Precedence: bulk KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA = RAHASIA = MEMO ---------- Nomor: M.53/Tim P4-OKTT/7/1999 Kepada Yth : Bapak Menko Polkam Dari : Asmenko I/Poldagri Perihal : Gambaran umum apabila Opsi I gagal Lampiran : Nihil Tanggal : 3 Juli 1999 ====================================== Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Tim Polkam di Dili, sebagai berikut: 1. Setelah +- 23 tahun Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, Timor Timur kelihatan maju dengan pesat terutama di bidang fisik/materiil. Dalam waktu singkat infrastruktur tergelar sungguh menajubkan, tetapi tidak diikuti oleh mental spiritual masyarakatnya. Perlawanan bersenjata GPK masih terus berlanjut dan ada kecenderungan makin berkembang. Regenerasi berlangsung secara baik, sehingga tumbuh kelompok perlawanan yang lebih terpelajar dan militan, mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan klandestin sehingga kegiatan-kegiatan terornya cukup berhasil, mampu menarik, menciptakan opini, mempolitisir, sehingga terbangun masyarakat anti integrasi. Secara terang-terangan masyarakat anti integrasi ini dapat menciptakan kehidupan yang mencekam, sehingga terjadi eksodus besar-besaran terutama di kalangan masyarakat pendatang. 2. Kelompok pro integrasi yang cukup banyak tersebar di seluruh wilayah selama ini sedang terlena dan menjadi bulan-bulanan kelompok anti integrasi. TNI terpojok bahkan mendapat teror dari kelompok anti integrasi. Suasana demikian kacau sehingga pemerintah menilai tidak ada gunanya Timor Timur dipelihara, karena sepanjang keberadaanya terus menerus membuat masalah, sehingga lahirlah Opsi II. Lahirnya Opsi II mengagetkan dan membangunkan kelompok pro integrasi yang merasa bahwa mereka akan punah seandainya terlepas dari Indonesia. Karenanya kebangkitan kelompok pro integrasi dalam sekejap bisa membalik suasana menjadi lebih dominan. Walaupun situasi keamanan telah terkendali hingga saat ini masyarakat pendatang belum/mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Kecuali nanti kalau Penentuan Pendapat dimenangkan Otonomi Khusus. 3. Opini dunia saat ini telah demikian terpengaruh, sehingga PBB mengambil inisiatif untuk datang ke Timor Timur setelah persetujuan Tripartit di New York sepakat untuk melakukan Penentuan Pendapat bagi rakyat Timor Timur apakah menerima atau menolak Otonomi Khusus yang dikonsepkan PBB. Apabila menerima rakyat Timor Timur tetap berintegrasi dengan bangsa Indonesia, sedangkan bila tidak maka akan lepas dari pelukan Indonesia. Tim United Nations Assesment Mission on East Timor (UNAMET) telah datang ke Timor Timur mendahului sebelum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Timor Timur siap menerima kehadirannya. UNAMET disambut gegap gempita oleh kelompok anti integrasi, karena kedatangan UNAMET mereka anggap sebagai dewa penolong, sedangkan Pemerintah Daerah terpesona dan tidak berbuat apapun, walau Pemerintah Pusat dengan Keppres No. 43 telah banyak melakukan koordinasi antar Departemen. Dengan kedatangan UNAMET, suasana kembali menjadi mengkhawatirkan karena kelompok anti integrasi mendapat angin, sedangkan Pemerintah Indonesia yang diberi tanggung jawab menjamin keamanan dalam upaya Penentuan Pendapat menginstruksikan agar semua pihak (dalam hal ini yang terjangkau adalah TNI dan kelompok pro integrasi) untuk tidak melakukan sesuatu yang berbau intimidasi. Angin segar mendorong kelompok anti integrasi yang mengintimidasi dan berlindung di balik UNAMET. Pada awal kedatangan Tim Polkam (bagian dari Satgas P3TT), banyak pihak yang melontarkan optimisme bahwa Otonomi Khusus akan menjadi pilihan masyarakat namun setelah kedatangan UNAMET, terdapat banyak sekali faktor pendukung yang mendorong kelompok anti integrasi untuk berada di atas angin. Terlalu skeptis kalau kita mengatakan UNAMET memihak, tetapi dengan selalu tertinggalnya kita di dalam merespon manuver pihak yang tidak bersahabat, optimisme yang semula amat meyakinkan, menjadi bergeser. Ini dikarenakan yang pertama karena ruang gerak kita demikian dibatasi, kemudian ketidakberdayaan kita mengimbangi manuver UNAMET yang didalamnya didukung oleh personil-personil lokal dan kelompok anti integrasi UNAMET didominir oleh kelompok anti integrasi, dan ada kecenderungan tugasnya tidak sekedar menyelenggarakan Penentuan Pendapat belaka, tetapi lebih jauh dari itu. 5.Tugas untuk memenangkan Otonomi Khusus untuk rakyat Timor Timur, sesungguhnya tidaklah begitu sukar, karena yang dijadikan rebutan adalah rakyat mengambang, yang tuntutannya sangat sederhana, yaitu tersedianya bahan makanan dan obat-obatan. Siapa yang dapat memberi makanan dan pengobatan pada merekalah panutannya. Bahkan kelompok anti integrasi pun menunggu uluran tangan ini, tetapi apa daya kita selalu terlambat, sedangkan pihak anti integrasi mampu memanfaatkan peluang kehadiran UNAMET dengan tugas-tugas tambahannya seolah-olah sebagai dewa menolong. 6. Di Dili ini telah menunggu sebanyak 32 LSM yang siap membantu "pengungsi". Batasan antara pengungsi dan rakyat yang lapar tidak ada, bahkan rakyat lapar tersebut bisa digiring dalam sekejap untuk menjadi pengungsi di bawah tekanan kelompok anti integrasi. Banyak lagi dana-dana yang segera akan mengalir dari luar negeri, kesemuanya dapat merubah peta kekuatan. Dalam konstelasi demikian, rasa optimis yang tadinya demikian besar menjadi meragukan, apalagi janji-janji dari pusat belum dipenuhi. Pemerintah Daerah dan TNI saat ini hanya bisa menyaksikan orang lain memberi makan rakyat kita, sedangkan kelompok pro integrasi mungkin tidak tersentuh. Untuk menyikapi situasi seperti ini, memang masih tersedia waktu, namun waktu berjalan terus, tanpa terlihat adanya tanda-tanda yang menguntungkan bagi pemenangan Opsi I. Oleh karenanya tidaklah salah apabila kita memprediksi kemungkinan paling buruk, yaitu Opsi I tidak diterima. 7. Bagaimanakah gambarannya apabila Opsi I gagal? a. Kelompok anti integrasi akan berpesta pora, seperti terjadi pada saat penarikan pasukan non organik dari Aceh pada bulan Agustus 1998 yang lalu. Sementara rakyat Aceh telah merasa menang. TNI yang sedang diupacarakan untuk kembali home base dilempari batu dan dicaci maki. Hal seperti ini bisa terjadi di Timor-Timur dalam skala yang lebih sadis lagi. Walaupun sudah beberapa kali digelar pertemuan-pertemuan, kesepakatan diantara kelompok-kelompok bersenjata dengan kelompok-kelompok militan pro integrasi baik di Pusat maupun di Daerah, tidak ada jaminan kedua belah pihak akan saling menerima apabila Opsi I gagal. Pemerintah Indonesia mungkin merasa terlepas dan beban berat menanggung permasalahan Timor-Timur yang tidak pernah selesai kecuali kehilangan muka di mata dunia, tetapi kelompok pro integrasi siap untuk mengambil posisi seperti kelompok anti integrasi siap untuk mengambil posisi seperti kelompok anti integrasi saat ini. Pemerintah Indonesia dalam hal ini tetap tidak bisa lepas tangan apabila pendukung integrasi dibantai kelak. Dari monitoring selama ini, dapat diduga apabila Opsi II menjadi pilihan masyarakat, maka kelompok pro integrasi akan melanjutkan perlawanan, dengan mengamankan terlebih dahulu keluarganya di NTT. Dari aspek ini sudah dapat dipastikan pemerintah Indonesia tidak bisa lepas tangan. b. Bagaimana pula sikap kelompok anti integrasi terhadapa para pendatang terutama TNI/Polri dan para Pegawai Negeri Sipil RI dan pendatang lainnya. Apabila Opsi I menang pun TNI/Polri non Organik dan PNS non pribumi harus meninggalkan Timtim secara terhormat. Bila Opsi II berlaku, akan terjadi suatu hal yang menakutkan bagi PNS RI. Suasana menegangkan adalah saat mengumumkan hasil Penentuan Pendapat. Para kelompok pro integrasi yang paling tegang, tanpa mengeyampingkan PNS RI. Mungkinkah PNS RI mampu tetap melaksanakan tugasnya sampai saat pengumuman hasil Penentuan Pendapat. Mereka akan minta jaminan pemerintah dan TNI bagi keselamatan mereka tidak sekedar janji-janji tetapi harus dapat melihat rencana evakuasi terhadap mereka yang tersebar di seluruh wiyah Timor-Timur. c. Tidak bisa diabaikan bagaimana sikap para Milsas asal Timor-Timur yang direkrut dari pendukung integrasi. Mereka adalah pahlawan integrasi. Apakah mereka akan ikut induk pasukannya atau mungkin tidak mau meninggalkan Timor-Timur, yang berarti akan memilih mengangkat senjata. Mereka adalah putra derah yang mempunyai anak, isteri dan saudara-saudara di Timor Timur. Paling tidak mereka menitipkan anak, isteri dan saudara-saudarannya di NTT. c. Sudah dapat dipastikan bahwa kehidupan kemasyarakatan akan terganggu. Perekonomian akan lumpuh, karena pengusaha pada umumnya adalah pendatang, walaupun saat ini mereka masih aktif. Tapi sampai kapankah ini berlangsung. Kira-kira hari "H" minus beberapa hari sebelumnya mereka akan menghindar ke NTT. Sudah ada tanda-tanda kelompok anti integrasi telah membuat daftar kepemilikan baru terhadap asset-asset yang akan ditinggal pemerintah dan pendatang. Mereka tidak atau belum mampu mengoperasikan manajemen kemasyarakatan, tidak akan mampu menghidupkan rumah sakit. Walaupun PNS RI yang anti integrasi cukup bnayak tetapi umumnya tidak punya kemampuan. Paling tinggi mereka akan dikendalikan oleh Gereja, sedangkan yang lainnya akan dikendalikan oleh UNAMET atau Australia dengan relawannya. 8. Menyikapi hal-hal di atas kita hanya mempunyai waktu untuk memenangkan Otonomi Khusus selama +- 6 minggu lagi, namun bila ini gagal, waktu yang 6 minggu itu sangatlah singkat untuk membuat rencana penyelamatan personil pro integrasi beserta asset-asset lainnya. Karenanya penyusunan rencana Kontijensi menghadapi Opsi II harus dikembangkan sedini mungkin. Pemerintah masih terus menyisakan anggaran untuk mendukung rencana cadangan ini. Bila pemerintah sudah kesukaran didalam mendukung pemenangan, konon menghadapi kemungkinan yang tidak diharapkan tanpa rencana cadangan ini, wibawa pemerintah di mata dunia akan lebih terpuruk, apalagi di mata rakyat Indonesia umumnya. Kemungkinan-kemungkinan yang masih dapat dilakukan oleh pemerintah adalah: a. Tetap atas komitmennya untuk memenangkan Otonomi Khusus. Kita sudah ketinggalan langkah didalam upaya merebut hati rakyat. Bantuan-bantuan dari LSM asing sudah menunggu dan dapat dipastikan akan diboncengi oleh unsur-unsur politis, dan akan dimanfaatkan oleh kelompok anti integrasi. Oleh sebab itu komitmen pemerintah tersebut harus diwujudkan dengan lebih memberdayakan kelompok pro integrasi. Mereka sangat mengharapkan ada sesuatu daya baru agar dapat melakukan Operasi Simpatik. b. Membuat rencana cadangan (Rencana Kontijensi) untuk menghadapi situasi apabila Opsi I tidak diterima. 1) Rencana untuk menyegerakan evakuasi PNS RI dan pendatang (sebelum pengumuman hasil Penentuan Pendapat) ke daeah NTT. 2) Penyiagaan unsur-unsur TNI (AD, AL, AU) baik personil maupun peralatan di dekat daerah-daerah untuk evakuasi. 3) Penyiapan daerah NTT untuk menerima pengungsi secara besar-besaran berikut pengamanannya. 4) Merencanakan dan pengamanan rute pengunduran, kalau mungkin merusak fasilitas-fasilitas objek vital. 5) Menurut informasi kekuatan bersenjata anti integrasi mendapat dropping senjata yang signifikan, yang dapat dipastikan tidak akan diserahkannya, meskipun ada kesepakatan damai. Ini menandakan bahwa apabila Opsi I berhasil diperjuangkan, kelompok anti integrasi masih tetap memiliki rencana lain dalam memperjuangkan kepentingannya. Demikian disampaikan laporan untuk bahan pertimbangan penentuan tindak lanjut. Asmenko I/Poldagri (distempel dan ditandatangani) H.R. Garnadi Tembusan Yth.: ---------------- Bapak Sesmenko Polkam selaku Sekretaris Tim P4-OKTT ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
