Precedence: bulk TIMOR LOROSAE: APA YANG HARUS DILAKUKAN? Situasi di Timor Lorosae semakin tidak terkendali. Setiap hari terjadi serangan brutal oleh milisi pro-integrasi yang didukung oleh TNI di berbagai kabupaten. Polri yang bertanggung jawab atas keamanan tidak dapat berbuat apa-apa, walaupun sudah lebih dari 30 orang yang tewas. Seorang perwira Polri Letkol JJ Sitompul kepada New York Times (3/9) mengatakan, "Ini adalah permainan catur dengan 14 pemain dan 30 penonton dengan agenda yang berbeda-beda. Dan di atas papan catur ada dua ekor anjing, yang siap berkelahi. Kami, polisi, harus terus memisah dua anjing itu, karena keduanya bisa menggigit polisi. Itulah filsafat saya." Sampai saat ini banyak pihak, termasuk media massa, mengira bahwa kekacauan di Timor Lorosae disebabkan oleh 'bentrokan antarkelompok'. Tapi, jika kita mengamati kasus per kasus dengan teliti, maka terlihat bahwa yang terjadi sesungguhnya aksi provokasi dan teror oleh milisi pro-integrasi dan TNI. Keterlibatan TNI tidak dapat dibantah lagi, walaupun para pejabat pemerintah dan perwira TNI sendiri menyangkal kebenarannya. Bukti keterlibatan itu sudah diperoleh UNAMET dan semua lembaga pemantau, dan banyak sekali saksi mata yang melihat anggota TNI terlibat dalam aksi-aksi milisi. Di Dili saat ini, menurut pengakuan seorang anggota milisi Aitarak, komando sudah sepenuhnya diambil alih oleh TNI, khususnya satuan yang disebut Satgas Intel atau SGI. Sejak tahun 1980-an, satuan yang dirancang dan dipelihara antara lain oleh Mayjen Zacky Anwar Makarim dan Letjen (Purn) Prabowo Soebianto, terlibat dalam pembunuhan, penculikan, penyiksaan dan berbagai tindak kekerasan lainnya terhadap penduduk sipil. Satuan ini juga dikenal sebagai 'dirty trick departments' yang bertugas memobilisasi kelompok sipil bersenjata (sekarang disebut milisi pro-integrasi). Anggota Aitarak mengaku bahwa kelompoknya yang dipimpin oleh Eurico Guterres, 'dibantu' oleh Kapten Siburian, yang tidak lain adalah Komandan SGI. Milisi Mahidi (Mati Hidup Integrasi dengan Indonesia) yang dipimpin oleh Cancio Lopes de Carvalho juga memiliki sejarah serupa. Bahkan Cancio sendiri yang pernah mengungkapkan hal itu kepada pers bahwa pada bulan Desember tahun lalu ia menerima senjata otomatis dari Kodim 1633/Ainaro. Ketika menyadari bahwa informasi itu sebenarnya tidak boleh diungkapkan kepada publik, ia mengatakan bahwa senjata otomatis itu (termasuk M-16) adalah peninggalan Portugis yang dulu diserahkan kepada TNI. Tentu saja keterangan itu tidak masuk akal, karena tentara Portugis pada tahun 1975 tidak menggunakan senapan M-16. Dalam operasinya, Mahidi selalu dibantu oleh anggota TNI, seperti Serda Domingos Sarmento dan Serda Cesario Tilman, keduanya dari Koramil 04/Hato-Ulo. Hubungan antara milisi dan TNI ini berulangkali dibantah oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto dan para perwira lainnya. Para pengamat di Jakarta seperti Letjen (Purn) Hasnan Habib mengatakan TNI sebagai institusi -- sekali lagi, sebagai institusi -- tidak mungkin terlibat dalam organisasi maupun aksi milisi pro-integrasi. Pemerintah Australia pernah mengatakan hal serupa, dengan menyebut "adanya unsur yang nakal (rough elements)" di tubuh TNI. Pihak UNAMET membuktikan kehadiran "unsur yang nakal" ini dengan memberikan daftar para perwira dan prajurit TNI yang diketahui terlibat dalam aksi-aksi milisi pro-integrasi. Penjelasan 'konspirasi OKNUM TNI dan milisi' ini tidak benar. Dapat dipastikan bahwa TNI sebagai institusi memang setuju dengan kehadiran milisi, dan bahkan membantu mengorganisir, mempersenjatai dan membantu mereka dalam operasinya. Di Manufahi, seorang pemimpin milisi mengaku bahwa dalam operasinya mereka didukung oleh kelompok Nanggala (sebutan bagi pasukan Kopassus yang beroperasi di wilayah itu). Bahkan menurutnya, karena anggota milisi di Same terkesan kurang ganas, maka para anggota Nanggala ini juga memberikan obat-obatan. "Setelah diberi obat, teman-teman jadi galak sekali. Polisi juga berani mereka lawan," katanya. Di tempat-tempat lain, khususnya wilayah barat, TNI juga merekrut orang dari luar Timor Lorosae untuk menjadi anggota milisi. Kebanyakan berasal dari wilayah NTT, khususnya Atambua, Kefa dan Alor. Mereka umumnya adalah pengangguran dan kriminal di tempat asalnya, yang memang digunakan oleh TNI sebagai informan. Hal itu diakui oleh seorang anggota milisi Besi Merah Putih yang beroperasi di Liquica. Ia memberi keterangan bahwa sejak bulan Mei 1999, terjadi 'reorganisasi' di tubuh BMP dengan memasukkan sejumlah besar 'orang baru' dari Atambua, Sulawesi Selatan, dan bahkan Sumatra. Anggota BMP itu sendiri tidak tahu dari mana mereka datang, karena menurutnya 'semua diatur oleh Pak Leoneto Martins (bupati Liquica) dan Pak Manuel Sousa (komandan BMP)'. Keterangan tentang banyaknya orang dari luar Timor Lorosae di tubuh milisi terbukti dalam serangan milisi Aitarak dan BMP di Mataduoro tanggal 1/9 lalu. Saat terjadi serangan, anggota milisi diberi komando dalam bahasa Indonesia, dan banyak anggota milisi yang juga berteriak-teriak dalam bahasa Indonesia. Beberapa saksi mata mengatakan banyak 'anggota baru' dalam barisan Aitarak sekarang ini. Mereka mengatakan 'anggota baru' ini tiba di Dili sekitar dua bulan lalu dengan kapal laut, dan tinggal di kawasan Caicoli serta Mascarenas. Mereka tidak banyak bicara dengan penduduk setempat, dan juga tidak diketahui bekerja di mana. Ada beberapa alasan mengapa orang mau bergabung dengan gerombolan milisi pro-integrasi ini. Pertama, karena semua anggota milisi dibayar sekitar Rp 200.000 per bulan (pengakuan milisi Aitarak, 25/8). Mereka juga diberi fasilitas pakaian, senjata dan keperluan sehari-hari. Kedua, karena dipaksa. Kasus pemaksaan ini terutama terjadi di Liquica oleh Kodim dan bupati setempat. Karena banyak orang yang kemudian mundur atau melarikan diri, komandan Besi Merah Putih terpaksa meminta bantuan TNI untuk merekrut penduduk yang berasal dari Atambua, Alor dan Sulawesi. Cukup banyak pemuda yang mengaku dipaksa dengan ancaman keluarganya akan dibunuh jika tidak mau bergabung. Ketiga, karena hasutan dari tokoh pro-integrasi, TNI dan pemerintah daerah. Rakyat ditakut-takuti bahwa mereka akan dibunuh seandainya Timor Lorosae merdeka. Untuk membuktikan 'ancaman' itu milisi melakukan pembunuhan dan penganiayaan dan menyamar sebagai anggota Falintil. Tentu timbul pertanyaan, seandainya kebanyakan anggota milisi itu sebenarnya hanya dibayar, diancam atau dihasut, mengapa mereka begitu ganas dalam operasinya? Di kabupaten Bobonaro, seorang pemuda tewas dicincang oleh anggota milisi Besi Merah Putih, dan hatinya diambil kemudian dimakan. Beberapa anggota milisi mengatakan bahwa mereka sering diberi obat-obatan (tidak jelas obat jenis apa) yang kemudian membuat mereka jadi sangat ganas. Pengakuan itu diperoleh dari anggota milisi di Manufahi, Liquica, Bobonaro, Covalima dan Dili. Jadi, cukup jelas bahwa penggunaan obat-obatan itu bukan suatu kebetulan, melainkan sudah menjadi pola. Bukan hal yang aneh bahwa TNI menggunakan obat-obat terlarang dalam pekerjaannya. Beberapa waktu lalu mingguan Tempo pernah membongkar kasus penangkapan seorang perwira Kopassus, yang juga anak dari KSAD Jenderal Soebagyo HS. Kasus itu kemudian ditutup karena Polri tidak berani menyelidiki lebih jauh dan membuat kasus ini terbongkar di hadapan publik. Di Timor Lorosae sendiri, penggunaan obat terlarang untuk "menyemangati" anggota milisi yang umumnya adalah anak muda usia belasan tahun, mulai diketahui saat terjadi serangan terhadap paroki Liquica dan kota Dili bulan April lalu. BUKAN PERANG SAUDARA ATAU BENTROKAN ANTARKELOMPOK Sejak kemungkinan akan adanya jajak pendapat mulai dibicarakan, kelompok pro-integrasi yang umumnya adalah pejabat pemerintah daerah di Timor Lorosae, sudah gencar berbicara tentang kemungkinan 'perang saudara' jika diadakan jajak pendapat. Media massa, khususnya media lokal dan Indonesia, memperkuat gambaran itu dengan menyiarkan berita tentang 'bentrokan antar kelompok'. Dalam kasus pembunuhan yang jelas dilakukan oleh milisi pro-integrasi sekalipun media massa menggambarkannya sebagai 'bentrokan'. Tembakan sporadis yang selalu terjadi pada malam hari pun digambarkan sebagai 'tembak-menembak', padahal semuanya dilakukan oleh milisi pro-integrasi. Dalam beberapa kejadian terakhir, seperti di Ambeno (28/8) dan Dili (31/8), memang ada anggota milisi yang menjadi korban. Tapi itu terjadi tidak lain karena penduduk memberikan perlawanan seadanya, bukan karena secara aktif menyerang. Menurut catatan masyarakat, semua 'kerusuhan' terjadi setelah adanya provokasi dari milisi pro-integrasi yang melepaskan tembakan ke segala arah, membakar rumah, atau menganiaya orang. Penyerangan oleh pihak pro-kemerdekaan (dalam hal ini FALINTIL) selalu diarahkan kepada anggota Polri dan TNI. Serangan terakhir terjadi di kecamatan Alas, ketika kantor Koramil setempat diserbu oleh anggota FALINTIL. Hal lain yang memperlihatkan tidak adanya 'bentrokan' atau 'perang saudara' adalah sikap para pemimpin CNRT yang selalu menahan diri sekalipun kantor dan rumah mereka dibakar, dan anggotanya dibunuh di mana-mana. Panglima Falintil Xanana Gusmao hanya sekali mengeluarkan seruan agar rakyat membela diri agar "tidak mati seperti binatang". Seruan itu kemudian dimanfaatkan oleh kelompok pro-integrasi dan melakukan provokasi dengan membunuh puluhan orang pada bulan April. Semua itu dilakukan, menurut mereka, karena "Xanana Gusmao mengajak perang". Sejak bulan November 1998 sekitar 400 orang meninggal karena aksi-aksi brutal yang didukung oleh TNI dari belakang. Skenario 'perang saudara' ini memang senjata yang paling ampuh untuk melakukan kejahatan tanpa perlu takut dihukum. Dengan adanya gambaran 'bentrokan antar kelompok' TNI bisa dengan mudah terlibat tanpa perlu khawatir dunia internasional akan mengutuk mereka karena melakukan 'pelanggaran hak asasi manusia'. Masalahnya, para pemimpin pro-otonomi dengan senang hati membantu dengan terus mengeluarkan pernyataan dan seruan tentang akan adanya perang saudara jika rakyat menolak otonomi. Dari sini kita bisa lihat ada dua kepentingan yang berjalan seiring. Kelompok pro-otonomi ingin tetap berkuasa (artinya tidak digeser dari jabatan dan kenikmatan yang diperoleh di bawah pendudukan Indonesia), dengan cara menunjukkan diri memiliki kekuatan, yaitu milisi pro-integrasi. Hanya dengan cara itu mereka akan diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan dan dapat menentukan perkembangan politik sehingga tidak merugikan mereka dan lebih jauh menjamin kepentingan mereka tetap dilindungi. Sementara itu TNI melihat bahwa skenario 'perang saudara' ini adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kekuasaan di Timor Lorosae. Kalaupun nanti TNI terpaksa angkat kaki, maka 'perang saudara' itu bisa membantu untuk cuci tangan dan melepaskan diri dari segala kesalahan selama ini. APA YANG HARUS DILAKUKAN? Setelah kita paham dengan baik bangunan konflik yang sekarang terjadi di Timor Lorosae, maka kita bisa bicara tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk membantu rakyat membebaskan diri. Saat ini, karena diminta untuk bersabar dan menahan diri oleh para pemimpin CNRT, rakyat terus menjadi korban kampanye pembunuhan, teror dan provokasi. Ribuan orang sudah melarikan diri ke gunung-gunung dan menunggu situasi membaik. Tapi gejala melarikan diri ini ternyata sama sekali tidak menyelesaikan masalah, karena milisi pro-integrasi juga mulai menjadikan para pengungsi ini sebagai sasaran. Semua jalan yang menghubungkan kota-kota kabupaten diblokade, sementara pada malam hari mereka membuat operasi-operasi 'keamanan'. Belasan orang sudah tewas dan dianiaya di pos-pos pemeriksaan yang dibuat oleh milisi itu. Pihak CNRT sendiri, sejak bulan Mei lalu, sepertinya mempercayakan semua urusan ke tangan UNAMET, termasuk masalah keamanan. Sejak bulan Juni FALINTIL sudah membangun basis-basis (acontanamento) dan membatasi gerak pasukannya di sekitar wilayah itu. Para pemuda dan mahasiswa pun dianjurkan untuk tidak melakukan aksi terbuka yang menurut para pemimpin "dapat mengganggu proses pelaksanaan jajak pendapat" atau bahkan "dianggap provokasi oleh pemerintah Indonesia". Dalam kampanye politik bulan Juli lalu, CNRT pun lebih mengandalkan kampanye dari rumah ke rumah, ketimbang aksi massa yang sebenarnya sangat mungkin mereka lakukan. Politik toleransi ini nampaknya terus berlanjut sekalipun sudah begitu banyak korban yang jatuh. Sekurangnya 180 orang tewas, ratusan lainnya luka-luka, dan puluhan ribu orang mengungsi dari tempat asalnya karena ancaman milisi pro-integrasi dan TNI. UNAMET yang diharapkan dapat membantu meringankan penderitaan dan mengurangi tekanan ternyata tidak dapat berbuat banyak. Sampai hari ini sekurangnya empat orang staf lokal UNAMET tewas dibunuh oleh milisi pro-integrasi, sementara puluhan lainnya hidup terancam. Staf UNAMET yang berasal dari luar negeri pun berulangkali diserang, dan beberapa di antaranya menderita luka-luka. Dalam serangan tanggal 1/9 milisi Aitarak dan BMP menganiaya seorang pemuda sampai tewas, hanya beberapa meter dari gerbang markas UNAMET di Dili. Para petugas UNAMET, termasuk Polisi Sipil dan Perwira Penghubung Militer PBB tidak dapat berbuat apa pun untuk mencegahnya. Sampai saat ini, UNAMET belum berhasil mendesak Polri untuk menahan dan memeriksa milisi yang membunuh staf mereka. Menurut kesepakatan 5 Mei 1999, masalah keamanan dipercayakan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Polri. Sejak bulan Mei 1999 Polri terus mengirim pasukan Brimob Kontingen Lorosae, yang sekarang diperkirakan sudah mencapai jumlah 20.000 personel. Jumlah aparat keamanan (termasuk TNI) secara keseluruhan diperkirakan saat ini mencapai jumlah sekitar 35.000 sampai 40.000 orang. Jumlah yang lebih dari cukup untuk menjaga keamanan di Timor Lorosae yang berpenduduk 800.000 orang. Tapi seperti kita lihat, saat ini beberapa kota kabupaten sepenuhnya dikuasai oleh milisi pro-integrasi. Polri yang seharusnya bertanggung jawab hanya diam menonton pembunuhan demi pembunuhan berlangsung. Dalam situasi ini yang menjadi korban adalah rakyat, yang tidak bisa mendapat jaminan keamanan dari siapa pun kecuali diri mereka sendiri. Memang, di beberapa tempat terjadi perlawanan, tapi inilah yang kemudian dengan liciknya dimanipulasi menjadi 'bentrokan antarkelompok', dan memperkuat alasan TNI dan Polri untuk tetap bertahan di Timor Lorosae. Perlawanan yang tidak terorganisir dan tidak disertai kepemimpinan politik yang jelas memang merupakan sasaran empuk untuk provokasi dan manipulasi yang diorganisir oleh pemerintah Indonesia bersama perangkat pendukungnya. Tekanan internasional sekarang ini sudah meluas tapi ternyata tidak dapat menghentikan tindakan brutal milisi. Perubahan harus terjadi dari dalam, artinya kebangkitan rakyat yang akan menentukan penyelesaian di lapangan. Tapi untuk itu perlu dukungan dari seluruh dunia, agar pemerintah Indonesia tidak lagi bisa menggunakan kartu 'perang saudara' atau 'bentrokan antarkelompok' untuk membenarkan tindakannya di Timor Lorosae. Rakyat Indonesia harus menuntut pemerintahan BJ Habibie atas kekejamannya di Timor Lorosae. Hanya kombinasi antara kekuatan rakyat Timor Lorosae yang bangkit melawan kekejaman di lapangan dan kekuatan rakyat Indonesia untuk menekan pemerintahnya yang biadab, dapat mengatasi situasi yang sulit ini. Beberapa langkah teknis yang dapat segera dilakukan: 1. Menuntut pertanggungjawaban Panglima TNI Jenderal Wiranto atas keterlibatan pasukan TNI dalam membentuk, mempersenjatai, mendanai dan membantu milisi pro-integrasi melakukan aksi-aksinya. Panglima TNI harus dituntut untuk menarik pasukannya yang jelas melakukan dan membantu pembantaian terhadap rakyat Timor Lorosae. 2. Menuntut Kepolisian RI -- yang sampai sekarang masih dipercaya sebagai penanggungjawab keamanan berdasarkan kesepakatan 5 Mei 1999 -- untuk segera menangkap para pemimpin milisi dan tokoh pro-integrasi yang terbukti melakukan kejahatan, seperti pembunuhan. Jika mereka tidak ditangkap, maka terbukti keterlibatan Polri dalam permainan kotor untuk membantai rakyat Timor Lorosae. MENGAPA RAKYAT INDONSIA HARUS BERTINDAK? Seperti kita lihat, satu-satunya persoalan di Timor Lorosae adalah TNI yang tidak mau melepaskan cengkeraman dan dominasinya terhadap masyarakat. Jika TNI lolos dari masalah Timor Lorosae (yang mereka ciptakan), maka dominasi militer di Indonesia pun akan tetap bertahan, dan masalah demokratisasi di Indonesia pun akan semakin panjang dan sulit. Apa yang kita saksikan sekarang adalah TNI yang sedang sekarat, yang menurut Megawati Soekarnoputri, sedang jatuh ke titik terendah dalam sejarahnya. Rakyat Timor Lorosae tidak boleh dibiarkan sendirian menghadapi kekuasaan militer Indonesia, karena perjuangan mereka sesungguhnya membantu rakyat Indonesia melepaskan diri dari cengkeraman militerisme. Dengan kata lain, pembebasan Timor Lorosae adalah langkah penting dalam perjalanan demokratisasi Indonesia. Semua kekuatan pro-demokrasi -- buruh, mahasiswa, intelektual, yang menginginkan melihat masyarakat yang damai, adil, dan demokratis harus turut memperjuangkan ini. Semua kekuatan di dunia sekarang ada di belakang perjuangan rakyat Timor Lorosae. Mereka bahkan sudah ingin melakukan intervensi karena melihat rezim militer ini tidak dapat dibiarkan. Aneh sekali jika rakyat Indonesia kemudian tidak melakukan apa-apa dalam proses membebaskan diri sendiri dari cengkeraman rezim militer. A Luta Continua! ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
