Commited 2 U jadi Committed 2 Me ?

  Acungan jempol kiranya layak diberikan kepada
managemen PT 
Telekomunikasi
Indonesia, Tbk (Telkom) dan jajaran Ditjen Pos dan
Telekomunikasi 
(Postel),
Dephub yang berhasil mengakhiri "mitos" tentang
ketidakberanian 
pemerintah
selama ini untuk menaikkan tarif suatu layanan publik
menjelang 
Pemilu.
Kenaikan tarif telepon terhitung 1 April 2004 sebesar
28,21% untuk 
pulsa
lokal, dan kenaikan biaya abonemen sebesar 24,9% telah
banyak menuai 
protes
di sela-sela kesibukan rakyat dan komponen bangsa
lainnya 
mempersiapkan diri
menghadapi Pemilu yang sangat penting. Walaupun ada
penurunan untuk
Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), para pengamat
telekomunikasi 
tetap
menolak kenaikan tarif itu. Sementara itu managemen
Telkom 
kelihatannya
semakin mantap. Dirut Telkom beserta jajarannya yang
baru saja 
dilantik
tetap yakin mereka memang berhak untuk mendapat
kenaikan ataupun 
penyesuaian
tarif lokal tersebut. Sebenarnya ada tiga hal utama
yang sebaiknya 
menjadi
perhatian bersama. Pertama, tarif telekomunikasi di
seluruh dunia 
cenderung
turun terus, baik di negara berkembang maupun negara
maju. 
Diversifikasi
jasa layanan dan sistem tarif pun dirancang agar
semakin memudahkan
pelanggan. Kedua, sejak krisis ekonomi melanda selama
1997 lalu 
pembangunan
telepon tetap oleh Telkom praktis stagnan. Prestasi
membangun sebanyak
500.000 satuan sambungan (ss) per tahun untuk kurun
waktu Pelita V 
lalu
tidak mampu ditingkatkan. Kapasitas sentral yang
berjumlah sekitar 
7,5 juta
ss pada 1997 hanya meningkat menjadi sekitar 9 juta ss
pada 2004 ini. 
Hal
ini memperlihatkan Telkom memang tidak "berselera"
menyediakan jasa
sambungan telepon tetap kepada masyarakat. Ketiga,
telah terjadi
inkonsistensi alasan dalam proses kenaikan tarif. Hal
ini agak berbau
"pembodohan" kepada masyarakat pengguna telepon.
Terlalu sering kita
mendengar dari Dirjen Postel atau Menteri Perhubungan
berargumentasi 
bahwa
sejak 1985 sektor telekomunikasi tidak memperoleh dana
pembangunan
(APBN)-hal yang tidak sepenuhnya benar-lagi dari
pemerintah. Karena 
itu
kenaikan tarif adalah suatu keharusan apabila
menginginkan tambahan
fasilitas telekomunikasi. Namun setelah kenaikan tarif
2002 lalu, 
Ditjen
Postel pada tahun anggaran 2003 kembali mengajukan
permohonan dana 
dan telah
disetujui pemerintah guna membiayai pembangunan
telepon perdesaan Rp 
45
miliar. Telkom semakin menancapkan kukunya dan nyaris
tidak tersaingi 
para
pemain lain. Lebih-lebih untuk sambungan lokal dan
SLJJ yang sangat
ditakutkan pengguna jasa yang berpotensi menghambat
pertumbuhan 
ekonomi
terutama di sektor riil. Singkat kata, walaupun kita
sudah punya 
badan Badan
Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), sudah punya
Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) dan Ditjen Postel sebagai
pembuat kebijakan 
teknis,
tetap saja belum tercipta iklim kompetisi yang
sebenar-benarnya. 
Lantas
bagaimana sebaiknya menyikapi perkembangan ini?
Sungguh tidak banyak 
yang
bisa dilakukan masyarakat pengguna jasa
telekomunikasi. Mengharapkan
perhatian anggota DPR untuk meninjau ulang kenaikan
tarif dalam 
kondisi
seperti sekarang ini adalah musykil. Nasi sudah
menjadi bubur. 
Sementara itu
penyelesaian peraturan pelaksana UU Telekomunikasi
khususnya tentang
Interkoneksi yang menjadi salah satu kunci pelaksanaan
kompetisi, 
masih
berlarut-larut. Mengetuk hati nurani Satu-satunya cara
hanyalah dengan
membiarkan nurani bicara. Yaitu dengan mengetuk nurani
jajaran 
managemen PT.
Telkom dan Ditjen Postel. Sebagai pengguna jasa dan
sekaligus 
warganegara
biasa, saya mengusulkan cara ini. Ada beberapa alasan
untuk itu. 
Pertama,
Telkom merupakan suatu Perseroan Terbatas terbuka
dengan kapitalisasi 
besar
dan keuntungan yang juga relatif besar setiap tahunnya
secara
berturut-turut. Kedua, sudah sangat banyak sumber daya
nasional yang
diprioritaskan alokasinya untuk membesarkan Telkom,
termasuk dari 
hutang
luar negeri (LN) yang pokok dan bunganya masih harus
dibayarkan tiap
tahunnya oleh pemerintah. Besarnya hutang LN dari
tahun 1980 hingga 
2000
dapat dilihat pada Tabel 1. Walaupun hutang tersebut
sebagian besar 
telah di
two-step-loan kan ke Telkom, namun sampai terjadinya
krisis 1997/98 
semua
resiko G to G tetap ditanggung pemerintah Indonesia.
Sementara Telkom
membayar hutangnya kepada pemerintah dalam mata uang
Rupiah. Ketiga, 
telah
terjadi kerugian ekonomi dalam jumlah yang cukup besar
dari 
pembatalan dan
perubahan pola pembangunan Kerja Sama Operasi (KSO)
antara Telkom dan
Mitranya. Menurut kalkulasi kasar tanpa
memperhitungkan discount rate 
yang
berlaku, diperkirakan ekonomi nasional berpotensi
mengalami kerugian 
sebesar
hampir US$2,5 miliar (lihat Tabel 2). Sementara
kerugian finansial 
yang
tidak kecil juga dialami Telkom. Tetapi perjanjian KSO
secara legal
ditandatangani Telkom dan Mitranya. Memperhatikan
ketiga alasan 
tersebut,
kiranya managemen Telkom yang nota bene masih
merupakan BUMN dapat 
terketuk
hatinya untuk mengerem tingkat kenaikan tarif dimasa
datang ataupun 
merevisi
sendiri besarnya tariff balancing yang sedang berlaku.
Hal ini 
sesungguhnya
sangatlah vital guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pemanfaatan 
berbagai
jasa telekomunikasi, multimedia, maupun teknologi
informasi yang pada
gilirannya akan mempercepat terwujudnya masyarakat
informasi
sebenar-benarnya di Indonesia. Di sisi lain,
pemerintah khususnya 
Departemen
Keuangan, Kantor Meneg BUMN, dan Depertemen
Perhubungan sebaiknya 
membahas
ulang secara terpadu besaran keuntungan Telkom yang
harus disisihkan 
untuk
pemerintah, target dan transparansi pengelolaan
Penghasilan Negara 
Bukan
Pajak (PNBP), dan realisasi percepatan proses
kompetisi. Dengan kerja 
sama
semua pihak terkait, diharapkan motto Telkom tidak
meleset 
dari "Commited 2
U" menjadi "Committed 2 Me". 

Oleh Eddy Satriya
Senior Infrastructure
Economist, berkerja di Bappenas.



        
                
__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Domains � Claim yours for only $14.70/year
http://smallbusiness.promotions.yahoo.com/offer 


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/4tWolB/TM
---------------------------------------------------------------------~->

--------------------------------------------------
Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Bekasi, forum untuk 
menambah teman, saudara, sahabat, dan [.....].

Jika ingin berhenti menerima email dari sma1bks, 
kirim email ke [EMAIL PROTECTED]

Ingin menerima email dari sma1bks, kirim email ke
[EMAIL PROTECTED] 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/sma1bks/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke