Mungkin PKS masih konsolidasi internal dulu, setiap sikap yg diambil pasti kan ada konsekuensi nya.
Kalau PKS terkesan setali tiga uang dengan parpol lain pendukung SBY-JK, mungkin karena ingin
konsisten dan bertanggung jawab atas dukungan yg pernah diberikan ke SBY-JK.
Selama masih ada ruang untuk sumbang saran ke SBY-JK, jalur itu rasanya akan dipake dulu.
Yang pasti, sudah ada sikap dari Yogya untuk me-review kembali dukungan PKS ke SBY-JK.
-Amien Forever-
entah ya, bagiku DPR sudah menyakiti hati rakyat. termasuk PKS. PKS kok kayaknya sekarang melempem sih, luntur n mengencer. apalagi yang di DPR. Meskipun atas nama politik, tetapi prinsip harus tetap dijaga dong. Rendah hati, sederhana, mau berbeda. Sekarang dimana PKS-nya?Kalo begini terus, gimana galang massa buat pemilu berikutnya. Kecewa.mari kita buktikan sama2, jangan sampe cuma omong doang untuk narik simpati rakyat.
ACHMAD SUTRIADI < [EMAIL PROTECTED]> wrote:
Kalo ini bener.... wah....aku nggak salah ...pilih wakil dong...
PKS akan Salurkan Tunjangan DPR kepada Masyarakat
Jakarta, 23 Oktober 2005 12:22
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memerintahkan anggota DPR dari partai tersebut untuk menyalurkan dana tunjangan operasional Rp 10 juta/ bulan kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
"Kita akan mengambil keputusan. Yang banyak beredar di PKS adalah itu. Belum bulat, tapi mengarah kesana. Memang ini akan dibagikan ke daerah pemilihan," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada Antara di Jakarta, Sabtu, usai menerima delegasi partai UMNO Malaysia.
PKS, ujar Tifatul, sebenarnya setuju agar anggaran tambahan dan operasional bagi anggota dewan itu dihapus.
"Tapi karena sudah disetujui, apakah tidak sebaiknya kita mengusulkan agar itu diberikan kepada masyarakat di daerah pemilihan. Jadi jangan diambil oleh anggota Dewan," ujarnya.
Dana yang dialokasi yaitu Rp10 Juta bagi tiap anggota Dewan, menurut dia, dapat dibagikan ke daerah pemilihan berupa sembako, kegiatan bakti sosial ataupun bentuk-bentuk penyaluran lainnya.
"Karena mengembalikan kepada negara akan repot lagi dan dikhawatirkan diselewengkan lagi oleh pihak tertentu," katanya.
Mengenai mengapa akhirnya alokasi anggaran itu ditetapkan oleh DPR dan pemerintah, ia menyiratkan sebenarnya para anggota DPR dari PKS mengalami "kecolongan".
"Itu proses agak diam-diam. Saya dengar dari teman-teman di Dewan itu semacam ditempelkan di APBN-P2 sehingga luput dari perhatian kita," katanya.
Kader-kader PKS di DPR, ujarnya, langsung menyatakan menolak terhadap adanya tunjangan operasional tersebut.
"Kita menolak kenaikan gaji, sudah diskusi kesana kemari, sudah jungkir balik, ternyata kalah voting," katanya.
Sementara itu mengenai pertemuannya dengan Rombongan Biro Antar Bangsa Majelis Tertinggi UMNO yang dipimpin Da`to Seri Syed Hamid Albar Dato Syed Hamid Albar, Tifatul menganggap Indonesia termasuk PKS perlu belajar dari partai tersebut, terutama dalam hal suksesi yang berjalan lancar di tubuh UMNO.
"Pengalaman ini penting bagi kita semua bagaimana suksesi dapat berjalan lancar di UMNO, sistemnya sudah `establish`(mapan, red) dan bagaimana mereka telah melakukan reformasi dan melakukan kontrol yang sangat kuat dalam masalah korupsi," kata Tifatul.
Ia juga menegaskan pentingnya Indonesia melihat pengalaman UMNO dalam hal bagaimana partai tersebut memerintah sejak tahun 1946 yang hingga sekarang ternyata masih berjaya dalam Barisan Nasional, serta memenangkan banyak suara dari pihak-pihak non muslim dan non melayu. [TMA, Ant]
------- Original Message -------
Sender : Lulu Olivia<[EMAIL PROTECTED] >
Date : Oct 26, 2005 13:10
Title : [sma1bks] Fw: SADARRR bung!!!!
Tunjangan DPR Rp 10 juta Jadi 'Bulan-bulanan' Media Massa
Nurul Hidayati - detikNewsJakarta - Nyaris semua koran ibukota edisi Selasa (25/10/2005) mengangkat judul seragam: semua anggota DPR kompak menerima tambahan tunjangan Rp 10 juta mulai November depan tanpa 'perlawanan'. Kebijakan ini mendapat sorotan miring media massa, yang merupakan cermin masyarakat.
Harian Kompas, misalnya, mengambil judul "Tunjangannya Naik DPR Tak Bereaksi" dan sub judul "November Dapat Rp 50 Juta per Anggota". Harian paling berpengaruh di negeri ini cukup pedas mengomentari hal itu.
Coba simak alinea pertamanya: Berbeda dengan saat menghadapi kenaikan harga BBM, suara anggota DPR, Senin (24/10), tidak lagi vokal atas rencana kenaikan tunjangan operasional DPR sendiri. Rapat paripurna berjalan mulus dan menanggapi dingin krtik masyarakat atas naiknya tunjangan Rp 10 juta itu.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono kemarin semula diperkirakan akan diwarnai tanggapan sejumlah anggota yang "prihatin", sebagaimana diwartakan media massa sebelumnya. Namun, dugaan itu ternyata meleset.
Tajuk rencana harian ini juga cukup menghentak, dengan judul "Berpolitik tanpa empati". Salah satu potongan sikap koran raksasa ini adalah Betapa tidak punya hatinya, ketika rakyat sedang ditimpa beban yang begitu berat, para wakil rakyat justru memanfaatkan anggaran demi mengurangi beban yang harus mereka tanggung. Tambahan tunjangan Rp 10 juta yang diterima setiap anggota DPR jelas diberikan sebagai bagian dari keputusan mereka untuk mengurangi subsidi BBM. Itu terlihat dari pembahasan pemberian tambahan tunjangan yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan pengurangan subsidi BBM.
Harian Media Indonesia juga mengambil tema menghujam yaitu "DPR Tidak Punya Nurani". Sikap koran milik Surya Paloh ini juga cukup 'ketus'. Editorialnya dijuduli "Sandiwara Keji DPR". Aliea pertamanya berbunyi Sebuah sandiwara yang mengecoh diperlihatkan dengan amat sempurna oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bila rakyat miskin di daerah bunuh-bunuhan untuk memperoleh uang Rp100.000 dari dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM), anggota Dewan bersandiwara kata demi meloloskan uang Rp10 juta yang disebut sebagai tunjangan operasional ke kantong masing-masing.
Sedangkan Koran Tempo menjadikan peristiwa itu sebagai foto utama. Foto itu menggambarkan seorang anggota DPR tengah tertidur dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang pada Senin kemarin. Sedangkan di kiri kanannya hanya kursi kosong melompong. Maklum, wakil rakyat yang terhormat selama ini memang belum mampu mengusir kebiasaan buruknya:membolos plus tertidur pulas.
Sedangkan beritanya berjudul "DPR Setuju Terima Kenaikan Tunjangan Rp 10 juta". Sub judulnya adalah "Anggota Dewan yang kaget itu munafik."
Harian berbahasa Inggris, The Jakarta Post, juga menurunkan tema itu sebagai berita judul dengan titel "House pursues extra Rp 10m in allowances". Koran ini juga cukup tajam menanggapi hal tersebut. Tulisnya,"The House of Representatives may claim it empathized with peoplewho are facing increased economic hardship as prices for many goods rise, but almost all of its 550 members appeared to stick with their recent decision to raise their monthly incomes by up to 30 percent..
Harian Rakyat Merdeka dengan judul-judul besar khasnya, menjuduli beritanya dengan "Mana Berani, Presiden Batalkan Tunjangan DPR". Koran ini juga memasang foto sidang paripurna dengan kursi yang kosong melompong.
Harian Indo Pos menempatkan berita itu sebagai headline halaman politika di halaman dua. Judulnya,"Tunjangan Dewan Mulus." Judul kecilnya adalah FPDIP tidak menolak, Effendy Choiri Batal Interupsi".
Berita ini juga diisi dengan sindiran yang tak kalah pedasnya, yaitu: Anjing menggongggong kafilah tetap berlalu. Itulah sikap yang diambil DPR. Kendati rencana kenaikan tunjangan operasional anggota dewan Rp 10 juta memancing kritik pedas dari sejumlah kalangan, dalam rapat paripurna kemarin, para wakil rakyat itu tetap menyetujuinya.
Harian ini juga memasang tabel gaji dan tunjangan DPR dengan jumlah take home pay Rp 36.806.560, belum termasuk tunjangan jabatan.
Anda juga geregetan? (nrl)
10 Juta Gol
Rasanya Ingin Saya Bakar DPR
Iin Yumiyanti - detikNewsJakarta - Mayoritas warga sangat marah menyikapi keputusan DPR menaikkan tunjangan operasional anggotanya Rp 10 juta per bulan. Banyak warga yang mencaci maki DPR. Bahkan ada pula yang mendoakan anggota DPR dapat musibah, ada yang ingin merampoknya sampai membakar gedung DPR.
"Kayaknya gedung DPR harus dibakar saja. Kalau nggak ditangkap polisi saya pasti akan membakar gedung DPR. Sikap mereka betul-betul keterlaluan. Rakyat empot-empotan akibat kenaikan harga BBM. Mereka enak aja menaikkan tunjangan Rp 10 juta. Sungguh memuakkan," kata Thoyib Khidir, warga Pondok Cabe, Depok, Jawa Barat, kepada detikcom, Selasa (25/10/2005).
Warga yang bekerja di Kedoya, Jakarta Barat, itu sebenarnya ingin menempuh upaya hukum untuk memprotes DPR. Tapi setelah tanya sana-sini, dia mendapat penjelasan, tak ada celah untuk melakukan upaya hukum.
"Katanya kalau kita tidak puas dengan anggota DPR, satu-satunya jalan hanya jangan pilih mereka lagi pada Pemilu mendatang. Enak saja kan? Jadi kita seperti tidak berdaya dan harus membiarkan anggota DPR itu seenak udelnya menggunakan uang rakyat selama 5 tahu. Ya ampun," katanya sambil geleng-geleng kepala.
Kejengkelan juga disuarakan Nalines, perempuan karir yang bekerja di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bagi Nalines, DPR sama saja dengan Dewan Pemerkosa Rakyat. "Wah memuakkan banget tuh. Gua udah naik darah aja mendengarnya. Nggak mikir apa rakyat yang makan 2 hari sekali. Eh ini malah mikirin diri sendiri, DPR benar-benar Dewan Pemerkosa Rakyat," katanya emosi.
Nalines mengharapkan ada demo besar-besaran menyerbu DPR seperti saat menumbangkan Presiden Soeharto dulu. "Gua penginnya rakyat bersatu, demo besar-besaran serbu tuh DPR. Masa waktu zaman Soeharto bisa gitu, sekarang nggak bisa demo besar-besaran?"harapnya.
Sementara Ny Elang mendoakan agar anggota DPR mendapat hukuman dari Tuhan. Ibu dua orang anak ini mengaku harus bekerja keras untuk mendapatkan gaji sepertiga dari tunjangan DPR itu. Dengan kenaikan harga BBM, dia pun memutar otak untuk melakukan penghematan. Tak heran jika kenaikan tunjangan DPR itu membuatnya marah.
"Kesel deh. Mereka kan janjinya sebagian mau ngasih ke orang miskin. Tunggu aja kalau janjinya nggak ditepatin biar disumpahin rakyat miskin entar kayak sinetron di Rahasia Illahi itu. Serem ih," katanya.
Sedangkan Kholik, setengah bercanda mendoakan, agar anggota DPR dirampok saja oleh rakyat miskin. Dalam pesan pendeknya, aktivis parpol yang belum menjadi anggota DPR itu mengandaikan uang DPR itu sebenarnya uang rakyat.
"Si miskin nekat merampok anggota DPR. Berikan uangmu! kata si miskin. Kau buta ya? Aku ini anggota DPR, jawab politisi tersebut. Kalau begitu kembalikan uangku, balas si miskin tersebut," tulis Kholik dalam SMS-nya.(iy)
Achmad Sutriadi
Strategy and Planning Procurement
OMS Division
PT Samsung Electronics Indonesia
Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.
Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.
--------------------------------------------------
Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Bekasi, forum untuk
menambah teman, saudara, sahabat, dan [.....].
Jika ingin berhenti menerima email dari sma1bks,
kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Ingin menerima email dari sma1bks, kirim email ke
[EMAIL PROTECTED]
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "sma1bks" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
--
"My faith runs so very much faster than my reason that I can challenge the whole world and say, 'God is, was and ever shall be'."
Mahatma Gandhi
--------------------------------------------------
Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Bekasi, forum untuk
menambah teman, saudara, sahabat, dan [.....].
Jika ingin berhenti menerima email dari sma1bks,
kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Ingin menerima email dari sma1bks, kirim email ke
[EMAIL PROTECTED]
| Secondary school education | Graduate school education | Home school education |
| Graduate school education online | High school education | Middle school education |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "sma1bks" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
