Precedence: bulk
AKIBAT ULAH ROY, MEGA DALAM POSISI DILEMATIS
JAKARTA, (SiaR, 18/9/99). Akibat ulah Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta
Roy BB Janis yang mem-fait accompli dirinya dalam pemilihan Ketua DPRD
Jakarta, maka Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berada
dalam posisi yang dilematis. Mega diperhadapkan pada dua pilihan yang
sama-sama tak mengenakkan.
Hal ini ditegaskan, tokoh PDI Perjuangan Aberson Marle Sihaloho,
Jum'at (17/9) ini sehubungan makin merebaknya suara-suara protes dari warga
dan simpatisan PDI Perjuangan akibat kekalahan PDI Perjuangan dalam
pemilihan Ketua DPRD Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Aberson, desakan arus bawah, agar Mega menjelaskan ke
khalayak pendukungnya tentang kebenaran instruksi dirinya melalui Roy, agar
anggota Fraksi PDI Perjuangan memberikan suaranya kepada calon ketua dari
Fraksi TNI-Polri Mayjen TNI Eddy Waluyo, membuat posisi Mega justru semakin
sulit, dan dilematis.
Jika Mega membenarkan apa yang diinstruksikan Roy kepada anggota
fraksi, maka masyarakat akan mempertanyakan legitimasi moral pilihannya
tersebut, mengingat keterpurukan TNI sekarang ini di mata rakyat. Rakyat,
lanjut Aberson, menganggap TNI-lah sebagai pelaku utama terjadinya berbagai
pelanggaran hak asasi manusia di negeri ini.
"Mengapa Mega mau bargain dan membangun kerjasama dengan TNI yang
dianggap sebagai bagian dari elemen status quo, begitu kira-kira jalan
pikiran rakyat banyak?" ujar Aberson.
Aberson menilai, jika pilihan ini yang diambil Mega, maka
kredibilitas Mega di mata rakyat akan merosot. Sementara itu, jika Mega
menyatakan secara tegas, bahwa dirinya tidak pernah menginstruksikan seperti
apa yang diucapkan Roy, melainkan tetap pada pendiriannya semula, yakni
menginstruksikan ke-30 anggota fraksi untuk secara bulat mendukung Tarmidi
Suharjo sebagai calon yang disetujui Mega, maka rakyat melihat, bahwa PDI
Perjuangan sebagai tidak solid.
"Dan implikasi lebih jauh, harus ada tindakan tegas dari DPP
terhadap diri Roy. Bisa dibatalkan keputusan terpilihnya Roy sebagai caleg
jadi DPR pusat dari daerah pemilihan Jakarta, atau sanksi organisasi
lainnya," kata Aberson yang pernah diadili karena dituduh menghina mantan
Presiden Soeharto.
Akibat kasus kekalahan calon PDI Perjuangan di dalam pemilihan ketua
DPRD Jakarta itu, sekarang ini hampir semua jajaran pengurus DPP PDI
Perjuangan mengambil sikap diam seribu bahasa, apabila disodorkan pertanyaan
tentang hal itu oleh para wartawan. Menurut pengamat politik UI Prof Dr
Budhyatna, sikap diam yang diambil para elite partai kepala banteng itu,
justru semakin menunjukkan adanya konspirasi antara oknum-oknum elit
tertentu di tubuh partai dengan pihak TNI, yang sebenarnya tak disetujui
oleh pengurus lainnya.
"Mereka lebih baik diam, daripada makin memperlihatkan
ketidak-solitannya partai tersebut," katanya.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
