Precedence: bulk


MPR MUNGKIN TAK AKAN CABUT TAP INTERGASI TIMTIM

        JAKARTA, (MateBEAN, 12/10/99). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Indonesia tampaknya tak akan mencabut Ketetapn MPR tahun 1978 yang mensahkan
pencaplokan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Anggota Badan Pekerja
MPR hingga saat ini belum memiliki kata sepakat mencabut Tap itu. Hingga
Selasa (12/10) siang kemarin yang menyetujui dicabutnya Tap justru fraksi
TNI dan Utusan Golongan. Sementara PDI-P, Partai Golkar. Partai Persatuan
Pembangunan dan PKB bertahan untuk tidak mencabut karena menurut mereka
penyelengaraan jajak pendapat merupakan suatu kesalahan.

        Sabam Sirait Ketua Fraksi PDI-P menyatakan pemberian opsi bagi
Timtim hanya upaya Habibie untuk mencari muka di mata dunia internasional.
"Kita sekarang melihat akibat politk yang salah dari Habibie. Dia mencari
muka di forum internasional, tahu salah-salah, kita menjadi korban,
pengungsian, mati, polisi mati, kita diserang, kita tidak terhormat lagi,
sebagian dari kita kan sekarang diduduki walaupun atas nama PBB," katanya.

        Sedangkan Rambe Kamaruzaman dari Golkar mempunyai pendapat lain.
Menurut Rambe untuk menentukan nasib Timor Timur sebaiknya diselenggarakan
referendum nasional. "Ada lagi pertimbangan berikutnya Apakah untuk
menetapkan ini kita tidak melakukan referendum nasional karena dulu bukan
maunya rakyat Timtim tapi ada deklarasi Balibo dan TAP MPR itu sendiri. Oleh
karena itu kita lakukan saja referendum nasional," katanya. 

        Namun pernyataan dari Fraksi Partai Golkar itu ini ditolak oleh
Fraksi Utusan Golongan. Menurut Hamim Thohari dari Utusan Golongan,
pengintegrasian Timor Timur dalam Tap MPR tahun 78 itu tidak melibatkan
seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak menemukan kata sepakat maka Badan
Pekerja MPR membentuk Tim Tiga yang akan merumuskan hasil perdebatan tadi.

        Sebagian dari anggota MPR juga berpandangan bahwa sebaiknya TAP MPR
tentang integrasi Timtim sebaiknya dicabut. Karena persoalannya adalah jajak
pendapat sudah terlanjur dilaksanakan, sehingga kalau Tap itu tetap
mempertahankan integrasi Timtim maka konsekuensinya adalah Indonesia akan
dikucilkan oleh dunia internasional. "Apakah kita ingin dikucilkan oleh
dunia internasional? Ini yang harus kita pertimbangan secara matang, karena
jajak pendapat sudah terlanjur dilaksanakan, sehingga apapun hasilnya kita
harus terima, walaupun dengan berat hati," kata Ketua Fraksi TNI/Polri. ***


----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke