Precedence: bulk
MASYARAKAT INTERNASIONAL HARAPKAN JAJAK PENDAPAT DITUNDA
DILI (MateBEAN, 12/7/99), Walaupun secara resmi Sekjen PBB Kofi
Annan sudah mengatakan ditunda atau tidaknya jajak pendapat baru akan
diumumkan Jumat (16/7) mendatang, namun sebagian besar masyarakat
internasional mengharapkan agar jajak pendapat yang sedianya akan
berlangsung pada 22 Agustus mendatang sebaiknya ditunda, karena belum
normalnya situasi keamanan di Timtim.
Sekjen PBB, seperti yang dikutip Ketua UNAMET di Timtim, Ian Martin
mengatakan di beberapa daerah seperti di Dili, Viqueque dan Maliana, problem
keamanannya sangat serius, karena para milisi dengan bebas masih mengancam
masyarakat sipil, dan mereka kebal hukum. "Saya telah melaporkan kepada
Dewan Keamanan PBB bahwa dibeberapa daerah di Timtim seperti Maliana,
Viqueque dan Liquisa menunjukkan problem serius, yaitu dengan kebalnya
milisi dari hukum Indonesia. Padahal daerah-daerah itu ada petugas UNAMET,"
kata Ian Martin.
Menurut Ian, walaupun pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan
keamanan bagi warga Timtim, namun kekerasan justru semakin meningkat, karena
di beberapa daerah memperlihatkan bahwa tingkat pengungsian semakin
meningkat. "Semakin banyak pengungsi lokal dari dan ke daerah kabupaten di
Timtim berarti situasi keamanan belum menentu. Puluhan ribu pengungsi
tersebar dimana-mana di Timtim, merupakan suatu penilaian keamanan yang
kurang menguntungkan bagi proses pendaftaran. Perlu ada perbaikan konkret
dari Pemerintah Indonesia sehingga para pengungsi dapat kembali ke kampung
halaman mereka," katanya.
Kegiatan para kepala desa dan milisi di Maubara berupa rapat gelap
mengintimidasi dan menteror warga untuk mendukung opsi otonomi terus
berlangsung. Bukan milisi saja yang melakukan teror dan intimidasi, tapi
para kepala desa juga melakukan hal yang sama. Sehingga PBB, melalui UNAMET
menghimbau kepada TNI dan Polri agar tiga sebelum memasuki persiapan
pendaftaran pos-pos milisi dan para milisi disetiap daerah dapat dibubarkan.
"Kepemilikan senjata hanya bagi TNI dan Polri. Demikian pula konvoi-konvoi
milisi bersenjata di setiap daerah harus dihentikan, dan milisi-milisi
bersenjata harus dikendalikan," katanya.
Sementara itu Sekretaris pribadi Sekjen PBB, Frances Vendrell
mengatakan sangat sedih melihat masyarakat sipil tanpa senjata diintimidasi,
diteror dan dibunuh oleh milisi. "September-Desember 1998 ketika saya datang
ke Timtim situasi kacau terjadi di mana-mana. Dan sampai saat ini kondisi
itu terlangsung, tanpa ada upaya untuk menghentikannya, walaupun sudah ada
kesepakatan mengenai penentuan pendapat," Vendrell.
Sedangkan dari Australia, Menlu Alexander Downer mengatakan
pemerintahnya menyambut baik penundaan jajak pendapat itu, karena selama
kekerasan masih terjadi di Timtim, maka perlu pertimbangan khusus dari
Sekjen PBB untuk menentukan apakah jajak pendapat harus berlangsung sesuai
jadwal atau ditunda.
"Australia dapat memahami penundaan keputusan jajak pendapat di
Timtim oleh Sekjen PBB, karena hal itu lebih didasarkan pada pertimbangan
keamanan. Indonesia harus bertanggungjawab terhadap keamanan di Timtim.
Karena masalah Timtim tidak bisa diselesaikan oleh para penjahat dan
penjarah (milisi) itu," kata Downer di Sydney Minggu (11/7) kemarin.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
