Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 43/II/28 Nopember-4 Desember 99 ------------------------------ MENAGIH UANG LELAH (POLITIK): Hati-hati dengan pembagian duit. Sebab gara-gara pembagian tak rata, sebuah jaringan aksi seperti FPI bisa terbongkar. Pasca Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oktober-November lalu, bukan hanya meninggalkan kedongkolan bagi para pendukung mantan Presiden BJ Habibie yang terpaksa menelan pil pahit kekalahannya akibat ditolaknya pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie dan mundurnya secara terpaksa BJ Habibie sebagai calon presiden berikutnya. Tapi, juga kedongkolan akibat pembagian duit yang harusnya diterima para cecunguk BJ Habibie itu, sampai sekarang belum diterima secara utuh, juga jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan para operator lapangan Tim Sukses BJ Habibie menjelang Sidang Umum tersebut. Sebab itu, bukan hanya para pendukung BJ Habibie saja yang -tidak tahu malu- saling berkelahi memperebutkan fulus meskipun BJ Habibie gagal merebut mahkota kekuasaan, tapi juga menimpa para cecunguknya di lapangan yang kadung dimobilisir ke jalanan. Karena memang, para cecunguk inilah yang secara fisik sudah dimanfaatkan tenaga dan waktunya untuk menahan laju ribuan mahasiswa dan rakyat serta para pendukung calon presiden lainnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Yang baru mereka terima adalah nasi bungkus dan uang saku yang berkisar antara Rp5.000-Rp20.000 per hari. Sebetulnya, keributan dan perebutan fulus itu tidak terdengar ke permukaan, apalagi sampai tercium oleh pers. Kalaupun terdengar hanyalah sebatas di basis-basis mobilisasi massa di kawasan Tanjung Priok dan pinggiran Jakarta lainnya. Namun, karena perebutan fulus ini tidak selesai di tingkat internal, mau tidak mau persoalan ini muncul ke media massa. Berita ini berawal dari pengaduan aktifis Front Pemuda Islam (FPI) Syarif, warga Tanjung Priok, ke Polres Metro Jakarta Pusat di jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, (10/11) lalu. Syarif, mengaku menjadi penghubung atau "public relation (PR)" ke berbagai pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) DKI, seperti Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) DKI, untuk menyetor dana bagi penggalangan massa FPI menjelang Sidang Umum MPR, lalu. Setelah mendapat setoran dana sebesar Rp200 milyar, uang yang harusnya dibagi-bagikan untuk biaya lapangan dan biaya para operator lapangan, ternyata digelapkan oleh salah seorang aktifis FPI lainnya yang bernama Hasyim. Maka, Hasyim-lah yang menjadi obyek pengaduan. Kepada polisi, Syarif (29) yang tinggal di Delta Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, itu menyatakan, penggelapan terjadi pada 2 November lalu setelah Hasyim mencairkan uang tersebut dari Bendaharawan Setwilda DKI Jakarta. Sebagian atau sekitar Rp70 juta dana, yang dalihnya untuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengamanan Sidang Umum MPR 1999 bantuan Pemda DKI Jakarta digelapkan oleh Hasyim (35). Awalnya, menurut Syarif, Polda Metro Jaya meminta cabang FPI yang bermarkas di Tanjung Priok untuk merekrut 5.000 tenaga pengamanan SU MPR 1999. Dari 5.000 massa, pengurus organisasi itu hanya mampu merekrut 3.000 orang dari lima wilayah DKI. Pada 10 September 1999 Panitia Bersama Diklat yang menggunakan alamat Polda Metro Jaya itu telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Dari 15 angkatan yang direncanakan, akhirnya hanya diselenggarakan delapan angkatan. Syarif mengaku ditunjuk menjadi PR oleh salah satu pengurus FPI dengan tugas mendistribusikan proposal pencarian dana kepada calon-calon donatur. Untuk itu, ia melobi Kepala Direktorat Sosial dan Politik Pemda DKI Dodi Sudarno, Asisten Setwilda Tursandi, dan staf-staf Pemda DKI. Usahanya membuahkan hasil karena Pemda DKI bersedia memberikan bantuan Rp200 juta. Dalam pertemuan di suatu tempat di daerah Tanjung Priok pada bulan Oktober, yang tanggalnya tidak bisa diingat lagi, kata Syarif dicapai kesepakatan lisan bahwa fee sebesar 35 persen (Rp70 juta) itu harus dibagi dua antara Gatot dan Hasyim. Namun, pada saat bersamaan, dengan disaksikan ketua organisasi tersebut, Gatot langsung menyerahkan haknya kepada Syarif, sehingga fee tersebut seharusnya diterima Syarif dan Hasyim masing-masing Rp35 juta. Lalu, awal November, Syarif menarik dana Rp200 juta dari Bendaharawan Setwilda DKI Lily Yuliasih. Oleh Hasyim uang itu kemudian dibagikan kepada sejumlah nama setelah ia sendiri mengambil fee sebesar Rp70 juta. Sejak itulah Hasyim sulit ditemui oleh Syarif maupun Gatot. Bahkan ketika dihubungi lewat telepon di rumahnya Hasyim, seseorang menjawab bahwa uang itu tidak ada. "Yang ada badik," kata suara di ujung telepon seperti dikutip Syarif. Berdasarkan hal itulah Syarif kemudian mengadukan Hasyim kepada polisi. Ia merasa diancam lewat perkataan tersebut. "Padahal itu hak saya," ujarnya. Begitulah drama perebutan duit pasca ditolaknya BJ Habibie. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
