Precedence: bulk
KELUARGA PJS. PRESIDEN PDRI TOLAK DIPOLITISIR HABIBIE
JAKARTA (SiaR, 16/7/99). Keluarga pejabat sementara Presiden RI pada masa
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), (Alm) Sjafruddin
Prawiranegara menentang rencana peresmian monumen PDRI pada 20 Agustus 1999.
Penolakan itu dengan alasan keluarga pahlawan nasional itu tak ingin
dieksploitasi Presiden BJ Habibie untuk kepentingan politik presiden tersebut.
Menurut salah seorang putra Sjafruddin, Farid Prawiranegara, Kamis (15/7),
rencana peresmian proyek tersebut dianggap bermuatan politik, dan
memperlihatkan seolah-olah Habibie aspiratif bagi umat Islam. Bagi pihak
keluarga, mereka hingga kini menegaskan tidak pernah berharap agar
pemerintah memberi gelar penghargaan yang muluk-muluk, atau mendirikan
monumen segala, apalagi jika motif dibalik itu untuk mengangkat citra
Habibie semata.
Farid juga menyatakan keheranannya atas penetapan tanggal peresmian yang
pada 20 Agustus 1999 nanti. Sebab menurutnya tanggal yang memiliki ikatan
historis dengan kiprah ayahnya dalam penegakan eksistensi republik ini
adalah pada tanggal 19 Desember 1948, saat PDRI didirikan. Ia menduga
pemilihan tanggal 20 Agustus, dikaitkan dengan upaya menaikkan citra
Presiden Habibie menjelang Sidang Umum (SU) MPR mendatang, sebab jika
dipilih tanggal 19 Desember, maka hal itu lewat dari SU MPR.
Kontroversi soal akan diresmikannya monumen PDRI tersebut berawal dari
kedatangan Jenderal Besar AH Nasution pada tanggal 13 Juli 1999, yang
meminta Habibie untuk meresmikan monumen itu di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Berdasarkan catatan sejarah, PDRI didirikan setelah ibukota RI pada masa
revolusi kemerdekaan di Yogyakarta diserang dan diduduki pasukan NICA.
Sementar itu, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta juga turut
ditawan dan diasingkan Belanda ke Jakarta. Agar supaya roda pemerintahan
tetap berjalan, maka Sukarno memutuskan, agar didirikan PDRI, dengan pejabat
sementara presidennya Sjafruddin Prawiranegara.
Dengan adanya protes dari pihak keluarga Sjafruddin Prawiranegara tersebut,
maka ini untuk kesekian kalinya suatu keputusan Habibie dinilai sebagai
hanya untuk sekadar menaikkan citranya, dan untuk kepentingan politiknya
semata. Sebelum ini, perbuatan Habibie yang juga dicap sekadar kosmetik
politik adalah seperti dalam hal penyelesaian kasus Aceh, juga pembebasan
Tapol/Napol yang tetap dianggap sebagai diskriminatif, karena sekadar untuk
kepentingan diplomasi semata, bahwa pemerintahannya telah reformis.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
