Precedence: bulk


Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 25/II/25-31 Juli 99
------------------------------

JAKARTA MENGANCAM PERANG SAUDARA

(POLITIK): Sebuah dokumen yang sangat rahasia yang dikirim oleh Asisten
Menko Polkam, H.R. Granadi, akhirnya jatuh ke tangan pers. Isinya, Indonesia
harus siap-siap menghadapi kemungkinan besar kemenangan pihak
pro-kemerdekaan dalam jajak pendapat di Timor Timur Agustus nanti. 

Dalam suratnya yang bocor itu, H.R. Garnadi, menulis skenario yang di satu
pihak mendorong dukungan bagi kekuatan pro-integrasi, namun di lain pihak
menyiapkan prasarana bagi gelombang pengungsian besar-besaran.

Celakanya, dokumen Garnadi itu terungkap tepat di saat berlangsungnya
pembicaraan mengenai masalah keamanan pasca jajak pendapat di New York, dan
ketika PBB sendiri menyiapkan keputusan final tentang jajak pendapat itu. 

Dokumen itu adalah bentuk ketakutan Indonesia akan kehilangan muka bila
masyarakat Timtim menolak otonomi. Sehingga mencari jalan untuk melakukan
intervensi secara militer. Dan itu pun persiapannya sudah yaitu dengan
mengaktifkan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai home basenya.

Sikap mendua Jakarta sangat mencemaskan semua pihak. Terutama masyarakat
Timtim sendiri yang sejak tahun 1976 sampai saat ini kenyang dengan konflik
bersenjata. 

Nah, kalau ancaman itu terus menerus dilakukan oleh TNI dan milisi, maka
tidak tertutup kemungkinan jajak pendapat nanti akan berjalan tidak jurdil.
Apalagi saat ini militer Indonesia bersama para milisi mencoba untuk
memancing kemarahan dari Falintil dengan mengintimidasi, menteror warga
masyarakat sehingga terjadinya eksodus besar-besaran. Kalau sampai Falintil
meladeni pancingan militer dan milisi inilah, maka konflik bersenjata akan
meletus kembali, dan itu yang sekarang menjadi target militer Indonesia.
Supaya, Indonesia punya alasan kuat untuk membela diri dan mencari
legitimasi dari rakyat Indonesia dan dunia internasional untuk membenarkan
aksi militer itu. 

"Indonesia sekarang menyusun skenario seperti tahun 1975 ketika mereka
menginvasi Timtim," kata pengurus CNRT Dili yang tak mau disebut namanya
kepada Xpos di Dili Selasa (20/7).

Kalau mengikuti perkembangan Timtim saat ini, maka ada persamaan penyusunan
skenario antara tahun 1975 dan sekarang. Ketika itu, pertengahan 1975, Ali
Moertopo dan Benny Moerdani dalam menghadapi kemenangan Fretilin, mengirim
Dading Kalbuadi dan Yunus Yosfiah untuk operasi destabilisasi Timtim, dengan
dalih banjir pengungsi di Timor Barat. "Bedanya, Opsus ketika itu optimis,
sedangkan Dokumen Garnadi mencerminkan pesimisme akan kekalahan pihak-pihak
pro-Jakarta. Karena sekarang dengan perlakuan-perlakuan militer Indonesia
yang semakin kejam, susah bagi mereka untuk merebut hati rakyat Timtim,"
kata seorang mahasiswa Timtim. 

Gertakan Indonesia, tampaknya bukan teror belaka, soalnya angkatan
bersenjatanya sudah mulai disiagakan di wilayah NTT. Angkatan Darat dari
beberapa batalyon saat ini bergerak menuju propinsi yang berbatasan langsung
dengan Timtim itu, dalam upaya untuk mengamankan pengungsi dari prootonomi
bila masyarakat Timtim tolak otonomi.

Belum dengan ancaman itu, dalam sepekan terakhir ini Indonesia justru
menteror masyarakat Timtim secara terbuka, artinya mereka teror dihadapan
UNAMET di Timtim. Teror kali ini, justru dilakukan oleh angkatan udaranya
dengan pesawat-pesawat tempur seperti HS-Hawk 100, yang baru ngutang dari
Inggris itu. Selain HS-Hawk100, juga terlihat pesawat pemburu F-16 buatan
Amerika.

Pesawat tempur yang dilengkapi dengan beberapa rudal itu terbang rendah di
sekitar Dili sambil melakukan manuver-manuver aerobatik. Tentu saja hal itu
menimbulkan spekulasi bahwa Indonesia sedang mempersiapkan armada perangnya
untuk menginvasi kembali Timtim, bila dalam jajak pendapat nanti masyarakat
Timtim menolak otonomi.

"Pemerintah Inggris secara resmi sudah memprotes tindakan provokasi itu.
Karena menurut pemeritah Inggris hanya akan menghambat jajak pendapat di
Timtim," kata sumber di Deplu Inggris.

Pemerintah Inggris juga kabarnya sudah mengirimkan surat protes resmi kepada
Pemerintah Indonesia melalui Deplu. Karena provokasi seperti itu, menurut
pemerintah Inggris justru menakutkan masyarakat Timtim, dan dampaknya adalah
bisa terjadi eksodus yang besar-besaran di Timtim. "Inggris juga mengancam
bila AU Indonesia masih tetap mengoperasikan pesawat HS-Hawk100 di Timtim
lagi, maka pemerintah Inggris akan menarik kembali pesawat itu," tambah
sumber itu.

Masyarakat Timtim, terutama di kota Dili sangat terkejut dengan kedatangan
dua pesawat HS-Hawk 100 itu. Ada kepanikan dari masyarakat ketiga melihat
dua pesawat yang dilengkapi rudal itu terbang rendah di sekitar Dili. "Kami
sangat terkejut dengan kedatangan pesawat-pesawat itu," kata seorang
penduduk Dili kepada Xpos.

Sedangkan hingga saat ini PBB masih saja meragukan kondisi keamanan di
Timtim, sehingga besar kemungkinan bahwa Sekjen PBB Kofi Annan masih terus
membahas situasi keamanan di Timtim dengan Dewan Keamanan (DK) PBB, tentang
perkembangan kondisi di Timtim. "Bila Indonesia masih melakukan provokasi
AU-nya maka tidak tertutup kemungkinan DK PBB akan menyetujui untuk
pengiriman pasukan perdamaian di Timtim," kata sumber Xpos di Markas PBB New
York. (*)

---------------------------------------------
Berlangganan mailing list XPOS secara teratur
Kirimkan alamat e-mail Anda
Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS
Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda
ke: [EMAIL PROTECTED]


----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke