Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 33/II/19-25 September 99 ------------------------------ DANA PAS-PASAN PASUKAN PERDAMAIAN (POLITIK): Di balik reaksinya terhadap Timor Timur pasca-referendum, PBB ternyata tak solid. Pemilihan Australia sebagai pimpinan pasukan perdamaian, menandakan PBB sedang berhemat. Di bawah pimpinan Mayjen Peter Cosgrove dari Australia, Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya jadi datang ke Timor Timur. Kepastian ini menyusul "undangan resmi" Presiden BJ Habibie dan persetujuan rapat Dewan Keamanan PBB di New York beberapa waktu lalu (15/9). Dasar bertindaknya adalah Bab 7 Piagam PBB yang membolehkan pengiriman pasukan bersenjata "melakukan hal-hal yang dianggap perlu" untuk memulihkan hukum dan ketertiban. "Sungguh jarang, PBB bisa mengambil keputusan secepat ini," ujar Jeremy Greenstock, Duta Besar Inggris untuk PBB menanggapi persetujuan Dewan Keamanan tersebut. Keputusan ini sekaligus meredakan tekanan bertubi-tubi dunia internasional pada Indonesia sehubungan dengan situasi Timtim pasca jajak-pendapat yang kacau-balau. Cepatnya respon PBB terhadap sikap terbuka pemerintah Indonesia, seperti memberi kesan bahwa organisasi antar bangsa ini sudah sangat siap dan efektif. Padahal, tidaklah demikian kenyataannya. Bagi mereka yang jeli, pasti akan bertanya-tanya: mengapa PBB memberikan tongkat kepemimpinan pasukan perdamaian pada Australia -padahal, hubungan antara Indonesia dan Australia saat ini sedang memanas? Jika Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, ingin mempertahankan citra peacekeeping forces, semestinya ia peka terhadap hal ini. Ia bisa saja menunjuk Thailand yang relatif lebih diterima Indonesia, atau negara netral lainnya, ketimbang menerima konsekuensi terburuk putusnya hubungan diplomatik Australia-Indonesia. Kapuspen TNI Mayjen Sudrajat, dengan tegas telah menyatakan menolak keterlibatan Australia sebagai pasukan perdamaian -apalagi memimpin pasukan tersebut. Lalu mengapa PBB sampai pada keputusan tersebut? Ada apa sebenarnya? Sebetulnya, sudah bukan rahasia lagi, bahwa PBB punya persoalan internal yang hingga kini mempengaruhi kinerjanya sebagai sebuah organisasi besar. Yang terbesarnya -apalagi kalau bukan- soal keuangan (Negara-negara yang selama ini menjadi kontributor dana utama bagi PBB, sekarang mulai enggan menyuntikan dana. Padahal, PBB punya banyak sekali bidang pekerjaan yang butuh dana tak sedikit). Untuk operasi pasukan perdamaian saja, rata-rata kebutuhan dananya bisa mencapai US$1 milyar per tahun. Bahkan pada 1995, pernah mencapai US$3 milyar. Dalam kasus Timor Timur, Amerika Serikat yang diharapkan berperan besar, terkesan ogah-ogahan memberikan dukungan. Pentagon telah menyatakan hanya akan memainkan "peran pendukung". Mereka cuma menyiapkan 100 orang tentara dan pesawat terbang tipe C-17 dan C-130 untuk mengangkut alat-alat berat, serta berjanji menyediakan perangkat komunikasi jarak-jauh dan informasi intelejen. AS punya beberapa alasan untuk itu. Pertama, meskipun merupakan kontributor dana terbesar di PBB, AS masih punya utang sebesar US$1,5 milyar di lembaga itu. Kedua, mereka lebih berkonsentrasi menjaga perbatasan wilayah Korea Utara dan Korea Selatan, yang belakangan kembali 'memanas'. Ketiga, intervensi militer AS ke beberapa negara yang selalu memakan biaya besar, berkali-kali dikecam di dalam negeri sendiri. Di samping, AS memang tak punya kepentingan langsung terhadap Timor Timur. Sikap AS yang setengah hati ini, tentu berbahaya bagi PBB. Sebab, justru dari AS-lah PBB bisa berharap akan mendapat tambahan dana untuk kelancaran operasi. Data PBB dan Bank Dunia menunjukkan, dari US$1,3 milyar budget PBB saat ini, 25%-nya merupakan kontribusi Amerika Serikat. Sementara, negara lain kecuali Jepang (18%), kontribusinya di bawah 10%. Negara Eropa yang memberikan sumbangan terbesar adalah Jerman (9,6%), Perancis (6,5%), Italia (5,4%), Inggris (5,1%). Selebihnya, kurang dari 3%. Sementara umumnya negara dunia, hanya mampu memberi sumbangan di bawah 1% (Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan pun hanya sebesar 0,9%). Kecenderungannya, memang makin banyak negara yang mulai enggan menyuntikkan dana bagi PBB. Bahkan, untuk mendapatkan anggaran yang sekarang berjalan, menurut The Economist, mesti dilalui dengan cara "tawar-menawar sampai harga terendah." Pasalnya, sekitar 15 negara kaya yang selama ini menyumbang ke PBB, sudah mulai menganggap PBB tidak efektif menjalankan banyak tugas sekaligus. Kalau kini banyak negara yang sangat concern dengan masalah di Timtim, itu tak dengan sendirinya berarti mereka akan menyediakan anggaran yang besar bagi operasi pasukan perdamaian PBB. Di samping adanya perjanjian Indonesia dengan Portugal, memang tak mudah bagi PBB untuk mengumpulkan negara-negara yang sepenuhnya mendukung -termasuk dalam segi pendanaan- bagi operasinya. Kalau ada negara yang begitu ngotot ingin mengirimkan 4.500 pasukannya (dari 7.000 yang dibutuhkan PBB) ke Timtim, tentu ini akan meringankan beban PBB. Apalagi jarak negara tersebut sangat dekat dengan target operasi yang berarti bisa menekan biaya semurah-murahnya. Tampaknya, jelas sudah alasan mengapa Australia ditunjuk sebagai pimpinan pasukan perdamaian PBB di Timtim. Hemat biaya! Pertanyaannya, benarkah keputusan kontroversial ini bisa meredakan keadaan situasi, tidak saja di Timtim, tapi juga di Indonesia? (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
