versi Soeharto dengan cara mengepung gedung DPR/MPR, dan Januari 1998, sebelum terjadinya gerakan mahasiswa yang massif di seluruh kota-kota besar di tanah air, kader-kader PDI Perjuangan yang tergabung ke dalam BMP lebih dahulu mengadakan dua kali long march meminta pertanggungjawaban Soeharto atas krisis ekonomi yang terjadi. Akibat aksi tersebut, ratusan kader partai yang potensial -dari mulai ketua cabang hingga ketua ranting- se-Jabotabek dipidana tiga bulan penjara. Itulah sebabnya mengapa kader PDI Perjuangan seperti absen, ketika ribuan mahasiawa secara patriotik melakukan aksi demo besar-besaran menumbangkan Soeharto. Jadi, jika harus memilih siapa yang memimpin bangsa ini untuk ke luar dari krisis, antara para elite dan pengamat politik yang baru sekarang rajin berteriak-teriak menyebut dirinya sebagai reformis -bahkan menuding PDI Perjuangan sebagai tidak reformis, atau Megawati dan PDI Perjuangannya yang sudah teruji dengan bukti-bukti empirik perjalanan kultural-historisnya, maka pilihannya adalah lebih menaruh harapan pada yang terakhir ini. (*) Penulis adalah sejarawan dan anggota PDI Perjuangan --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
