Precedence: bulk
PARA MENTERI MULAI REKRUT KRONI SEPARTAI
JAKARTA, (SiaR,3/11/99). Menteri kabinet baru mulai menarik kroninya
ke dalam struktur jabatan tertentu di departemen yang dipimpin. Ini
dikhawatirkan akan memunculkan banyak kasus penyelewengan korupsi yang akan
digunakan untuk partai bersangkutan dalam Pemilu 2004.
Kecenderungan itu tampak dari upaya perekrutan orang-orang separtai
untuk menduduki posisi staf ahli atau deputi menteri. SiaR memperoleh
informasi bahwa Menkeu Bambang Sudibyo dari PAN tengah berupaya memasukkan
orang-orang dari PAN menjadi pejabat di departemennya.
Begitupun dengan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Nurmahmudi Ismail
juga mulai menarik orang-orang dari Partai Keadilan untuk menjadi staf ahli
dan dirjen di departemen yang dipimpinnya. Beberapa departemen yang dikenal
sebagai departemen basah juga mulai terlihat indikasi itu, seperti
Departemen Perhubungan, Departemen Pertembangan dan Energi yang dijabat oleh
Letjen TNI Agum Gumelar dan Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka
berdua merekrut dari kalangan TNI.
Beberapa kalangan DPR dan mahasiswa menyesalkan beberapa menteri
yang mulai menyusun kekuatan di departemennya masing-masing sebagai basis
persiapan partai di kompetisi Pemilu mendatang. Kecemasan itu dilontarkan
oleh Syaiful Anwar Husein ketua DPP PPP dan Bona Sigalingging dari Front
Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED) di Jakarta, Selasa
(02/11).
Menurut Syaiful Anwar Husein dari F-PPP, para menteri yang merekrut
seseorang di departemennya harus berlandaskan pada penilaian kemampuan
profesional dan bukan karena kedekatan politik. "Tidak ada gunanya merekrut
orang yang tidak profesional, karena menterinya sendiri sudah berlatar
belakang politisi," ujarnya. Anggota DPR itu menambahkan, "Jika menteri
merekrut para stafnya berdasarkan ikatan satu partai, maka mereka hanya
bertindak menjadi tim sukses mentrinya dalam rangka membesarkan partainya saja".
Senada dengan itu Bona Sigalinging berpendapat, "Kita tidak
mengharapkan cara-cara Orde Baru maupun Orde Lama berulang kembali." "Dulu,
jika menterinya dari PNI maka semua pejabat di departemennya dari PNI,
terutama yang menduduki pos pos penting dari partainya," kata aktifis FAMRED
itu. Akibatnya akan muncul kroni politik dan bentuk penyelewengan baru yang
dilakukan oleh partai yang menjabat tersebut. ***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
