SINGKAWANGRatusan siswa SMK 1 menyerbu Dinas Pendidikan Kota Singkawang, kemarin pagi. Mereka mengadukan tentang kenaikan iuran komite sekolah yang dirasakan memberatkan. Menurut siswa, kenaikan iuran komite sekolah ini terjadi lantaran dana operasional sekolah yang dianggarkan pemkot dalam APBD 2008 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka.
Karena itu, mereka juga menuntut supaya dana ini lebih ditingkatkan. Siswa SMK 1 yang terdiri atas siswa kelas I, II dan III itu menyerbu Dinas Pendidikan sekitar pukul 10.00 WIB yang notabene masih jam belajar. Mereka beriringan dengan sepeda motor dan masih menggunakan seragam sekolah. Menurut Ibnu, salah seorang siswa, sebetulnya unjuk rasa ini sudah mereka lakukan sejak sehari sebelumnya di internal SMK 1. Unjuk rasa ke Dinas Pendidikan hanya sebagai tindak lanjut dari keterangan yang mereka terima dari pihak sekolah. Namun dia mengakui bahwa tidak semua siswa ikut aksi. "Ada juga yang tetap belajar di sekolah, terutama anak-anak kelas I," katanya yang ketika itu didampingi oleh Paryadi, rekannya. Dari keterangan para siswa, para guru tidak keberatan dengan aksi ini. "Malahan mereka yang mengarahkan kami kesini," ujar seorang siswa lainnya. Di saat demonstrasi berlangsung, siswa berkumpul dan menyampaikan aspirasinya tepat di depan pintu masuk Gedung Dinas Pendidikan. Sejumlah aparat keamanan dan pol pp berjaga di lokasi dan ada beberapa pejabat yang menemui siswa. Empat perwakilan siswa yaitu Satriadi, Noviandi, Wahyu dan Teguh kemudian diajak berdialog di Aula Diknas. Menurut mereka, iuran komite sebelumnya hanya Rp70 ribu per bulan, tetapi kemudian dinaikkan menjadi Rp110 ribu (khusus kelas I, dari Rp80 ribu menjadi Rp120 ribu). Bahkan kenaikan itu dianggap telah dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam kesempatan ini, siswa juga mengeluhkan tentang ketersediaan fasilitas di SMK 1 yang masih kurang, alat-alat untuk praktik dan sarana pendukung lainnya. Mereka merasa dianaktirikan karena perlakuan yang diterima jauh berbeda dari SMA. Demo Tanpa Izin Ketika dialog berlangsung, tiba-tiba Aula Dinas Pendidikan dimasuki oleh beberapa aparat kepolisian, salah satunya Kepala Sentra Pelayanan Keamanan (Ka SPK) AIPTU Joni. Dialog otomatis terhenti sejenak. AIPTU Joni mengatakan, para siswa melakukan aksi demonstrasi ini tanpa didahului oleh pemberitahuan atau permohonan izin dari pihak kepolisian. "Sebetulnya siapapun sah-sah saja kalau mau demo atau menyampaikan aspirasi, asal tidak melakukan tindakan anarkis," katanya. Namun, diharapkan sebelumnya ada pemberitahuan kepada kepolisian. Hal ini penting agar pihak polisi dapat mengambil langkah antisipasi, menyiapkan personil demi keamanan dan ketertiban. "Siapa yang bertanggung jawab dalam aksi ini," tanyanya. Para siswa serentak menjawab, "semua pak". Menyadari kekeliruannya, siswa lalu menyampaikan permohonan maaf kepada aparat. Tak lama kemudian, penyampaian aspirasi pun tuntas dan rombongan siswa kembali pulang ke sekolahnya.(rnl) SUMBER : www.pontianakpost.com
