Precedence: bulk
ISTIQLAL (29/9/99)# JALAN BAGI RAKYAT MAUBERE MERDEKA
Oleh: Sulangkang Suwalu
Sebuah berita (5/6) menyebutkan Sekjen PBB Kofii Annan membacakan
hasil jajak pendapat di Timtim yang berlangsung 30 Agustus 1999 dihadapan
Dewan Keamanan PBB. Hasilnya, 344.580 orang (78,5 persen) dari 451,792
pemilih terdaftar menyatakan pro-kemerdekaan.
"Rakyat Timor Timur dengan demikian telah menolak otonomi khusus
yang diusulkan dan memperlihatkan kehendak mereka untuk memulai suatu proses
transisi menuju kemerdekaan," kata Kofi Annan dalam laporan pernyataanya
kepada DK PBB
Laporan kepada DK PBB ini amat signifikan berkaitan dengan kekuatan
lembaga itu dalam struktur kewenangan organisasi internasional tsb. Pasalnya
DK PBB pula yang memberi kewenangan melakukan pengiriman kontingen pasukan
perdamaian ke sebuah wilayah konflik.
Setelah konflik berlarut-larut selama 24 tahun di wilayah bekas
koloni Portugis itu, Annan berharap ada proses transisi yang damai dan
tertib menuju independen. Kepada DK Anann menyebutkan dalam hari-hari
sekarang ini amat dibutuhkan kesabaran dan ketenangan rakyat Timtim. Kepada
para pemimpin Timtim dari kelompok manapun dituntut bersikap bijak.
Annan juga mengatakan proses jejak pendapat tidak lepas dari tangan
peran pemerintah Habibie. Presiden Habibie dipuji karena mau melepaskan
pilihan kepada rakyat Timtim sendiri untuk memutuskan massa depan mereka.
Tetapi dia juga menyerukan pemerintah RI agar agar terus menjaga
tanggung-jawabnya mempertahankan ketertiban dan hukum selama masa transisi
sampai Timtim benar-benar lepas.
Dalam pertemuannya dengan wartawan di New York, Annan berbicara
lebih spesifik lagi. Dia tidak bisa menyembunyikan kekesalannya pada milisi
pro otonomi yang selama ini dituding sebagai biang kerusuhan dan kekerasan
di Timtim. Para pendukung integrssi diminta supaya menjauhkan
manuver-manuver mereka dan menerima hasil jejak pendapat dengan hati lapang.
Ucapan Kofi Annan, sekjen PBB, tentang hasil jajak pendapat di
Timtim tsb sudah mengandung pengakuan kemerdekaan bagi Timtim. Peranan
Habibie untuk terbukanya jalan bagi kemerdekaan Timtim tsb juga diakui Kofi
Anann. Di pihak lain PBB melihat sumber kerusuhan di Timtim adalah ulah
kelompok milisi pro integrasi, yang dibelakangnya bermain pihak TNI.
Ucapan Kofi Annan tentu saja menimbulkan reaksi dari kelompok pro
integrasi. Diantaranya dari Megawati, Akbar Tanjung dan Theo Syafei. Ini lah
reaksi mereka.
Megawati Sukarno putri sangat kecewa dan marah terhadap Habibie,
yang dianggap terlalu mudah melemparkan opsi otonomi atau merdeka kepada
rakyat Timtim. Dan mengakibatkan kalahnya pro-otonomi disana. Karena,
masalah Timtim tidak bisa hanya diselesaikan dengan jejak pendapat.
Kemarahan Megawati ini tercermin sejak diumumkannya kemenangan pro
kemerdekaan dalam jajak pendapat kemarin. Seperti yang diumumkan sekjen PBB
Kofi Annan di New York bahwa yang menolak otonomi sebanyak 344.580 (78,5
persen), sedangkan yang memilih otonomi hanya 94.388 (21,5 persen).
Mega marah betul sama Habibie, kenapa begitu gampangnya. Tapi
sudahlah. Sekarang yang harus dipikirkan bagaimana dengan nasib rakyat
Timtim yang sedang dilanda rasa ketakutan, terus mengungsi keperbatasan,
tutur salah seorang fungsionaris DPP PDI-P.
Kekecewaan Mega juga terungkap ketika berada di kampus UGM,
Yogyakarta. Dia menyatakan sedih dan prihatin terhadap hasil jajak pendapat
di Timtim. Hasilnya rakyat disana selama berpuluh-puluh tahun sudah
bergabung dengan wilayah kesatuan RI.
Tentu saja saya sedih, karena dari dulu saya katakan bahwa kita
mempunyai warga disana. Namanya saja PDI-P. "I"nya adalah Indonesia. Dari
awal kata Mega sudah menyatakan bahwa Habibie yang bertanggung jawab
sepenuhnya dalam persoalan ini.
AKBAR SAKIT HATI, KARENA YANG MENANG PRO KEMERDEKAAN
Bukan hanya Mega saja yang mengecam Habibie, tapi Akbar Tanjung
sudah menyatakan wanti-wanti pada Habibie. Dia meminta agar calon
presidennya itu bersiap-siap untuk menjelaskan secara rinci tentang
usulannya agar dilakukan jajak pendapat di Timtim di SU MPR 1999 mendatang.
Terhadap hasil jajak pehdapat yang menyatakan-kemenangantpro
kemerdekaan, Akbar menyatakan partai Golkar dan dirinya secara pribadi
merasa sedih. Dia juga menyatakan bahwa hatinya sakit setelah mendengar
pengumuman itu.
Penjelasan Habibie ini, lanjut Akbar, menyangkut alasan-alasan
konstitusional yang bisa memberikan penjelasan kepada rakyat tentang hasil
jajak pendapat. Dengan harapan nantinya dapat menerima. Tapi kalau nantinya
MPR tidak bisa menerima, ini akan menimbulkan problem. Sehingga Habibie
harus siap-siap dari sekarang.
Melanjutkan penjelasannya Akbar menyatakan pemerintah sudah pernah
bilang kepada dunia internasional bahwa solusinya adalah melalui jajak
pendapat dan ternyata hasilnya merdeka. Kita harus hormati itu, kalau tidak
kita akan berhadapan dengan internasional. Sebab bisa saja besok PBB -akan
kirimkan pasukan kesana untuk mengamankan hasil jajak pendapat, berarti kita
akan berhadapan dengan mereka.
Dikatakannya, bisa saja kita secara formal menolak hasil itu. Tapi
secara de facto Timtim sudah merdeka dan bila sudah ada pasukan PBB
bagaimana? Jadi wakil rakyat harus pikirkan dampaknya. Karena dampaknya amat
besar kalau kita tidat menerima hasil jajak pendapat itu.
Bila Megawati dan Akbar Tanjung dalam mengecam Habibie masih memakai
kata-kata yang sedikit sopan, maka tanggapan Theo Syafei, yang juga dari
kalangan PDI-P cukup kasar. Mungkin karena ia seorang militer. Bekas
Pangkolakops Timtim Mayjen (pur) Theo Syafei ini mengatakaan Habibie telah
membuang secara sia-sia salah satu provinsi di wilayah RI.
"Dia (Habibie) sudah menyebabkan satu provinsi kita lepas. Itu
namanya politik amputasi, tidak bisa dibiarkan begitu saja," tandas Theo.
Menurutnya, keputusan dua opsi yang ditawarkan Habibie kepada rakyat
Timtim adalah masalah serius. Persoalan besar seperti Tintim, sebenarnya
tidak dapat diberikan kepada anak kecil seperti Habibie. Habibie itu anak
kecil, karena dia tidak tahu apa-apa.
Menurutnya, Habibie tidak mengerti mengenai persoalan Timtim,
sekaligus harus bertanggung jawab atas semua penderitaan yang diderita
rakyat Timtim menjelang jajak pendapat sampai pelaksanaannya.
Hal ini tidak akan terjadi jika Habibie memiliki kadar nasionalisme
yang tinggi. Kalau seorang pemimpin memiliki nasionalisme yang tinggi akan
membela dan menjaga keutuhan negara.
Habibie telah menyerah dibawah tekanan internasional. Di mata
internasional, dia ingin dianggap pahlawan dan kepingin mendapat nobel
perdamaian, tutut Theo.
Politik amputasi Habibie lanjutnya, jangan terus dibiarkan. Sebab
kemungkinan daerah-daerah lain menuntut kemerdekaan tetap ada. Jika ini
terjadi, maka mungkin Habibie juga akan memberikannya kepada propinsi lain,
tambah Theo.
Dua opsi yang ditawarkan Habibie kepada rakyat Timtim, yang dikecam
oleh pihak-pihak yang pro integrasi, yang mendukung serbuan militer
Indonesia ke Timtim tahun 1975, adalah sesuai dan merupakan pengamalan isi
Mukaddimah UUD 1945 mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi setiap
bangsa, termasuk bagi bangsa Maubere.
Memang, dua opsi yang ditawarkan Habibie tsb merupakan satu tindakan
yang berani dari Habibie untuk mengatasi tekanan internasional yang makin
kuat bagi kemerdekaan Timtim. Dua opsi itu menunjukkan kepada rakyat
Indonesia dan dunia bahwa ada perbedaan antara pemerintahan diktator
jenderal Suharto dengan kekuasaan Habibie. Meskipun secara umum pemerintahan
Habibie adalah kelanjutan dari pemerintahan Suharto. Orba merebut Timtim
dengan kekerasan militer, sedang pemerintahan Habibie mengembalikannya
kepada bangsa Maubere yang berhak dengan berdiplomasi.
Dua opsi ini tentu akan dipertangsungjawabkan Habibie kepada SU MPR
mendatang. Bila SU MPR itu berpegangan kepada Mukaddimah UUD 1945, yaitu
mengakui hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa, termasuk bagi
bangsa Maubere tentu SU MPR akan menerimanya dengan segala konsekuensinya.
Sebaliknya jika SU MPR menolsknya, karena hendak mempertahankan hasil
serbuan militer Indonesia tahun 1975 ke Timtim, tentu akan ditolaknya. Bila
menolak, berarti Indonesia telah siap untuk berhadapan dengan PBB. Karena
PBB telah mengakui hasil jajak pendapat tsb.
Lepas dari persoalan apakah pertanggunganjawab Habibie akan diterima
atau ditolak oleh SU MPR, yang pasti di dunia internasional nama Habibie
naik dengan dilepaskannya Timtim sebagai wilayah Indonesia. Sekiranya
Habibie tak disenangi lagi oleh para pendukung integrasi serta pengikut
Suharto, tempat di dunia terbuka bagi Habibie untuk hidup. berbeda dengan
Suharto yang kebanyakan tempat tertutup baginya bermukim, sekiranya
meninggalkan Indonesia. Habibie tercatat sebagai seorang yang membukakan
jalan bagi bangsa Maubere untuk merdeka.
Sebaliknya bagi partai yang menolak hasil jajak pendapat rakyat
Timtim tsb hanya menunjukkan mereka tidak mengenal isi Mukadimah UUD l945
apalagi mengamalkannya. Pemimpin-pemimpin partai yang menolak hasil jajak
pendapat itu hanya akan mempercepat proses jatuhnya sebagai pemimpin, karena
ia telah bertindak tidak konstitusional, tidak sesuai dengan Mukadimah UUD 1945.
KESIMPULAN
Meskipun oleh Theo Syafei, Habibie dinilai sebagai anak kecil di
bidang politik, kadar nasionalismenya rendah, namun tak bisa disangkal, dia
telah membukakan jalan bagi merdekanya bangsa Maubere. Sesuai dengan hak
menentukan nasib sendiri dari Mukaddimah UUD 1945. Dalam hal itu rakyat atau
bangsa Maubere tak akan melupakan Habibie.
Tetapi dalam soal yang lain, hak hidup bagi PKI tetap ditutupnya,
seperti ditutupnya oleh Suharto ketika masih berkuasa. Begitu pula Habibie
masih berusaha dengan akal-akalnya yang seperti belut untuk tidak menyeret
Suharto kemuka pengadilan, baik karena klik-nya, maupun karena pembantaian
massal yang dilakukannya di masa tahun 1965/1966, maupun di masa Orde Baru
berkuasa, seperti di Tanjung Priok, di Aceh, di Lampung dsb.
Habibie adalah murid Suharto, kecuali dalam soal Timtim dan
kebebasan pers, karena situasi dan kondisinya memang berbeda.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
