Precedence: bulk CATATAN PERJALANAN DI BUMI LORO SA'E Dear Joko dan Riri, Setelah aku meninggalkan Bumi Lorosae, pada 6 September lalu, ternyata upaya pembumihangusan kawasan yang diklaim sebagai wilayah Indonesia yang ke-27 itu telah dilakukan secara terang-terangan. Sesungguhnya tindak kekerasan oleh aparat bersenjata terhadap penduduk sipil sudah meningkat sangat tajam setelah hasil referendum diumumkan. Jika para petinggi TNI saat itu berada di sana, mereka tak lagi bisa berkilah seperti yang mereka lontarkan di layar kaca. Sebab, hubungan antara milisi pro-integrasi, TNI dan Polri semakin mesra. Hubungan di antara mereka semakin nyata dan terang-terangan. Di jalan-jalan di kota Dili bisa kita lihat para milisi pro-integrasi bersama anggota TNI dan Polri berkeliaran di jalan-jalan, melepaskan tembakan ke segala arah, membakar rumah dan bangunan lainnya, serta menjarah isinya. Rupanya ada pembagian kerja di antara mereka. Aku baru tahu kemudian, ternyata ada yang dinamakan tim penghancur dan tim penjarah. Milisi termasuk dalam katagori tim penghancur. Mereka mendapat bagian menghancurkan bagunan apa saja, sedangkan tentara dan polisi Indonesia menjarah seluruh isinya, termasuk rumah penduduk yang ada di kampung-kampung. Mulai saat itu mereka sudah tak lagi menggunakan akal sehat. Mereka sudah gila dan beringas. Mereka yang dituduh mendukung kemerdekaan, termasuk anak-anak berusia belasan tahun, menjadi korban keganasan mereka. Seorang anak yang usianya sekitar 12 tahun tewas ditikam hanya karena gagap ketika menjawab bentakan dari milisi pro-integrasi. Tubuhnya disayat-sayat dan potongan tubuhnya dicampakkan di jalan. Anggota TNI dan Polri hanya menonton adegan yang mengerikan itu. Mereka tak mengambil tindakan apa pun. Dari kabupaten lain pun terjadi hal yang serupa. Pemerintah Indonesia dan milisi pro-integrasi memenuhi janji untuk menghancurkan dan membumihanguskan Timor Lorosae seandainya otonomi ditolak. Ancaman itu sudah dilontarkan jauh-jauh hari sebelumnya oleh para pejabat Indonesia dan para tokoh pro-integrasi, dan sekarang menjadi kenyataan. Milisi pro-integrasi, TNI dan Polri membabi buta, membunuh dan menjarah di mana-mana. Ribuan orang dipaksa keluar dari kota-kota ke daerah pegunungan atau melintas perbatasan, menuju wilayah Indonesia. Mereka yang lari ke daerah pegunungan terancam mati kelaparan karena persediaan makanan, air, dan sanitasi yang sangat terbatas, sementara para "pengungsi" ke daerah NTT menjadi sasaran keganasan milisi pro-integrasi, TNI dan Polri. Ratusan orang dikabarkan mati dalam perjalanan menuju NTT. Joko, selama ini kamu tahu dari koran dan majalah di Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia selalu berusaha menggambarkan kekerasan di Timor Lorosae sebagai "perang saudara" antara rakyat yang menerima dan menolak otonomi. Tapi, jika kamu berada di sana dan melihat langsung semua kejadian-kejadian itu, kamu tahu secara pasti bahwa anggapan itu bohong belaka. Dan rangkaian kejadian setelah referendum itu, membuat pemerintah Indonesia tidak mungkin mengelak lagi bahwa yang terjadi di Timor Lorosae saat ini bukan perang saudara, melainkan pembantaian yang sistematis oleh milisi pro-integrasi, TNI dan Polri terhadap rakyat. Tindak kekerasan oleh milisi pro-integrasi sejak bulan Februari tahun ini adalah upaya provokasi untuk memancing reaksi dari masyarakat, sehingga dapat membenarkan argumen "perang saudara" tersebut. Sejak bulan Februari lalu, milisi pro-integrasi terlibat dalam aksi-aksi kejahatan terhadap kemanusiaan yang jelas mendapat dukungan dari TNI di Timor Lorosae. Kesaksian sejumlah anggota TNI asal Timor Lorosae yang mangkir diri (desersi, red.) setelah situasi makin tak terkendali dalam beberapa hari terakhir membenarkan bahwa pembentukan milisi didukung sepenuhnya oleh TNI sebagai organisasi. Menurut keterangan mereka, TNI dan Polri menyebut gerombolan milisi pro-integrasi sebagai "orang kita", sementara rakyat yang menolak otonomi luas sebagai "musuh". Kalian tahu, Komite untuk Jajak Pendapat yang dibentuk oleh Yayasan Hak sudah berulangkali mengingatkan tentang keberpihakan TNI dan Polri dalam proses jajak pendapat, sehingga tidak dapat dipercaya untuk "menjaga keamanan" di Timor Lorosae. Peringatan tersebut sekarang menjadi kenyataan, dan dunia internasional hanya menjadi penonton atas pembasmian terhadap rakyat Timor Lorosae. Apa yang terjadi di Timor Lorosae saat ini adalah penerapan strategi bumi hangus oleh pemerintah Indonesia setelah otonomi ditolak. Strategi ini sebelumnya telah diungkapkan oleh sejumlah dokumen pemerintah yang diumumkan oleh pers internasional maupun pernyataan lisan dari para pejabat pemerintah dan sejumlah tokoh pro-integrasi selama jajak pendapat berlangsung. Setelah pelaksanaan referendum pada 30 Agustus lalu, milisi pro-integrasi mulai meningkatkan aksi-aksi provokasi di seluruh wilayah. Dalam waktu lima hari dilaporkan sekitar 40 penduduk sipil mati dalam aksi-aksi tersebut, termasuk di dalamnya sejumlah staf lokal UNAMET di Ermera dan Same. Gelombang pembunuhan itu diiringi pembakaran rumah dan penjarahan milik rakyat oleh gerombolan milisi, yang memaksa ribuan orang meninggalkan tempat asalnya. Joko dan Riri, pengumuman hasil referendum pada tanggal 4 September membuktikan bahwa 78,5% rakyat Timor Lorosae menolak tawaran otonomi luas dari pemerintah Indonesia. Pilihan tanpa paksaan ini rupanya menjadi picu bagi makin meningkatnya aksi-aksi brutal oleh milisi pro-integrasi dengan dukungan TNI dan Polri. Petugas Polri yang memiliki wewenang untuk menjaga keamanan, sekali lagi aku ulangi, tidak mengambil tindakan apa pun untuk mencegahnya. Dalam beberapa kasus di kota Dili terlihat anggota TNI dari Batalyon 744 dan 745 berada dalam barisan milisi Aitarak dan Besi Merah Putih. Menurut keterangan sejumlah petugas polisi, keterlibatan anggota TNI inilah yang membuat Polri tidak dapat berbuat apa-apa. Strategi bumi hangus mulai dijalankan dengan kekuatan penuh sejak tanggal 4 September. Aku baru paham dan mengerti kemudian, bahwa bunyi tembakan beruntun sepanjang Sabtu malam hingga Minggu pagi itulah rupanya sebagai pertanda telah terjadi pembakaran dan pembunuhan di mana-mana. Puluhan rumah dan gedung lainnya dibakar pada tanggal 5 September, termasuk kantor Keuskupan Dili, sementara tempat dan fasilitas umum dirusak. Ribuan orang terpaksa mengungsi akibat gelombang kekerasan yang semakin meningkat. Anggota milisi pro-integrasi kemudian menguasai bandara, pelabuhan, terminal bis, dan memasang pos-pos penjagaan di sepanjang jalan darat yang menghubungkan kabupaten satu dengan lainnya. Puluhan orang diculik dalam "operasi sapu bersih" dan sampai sekarang tak ada yang tahu bagaimana nasib mereka. Aku nggak mampu membayangkan bagaimana paniknya penduduk di sana. Sebab, penyerangan terhadap warga yang kemudian disebut sebagai pengungsi terus meningkat setelah tanggal 4 September. Mereka adalah orang tua, perempuan dan anak-anak. Keesokan harinya, ratusan pengungsi yang berlindung di gedung SMA 2, yang terletak di samping markas UNAMET di Dili, menjadi korban keganasan milisi pro-integrasi. Sekitar 50 orang dilaporkan tewas dalam kejadian tersebut sementara ratusan lainnya luka-luka. Di kecamatan Dili Timur, puluhan orang juga menjadi korban, termasuk seorang ibu dan anak berusia sembilan tahun yang terperangkap di dalam rumah yang dibakar oleh milisi Aitarak dan Besi Merah Putih. Dari beberapa daerah seperti Ermera dan Suai ada laporan bahwa milisi pro-integrasi mengamuk dan menyerang tempat-tempat perlindungan pengungsi. Jumlah korban belum dapat dipastikan karena hambatan komunikasi. Bukti bahwa rangkaian kekerasan ini adalah pembantaian terhadap rakyat Timor Lorosae secara keseluruhan terlihat dari serangan terhadap Panti Asuhan Seroja tempat tinggal bagi 70 anak yatim piatu, pada tanggal 6 September. Sebelumnya ada laporan bahwa tempat kediaman Uskup Dili Mgr. Carlos Ximenes Belo dan sejumlah tempat ibadah lainnya dibakar oleh milisi pro-integrasi dan anggota TNI. Ratusan orang yang berlindung di sana menjadi sasaran tindak kekerasan saat berusaha menyelamatkan diri. Berapa jumlah korban sampai saat ini belum ada yang tahu, karena saat itu yang ada di tempat hanya aparat yang bersenjata. Mereka pasti mengatakan, sebagaimana biasanya, korban yang meninggal hanya 2 atau 3 orang. Kalian tentu tak bisa mempercayainya, 'kan? Aduh, kalian pasti semakin sesak nafas membaca suratku kali ini. Pada hari-hari terakhir aku berada di Bumi Lorosae, aku memang tak lagi mampu melihat pantai yang sangat indah dan langitnya yang membiru amat menawan. Sebab, sejak tanggal 30 Agustus situasi di Timor Lorosae semakin memburuk. Sejumlah staf lokal UNAMET dilaporkan dibunuh dan hilang diculik oleh milisi pro-integrasi di Ermera dan Manufahi. Setelah hasil referendum diumumkan situasi semakin tidak terkendali. Seorang polisi sipil asal Amerika Serikat bernama Chandler ditembak oleh milisi pro-integrasi di Liqui�a. Korban segera dilarikan ke medical centre UNAMET di Dili. Kekerasan oleh milisi pro-integrasi itu belum cukup. Pada tanggal 5 September milisi Aitarak dan sejumlah anggota TNI terlihat mengacungkan senjata ke markas UNAMET dan mengancam para staf yang masih berlindung di sana. Pada hari yang sama kantor Carter Center, sebuah lembaga pemantau jajak pendapat dari Amerika Serikat juga diserang oleh milisi pro-integrasi, sehingga stafnya terpaksa mengungsi ke daerah pegunungan. Pada hari itu juga sejumlah staf UNAMET diungsikan ke Darwin. Tapi dalam perjalanan ke bandara Comoro, rombongan UNAMET dikejar oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh anggota milisi por-integrasi sambil melepaskan tembakan. Kalian tahu, milisi itu duduk di atas mobil sambil mengacungkan senjata yang siap tembak, seperti dalam film action. Gila bener!! Penyerangan terhadap staf dan markas UNAMET semula dianggap sebagai reaksi terhadap kekalahan kelompok pro-otonomi dalam referendum. Sejak pelaksanaan jajak pendapat, kecaman terhadap UNAMET dan penolakan terhadap hasil jajak pendapat terus dilontarkan oleh kelompok pro-otonomi. Tapi kemudian kita tahu masalah "kecurangan" dalam jajak pendapat ini hanya dijadikan alasan untuk mengusir para petugas UNAMET dan lembaga lain dari Timor Lorosae, sehingga tidak ada lembaga internasional yang menyaksikan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan. Dugaan ini bertambah kuat karena pada waktu yang hampir bersamaan, milisi pro-integrasi ini juga menyerang para jurnalis yang masih bertahan di sana, sampai kemudian diungsikan secara paksa oleh anggota TNI dan Polri. Langkah menyingkirkan saksi ini semakin kuat setelah pemerintah Indonesia mengumumkan situasi darurat militer di Timor Lorosae. Dalam keadaan tanpa hukum, di mana orang-orang bersenjata dibiarkan memporak-porandakan seluruh wilayah Timor Lorosae, pemerintah Indonesia justru mengambil langkah memberlakukan keadaan darurat militer. Penetapan keadaan darurat militer yang diputuskan melalui keputusan Presiden BJ Habibie ini diharapkan dapat mengatasi situasi kacau-balau yang terjadi di seluruh wilayah Timor Lorosae. Benarkah demikian? Kalian tahu, penetapan itu justru akan membuat situasi semakin parah, tidak lain karena TNI yang selama ini terlibat dalam aksi-aksi kekerasan, teror dan intimidasi, justru diberi wewenang nyaris tak terbatas. Bagi masyarakat Timor Lorosae pemberlakuan keadaan darurat militer ini berarti "lampu hijau" bagi TNI untuk melakukan apa saja terhadap rakyat Timor Lorosae. Dalam kenyataan, setelah penetapan keadaan darurat militer tersebut, masih saja ada laporan tentang penculikan dan eksekusi di luar hukum terhadap rakyat Timor Lorosae oleh anggota TNI. Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah keadaan darurat militer memberi wewenang kepada TNI untuk membatasi kebebasan mencari dan menyalurkan informasi. Sampai sekarang sudah ada ratusan jurnalis internasional maupun lokal yang dipaksa untuk meninggalkan Timor Lorosae. Kabarnya, di saat-saat terakhir hanya ada 26 orang jurnalis yang tetap bertahan di Timor Lorosae untuk melaporkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pengkhianatan terhadap proses referendum yang dilakukan pemerintah Indonesia. Para jurnalis ini juga bekerja di bawah ancaman yang sangat serius. Kemudian pada tanggal 5 September, puluhan jurnalis terpaksa diungsikan ke markas UNAMET, karena tempat-tempat tinggal mereka didatangi oleh milisi pro-integrasi. Sekali lagi, pihak Polri tidak memberikan perlindungan apa pun terhadap mereka. Aksi-aksi provokasi itu mengakibatkan penduduk terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Sebagian dari mereka memilih berlindung di daerah pegunungan. Kondisi mereka sudah jelas sangat memprihatinkan. Di musim kering seperti sekarang ini, mereka pasti kekurangan air, tak ada makanan dan fasilitas lainnya, apalagi persediaan obat-obatan. Kalian tahu, aku mendapat kabar terakhir, mereka yang berada di pegunungan hanya bisa makan pepaya, nangka, dan umbi-umbian. Sampai saat ini belum ada kabar yang pasti, apakah mereka mendapatkan bantuan makanan atau tidak. Aku pun belum tahu apakah ada lembaga yang memperhatikan apalagi mengikuti perkembangan situasi para pengungsi ini. Kesulitan ini masih ditambah dengan ancaman terus-menerus oleh milisi pro-integrasi, TNI dan Polri yang terus mengejar dan berusaha membantai mereka. Pada tanggal 6 September 1999, dilaporkan bahwa sejumlah pengungsi yang berlindung di daerah Dare terpaksa menyingkir karena serangan terus-menerus oleh milisi pro-integrasi. Beberapa saksi mata menceritakan bagaimana rombongan mereka diserang oleh milisi pro-integrasi dan anggota TNI yang menggunakan senjata otomatis. Sesekali terdengar letusan keras dari granat tangan yang dilemparkan oleh milisi pro-integrasi. Para pengungsi yang menyelamatkan diri ke daerah NTT tidak lebih baik nasibnya. Di Atambua, yang menjadi salah satu basis anggota milisi pro-integrasi dan sejumlah prajurit TNI yang ditarik dari Timor Lorosae, terus terjadi pemeriksaan. Seorang kawan mengabarkan, bahwa beberapa pemuda terlihat diangkut di atas truk dalam keadaan leher dan tangan terikat. Sampai saat ini belum diketahui tujuan memisahkan dari rombongan pengungsi yang lain, tapi banyak penduduk setempat yang menduga bahwa mereka yang diculik itu telah dibunuh di tengah perjalanan. Pembantaian terhadap pengungsi ini terjadi di bawah pengawasan TNI. Justru sebaliknya, anggota Brimob Kontingen Lorosae secara aktif terlibat dalam seleksi untuk mencegah sejumlah orang meninggalkan Timor Lorosae. Bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi ini juga dipersulit oleh aparat keamanan. Pada tanggal 6 September, beberapa prajurit TNI bahkan menghalangi staf UNAMET yang hendak mengambil perbekalan untuk staf lainnya yang masih tertahan di markas UNAMET di Dili. Bantuan terhadap pengungsi praktis tidak mungkin diberikan, karena di hampir semua jalan dibangun pos-pos pemeriksaan. Kalian tahu, bagaimana bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi ini disita oleh milisi pro-integrasi. Serangan terhadap pekerja kemanusiaan ini sudah berulangkali terjadi, termasuk terhadap pihak gereja. Apa yang bisa kita simpulkan dari cerita di atas? Ya, kita melihat sendiri pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan milisi pro-integrasi saat ini tengah melancarkan pembantaian terhadap rakyat Timor Lorosae. Pembantaian ini, sekali lagi bukanlah "perang saudara". Pembantaian itu juga bukan merupakan reaksi spontan terhadap hasil jajak pendapat, melainkan upaya sistematis yang sudah disiapkan sebelumnya dan dilakukan dengan sepengetahuan pemerintah Indonesia. Keterlibatan anggota TNI dan Polri di dalam aksi pembantaian ini juga tidak terbantah, sekalipun para pejabat terus berupaya membantah kebenaran tersebut. Dalam surat mendatang aku ingin menunjukkan pada kalian sejumlah dokumen buatan Pemerintah Indonesia maupun tokoh pro-integrasi yang membuktikan bahwa upaya pembumihangusan Bumi Lorosae itu telah dirancang dengan rapih. Dokumen itu telah beredar luas meski kemudian para pejabat itu membantahnya. "Dengan mudah siapa saja bisa memalsu stempel dan tanda tangan," begitu mereka berkilah. Aku masih ingat omongan Ali Alatas, dan banyak pejabat tinggi di layar kaca, Pemerintah Indonesia tak akan meninggalkan begitu saja Timor Lorosae, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Portugal. Bisakah kita mempercayai omongan itu? Pemerintah Portugal ketika itu memang meninggalkan begitu saja kawasan jajahannya. Tapi mereka tak membakar semua fasilitas dan gedung di wilayah yang ketika itu bernama Timor Portugis. Apa yang kemudian dilakukan oleh Pemerintah Indonesia? Membakar gedung apa saja, membunuhi rakyat Timor Lorosae dan melakukan apa saja. Aku ingat seorang teman, selama penjajahan Indonesia selama hampir 24 tahun, baru kali ini semua gereja dan tempat aman milik gereja diserang dan diserbu dan sejumlah pastor, pendeta dan suster dibunuh. Bakan Uskup Belo pun nyaris dibunuh. Dan, kemudian aku baru tahu ketika Pemerintah Indonesia mulai menginvasi Timor Lorosae, tentara pun menjarah dan merampok kekayaan penduduk. Jadi, sekali lagi aku katakan, , tentara Indonesia selain jadi pembunuh berdarah dingin, mereka itu juga dikenal sebagai perampok dan penjarah. Ketika sebagian tentara Indonesia ditarik dari Bumi Lorosae, aku yakin mereka girang karena mereka pasti juga telah mengantongi hasil jarahannya itu sebagai oleh-oleh untuk istri, anak, pacar dan calon mertua. Dan sebelum mereka pulang ke Indonesia, mereka menjual sisa-sisa beras, makanan dan yang lainnya kepada penduduk Timor Lorosae dengan harga yang selangit. Coba kalian pikir, masih layakkah mereka, tentara itu dianggap sebagai manusia? Kalian jangan kaget jika tiba-tiba aku jadi rajin bersurat pada kalian. Aku seperti ingin menumpahkan banyak hal yang aku saksikan dan alami selama aku berada di Bumi Lorosae pada kalian. Aku berharap kalian tahu apa sesungguhnya yang terjadi di sebuah negeri yang baru saja menyatakan kemerdekaannya. Salamku untuk teman-teman. Suatu hari nanti, kita pasti bertemu dan ngobrol seperti biasa. Kalian jangan berlebihan mengkhawatirkan aku, aku baik-baik saja. Cuma aku belum sanggup ketemu kalian. Aku tahu pasti, aku masih akan marah jika aku bertemu kalian dan menceritakan kembali semua kejadian itu. Joko dan Riri, ini surat kedua yang aku tulis dari wilayah Indonesia, pada 28 September 1999. Salam kangenku, Pratiwi ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
