Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 35/II/10-16 Oktober 99 ------------------------------ SKENARIO PERANG DI TIMOR LORO SAE (POLITIK): Kubu pro-integrasi dan pihak Indonesia sudah bersiap perang. Tapi, Australia segera pulang rayakan natal. Jadi, mau perang sama siapa? Tak lama setelah UNAMET mengumumkan kemenangan pihak pro kemerdekaan, saling tembak menembak tidak pernah berhenti di bumi Timor Lorosae. Panglima Interfet, Mayjen Peter Cosgrove sendiri dituduh oleh beberapa pihak dari dalam dan luar negerinya tidak berusaha menciptakan situasi yang dapat mencegah terjadinya bentrokan senjata. Kesan yang dimunculkan, Cosgrove senantiasa memaklumatkan perang pada semua pasukan multinasional. Ia digambarkan memiliki obsesi mengejar kemanapun milisi pergi dianggap membuatnya lupa akan berbagai kelaziman hukum internasional. Sehingga membuat sukarelawan internasional turut komplain. Sebagaimana diberitakan Reuters (4/10), para sukarelawan kemanusiaan merasa kerja mereka jadi terhambat. Interfet, menurut para sukarelawan tersebut, amat berlebihan memberlakukan pendekatan keamanan. Mereka kerap dilarang memasuki wilayah-wilayah tertentu oleh Interfet dengan alasan keamanan. "Padahal kehadiran mereka justru untuk memastikan kami dapat bekerja secara aman, bukankah begitu?" tukas beberapa sukarelawan. Ada pula yang mengatakan bahwa pasukan Cosgrove mulai memasuki wilayah Indonesia. Lantaran obsesi menumpas milisi, Cosgrove dianggap nekad memerintahkan helikopter Interfet mendarat di Pulau Kisar, Maluku. Keberadaan mereka, konon, berdasarkan laporan intelejen Interfet tentang lokasi pelarian milisi. Pemerintah Indonesia sendiri sudah menyatakan protes tertulisnya kepada Australia. Nyaris bersamaan, bentrok senjata terjadi antar milisi dan Interfet di Suai. Akibatnya dua orang milisi tewas dan dua orang pasukan Australia terluka. Oleh Cosgrove situasi ini digambarkan sebagai kontak balasan terhadap serangan milisi yang mencegat konvoi pasukannya. Sementara media massa Indonesia menyebutnya sebagai "tindakan brutal Interfet terhadap masyarakat Suai." Masing-masing merasa paling benar. Kedua peristiwa itu, jelas menjadi alasan pemerintah Indonesia untuk menyatakan sikap kerasnya. Mengkomentari pendaratan helikopter di Pulau Kisar, Mensesneg Muladi memperingatkan tentang dimungkinkannya dilakukan pengejaran (hot pursuit). Maksudnya, militer Indonesia dapat mengejar pesawat asing tersebut secara seketika. "Hukum internasional membolehkan itu." Akibatnya, situasi bukannya membaik, tapi bertambah panas. Gelagat menggelar peperangan di Timor pun semakin kelihatan. Minggu lalu dikabarkan sekitar 6.500 anggota TNI menggabungkan diri dengan Pasukan Pejuang Integrasi (PPI). Jumlah itu menambah personel PPI yang telah mencapai 51.000 orang. Pangdam IX Udayana, Mayjen (TNI) Adam Damiri mengelak ketika dikonfirmasi adanya penugasan dari pimpinan TNI. Menurut Adam tindakan 6.500 prajurit itu semata-mata keinginan pribadi. "Pimpinan TNI tak bisa melarang prajuritnya yang memang ingin mempertahankan wilayah itu," ujar Adam Damiri. Pangdam tidak menganggap tindakan para prajurit itu sebagai pembangkangan perintah komandan. Berdasar perintah resmi, semestinya seluruh pasukan TNI telah mundur dari Timor. Lain lagi argumentasi Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), Laksda Adi Haryono. Pihaknya, tengah memproses anggota korps marinir yang memilih pro kemerdekaan. Skenario perang ini tampaknya bakal terwujud. Pasalnya, niatan semacam itu juga sudah diserukan Dewan Sasak Muda Bersatu (Desak Datu), 5 Oktober lalu. Koordinator Desak Datu, Ir L. Winengan sendiri yang menyatakannya saat melakukan aksi di depan kantor DPRD NTB. Wilengan dan massanya juga membagi-bagikan selebaran ajakan perang terhadap Australia serta membakar bendera Australia dan CNRT. Desak Datu mengaku kesal dengan Australia yang mau menjadi polisi Asia Tenggara. Perkara kesal ini sebetulnya bukan cuma monopoli Indonesia. Mantan PM Australia Paul Keating ikut mengecam kebijakan luar negeri John Howard atas Timor Leste. Taur Matan Ruak, Komandan Falintil sendiri tak urung sempat menumpahkan rasa kecewa. Pasalnya, Interfet dinilai terlalu lamban menciptakan situasi yang menimbulkan rasa aman di Lorosae. Rakyat Timtim belum merasakan kemerdekaan! Nasib rakyat kini seperti bergantung pada dunia internasional. Tugas Interfet yang dicanangkan untuk 3 tahun, misalnya. Belakangan di-cut dengan putusan PBB membentuk UNTAET (United Nations Transition Administration in East Timor). Sebuah pemerintah transisi bagi Timor Leste. Sekjen PBB Kofi Annan menyatakan pembentukan Untaet lantaran terjadi kekosongan hukum dan pemerintahan di Timor. Untaet akan mengisi kekosongan itu sampai penyelenggaraan pemilu dan memberi pelatihan kepemimpinan. Rencananya 1.640 personil polisi PBB dilibatkan dalam komponen pemerintahan dan administrasi publik. Jumlah keseluruhan personil adalah 9.150 personil termasuk pasukan perdamaian PBB. Lantas kemana Australia dengan UNAMET-nya? Menlu Alexander Downer mengaku bakal menarik pasukannya sebelum Natal. "Tugas kami selesai dengan masuknya Untaet," ujar Downer. Tapi pernyataan selesai itu ternyata belum bagi militer Indonesia. "Bagi TNI kasus ini masalah kebangsaan," tukas Kapuspen TNI Sudrajat mengutip Jenderal Wiranto. Jadi mau perang dengan siapa Jenderal, Australia atau Untaet? (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
