Precedence: bulk
ISTIQLAL (12/10/99)# TIMOR TIMUR TRAGEDI SISA-SISA PERANG DINGIN
Oleh: Pramoedya Ananta Toer
Pada 4 September 1999 Sekjen PBB Kofi Anam mengumumkan hasil
referendum di Timor Timur: 79% penduduk yang berhak memilih menghendaki
merdeka lepas dari Indonesia, 21% mau tetap menjadi bagian Indonesia dengan
iming-iming status otonomi luas. Mendadak sontak Jakarta geger, terkejut
seperti disengat listrik berketegangan tinggi, elit politik para pendukung
rejim Orde Baru "jilid II" di bawah pimpinan Presiden B.J. Habibie mulai
saling salah-menyalahkan.
Para politici sekarang ramai mengunyah-ngunyah ulang nasi yang sudah
menjadi bubur. Ada yang bilang seyogianya Presiden B.J. Habibie tidak
membuka kesempatan menyelenggarakan referendum - bukankah Timor Timur atas
kemauan rakyatnya sendiri sudah menjadi bagian integral Indonesia selama 20
tahun lebih? Begitulah kritik yang ramai kedengaran terhadap kebijakan
politik B.J. Habibie, pemegang hak waris Orde Baru yang diangkat menjadi
kepala negara oleh jendral Suharto, bekas Presiden yang terpaksa turun
akibat demonstrasi heroik para pemuda dan mahasiswa Indonesia menentang
kekuasaan represif para jendral.
Pada saat Presiden B.J. Habibie pada 27 Januari yang lalu
mengumumkan referendum bagi rakyat Timor Timur dengan dua opsi: tetap jadi
bagian Indonesia dengan status otonomi luas, atau berdiri sendiri lepas dari
Indonesia, maka perkiraan Habibie dia sudah meluncurkan suatu set politik
jenial dengan keuntungan politik ganda paling spektakuler pada dua bidang
sekaligus: internasional dan nasional.
Habibie yang legitimasinya sebagai Presiden sangat rapuh karena
mendapat jabatan itu tidak lewat parlemen atau proses konstitusional yang
wajar, memang membutuhkan suatu stunt politik spektakuler yang mampu
mengukuhkan legitimasi jabatan kepresidenan dan posisi politiknya.
Menyelenggarakan referendum berarti meraih langsung dua bintang gemerlapan
dalam sekali gapai. Di mata dunia internasional, di mata Amerika, di mata
negeri-negeri Barat dan PBB, dia mengharapkan namanya terangkat oleh
sikapnya yang "demokratis" tersebut, sampai-sampai seteru Indonesia sendiri
pun, yaitu Portugal terperanjat oleh tawaran Habibie itu. Di jurus lain pada
level nasional dia memperhitungkan sanjungan dan acungan jari jempol karena
dia yakin sesuai kalkulasi politiknya hasil referendum akan dimenangkan oleh
mayoritas rakyat Timor Timur yang mendambakan tetap menjadi bagian dari
Indonesia. Dia kecel�! Kecel� yang tidak kepalang tanggung!
Hanya ada dua kemungkinan untuk menerangkan mengapa kombinasi
kekuasaan Orde Baru dan pihak militer Indonesia kalah dan salah hitung total
di Timor Timur. Kemungkinan pertama, pemerintah Orde Baru memang selama 20
tahun lebih membohongi seluruh dunia termasuk rakyat Indonesia, bahwa rakyat
Timor Timur memang ingin sekali berintegrasi dengan Indonesia. Sekian lama
kebohongan ini dipelihara dan dikembang-kembangkan sampai-sampai mereka
sendiri menjadi percaya kepada kebohongan yang mereka ciptakan sendiri.
Kemungkinan kedua, boleh jadi pada saat tentara Indonesia pada tahun 1975
memasuki Timor Timur, pada awalnya rakyat di sana mungkin menyambut dengan
baik kedatangan tentara Indonesia. Bisa saja mereka berpengharapan nasib
mereka menyatu dengan Indonesia barangkali akan lebih baik daripada di bawah
Portugal. Tetapi pengalaman selama lebih 20 tahun menunjukkan kebalikannya:
bukan saja keluarga Suharto berikut croniesnya menjarah kekayaan Timor
Timur, tetapi lebih parah lagi serdadu-serdadu dan birokrasi Suharto
menginjak-injak hak-hak azasi rakyat Timor Timur.
Saya sendiri tidak heran sama sekali atas hasil referendum di Timor
Timur ini. Sebodoh-bodoh rakyat, referendum bagi mereka sudah jelas sekali
artinya. Dua opsi yang ditawarkan Habibie jelas berarti memilih
diinjak-injak hak-hak azasi oleh kekuasaan militeris yang munafik atau bebas
merdeka mengurus diri sendiri, maka dengan sendirinya mudah diterka
sebelumnya bagaimana jadinya hasil referendum itu. Sekarang elit politik
kekuasaan di Jakarta berdebat ramai tentang terjadinya kesalahan strategis
gara-gara B.J. Habibie dianggap keliru menyetujui referendum.
Tetapi saya berpendapat bahwa kesalahan itu bukan terletak pada
keputusan pemerintah Indonesia pada bulan Januari yang lalu. Kesalahan itu
sudah ada sejak awal lahirnya rejim militer Orde Baru, sejak 1965 ketika
mereka menjatuhkan Sukarno, memenjarakan dan meluncurkan genocide yang tak
pernah dipermasalahkan dunia Barat, kemudian kesalahan itu mereka mahkotai
dengan puncak suatu kejahatan politik : menganeksasi bekas jajahan Portugal,
Timor Timur di tahun 1975.
Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno mutlak tidak akan
pernah berambisi meluaskan wilayah teritorial negerinya. Sukarno adalah
seorang revolusioner yang visioner, pendidikan baratnya terlalu
mengilhaminya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan idee-idee Afkl�rung. Dia
pernah mengatakan bahwa abad 20 adalah abad pembebasan bangsa-bangsa kulit
berwarna dari kolonialisme. Dia sendiri pun patut dicatat dalam sejarah
sebagai politikus dan negarawan satu-satunya dalam sejarah politik modern
sedunia yang mempersatukan negerinya tanpa meneteskan setitik darah pun.
Dalam masa persiapan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945,
Sukarno dengan tegas menolak memasukkan wilayah-wilayah tetangga yang bukan
bekas Hindia-Belanda ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kesatuan
administratif Indonesia memang dilahirkan sebagai warisan kolonialisme
Belanda, akan tetapi sebagai kesatuan politik tata-kenegaraan Sukarnolah
satu-satunya pemimpin Indonesia yang mewujudkannya dengan damai.
Bandingkanlah fakta itu dengan negeri-negeri lain seperti India/Pakistan,
Korea, Jerman dan bandingkannya juga dengan Presiden Suharto. Jendral ini
yang memulai kariernya sebagai militer didikan fascisme Jepang semasa Perang
Dunia ke-II memenjarakan dan membantai jutaan rakyatnya sendiri hanya untuk
membangun pemerintahannya yang dengan bangga dia namakan "Orde Baru".
Kejatuhan Sukarno tidak lain adalah produk Perang Dingin yang gila
dan takut setengah mati pada momok komunisme. Aneksasi Timor Timur oleh
serdadu-serdadu Suharto di tahun 1975 pun tidak lain adalah sisa-sisa produk
Perang Dingin yang itu-itu juga. Bukankah Amerika dengan kesepakatan bungkam
sekutu-sekutunya yang mengedipkan mata kepada jendral Suharto untuk
mempersilakannya masuk menduduki wilayah Timor Timur? Alasannya: mencegah
Timor Timur menjadi pangkalan komunis di Asia Tenggara.
Presiden Sukarno yang menjadi korban Perang Dingin juga pernah
mengatakan bahwa abad 20 adalah abad intervensi, abad di mana
kekuatan-kekuatan adikuasa dunia dengan seenaknya bisa mengaduk-aduk urusan
intern negeri-negeri lain. Menerjemahkan dengan bebas kata-kata Sukarno itu,
berarti bahwa paroh akhir abad 20 adalah satu era di mana
kesewenang-wenangan oleh aparat negara adalah wajar dan sah, era di mana
hak-hak azasi bisa diinjak-injak tanpa dikenakan hukuman (impunity). Era
ketidak-adilan yang suci, era munculnya tiran-tiran militer resmi dan sah
yang diakui dan dihormati Amerika dan negeri-negeri Barat, asal saja mereka
tampil atas nama demokrasi demi pembasmian Saukarno dan komunisme.
Seusai Perang Dunia ke-II, Amerika Serikat mengucurkan dana dan
bantuan ekonomi besar-besaran lewat apa yang dinamakan "Marshall Plan" untuk
membangun kembali ekonomi dan ketahanan politik di negeri-negeri Eropa Barat
menghadapi bahaya komunisme. Tetapi untuk negeri-negeri berkembang atau
negeri-negeri Selatan, Amerika Serikat menerapkan rumus lain: tegakkan dan
dukung rejim-rejim militer lokal! Maka mulailah berjalan scenario intervensi
besar-besaran di negeri-negeri berkembang, mulailah pula munculnya
tokoh-tokoh jendral yang mendadak menjadi politikus seperti Mobutu dan
Suharto. Berjatuhanlah secara bergilir Lumumba, Modibo Keita, Nkrumah dan di
puncak di atas segalanya itu: Sukarno.
Memasuki abad baru dan melinium baru, kiranya sekaranglah moment
paling tepat saya mengimbau kepada segenap masyarakat beradab di dunia:
hentikanlah rumus-rumus usang sisa-sisa wawasan Perang Dingin bahwa
kestabilan politik di dunia ketiga mutlak harus berada di tangan
diktator-diktator militer lokal! Masa itu sudah harus lewat! Maraknya
semacam adagium di dunia ketiga bahwa "militer adalah agent of
modernization, agent of progress and stabilization" tidak lain adalah
reifications produk Perang Dingin, abstraksi-abstraksi yang direkayasa
sedemikian rupa sehingga slogan-slogan kosong itu seakan-akan merupakan
kenyataan kongkret yang tidak bisa dihindari.
Saya melihat bahwa Amerika dan negeri-negeri Barat sampai detik ini
masih mengandalkan stabilisasi politik di Indonesia tetap ditangani kekuatan
militer di bawah jendral Wiranto dengan kendaraan politiknya juga masih
tetap pada partai Golkar yang menjagokan B.J. Habibie sebagai calon
Presiden. Mudah diramalkan bila Amerika dan negeri-negeri Barat tetap
berpegang pada patron-patron lama semasa Perang Dingin seperti itu, dan
tidak mampu tampil dengan paradigma baru dalam wawasan politik mereka
terhadap dunia ketiga atau negeri-negeri Selatan, maka sikap itu akan
menjadi kontra-produktif bahkan menjadi bumerang yang akan merugikan
kepentingan-kepentingan ekonomi-politik mereka sendiri.
Apakah paradigma baru itu? Masyarakat madani demokratis! Orang-orang
militer jadilah militer professional, dan berhenti main politik. Khusus
kepada masyarakat Jerman yang mungkin bangga melihat seorang alumnus
universitas Jerman menjadi Presiden di Indonesia, ada baiknya mengetahui
bahwa B.J. Habibie sebenarnya mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu
yang baik pada saat dia menggantikan Suharto, sebab kekuasaan ada di
tangannya. Akan tetapi sudah sejak awal dia sendiri yang melempar ke
comberan kesempatan terbuka itu. Dia bukan memisahkan diri dari warisan lama
Suharto, sebaliknya dia malah meng-endorse seluruh kebijakan Suharto yang
ditolak oleh rakyat, pemuda dan mahasiswa. Saya sendiri bukan pendukung
apalagi pengagum Megawati, tetapi Habibie saya anggap membikin kesalahan
prinsipil dalam azas demokrasi yang berkaitan dengan PDI. Paling fatal: dia
tetap mengakui partai PDI boneka yang diciptakan Suharto dan justru
mengucilkan partai PDI dukungan massa di bawah Megawati, selanjutnya dia
menggantungkan diri pada jendral-jendral yang tetap setia pada Suharto.
Setelah pemilihan umum bulan Juni yang lalu, ternyata partai PDI Megawati
ini muncul sebagai partai terbesar.
Saya berbahagia dan mengucapkan selamat atas kekalahan politik
Suharto-Habibie di Timor Timur, selamat kepada rakyat Timor Timur membangun
suatu negara merdeka : Republik Timor Loro Sae. Itulah negara dan tempat
yang tepat untuk mengadili Suharto dan para jendral yang mempunyai tangan
berlumuran darah sebagai pejahat kemanusiaan. ***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
