Precedence: bulk
KELOMPOK ULAMA KONSERVATIF MENGHAMBA WIRANTO
JAKARTA, (TNI Watch!, 15/10/99). Dengan mengambil tempat di Hotel
Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (13/10) sekelompok ulama
konservatif melakukan kesepakatan dengan Menhankam/Panglima TNI Jenderal TNI
Wiranto, untuk bersama-sama mengamankan Sidang Umum MPR 1999. Mengapa
disebut ulama konservatif? Karena mereka adalah ulama yang pro pada staus
quo, tegasnya mereka mendukung Habibie. Jadi status mereka sebagai ulama,
sebuah posisi yang sebenarnya sangat terhormat, mereka "perdagangkan" dengan
mengabdi pada kekuasaan.
Semua orang sudah tahu, bahwa fungsi hotel bukan hanya untuk
keperluan menginap sementara, tapi juga sering untuk tempat kencan antara
pria dan wanita, yang bukan suami-istri. Jadi hotel juga berfungsi sebagai
ajang prostitusi terselubung. Kini kencan semacam itu juga terjadi antara
sejumlah ulama dengan Wiranto. Bentuk kencan seperti itu juga bisa disebut
prostitusi, cuma kali ini diembel-embeli politik, sebutan lengkapnya menjadi
"prostitusi politik". Karena dalam kencan di Hotel Millenium itu, ada pihak
yang menjajakan diri, yakni para ulama tersebut. Dan ada pihak pengguna
(user), dalam hal ini Wiranto (dan TNI pada umumnya).
Kalau dalam kencan atau prostitusi biasa, selalu terjadi percumbuan
pada pelakunya. Demikian juga antara ulama dan Wiranto, mereka juga
melakukan "percumbuan politik" demi terpilihnya Habibie ke kursi Presiden.
Perlu diinformasikan di sini, Hotel Millenium memiliki cerita unik soal
kencan atau percumbuan antara dua anak manusia. Begini kisahnya, ulama
kondang KH Nur Muhammad SQ, pernah bikin heboh ketika melaksanakan kawin
mut'ah dengan Dewi Wardah (janda tokoh Peristiwa Tanjung Priok Amir Biki).
Pernikahan mut'ah mereka itu terjadi di Hotel Equatorial. Rupanya berita
seputar pernikahan Nur Muhammad dan Dewi Wardah itu merebak di masyarakat,
hingga membuat manajemen Hotel Equatorial merasa risi. Untuk menghapus citra
negatif, karena kasus pernikahan mut'ah tersebut, maka oleh pengelolanya,
nama Hotel Equatorial diganti menjadi Hotel Millenium.
Karena Wiranto adalah pengguna, mungkin kita sudah menduga-duga,
skenario macam apa yang akan dimainkan oleh Wiranto? Benar dugaan Anda,
Wiranto akan menggunakan kelompok Islam untuk kepentingan politik
(kekuasaan) TNI, seperti yang pernah dilakukan Soeharto di awal kekuasaanya
di tahun 1965 dulu, dan di penghujung kekuasaannya (1990-an).
Sebagaimana kita tahu, di awal kekuasaannya Soeharto menggunakan
kelompok Islam, dalam hal ini Banser (Barisan Serba Guna) dan GP Ansor,
organisasi di bawah NU. Kemudian di tahun-tahun terakhir kekuasaannya,
Soeharto kembali memanfaatkan kelompok Islam (ICMI) untuk menopang kekuasaannya.
Rupanya dua pengalaman tersebut belum cukup menyadarkan
kelompok-kelompok tertentu dalam Islam, bahwa dirangkulnya mereka, bukanlah
untuk suatu tujuan yang hakiki (misalnya kemaslahatan umat), namun untuk
kebutuhan pragmatis, yang bisa ditinggal sewaktu-waktu.
Pada tahun 1965 misalnya, Banser dan GP Ansor dimanfaatkan Rezim
Soeharto untuk mengeksekusi lebih kurang satu juta orang tak berdosa, di
pelosok Jawa, dengan di back up tentara. Setelah kekuasaan Soeharto solid,
kelompok NU dicampakkan begitu saja. Jangankan diberi konsesi politik yang
signifikan, menjadi sekadar Menteri Agama saja, jabatan yang selalu
diinginkan kalangan NU, tidak pernah diberikan oleh Soeharto.
Tindakan menghamba kaum ulama ini mengundang keprihatinan kita.
Berkali-kali simbol agama (Islam) selalu dipakai untuk kepentingan sesaat
ulama yang bersangkutan. Ulama yang melakukan deal di Millenium itu satu
jaringan dengan kelompok-kelompok yang secara demonstratif mendukung
Habibie, dengan menjadikan Masjid Istiqlal sebagai basisnya, seperti
organisasi-organisasi yang menamakan dirinya FPI, Front Jihad, Furqan, dll.
Ucapan kelompok-kelompok ini, yang sering mensitir ayat-ayat suci, oleh
ulama NU KH Mustofa Bisri dikatakan, seolah-olah menjadikan Tuhan sebagai
jurkam.
Ulama semacam KH Mustofa Bisri jelas memiliki visi berbeda dengan
kelompok ulama konservatif di atas. Karena ulama-ulama seperti KH Mustofa
Bisri, KH Said Agil Siradj, Dr Alwi Shihab, Kang Jalal (Jalaludin Rachmat)
atau Cak Nur (Nurcholis Majid), adalah tipe ulama yang demokratis, dan tidak
menghamba pada kekuasaan. Kesedian Cak Nur untuk menjadi Presiden misalnya,
itu bukanlah karena ambisi Cak Nur, namun merupakan bentuk apresiasi Cak Nur
terhadap kebebasan berpendapat. ***
_______________
TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi prilaku TNI,
dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan
ketentaraan para perwiranya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya
agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama.
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
