Precedence: bulk


DPR DAN DPRD DKI USULKAN KAPOLDA DIPECAT

        JAKARTA, (TNI Watch!, 17/12/99). Kapolda Metro Jaya Mayen (Pol) Noegroho
Djajoesman sedang disorot. Dua badan legislatif di tingkat nasional, dan
daerah propinsi, DPR-RI dan DPRD DKI, dalam waktu yang hampir bersamaan
Kamis (16/12) mengusulkan kepada Kapolri Jenderal (Pol) Roesmanhadi untuk
memberhentikan Noegroho.

        Noegroho diminta berhenti untuk dua kasus berbeda, karena dinilai gagal
menunjukkan kinerja kerja yang baik. Melalui Ketua Komisi II DPR-RI Amien
Arjoso, salah seorang anggota Komisi II Imam S seusai mendengarkan laporan
sebanyak 50 pengacara Tim Pembela Kehormatan Advokat/Pengacara yang dipimpin
Trimedya Panjaitan. Noegroho beserta Kaditserse Kolonel (Pol) Alex
Bambangriatmodjo dinilai mempertontonkan arogansi kekuasaan saat aparat
menangkap pengacara Petrus Bala Pattyona beberapa hari lalu.

        Sementara itu, DPRD DKI mendesak agar Noegroho dicopot dari
jabatannya, karena dinilai gagal dalam memberi rasa aman bagi warga ibukota,
sehubungan dengan insiden berdarah, serta pembakaran kompleks Kampus Sekolah
Tinggi Teologi Doulos, Cipayung, Jakarta Timur Rabu (15/12) malam itu. "Apa
kita ingin melihat konflik horisontal di Ambon terjadi di Jakarta. Karena
itu sebelum terlambat sebaiknya Kapolda Metro Jaya dicopot saja," ujar Ketua
FPDI-P Audi Tambunan.
        
        FPDI-P menilai Kapolda tidak antisipatif atas berbagai tindakan
anarkis, dan pemaksaan kehendak yang dilakukan sekelompok massa dengan dalih
pemberantasan narkoba, perjudian, dan tempat-tempat maksiat. Termasuk juga
aksi pendudukan Balai Kota, serta pembakaran Yayasan Doulos.
        
        Selain FPDI-P, maka desakan mundur juga diminta oleh Fraksi Partai
Persatuan (F-PP), dan Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan (F-PKP). Ketua
F-PP Muhammad Banang mempertanyakan, mengapa Kapolda tidak tanggap untuk
memenuhi permintaan Gubernur Sutiyoso agar aparat mengatasi pendudukan Front
Pembela Islam (FPI) di Balai Kota yang telah terjadi sejak pagi hari. Karena
didiamkan pendudukan itu terjadi hingga petang harinya. "Ada apa ini?" kata
Banang. 
        
        Noegroho menurut informasi yang didapat TNI Watch! adalah salah satu
jendral yang dekat dengan kelompok-kelompok milisi Islam garis keras
terutama FPI. Selain Noegroho, Letjen TNI Djaja Suparman (Pangkostrad) juga
amat dekat dengan kelompok yang dipimpin Habib R. Shihab ini. Di kalangan
wartawan di Jakarta, Noegroho dan Djaja sering dijuluki sebagai jendral
"Taliban".

        Hubungan khusus antara Djadja dengan FPI misalnya, sebelum Sidang
Umum (SU) MPR, bulan Oktober lalu, Djadja mengadakan pertemuan dengan para
pengurus FPI di Hotel Milineum, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan
itu, konon telah terjadi sejumlah kesepakatan antara Djadja yang ketika itu
menjabat Pangdam V Jaya, dengan pihak FPI.

        Seusai pertemuan itu, masyarakat ibukota pada hari-hari pelaksanaan SU MPR
menyaksikan hadirnya ribuan milisi FPI berkeliaran di ibukota dalam rangka
pengamanan SU MPR. Masyarakat juga mempertanyakan sikap Kapolda Metro Jaya
Mayjen (Pol) Noegroho Djajoesman yang membiarkan milisi-milisi FPI menenteng
senjata tajam (golok dan pedang) tanpa ada tindakan dari aparat keamanan,
dengan dalih untuk mengamankan SU MPR dari kemungkinan terjadinya
penggagalan oleh mereka yang tak setuju terhadap hasil-hasil SU MPR. Hal ini
dinilai diskriminatif, mengingat masih berlakunya Undang-undang Darurat
Tahun 1957 yang dapat mempidana mereka yang membawa senjata tajam tanpa ijin.

        FPI diduga berkali-kali melakukan berbagai tindakan penyerbuan, yang
disertai dengan kekerasan, dan pembakaran. Antara lain pada Kerusuhan
Ketapang, 28 November 1998. Juga pembakaran Gereja Protestan Indonesia
bagian Barat (GPIB) di Depok, 2 November 1999. Hampir semua pelaku
kasus-kasus penyerbuan dan pembakaran itu tidak pernah ditindaklanjuti
hingga ke tingkat penyidikan. Tidak pernah ada tersangka yang tertangkap
pada semua peristiwa itu.

        Sementara itu, anggota DPR Sabam Sirait menghubungi tokoh KISDI Ahmad
Sumargono setelah terjadinya peristiwa penyerbuan Yayasan Doulos. Ahmad
Sumargono yang juga anggota DPR, seperti dikutip dari Sabam mengatakan KISDI
tak punya hubungan dengan terjadinya penyerbuan tersebut.

        Sabam menduga ada pihak ketiga yang sengaja ingin membenturkan antar umat
beragama. Tapi ia menolak berkomentar ketika disodorkan nama Pangkostrad
Djadja Suparman, sebagai pihak ketiga yang ia maksud. "Saya tak mau
berpolemik, dan berandai-andai soal itu. Bukan berarti kemarin Pangkostrad
mengancam, terus terjadi hal seperti ini," ujarnya.

        Pangkostrad Djadja Suparman, seperti di beritakan surat kabar "Media
Indonesia", Rabu (15/12) mengecam, adanya berbagai hujatan dan cercaan yang
menurutnya ditujukan kepada para petinggi militer akhir-akhir ini.
Menurutnya, para prajurit TNI akan marah, jika pimpinannya terus menerus
dihujat-hujat.

        Pimpinan Wisma Doulos Dr Royandi Hutasoit juga mengelak ketika
disodorkan nama Djadja Suparman, sebagai aktor intelektual dibalik peristiwa
mengenaskan tersebut. Hanya ia menegaskan, pihaknya telah memperoleh
masukan, baik dari kalangan legislatif, juga aparat penegak hukum, serta
kalangan media massa tentang dugaan siapa pelaku, asal kelompok, serta aktor
inlektual dibalik peristiwa yang mengakibatkan satu orang tewas, 17
luka-luka, serta kerugian material yang mencapai Rp 3 miliar.

        Royandi tak mengelak ketika disebutkan pokok-pokok doa yang setiap
bulan dilakukan Doulos selalu memiliki nuansa politis, karena mendoakan
korban-korban kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi, baik di Aceh,
Timtim, maupun Irian. Serta selalu mendoakan agar penegakan hukum atas
kasus-kasus KKN rezim Soeharto dituntaskan pemerintahan Gus Dur-Megawati.
"Itu semata-mata panggilan rohani, tak ada kepentingan politik di balik
itu," ucapnya. ***

_______________
TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi perilaku TNI,
dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan
ketentaraan para perwiranya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya
agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama.


----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke