Precedence: bulk


HENDARDI : SYSTEM POLITIK ORDE BARU SUMBER DISINTEGRASI

BANDA ACEH, Radio Nikoya-FM (Selasa, 28/9).

Sejarah maupun kebudayaan Aceh dan Timor Timur memang berbeda, tetapi
diantara keduanya memiliki pengalaman-pengalaman yang sama, yaitu pengalaman
kekejaman yang dialami, sehingga apa yang dialami di Timtim juga dialami di
Aceh, pengalaman kekejaman yang sama dari masyarakat-masyarakat di wilayah
Indonesia ini, juga dapat mengundang suatu usaha dan gagasan untuk
memisahkan diri dari Indonesia sendiri yang diakibatkan oleh suatu
pengalaman kekerasan yang sama dilakukan di Timtim, karena itu hal ini harus
menjadi pelajaran berharga dari persoalan di Timtim kepada wilayah-wilayah
Indonesia lainnya, bahwa pengalaman kekejaman dapat membuat orang memilih
untuk memisahkan diri dari Indonesia, hanya sekedar untuk menghindari
kekejaman itu sendiri, demikianlah komentar Hendardi, Ketua Umum PBHI
Jakarta, saat menjawab pertanyaan reporter Radio Nikoya-FM, semalam di Banda
Aceh.

Kehadiran Hendardi di Banda Aceh, untuk menjadi salah satu nara sumber dalam
Seminar Sehari Dampak Kebijakan Operasi Militer Di Daerah Istimewa Aceh,
Ditinjau Dari Segi Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Psikologi, yang di
selenggarakan oleh Koalisi NGO HAM Aceh, di Cakradonya Hotel Banda Aceh,
Senin (27/9) bersama nara sumber lainnya,  Ifdhal Kasim, pengamat ekonomi
dari Jakarta, Harnold Harun wakil direktur Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh dan
DR. Raja Masbar pengamat ekonomi politik Fakultas Ekonomi Universitas Syiah
Kuala Banda Aceh yang disiarkan secara langsung oleh Radio Nikoya 106.15 FM
selama 4 jam. Hendardi mengatakan, "jika disintegrasi itu dipersalahkan
kepada rakyat Timtim, itu tidak adil dan tidak logis, disintegrasi itu kalau
kita lihat akar atau bersumber pada 'system politik orde baru' yang
didominasi oleh militer, kita bisa pertanya mengapa rakyat Timtim memilih
membebaskan diri begitu besar jumlahnya, hal itu menyangkut pengalaman
kekejaman yang dialami, demikian juga ada tuntutan-tuntutan di Aceh yang
meminta Referendum, itu juga menyangkut lebih pada soal pengalaman yang
mereka alami, karena itu pengalaman kekejaman semacam itu, kita harus meneliti
sumber dari persoalan disintegrasi itu".  Menurut Hendardi, system politik
orde baru-lah sumber dari pada disintegrasi itu yang mengakibatkan
wilayah-wilayah yang mengalami kekejaman yang sama mencontoh Timtim.

Menyinggung tentang keberadaan militer dalam kehidupan masyarakat sipil yang
disampaikan dalam makalahnya, Hendardi mengatakan, Demokrasi itu adalah
kehidupan masyarakat sipil, dimanapun kita mengenal negara yang hidup secara
demokratis, militernya tidak berpolitik, namun di Indonesia mereka
memperoleh tempat yang sangat istimewa dan didalam kerangka itu
mempertahankan tempat yang mewah dalam politik Indonesia, sering kali mereka
memberlakukan segala hal, menghalalkan segala cara untuk tetap
mempertahankan tempat yang mewah dalam kehidupan politik sipil, dikatakan
mewah, karena militer tidak saja berkuasa secara militer, juga menguasai
politik dan juga menguasai ekonomi.

Dalam hal tuntutan rakyat Aceh terhadap dilaksanakannya Referendum, Ketua
PBHI Jakarta ini, berkomentar, ia menangkap suatu impresi yang kuat, bahwa
rakyat Aceh sendiri, sebenarnya menolak kehadiran militer seketika  dan
selamanya yang telah menimbulkan kesengsaraan kehidupan rakyat Aceh, karena
itu  tahap pertama yang harus dilakukan menurutnya adalah,bukan memperbanyak
Kodam-Kodam, justru harus menarik mundur militer dari tanah rencong itu, hal
itu yang harus dilakukan untuk menghidari rakyat Aceh dari
kekejaman-kekejaman dan memperbaiki impresi mereka tentang Indonesia
sendiri, bagaimanapun tentara harus di tarik, justru polisi yang harus di
pakai untuk mengawal kehidupan sipil di Aceh. (Yani).

Yani, Reporter Radio Nikoya FM, Melaporkan dari Banda Aceh

News Division
RADIO NIKOYA 106.15 FM
Banda Aceh Hit Radio Station
URL: http://come.to/nikoyafm

----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke