Rabu, 8 November 2006
Pelebaran
Jalan Provinsi Telan Dana Rp 8,5 M
Pengerjaan
Belum Dilaksanakan
Singkawang,- Pelebaran jalan provinsi tepatnya
antara Singkawang-Pasir Panjang yang menelan dana Rp 8,5 miliar lebih hingga
menjelang berakhir tahun anggaran 2006 ini belum dilaksanakan.
Padahal,
banyak proyek yang dianggarkan dalam APBD tahun 2006 sudah dilaksanakan. Anggota
DPRD dari Komisi C, Paryanto meminta agar Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang
untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut. "Kita sebagai anggota dewan ingin
mengingatkan bahwa jalan provinsi yang dianggarkan dalam APBD sampai saat ini
belum dilaksanakan pengerjaannya. Padahal, sudah dianggarkan dan hampir habis
masa anggaran 2006 ini. Sekarang kan sudah memasuki minggu kedua November 2006.
Jadi tinggal satu bulan lebih lagi. Apakah pelaksana nanti bisa
melaksanakan kegiatan sebesar dana tersebut. Itu yang kita khawatirkan," kata
Paryanto. Anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan
dalam APBD disebutkan nomenklaturnya adalah, belanja modal pembangunan dan
peningkatan jalan, dengan program pembangunan/peningkatan jalan Kota Singkawang
(jalan alteri).
"Kegiatannya jalan Singkawang-Pasir Panjang dengan nilai
anggaran sebesar Rp8.532.162.000," kata dia. Jika tidak dilaksanakan perlebaran
jalan tersebut, kata Paryanto, tentu dananya harus dikembalikan ke kas daerah
dan dijadikan UUDP atau dialihkan pada proyek lainnya nantinya setelah dibahas
bersama DPRD. "Pada anggaran perubahan bisa saja dialihkan jika memang tidak
dilaksanakan proyek tersebut. Tapi, jika proyek ini sudah ditender, harus
dilaksanakan dan bila tidak, tentu akan menjadi masalah. Bisa-bisa terindikasi
korupsi," kata Paryanto mengingatkan.
"Kita minta Dinas PU yang
menangani proyek tersebut untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut," kata
dia. Sementara itu, anggota dewan yang cukup vokal ini juga meminta kepada
Pemkot Singkawang untuk merealisasikan pembelian motor bagi para pengawas
sekolah dasar.
"Dananya sudah tersedia di pemerintah kota khususnya di
sekretariat daerah yang tertuang dalam APBD tahun 2006 yang sebentar lagi akan
habis masa anggaran tahun ini," katanya memberikan penjelasan.
Menurut
dia, dalam anggaran itu dicantum sebanyak 15 unit motor untuk pengawas sekolah
dasar yang ada.
"Tentu, pembelian motor ini harus sesuai dengan jumlah
pengawas. Kita memperoleh informasi bahwa sekarang tinggal 12 orang saja
pengawas," kata Paryanto. Dia meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Singkawang
yang membawahi para pengawas ini untuk proaktif untuk meminta kejelasan
realisasi dari motor dinas tersebut. "Ada pengawas yang memberitahukan bahwa
sampai saat ini belum memperoleh motor. Jangan sampai ada kesan bahwa tidak ada
untung lantas tidak diurus. Kita tidak menginginkan hal itu," kata dia.
Kendaraan dinas ini, kata dia, sama persis dengan pejabat lainnya adalah
untuk penunjang kinerja dari pengawas itu sendiri. "Salah satu indikator
peningkatan profesionalisme pengawas adalah dengan kendaraan dinas. Kita sudah
setuju anggaran tersebut, tapi kok belum direalisasikan," kata Paryanto dengan
nada bertanya. (zrf)
