Precedence: bulk


USKUP BELO: "WIRANTO LAYAK DIPERIKSA"

        DILI, (MateBEAN, 2/11/99). Pemimpin Umat Katolik Diosis Dili, Mgr.
Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB mengatakan bahwa mantan Panglima TNI
Jenderal TNI Wiranto, harus dimintai pertanggung jawaban bagi kekejaman di
Timor Timur di hadapan sebuah mahkamah internasional. "Wiranto layak
diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya soal kekerasan milisi, TNI dan
Polri di Timor setelah pengumuman hasil jajak pendapat," katanya di Dili,
Sabtu (30/10) lalu.

        Menurut Uskup Belo, Jenderal Wiranto menjadi Panglima TNI dan
Menteri Hankam ketika unsur-unsur militer Indonesia dan laskar milisi
pro-Jakarta melancarkan aksi pembakaran dan pengrusakan di seluruh Timor
Timur menyusul pengumuman hasil jajak pendapat 30 Agustus lalu.

        Beberapa hari yang lalu, Jenderal Wiranto diangkat menjadi Menko
Polkam dalam kabinet persatuan nasional pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.
Selain itu Uskup Belo juga mengatakan bersama Wiranto ada beberapa jenderal
juga harus diperiksa dan dihadapan pada komisi HAM internasional.
Jenderal-jenderal itu antara lain, Mayjen Safrie Syamsuddin, Mayjen Zacky
Anwar Makarim, Mayjen Adam Damiri, Brigjen Tono Suratman. "Mereka juga harus
dihadapkan ke mahkamah internasional," katanya.

        Uskup Belo mengatakan Mayjen Safrie Syamsuddin adalah mantan Asisten
KSAD bidang operasi, Mayjen Zacky Anwar Makarim (Ka BIA) Mayjen Adam Damiri
adalah Pangdam Udayana di Denpasar yang mengawasi pengamanan wilayah Timtim
dan Brigjen Tono Suratman bekas Danrem 164/WD Dili.

        Sedangkan para kelompok milisi pro otonomi yang terlibat operasi
bumi hangus di Timtim, menurut Uskup Belo, mereka harus meminta maaf kepada
sesama warga Timtim dan bergabung kembali ke dalam masyarakat Timtim.

        Ketua Komisi PBB Bidang Hak Asasi, Mary Robinson, telah mendirikan
suatu tim-penyelidik yang akan mengusut pelanggaran hak asasi di Timor Timur.

        Tim itu diharapkan akan menyampaikan laporan kepada Sekjen PBB, Kofi
Annan, menjelang 31 Desember nanti dan dapat menyarankan dibentuknya
mahkamah kejahatan perang internasional seperti yang menyangkut bekas
Yugoslavia dan Rwanda. 

        Sementara itu  Administrator PBB yang baru diangkat bagi Timor
Timur, Sergio Vieira de Mello, mengatakan, prioritas utamanya dalam
mempersiapkan wilayah itu menuju kemerdekaan adalah membina kembali sistem
peradilan.

        Ia mendukung imbauan pemimpin perlawanan, Xanana Gusmao, yang
mendesak rakyat Timtim untuk tidak mengusahakan balas dendam bagi pembunuhan
dan kehancuran harta kekayaan mereka oleh laskar milisi yang menentang
kemerdekaan. Menurut Vieira de Mello, yang perlu dilaksanakan sekarang
adalah rekonsiliasi.

        Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perlawanan Timor, Mario
Carrascalao, mengatakan bahwa Timor Timur dapat berdiri sendiri di bidang
ekonomi. Dikatakan, ekonominya akan diperkuat oleh cebakan minyak dan gas
alam serta pariwisata.

        Kata Mario Carrascalao, keadaan alam Timor Timur itu indah dan
pulaunya cantik daerah pantainya luas, begitu pula gunung-gunungnya. Ia
mengatakan, bahkan orang dari Darwin dapat saja berakhir pekan di Timor
Timur dan kembali ke Australia keesokan harinya. Mario Carrascalao
mengatakan yakin bahwa salah satu sumber pemasukan uang bagi Timor Timur
adalah pariwisata. ***


----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke