Precedence: bulk
MILISI SIAP JADI SAKSI UNTUK PENGADILAN INTERNASIONAL
JAKARTA, (MateBEAN, 20/10/99). Kolonel Inf Geerhan Lantara kini
sudah balik ke markas Brigif-17, Cijantung, Jakarta Timur. Karirnya sebentar
lagi akan amblas saat penyelidikan internasional dan nasional tentang
kejahatan terhadap kemanusiaan akan digelar. Ia tahu bahwa namanya termasuk
jajaran orang yang bertanggungjawab atas apa yang terjadi di Timor Lorosae
sejak Januari lalu. Sebagai komandan brigade elit itu, karirnya bisa
cemerlang. Lihat saja karir para mantan anggota Brigif-17 seperti Menko
Polkam Jenderal (Purn) Feisal Tanjung, Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul
Razie, Kaster TNI Letjen TNI SB Yudhoyono, Pangkostrad Letjen TNI Djamari
Chaniago, dan Kasum TNI Letjen Soegiono.
Bayangan karir cemerlang itu ambruk dan diganti oleh bayangan
mengerikan duduk di pengadilan internasional sebagai terdakwa. Dan di
hadapannya duduk para anggota milisi yang dulu menjadi anak asuhnya, memberi
kesaksian yang memberatkan dirinya. Pengadilan itu bukan hanya akan
menghancurkan karirnya, tetapi juga sekaligus menjebloskannya ke penjara
untuk bertahun-tahun.
Beberapa anggota milisi yang masih berada di Jawa dan Bali sudah
mengatakan siap memberi kesaksian jika diperlukan. Masalahnya hanya jaminan
keamanan. "Kalau PBB berani jamin, kami mau memberi kesaksian. Sekarang
semuanya sudah berakhir, dan kita harus mulai hidup baru. Yang salah harus
dihukum," ujar seorang mantan komandan kompi milisi yang sekarang sudah
sadar. Ia mengaku tidak tahu-menahu tentang politik, dan hanya ikut apa yang
diperintahkan oleh atasannya.
"Selama berbulan-bulan kami tidak boleh nonton televisi atau baca
koran. Pimpinan kami keras sekali. Pokoknya hanya boleh dengar apa yang dia
bicara," ujarnya. Ia mengaku beberapa kali bertemu dengan Kolonel Inf
Geerhan, yang sesekali turun ke lapangan. "Pak Geerhan terlibat juga,"
katanya. Ia juga menyebut beberapa nama lain seperti Mayjen TNI Sjafrie
Sjamsudin, Mayjen TNI HR Garnadi, dan bahkan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI
Adam Damiri.
Ketika ditanya tentang bentuk keterlibatan TNI, ia menjawab: "Kalau
terlibat itu artinya ikut. Yang terjadi sebenarnya, milisi yang ikut TNI
bukan TNI yang ikut milisi. Mereka yang kasih perintah, kok. Kami hanya
menjalankan," tambahnya. Suatu ketika ia kaget ketika membaca pernyataan
Pangdam IX/Udayana di Bali Post beberapa waktu lalu bahwa TNI tidak
mendukung milisi. "Kok bisa Pak Udayana-1 (panggilan untuk Mayjen Adam)
bicara begitu? Padahal beberapa kali ia memimpin rapat untuk mengatur
strategi," ujarnya.
Sebagian milisi sadar bahwa TNI mau cuci tangan, dan membiarkan
mereka diadili sendiri. "Itu tidak bertanggungjawab namanya, seperti
provokator saja," kata seorang pimpinan milisi Laksaur Merah Putih. Ia juga
memilih bersembunyi karena belakangan mendengar beberapa anak buahnya
ditangkap anggota TNI. "Kami tidak mau dijadikan kambing hitam. Biar saja
nanti kalau ada pengadilan, kita sama-sama duduk di sana. Jangan hanya
kami," katanya. Ia seperti menyesali perbuatannya, karena beberapa orang
anggota keluarganya ikut jadi korban dalam pembunuhan massal di Suai.
Sebelumnya dua orang tokoh pro-integrasi lebih dulu buka mulut.
Dalam wawancara di RCTI, pimpinan pro-integrasi di Kabupaten Covalima, Rui
Lopes, mengaku bahwa apa yang terjadi di Timor Lorosae sejak Januari adalah
operasi intelijen. "SGI (Satgas Intelijen) yang mengatur semua itu," katanya
saat itu. Pengakuan lain datang dari Thomas Goncalves, putra gubernur
pertama Guilherme Goncalves, yang juga pimpinan milisi di kabupaten Ermera.
Kedua tokoh ini sekarang bersembunyi di luar negeri, dan menunggu saat yang
tepat untuk memberi kesaksian.
Deretan ini akan semakin panjang mengingat cukup banyak milisi
pro-integrasi yang putar haluan menjelang pelaksanaan jajak pendapat.
Kabarnya ada ribuan anggota milisi pro-integrasi yang sudah menyeberang ke
pihak Falintil, dan siap memberi kesaksian tentang apa yang mereka lakukan
bersama TNI di Timor Lorosae. Jumlah yang pasti masih sulit diperkirakan,
tapi yang pasti cukup banyak untuk membuktikan bahwa TNI bertanggungjawab
atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di sana.
Di kalangan TNI isu pengadilan internasional juga membuat cemas.
Kabarnya saat ini beberapa perwira sedang kerja keras mengumpulkan bukti
tentang kejahatan yang dilakukan Fretilin pada tahun 1975-78.
Kelihatannya memang tidak ada jalan mundur bagi para perwira TNI yang
terlibat dalam aksi kekerasan di Timor Lorosae. Komnas HAM sementara itu
juga tengah menyiapkan penyelidikan dan pembentukan pengadilan ad hoc untuk
mengadili para perwira dan pemimpin milisi pro-integrasi. ***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
